Ekonom Senior Drajad Wibowo Khawatir PPN Naik 12% Penerimaan Pajak Bakal Turun
Kumparan, 9 Oktober 2024 14:09 WIB
Ekonom sekaligus Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo, mengaku khawatir terkait kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen pada 2025.
Menurut dia, kenaikan tarif PPN tersebut akan membebani perekonomian Indonesia, apalagi saat ini tengah terjadi tren penurunan jumlah masyarakat kelas menengah.
"Saya agak khawatir dengan kenaikan 12 persen itu dampaknya terhadap penerimaan pajak kita. Karena apalagi dengan adanya fakta bahwa kelas menengah kita menurun," kata Drajad dalam acara Katadata bertajuk "Indonesia Future Policy Dialogue" di Jakarta, Rabu (9/10).
Drajad mengaku tidak setuju jika tarif PPN naik jadi 12 persen. Dia khawatir jika tarif PPN naik, angka pengangguran di Indonesia semakin bertambah.
"Ujung-ujungnya kan orang beli barangnya makin dikit, konsumsi makin sedikit, ujung-ujungnya PPN-nya juga akan terganggu. Itu kekhawatiran saya pribadi," kata Drajad.
"Itu kenapa kelas menengah kita turun, kenapa kemudian kita deflasi berturut-turut. Itu salah satu penyebab yang paling kuat adalah tingginya angka setengah menganggur. Itu ada 2,41 juta orang setengah menganggur," ujarnya.
Adapun kenaikan PPN diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Dalam aturan tersebut, tarif PPN bisa naik dari semula 11 persen menjadi 12 persen sebelum 1 Januari tahun 2025.
- Hits: 257
Ekonom: Ubah Mindset! Kita Punya Potensi Tumbuhkan Ekonomi 8%
Katadata Indonesia
235 views Oct 8, 2024 #Katadata #KatadataIndonesia
ekonom dari Segara Research Redjalam, kita harus mengubah mindset mengenai pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, kita punya semua potensi untuk mengejar petumbuhan ekonmi 8%. Di sisi lain, peran swasta sangat krusial untuk membantu pemerintah mengejar pertumbuhan ekonomi 8%. Hal itu disampaikan oleh Drajad Wibiwi, seorang ekonom sekaligus Angota Dewan Pakar TKN Prabowo. Menurutnya, prean swasta harus lebih diperhatikan. Salah satunya adalah dengan reformasi birokrasi. Apa saja potensi tersebut, dan seperti apa birokrasi yang ideal untuk swasta supaya bisa membantu pertumbuhan ekonomi 8%? Simak di Katadata Indonesia Future Policy Dialogue
KATADATA - https://www.katadata.co.id
https://www.youtube.com/watch?v=-DkikPBCfxM
- Hits: 149
Prabowo Disebut Bakal Pangkas PPh Badan Jadi 20 Persen
CNN Indonesia
Kamis, 10 Okt 2024 14:55 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) badan dari 22 persen menjadi 20 persen. Hal itu disampaikan Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Drajad Wibowo.
"Kami memang ingin menurunkan PPh badan supaya tidak terlalu memberatkan masyarakat," kata Drajad usai kegiatan Indonesia Future Policy Dialogue di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Rabu (9/10).
Namun terkait kepastian besaran penurunan PPh badan, Drajad mengatakan masih dalam pembahasan dengan mempertimbangkan kinerja penerimaan negara.
"Ini belum spesifik, masih keinginan. Tapi, kami memang menginginkan suatu saat bisa menurunkan PPh badan," tuturnya.
Prabowo memang diketahui ingin meningkatkan rasio pajak (tax ratio) dari 12 persen menjadi 23 persen. Menanggapi itu, Drajad mengatakan tarif pajak yang lebih besar tidak serta merta mendongkrak penerimaan negara.
"Sama seperti kalau kita jualan barang. Orang berpikir kalau harga lebih tinggi, kita dapat uang lebih banyak. Padahal bisa saja harganya makin tinggi, orang tidak mau beli. Akhirnya jeblok penerimaan kita. Sama dengan itu," kata dia.
Dalam kesempatan terpisah, Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengatakan, Prabowo memang berencana menurunkan PPh badan menjadi 20 persen.
"Kami akan menutup kebocoran-kebocoran dengan tidak menambah tarif pajak. Tarif pajak 22 persen hendaknya kita turunkan jadi 20 persen," ujar dia.
Selain rencana penyesuaian tarif pajak, tim ekonomi Prabowo juga menjadikan Badan Penerimaan Negara (BPN) sebagai salah satu solusi upaya mendongkrak penerimaan negara. BPN nantinya dirancang untuk mengandung tiga unsur transformasi, yakni transformasi kelembagaan, teknologi, dan kultur.
Pembentukan BPN dilakukan dengan niat menggenjot penerimaan negara, baik itu dari pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Kemungkinan, Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu dan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kemenkeu akan dilebur menjadi satu.
Hashim mengatakan Prabowo telah mengantongi nama menteri penerimaan negara di dalam kabinetnya. Dia menjelaskan rencana pembentukan Kementerian Penerimaan Negara sudah tertera dalam program kerja Asta Cita Prabowo.
"Ada Asta Cita ke-8 itu Badan Penerimaan Negara, itu jadi Kementerian Penerimaan Negara. Menterinya sudah ada," ucap adik Prabowo itu dalam acara Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Senin (7/10), melansir detikfinance.
- Hits: 127
Tim Prabowo: Rencana Awal Anggaran Makan Bergizi Gratis Minimal Rp100 Triliun
Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Drajad Wibowo mengungkapkan anggaran program Makan Bergizi Gratis awalnya direncanakan minimal Rp100 triliun.
Merdeka.com: Kamis, 10 Okt 2024 10:52:42
Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Drajad Wibowo mengungkapkan anggaran program Makan Bergizi Gratis awalnya direncanakan minimal Rp100 triliun. Namun, anggaran program andalan Prabowo-Gibran itu disepakati hanya Rp71 triliun di tahun 2025 karena keterbatasan anggaran.
"Rencana awal dulu adalah minimal Rp100 triliun. Tapi karena keterbatasan anggaran, dalam APBN 2025 untuk sementara baru Rp71 triliun," kata Drajad dihubungi merdeka.com, Kamis (10/10).
Untuk itu, kata Drajad, anggaran program Makan Bergizi Gratis bakal disesuaikan kembali di awal tahun 2025 agar sesuai rencana. Akan tetapi, Drajad memastikan pemerintahan Prabowo-Gibran akan melihat kondisi keuangan negara untuk menyesuaikan anggaran program itu.
Bila pendapatan negara meningkat, ada kemungkinan anggaran MBG juga naik. Namun, rincian anggaran yang digunakan untuk Program MBG sampai saat ini tetap mengacu pada keputusan Badan Gizi Nasional.
"Nanti kita lihat bagaimana perkembangan pendapatan negara pada kuartal pertama 2025," ujar dia.
Makan Bergizi Gratis Habiskan Rp800 M Per Hari
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebut Program MBG akan membelanjakan anggaran senilai Rp800 miliar per hari, yang artinya ada kemungkinan anggaran yang dibutuhkan melampaui Rp71 triliun.
Anggaran Rp800 miliar itu akan digunakan untuk membeli bahan baku menu makanan dari produk pertanian, yang diharapkan juga memicu peredaran uang dalam jumlah besar di masyarakat.
Dalam implementasinya, Badan Gizi Nasional juga akan melibatkan koperasi atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) guna mendukung perekonomian lokal.
Program ini rencananya mulai dijalankan pada Januari 2025. Namun, sebelum itu, tepatnya pada November 2024, Badan Gizi Nasional akan kembali menggelar uji coba program MBG dengan jangkauan daerah yang lebih luas.
Penentuan sasaran peserta uji coba akan ditentukan melalui pihak sekolah terlebih dulu, sambil Badan Gizi Nasional mendata jumlah ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak sekolah guna memperoleh data riil.
Editor: Raynaldo Ghiffari Lubabah
Reporter: Raynaldo Ghiffari Lubabah
- Hits: 128
More Articles …
- Sebut 2,41 Juta Warga RI Setengah Menganggur, Ekonom: Salah Satu Penyebab Deflasi 5 Berturut-turut
- APBN Pertama Prabowo Butuh Tambahan Rp 300 Triliun, Dipakai buat Apa?
- katadata co id: Indonesia Future Policy Dialogue
- Prabowo's Economic Team Opens Opportunities To Change Free Nutrition Food Program Budget By 2025
Page 8 of 45
