Pendapatan Negara Disebut Bocor Rp300 Triliun, Tim Prabowo Beri Penjelasan
M Ilham Ramadhan Avisena 09/10/2024 13:01
Kebocoran penerimaan negara hingga Rp300 triliun yang diungkapkan oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo disebut berasal dari setoran pajak yang belum dibayarkan dan belum dioptimalisasi.
Hal itu disampaikan ekonom senior sekaligus Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran Drajad Wibowo kepada pewarta di Jakarta, Rabu (9/10).
"Yang tidak terkumpulkan ini adalah salah satunya contohnya adalah kasus-kasus pajak yang sudah inkrah, yaitu wajib pajak yang sudah kalah, inkrah," jelasnya.
"Jadi sudah tidak ada lagi peluang peninjauan kembali. Mahkamah Agung sudah memutuskan selesai, halas, finish. Tapi mereka tidak bayar. Ada yang 10 tahun belum bayar, ada yang 15 tahun belum bayar," lanjut Drajad.
Namun dia enggan membeberkan lebih lanjut apa upaya yang akan ditempuh oleh pemerintahan baru untuk mendapatkan potensi penerimaan negara tersebut. Hal yang pasti, kata Drajad, hal itu terjadi dan amat disayangkan.
"Bahkan saya sebenarnya ingin mengatakan jumlahnya sebenarnya lebih besar dari itu. Lebih besar, cuma Pak Hasim sudah menyampaikan Rp300 (triliun), kita pakai angka Rp300 (triliun)," tuturnya.
Diketahui sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo yang juga adik dari presiden terpilih Prabowo Subianto mengungkapkan adanya kebocoran penerimaan negara dari sektor perkebunan sawit senilai Rp300 triliun.
Data tersebut ia peroleh dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Kebocoran itu, kata Hashim, muncul karena jutaan hektare lahan sawit dikuasai oleh pengusaha sawit ilegal. (Z-11)
Editor : Andhika
- Hits: 176
Untuk Capai Pertumbuhan Ekonomi RI 8%, Butuh Belanja Negara Rp 4.000 Triliun
Rabu, 09 Oktober 2024 / 12:54 WIB
Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Dibutuhkan tambahan anggaran belanja negara yang besar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ambisius mencapai 8%.
Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo, mengatakan pada tahun 2025, anggaran belanja negara dirancang sebesar Rp 3.613 triliun. Menurutnya, anggaran sebesar itu, tidak cukup untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% dalam beberapa tahun mendatang.
Sebab untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8%, pertumbuhan ekonomi Indonesia harus tumbuh 5,8% hingga 5,9% pada 2025. Dengan anggaran belanja Rp 3.613 triliun di 2025, pemerintah hanya menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,2%.
“Yang disiapkan oleh Kementerian Keuangan (2025) itu kan untuk belanja negara Rp 3.600 triliun sekian. Itu hitungan kami kalau untuk ngejar 8% nanti suatu saat, itu ngak cukup. Karena kita untuk tahun 2025 itu pertumbuhan minimal harus sampai ke 5,8% atau 5,9%. Supaya kita punya batu lonjakan untuk ngejar 6%-7% kemudian ke 8%,” tutur Drajad dalam agenda Indonesia Future Policy Dialogue, Rabu (9/10).
Drajad menambahkan, untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 6% hingga 7% kemudian 8%, dibutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp 300 triliun, atau dengan total anggaran belanja negara sekitar Rpp 4.000 triliun.
Meski begitu, untuk menambah anggaran Rp 300 triliun tidak mudah. Pasalnya sebesar 45% dari pendapatan negara digunakan untuk debt service. Bila dihitung, pada 2025 target pendapatan negara sebesar Rp 3.005,1 triliun, artinya pendapatan negara sekitar Rp 1.353 triliun akan digunakan untuk membayar utang.
Nah, untuk mendongkrak penerimaan negara lebih banyak, salah satu caranya dengan membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN).
Meski begitu, Drajad menyebut, rencana pembentukan BPN memang belum banyak didiskusikan.
“Itu harus mengandung 3 unsur transformasi. Pertama, transformasi kelembagaan. Kedua, transformasi teknologi. Ketiga, transformasi kultur. Ini yang paling susah. Tapi kultur itu bisa dipaksa oleh teknologi,” terangnya.
Lebih lanjut, Ia menambahkan, untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga diperlukan pertumbuhan di sektor swasta.
Untuk mendorong pertumbuhan sektor swasta, regulasi dan birokrasi harus dibenahi, karena selama ini permasalahan tersebut yang membuat swasta sulit tumbuh.
“Birokrasi kita terlalu gemuk, dan setiap unit di dalam birokrasi itu pasti ingin bikin peraturan, pasti ingin bikin perizinan, pasti ingin bikin pengawasan, terus lah tambah mumet,” ungkapnya.
Di samping itu, belanja pemerintah dan juga pertumbuhan investasi diharapkan bisa terus mendongkrak perekonomian dalam negeri.
- Hits: 166
Anggaran Belanja Prabowo-Gibran Kurang Rp 300 T buat Genjot Pertumbuhan Ekonomi
Kumparan.com
9 Oktober 2024 12:41 WIB
Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo, Drajad Wibowo, mengatakan anggaran belanja pemerintah di 2025 belum cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan dalam jangka panjang.
"Yang disiapkan oleh Kementerian Keuangan sekarang itu kan untuk belanja negara Rp 3.621,3 triliun. Itu hitungan kami kalau untuk ngejar 8 persen nanti suatu saat, itu gak cukup," kata Drajad dalam acara Katadata Indonesia Future Policy Dialogue, di Hotel Le Meridien Jakarta, Rabu (9/10).
Drajad mengatakan, ekonomi Indonesia harus tumbuh minimal 5,8 persen hingga 5,9 persen di 2025. Untuk mengejar ambisi pertumbuhan ekonomi Prabowo 8 persen.
Drajad menyebut, Prabowo-Gibran kekurangan anggaran hingga Rp 300 triliun. Tantangan terbesar, menurutnya, adalah mencari sumber pendapatan yang cukup untuk menutup kekurangan tersebut, sementara porsi anggaran untuk pembayaran utang (debt service) sudah sangat besar.
Dalam perhitungannya, total pendapatan negara di 2025 ditargetkan sebesar Rp 3.005 triliun. Sekitar 45 persen atau sekitar Rp 1.353 triliun dialokasikan untuk pembayaran pokok dan bunga utang.
"Jadi, 45 persen of total state revenue goes to debt services. Pokok maupun bunga. Di mana ruang fiskalnya?" kata dia.
Untuk memperbaiki kondisi ini, Drajad menekankan pentingnya transformasi dalam pengelolaan fiskal melalui Badan Perencanaan Nasional (BPN). Namun, transformasi tersebut tidak hanya sebatas pada aspek teknis, melainkan juga harus mencakup tiga elemen penting, yaitu transformasi kelembagaan, teknologi, dan kultur.
"Ini yang belum banyak kita diskusikan. Itu harus mengandung 3 unsur transformasi. Pertama, transformasi kelembagaan. Kedua, transformasi teknologi. Yang ketiga, transformasi kultur. Ini yang paling susah," katanya.
- Hits: 195
Soal Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Era Prabowo, Ekonom: Andalannya Pertumbuhan Sektor Swasta
Kompas.com - 09/10/2024, 12:58 WIB
Dian Erika Nugraheny, Aprillia Ika
JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) yang juga anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Dradjad Wibowo mengungkapkan strategi pemerintahan mendatang dalam mendorong target pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yakni 8 persen.
Menurut Dradjad, pemerintah jelas akan mengandalkan pertumbuhan sektor swasta untuk mencapai hal itu.
"Jelas untuk mencapai pertumbuhan tinggi itu kita perlu mengandalkan pertumbuhan di sektor swasta," kata Dradjad saat berbicara pada forum Indonesia Future Policy Dialogue di Jakarta, Rabu (9/10/2024).
Namun, menurutnya pertumbuhan sektor swasta akan jalan di tempat jika kondisi pertumbuhan ekonomi nasional masih sama seperti saat ini.
Yang mana, saat ini pertumbuhan ekonomi nasional berada di kisaran 5 persen.
Persentase itu menurut pemerintah sudah dinyatakan solid.
"Saya selalu mengatakan pertumbuhan kita stagnan di 5 persen. Well it's good, but that's not enough," ungkap Dradjad.
"Makanya kami ketika kampanye menargetkan 6-7 persen. (Sementara itu) 8 persen itu bukan rata-rata, tapi 8 persen itu adalah kita berusaha sekali di dalam salah satu tahun sampai 2029 itu bisa mencapai 8 persen. Average-nya 6-7 persen. Andalan-ya memang mau tidak mau harus dari swasta," tegasnya.
Hanya saja, Dradjad menilai sektor swasta selalu terhalang oleh regulasi dan birokrasi.
Bahkan ia menyebut Indonesia terlalu banyak regulasi dan birokrasi.
"Birokrasi kita terlalu gemuk. Dan setiap unit di dalam birokrasi itu pasti ingin bikin peraturan, pasti ingin bikin perizinan, pasti ingin bikin pengawasan, terus lah tambah mumet awakmu (tambah pusing anda)," katanya.
"Jadi mau tidak mau strategi yang disiapkan adalah itu ada di Asta Cita ketiga dan ketujuh ya. Tapi intinya adalah perbaikan governance. Di situ, kalau diperes lagi, ujung-ujungnya adalah debirokratisasi dan deregulasi," tegas Dradjad.
Diberitakan sebelumnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto meyakini bisa mewujudkan pertumbuhan ekonomi sampai 8 persen pada usia 2 sampai 3 tahun pemerintahannya kelak.
Menurut Prabowo, ia sudah berbicara dengan para pakar dan mempelajari sejumlah hal agar target itu bisa terlaksana.
"Saya sangat yakin. Saya sudah dialog dengan para pakar. Saya mempelajari angka-angkanya. Saya sangat yakin kami akan dengan sangat mudah meraih pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen, dan saya akan berusaha keras melampauinya," kata Prabowo dalam dialog di ajang Forum Ekonomi Qatar di Doha, Qatar pada 16 Mei 2024.
"Saya memperkirakan itu terjadi dalam 2 sampai 3 tahun," lanjut Prabowo.
Prabowo mengatakan, fokus pertamanya dalam pemerintahannya kelak adalah soal ketersediaan bahan pangan buat masyarakat. Setelah itu, kata Prabowo, pemerintah akan fokus kepada ketahanan dan swasembada energi.
- Hits: 170
Kenaikan PPN Jadi 12 Persen Berpotensi Hambat Penerimaan Negara
Kompas.com - 09/10/2024, 15:09 WIB
Isna Rifka Sri Rahayu, Erlangga Djumena
JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen pada 2025 dikhawatirkan dapat menurunkan penerimaan negara dari pajak.
Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Dradjad Wibowo mengatakan, kenaikan PPN berpotensi membuat masyarakat justru enggan berbelanja karena transaksi barang dan jasa yang dikenakan PPN menjadi lebih mahal.
"(Manfaat kenaikan PPN) itu kan hitungan berdasarkan asumsi bahwa semua orang akan tetap bayar. Bagaimana kalau dengan kenaikan itu, orang yang bayarnya makin sedikit? Sama seperti barang kalau dijual lebih mahal, orang yang beli makin dikit. Kan ujungnya penerimaan kita jeblok," ujarnya saat ditemui di Hotel Le Meredien, Jakarta, Rabu (9/10/2024).
"Jadi saya pribadi, sebagai ekonom saya agak khawatir dengan kenaikan 12 persen itu dampaknya terhadap penerimaan pajak kita," tegasnya.
Menurut dia, dengan dampak kenaikan PPN yang seperti itu menjadi tidak tepat diterapkan di kala kondisi ekonomi masyarakat sedang mengalami penurunan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kelas menengah di Indonesia sebanyak 57,33 juta orang pada 2019 lalu berkurang menjadi 47,85 juta orang pada tahun ini. Artinya, sebanyak 9,48 juta penduduk kelas menengah turun kelas pada 2024.
Selain itu, daya beli masyarakat terutama kelas menengah juga mengalami penurunan sehingga terjadi deflasi atau penurunan harga selama lima bulan berturut-turut sejak Mei kemarin. Tak hanya itu, dia mengungkapkan, angka masyarakat yang setengah menganggur cukup tinggi yakni 2,41 juta orang yang mana masyarakat kelompok ini memiliki daya beli yang rendah.
"Kalau dipaksakan PPN 12 persen, saya khawatir orang setengah menganggur makin banyak. Ujung-ujungnya kan orang beli barangnya makin dikit, orang beli barang makin dikit, konsumsi makin sedikit. Ujung-ujungnya PPNnya juga akan tergantung," terangnya.
Sebagai informasi, ketentuan mengenai kenaikan tarif PPN diatur dalam Pasal 7, ayat (1), huruf b UU HPP yang berbunyi, tarif PPN sebesar 12 persen yang mulai berlaku paling lambat pada 1 Januari 2025.
Sementara dalam dokumen KEM-PPKF tidak disebutkan secara eksplisit, pemerintah akan menaikan tarif PPN menjadi 12 persen sebagai bagian dari arah kebijakan umum perpajakan 2025.
Namun demikian, dalam dokumen itu disebutkan, salah satu kebijakan teknis pajak yang akan ditempuh pada tahun depan ialah mengimplementasi kebijakan perpjakan sesuai UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
- Hits: 158
More Articles …
Page 11 of 45
