Soal Pemangkasan Anggaran, Tim Ekonomi Prabowo: Untuk MBG Perlu Dana Besar...
Kompas.com - 05/02/2025, 21:27 WIB
Dian Erika Nugraheny, Erlangga Djumena
JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Ekonomi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Drajad Hari Wibowo, menjelaskan alasan mengapa pemerintah saat ini harus menerapkan pemangkasan anggaran.
Menurut Drajad, program makan bergizi gratis (MBG) dan pembangunan perumahan perlu biaya yang besar.
Di sisi lain, jika pemerintah menjalankan kegiatan seperti biasa, maka kondisi keuangan negara bakal mengalami kesulitan karena pemasukan terbatas.
"Ya jadi begini kan, untuk makan bergizi gratis, pembangunan perumahan itu kan perlu dana besar. Sementara kalau kita business as usual, itu ya akan kesulitan. Karena kan penerimaan negara sekarang agak terbatas, apalagi Coretax kan masih belum lancar ya," ujar Drajad dalam program "Sapa Indonesia Malam" Kompas TV yang disiarkan Rabu (5/2/2025).
"Jadi mau tidak mau ya, kita harus melakukan efisiensi, realokasi anggaran dari hal-hal yang kira-kira efek multipliernya agak kurang, kita pindah ke yang efek multipliernya lebih tinggi," katanya.
Meski demikian, menurut dia, Presiden Prabowo tetap menekankan agar biaya perjalanan dinas tidak semuanya dipotong. Melainkan, total anggaran perjalanan dinas dikurangi sebagian.
"Karena kita juga mengetahui bahwa perjalanan dinas maupun berbagai kegiatan monev (monitoring dan evaluasi) itu tetap diperlukan dalam konteks pengawasan anggaran. Dan juga mereka mempunyai efek multiplier terhadap hotel, terhadap industri MICE, terhadap para perajin yang memberikan suvenir," paparnya.
"Ya kalau misalkan ada rapat di Bali, misalkan itu kan tertolong. Jadi kita berusaha menyeimbangkan antara realokasi untuk membiayai program prioritas seperti MBG dan juga agar tidak terlalu besar dampaknya terhadap sektor lain seperti sektor pariwisata, kemudian juga transportasi seperti Garuda. Karena kan perjalanan dinas kebanyakan pakai Garuda, agar tidak terlalu besar dampaknya," lanjut Drajad.
Sehingga secara garis besar, dalam kebijakan efisiensi anggaran kali ini, hal-hal yang krusial tetap boleh dilakukan. Namun, yang sekiranya masih bisa ditunda diminta sebaiknya dihapus.
"Jadi memang ini adalah langkah penyeimbangan-lah. Kalau seremonial kan bisa di-cut, tapi ada perjalanan-perjalanan yang sifatnya monev, misalnya pembangunan jalan, kalau tidak ada monev kan nanti bisa berantakan. Dan juga misalkan pengawasan lingkungan hidup, kalau tidak ada monev yang tidak mungkin," ungkap Drajad.
Sebagai informasi, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan pemangkasan anggaran pada sejumlah pos belanja kementerian/lembaga (K/L) untuk tahun 2025. Keputusan ini tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.
Total pemangkasan anggaran belanja K/L pada 2025 mencapai Rp 256,1 triliun. Pemangkasan ini merupakan bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Presiden Prabowo memerintahkan efisiensi atau penghematan belanja APBN 2025 senilai Rp 306,7 triliun. Adapun efisiensi ini mencakup belanja operasional dan non-operasional di seluruh K/L.
Meski demikian, rencana penghematan tersebut tidak akan menyentuh belanja pegawai maupun bantuan sosial (bansos).
- Hits: 325
Ekonom Senior Komentari Soal Kasus Pagar Bambu Misterius
METRO TV
Jan 14, 2025 #pagarlaut #TopEconomy #pagarbambu
MetroTV,
Pagar laut sepanjang 30 kilometer yang berada di lepas Pantai Tangerang, Banten membuat publik bertanya-tanya, siapa yang bertanggung jawab atas pagar laut ini?
#pagarlaut #pagarbambu #pagarbambumisterius
#TopEconomyMetroTV #TopNewsMetroTV #UrusPagarLautSiapaTakut
- Hits: 270
Apa Benar KKP Lengah Sehingga Tidak Melihat Siapa Yang Memasang Pagar di Laut?
METRO TV
Jan 14, 2025 #MetroTV #TopEconomy #TopEconomyMetroTV
MetroTV, Pagar laut sepanjang 30 kilometer yang berada di lepas Pantai Tangerang, Banten membuat publik bertanya-tanya, siapa yang bertanggung jawab atas pagar laut ini?
#TopEconomyMetroTV #TopNewsMetroTV #UrusPagarLautSiapaTakut #MetroTV
- Hits: 247
Pagar Laur Meresahkan Warga, Lalu Apa Alasan Dibangunnya Pagar Laut?
METRO TV
Jan 14, 2025 #PagarLaut #Tangerang #PIK
MetroTV, Pagar laut sepanjang 30 kilometer yang berada di lepas Pantai Tangerang, Banten membuat publik bertanya-tanya, siapa yang bertanggung jawab atas pagar laut ini?
#TopEconomyMetroTV #TopNewsMetroTV #UrusPagarLautSiapaTakut #PagarLaut #Tangerang #Bekasi #PIK
- Hits: 298
Dradjad Wibowo: Segera Cabut Pagar Laut jika tak Punya Ijin
Jika tidak ada ijin maka tidak alasan untuk tidak mencabut pagar laut.
Rabu 15 Jan 2025 17:48 WIB
Red: Joko Sadewo
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ekonom INDEF, Dradjad Wibowo, menyarankan agar persoalan pagar laut ditindak tegas, dengan melakukan pencabutan dan proses hukum. Energi bangsa sudah cukup terkuras dengan polemik pagar laut.
Dradjad mengatakan, jika memang pagar laut tersebut tidak memiliki ijin maka tidak ada masalah kalau dicabut karena tidak mempunya hak pemasangan. “Ini pagar bambu. PKL-PKL yang tanpa ijin saja juga dikejar-kejar satpol PP. Kalau tidak ada ijin ya selesai itu barang,” kata Dradjat, Rabu (15/1/2025).
Negara, menurut Dradjad, memiliki kuasa untuk membongkar pagar laut tersebut. “Negara bisa meminta TNI untuk cabut. Tidak ada yang punya kok, dan kalaupun ada (pagar laut) itu tidak sah, tidak ada ijinnya. Daripada berpanjang-panjang, cabut aja sudah selesai. Energi kita bisa kita gunakan untuk hal lain. Energi kita bisa kita pakai untuk mengurusi rupiah yang sedang mengalami tekanan,” ungkapnya.
Tidak itu saja, dikatakan Dradjad, harus ada proses hukum terhadap pemasang pagar laut tersebut. Persoalan pagar laut ini, menurutnya, sudah membawa dampak sosial maupun eksternalitas ekonomi. “Ya sudah tutup, cabut, proses hukum silakan dilanjutkan,” kata Dradjad.
Mengenai penelusuran pagar laut tersebut, Dradjad mengatakan bisa dilihat dari nilai ekonominya. “Kita orang ekonomi itu akan melihat uangnya lari kemana, follow the money. Ini kalau kita lihat, investasi pagar laut yang cukup besar ini mau dipakai untuk apa?. Apa mau dipakai untuk abrasi? tambak udang? garam? kan bisa kita uji. Mungkin orang berspekulasi reklamasi, tapi kan kalau dilihat dari bentuknya (pagar laut) kan itu seperti tidak murah,” kata Dradjad.
Dengan melihat bahwa pembuatan pagar laut tersebut tidak murah, kata Dradjad, mudah untuk menelusurinya. Termasuk dengan melihat bentukya yang teratur, sepertinya bukan masyarakat yang membuatnya. “Kalau masyarakat (pagar laut) tidak seteratur itu. Kalau masyarakat kan biasanya acak-acakan,” kata Ketua Dewan Pakar PAN ini.
Jika ada yang mengaku memasang pagar laut tersebut, menurut Dradjad, Dirjen Pajak tinggal turun tangan. “Biaya memasang itu kan kelihatan, follow the money saja. Pajak kan akan bilang kamu sudah memasang ini, kamu punya uang segini, kok pajakmu cuma segini. Nanti akan kelihatan seimbang atau tidak,” ungkapnya. Institusi negara, lanjut Dradjad, punya banyak cara dan instrumen untuk mengetahui dan memverifikasi keberadaan pagar laut.
- Hits: 284
More Articles …
Page 6 of 49
