Ekonom Sebut APBN 2025 Masih Kurang untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Kompas.com - 09/10/2024, 15:47 WIB
Dian Erika Nugraheny, Sakina Rakhma Diah Setiawan
JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) yang juga anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Drajad Wibowo mengatakan, anggaran belanja negara yang disiapkan pemerintah dalam APBN 2025 sebenarnya masih kurang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Drajad menyebut, pertumbuhan ekonomi 2025 minimal harus sebesar 5,8 atau 5,9 persen untuk bisa mencapai target pertumbuhan selanjutnya yakni 8 persen.
Sehingga ia memperhitungkan setidaknya masih ada kekurangan Rp 300 triliun untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan pemerintahan mendatang.
"Bahkan untuk tahun 2025 kita tuh masih kekurangan sebenarnya. Yang disiapkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sekarang itu kan untuk belanja negara (sekitar) Rp 3.600 (triliun). Itu hitungan kami kalau untuk ngejar 8 persen nanti suatu saat, itu enggak cukup," jelas Drajad saat berbicara pada forum Indonesia Future Policy Dialogue di Jakarta, Rabu (9/10/2024).
"Karena kita untuk tahun 2025 itu pertumbuhan minimal harus sampai ke 5,8 atau 5,9 (persen). Supaya kita punya batu loncatan untuk ngejar 6 sampai 7 persen kemudian ke 8. Kekurangannya berapa? Itu masih kurang Rp 300 triliun," tegasnya.
Lalu, Drajad menyinggung soal bagaimana cara pemerintah mendatang mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp 300 triliun sementara APBN 2025 sudah disusun peruntukannya.
Yang mana 45 persen dari total APBN 2025 digunakan untuk debt service.
"Debt service kita itu Rp 1.353 (triliun). Our state revenue (pendapatan negara) kita itu sekitar Rp 3.003 (triliun). Barusan saya hitung 45 persen dari state revenue ya, itu jadi pajak maupun bukan pajak. Bukan dari belanja negara. 45 persen of total state revenue goes to debt services. Pokok maupun bunga," jelasnya.
"Di mana ruang fiskalnya? Nah, jawabannya memang kita melalui PPN (pajak pertambahan nilai). Tapi PPN itu, itu yang belum banyak kita diskusikan," tambahnya.
- Hits: 165
APBN 2025 Kurang Rp 300 Triliun, Prabowo Bakal Kejar Pengemplang Pajak
Kompas.com - 09/10/2024, 17:24 WIB
Isna Rifka Sri Rahayu, Aprillia Ika
JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto akan menambal kekurangan anggaran belanja negara pada 2025 dengan mengejar penerimaan negara yang bocor akibat pengemplang pajak.
Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Dradjad Wibowo mengatakan, anggaran untuk belanja negara tahun depan membutuhkan sekitar Rp 3.900 triliun. Itu artinya, terdapat kekurangan sekitar Rp 300 triliun dari alokasi belanja pada APBN 2025 yang sebesar Rp 3.621,3 triliun.
"Ada gap dari APBN yang sudah kita ketok dengan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Yang kita butuhkan itu minimal Rp3.900 triliun, jadi ada kurang Rp 300 triliun," ujar Dradjad saat ditemui di Hotel Le Meredien, Jakarta, Rabu (9/10/2024).
Di sisi lain, pihaknya menemukan terdapat penerimaan negara yang bocor akibat pengemplang pajak. Nilai kebocoran pajak itu melebihi Rp 300 triliun.
"Kita juga menemukan ada pajak-pajak yang tidak terkumpulkan dan ada sumber-sumber yang belum tergali," kata dia.
Dia mengungkapkan, kebocoran akibat pajak yang belum dikumpulkan salah satunya berasal dari kasus-kasus hukum.
Para pengemplang pajak sudah dinyatakan kalah oleh Mahkamah Agung tapi mereka tak kunjung menyetorkan kewajiban pajaknya sesuai putusan.
"Wajib pajak sudah kalah, inkrah kalah tapi mereka tidak bayar. Ada yang 10 tahun belum bayar, ada yang 15 tahun belum bayar. Itu jumlahnya juga sangat besar," ungkap Dradjad.
Untuk itu, pemerintahan Prabowo akan mengejar potensi penerimaan pajak yang masih bisa dikumpukan.
"Ini bukan omon-omon, ini bukan bukan teori, jadi saya lihat sendiri ketika saya menjadi unsur pimpinan di salah satu lembaga yang bergerak di bidang kemanan nasional, nanti kita bisa ngecek orang sampai paling detailnya sampai kancing-kancingnya kita bisa tahu, itu ternyata memang masih ada sumber-sumber penerimaan negara," tuturnya.
- Hits: 193
APBN Tahun Pertama Prabowo Rp 3.600 T, Dinilai Masih Kurang Rp 300 T
Shafira Cendra Arini - detikFinance
Rabu, 09 Okt 2024 13:55 WIB
Jakarta - APBN 2025 telah ditetapkan sebesar Rp 3.600 triliun. Namun, nilai APBN di awal tahun Prabowo-Gibran menjabat ini dinilai masih kurang Rp 300 triliun.
Menurut Ekonom Senior sekaligus Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Dradjad Wibowo pemerintahan Prabowo-Gibran membutuhkan anggaran besar untuk mendukung banyak program, termasuk menggenjot pertumbuhan.
Dradjad mengatakan perlu anggaran lebih besar untuk menggeber pertumbuhan ekonomi hingga mencapai 5,8-5,9% tahun depan. Dengan demikian, pemerintah punya batu loncatan untuk bisa mencapai pertumbuhan 8%.
"Bahkan untuk tahun 2025 kita itu masih kekurangan sebenarnya. Yang disiapkan oleh Kementerian Keuangan sekarang itu kan untuk belanja negara sekitar Rp 3.600 triliun. Itu hitungan kami kalau untuk ngejar 8% nanti suatu saat, itu nggak cukup," kata Dradjad, dalam forum diskusi di Le Meridien Hotel, Jakarta, Rabu (9/10/2024).
Sebagai informasi, di APBN 2025 tercatat anggaran belanja negara sebesar Rp 3.621,3 triliun. Namun, menurut Dradjad, nilai sebesar itu masih kurang.
"Kekurangannya berapa? Itu masih kurang Rp 300 triliun. Terus bagaimana kita bisa dapat duit Rp 300 triliun? Sementara APBN 2025 itu 45% dari pendapatan negara itu habis untuk debt service (pembiayaan utang)," ujarnya.
Drajad menambahkan salah satu solusinya ialah melalui Badan Penerimaan Negara (BPN). BPN diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara.
Di sisi lain, BPN mengusung tiga unsur transformasi. Pertama, transformasi kelembagaan dengan membangun strukturnya.
Kedua, transformasi teknologi salah satunya dengan mengurangi face to face meeting antara tax payers dengan pekerjaan pajak. Lalu
ketiga, transformasi kultur. Menurutnya, hal Ini yang paling sulit dilakukan. Meski begitu, menurutnya teknologi bisa menjadi solusi transformasi kultur ini.
"Sebagian besar memang bertanya. Apa dengan BPN itu sudah otomatis akan naik? Tidak. Tapi kita harus lakukan itu sebagai trigger untuk memicu buat transformasinya," ujar Dradjad.
- Hits: 161
Orang Dekat Prabowo Tak Setuju Jika PPN Naik jadi 12% di 2025, Ini Alasannya
Ekonom sekaligus Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Dradjad Wibowo tidak setuju jika pajak pertambahan nilai (PPN) naik menjadi 12 persen. Dia khawatir kenaikan PPN tersebut berdampak negatif terhadap penerimaan pajak.
Septian Deny
Diperbarui 09 Okt 2024, 16:03 WIB
Liputan6.com, Jakarta Ekonom sekaligus Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Dradjad Wibowo tidak setuju jika pajak pertambahan nilai (PPN) naik menjadi 12 persen. Dia khawatir kenaikan PPN tersebut berdampak negatif terhadap penerimaan pajak.
"Jadi saya pribadi, sebagai ekonom saya agak khawatir dengan kenaikan 12 persen itu dampaknya terhadap penerimaan pajak kita," kata Dradjad kepada awak media di Hotel Le Meridien Jakarta, Rabu (9/10).
Dia menjelaskan bahwa kenaikan PPN menjadi 12 persen ini akan berdampak pada meroketnya harga berbagai barang. Kenaikan barang ini diyakini akan menghambat aktivitas belajar masyarakat.
"Bagaimana kalau dengan kenaikan itu, orang yang bayarnya (beli) makin sedikit, sama seperti barang kalau dijual lebih mahal, orang yang beli makin dikit kan ujungnya penerimaan kita jeblok," beber dia.
Apalagi, saat ini kelas menengah di Indonesia banyak yang turun kelas. Di sisi lain, ekonomi Indonesia juga mengalami deflasi selama lima bulan berturut-turut yang mengindikasikan daya beli masyarakat melemah.
"Kenapa kemudian kita deflasi berturut-turut Itu salah satu penyebab, yang paling kuat adalah tingginya angka setengah menganggur Itu ada 2,41 juta orang setengah menganggur. Orang yang setengah menganggur ini udah jelas daya belinya rendah sekali, udah jelas dia akan terlempar dari kelas menengah," ucap dia.
Orang dekat presiden terpilih Prabowo ini khawatir jika kenaikan PPN menjadi 12 persen harus diterapkan akan membahayakan ekonomi nasional. Mengingat, makin melemahnya daya beli akibat kenaikan harga barang.
"Nah, kalau dipaksakan PPN 12 persen, saya khawatir orang setengah menganggur makin banyak. Ujung-ujungnya kan orang beli barangnya makin dikit, orang beli barang makin dikit, konsumsi makin sedikit. Ujung-ujungnya PPN-nya juga akan tergantung," tandasnya.
- Hits: 167
Tim Prabowo Duga Kebocoran Pendapatan Negara Lebih Besar dari Rp 300 T
Shafira Cendra Arini - detikFinance
Rabu, 09 Okt 2024 15:10 WIB
Jakarta - Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo, Dradjad Wibowo buka suara soal dugaan kebocoran pendapatan negara sebesar Rp 300 triliun. Hal ini disampaikan adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, dalam acara Kadin Indonesia, Selasa (8/10/2024).
Nilai kebocoran sebesar itu merupakan potensi penerimaan negara dari perkebunan sawit ilegal.
Dradjad mengatakan fakta di lapangan menunjukkan jumlah yang lebih besar dari angka Rp 300 triliun tersebut. Hal ini berdasarkan pada akumulasi dari kasus-kasus serupa lainnya.
"Bahkan, saya sebenarnya ingin mengatakan jumlahnya sebenarnya lebih besar (dari Rp 300 triliun)," kata Dradjad dalam forum diskusi di Le Meridien Hotel, Jakarta, Rabu (9/10/2024).
Namun demikian, ia enggan membeberkan berapa tepatnya nilai dari pajak yang tak berhasil dikantongi negara tersebut. Sebab, ia merasa tidak punya kewenangan untuk mengungkapkannya.
Lebih lanjut Dradjad menjelaskan, sumber-sumber dari potensi pajak itu setidaknya terbagi ke dalam dua kategori yakni uncollected (tidak terkumpulkan) dan untapped (tidak tergali).
Adapun untuk sumber pajak yang tidak terkumpulkan ini di antaranya berasal dari kasus-kasus pajak yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Dalam hal ini negara yang menjadi pemenangnya, namun pihak yang kalah belum membayar pajaknya.
"Mahkamah Agung sudah memutuskan selesai. Tapi mereka nggak bayar. Ada yang 10 tahun belum bayar, ada yang 15 tahun belum bayar," terang Dradjad.
Selain itu, juga ditemukan beberapa kasus transfer pricing yang ketahuan. Menurut Dradjad, tambahan penerimaan negara dari kasus itu juga berpotensi ditarik.
"Kemudian ada beberapa kasus lain yang mungkin terlalu spesifik untuk saya sebutkan. Tapi intinya yang disampaikan Pak Hashim itu, basisnya adalah data sangat kredibel," kata dia.
Sebagai tambahan informasi, persoalan kebocoran Rp 300 triliun ini mulanya diungkapkan oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra sekaligus adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo.
Saat mengangkat masalah kebocoran ini, ia menyinggung adanya indikasi pengusaha sawit nakal yang tidak membayar pajak dengan mendirikan perkebunan sawit ilegal. Berdasarkan data yang dikonfirmasi ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), ada jutaan lahan sawit ilegal.
"Ada jutaan hektar kawasan hutan di okupasi liar oleh pengusaha kebun sawit nakal. Ternyata sudah diingatkan tapi sampai sekarang belum bayar. Dan kami dapat data bisa sampai Rp 300 triliun yang belum bayar. Ini data-data yang dihimpun pemerintah," terang Hashim, dalam acara Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior, di Menara Kadin, Jakarta, Senin (7/10/2024).
Hashim menjelaskan, saat ini pihaknya telah mengantongi nama 300 perusahaan sawit nakal tersebut. Namun daftar tersebut masih akan ditelusurinya lebih jauh.
"Dari kebocoran ini kita bisa hasilkan Rp 50 triliun tiap tahun. Ini kita hitung-hitung dari satu kebocoran kita bisa berikan makan gratis 2 kali sehari untuk 9 juta anak," ujarnya.
- Hits: 201
More Articles …
- Pertumbuhan Ekonomi Era Prabowo Ditargetkan 8 Persen, Dradjad Wibowo: Mengandalkan Sektor Swasta
- Tim Prabowo Keluhkan Porsi Utang Menjulang, 45% Penerimaan Negara
- APBN Habis untuk Bayar Utang, Tim Ekonomi Prabowo: Badan Penerimaan Negara Jadi Solusi
- Tim Prabowo: Ekonomi RI Butuh Dana Rp4.000 T, APBN Masih Kurang
Page 12 of 45
