SUSTAINABLE DEVELOPMENT INDONESIA YAYASAN PEMBANGUNAN BERKELESTARIAN INDONESIA

Sustainable development is defined as “development that meets the current need without reducing the capability of the next generation to meet their need (UNCED, 1992). To ensure that a development process is sustainable, we need to integrate economic development, social development and ecological conservation in a balanced and stable equilibrium. Thus sustainable development refers to continuous and balanced efforts that are neither directed towards an extremism of economic exploitation, nor toward social and or ecological extremism.

"Development never puts our planet at risk of self-destruction, our greed does"


December 04, 2022

Jawaban Dradjad Wibowo ttg pertemuan Presiden Jokowi dengan para ekonom

Jawaban Dradjad Wibowo, Ketua Dewan Pendiri IFCC, Ketua Pembina SDI dan Ekonom Senior Indef, Ketua Dewan Pakar PAN tentang Pertemuan Presiden Jokowi dan Para Ekonom 3 Agustus 2022

 

Iya benar saya hadir dalam silaturahmi Presiden Jokowi dengan para ekonom hari Rabu 3 Agustus kemarin di Istana. Ekonom yg hadir antara lain mbak Hendri S dari CORE, mbak Avi dan mbak Esther dari Indef, Prof Nunung dari IPB, Prof A. Prasetyantoko Rektor Atmajaya, mbak Ninasapti UI, Prof Ari Rektor UI, Asep Yadi SMERU dan beberapa ekonom dari bank

 

Acara dimulai dengan makan siang, disambung penjelasan Presiden dan diskusi yang dipandu oleh Menseskab mas Pram. Ada juga “ngobrol” informal dan guyon seperti ketika mas Pram dan saya saling celetuk soal politik yang membuat Presiden tertawa lepas.

 

Banyak kebijakan ekonomi yang disampaikan oleh Presiden. Dalam jawaban ini saya akan menyoroti hilirisasi tambang mineral yang menjadi topik awal Presiden.

 

Secara obyektif saya harus mengapresiasi apa yang yang sudah dicapai oleh Presiden Jokowi dan jajarannya. Mungkin saya akan dicerca, saya mengatakan ini karena Ketum PAN menjadi Mendag. Mungkin yang mencerca belum paham betapa panjang dan beratnya perjuangan hilirisasi di Indonesia.

 

Sejak tahun 2000an saya sudah berteriak soal industri hilir. Di DPR 2004-2009, meskipun tidak ikut pansus, saya ikut mendorong hilirisasi dalam RUU Minerba. Mas Pram salah satu tokoh kunci hilirisasi dari Fraksi PDIP saat itu. Yang kami lakukan hanya bicara dan berdebat. Itu saja tekanannya sudah super berat.

 

Nah yang dilakukan oleh Presiden Jokowi adalah mewujudkannya. Beliau berhadapan langsung dengan negara besar dan pemain tambang global yang dirugikan. Jelas tekanannya jauh lebih besar.

 

Contoh kongkretnya adalah hilirisasi nikel dan kaitannya dengan ekspor besi/baja. Pada tahun 2012-2014 ekspor besi/baja Indonesia hanya berkisar USD 1.6-2.1 milyar. Tahun 2019 ekspornya USD 7.9 milyar. Setelah hilirisasi tahun 2020, ekspor besi/baja naik menjadi USD 11.3 milyar (2020), bahkan melonjak hampir 2 kali lipat menjadi USD 21.4 milyar pada 2021.

 

Itu semua tidak akan tercapai jika hilirisasi nikel tidak dilakukan. Lawan yang dihadapi pun tidak main-main. Uni Eropa marah karena Indonesia melarang / membatasi ekspor bijih nikel pada 2020. Penyebabnya, industri baja di sana terancam kekurangan nikel, sementara Indonesia adalah eksportir nikel kedua terbesar ke Uni Eropa.

 

Dalam acara kemarin, saya melihat Presiden memiliki political will yang sangat kuat untuk hilirisasi. Tanpa itu, belum tentu kita berhasil menghadapi tekanan Uni Eropa. Apalagi, Presiden tidak berhenti di nikel. Bauksit, tembaga dan mineral lain juga diharuskan ber-hilirisasi.

 

Manfaat hilirisasi jelas. Nilai tambah naik signifikan, ini mendorong pertumbuhan. Neraca perdagangan dan pembayaran diuntungkan, ini memperkuat stabilitas makro termasuk nilai tukar Rupiah.

 

Kritik dan saran tentu ada. Pertama, kita perlu memperbaiki ekosistem bisnis, agar sisi pemerataan dari hilirisasi bisa maksimal.  Pelaku usaha menengah dan kecil yang mendapat nilai tambah dari hilirisasi perlu diperbanyak. Kedua, hilirisasi agroindustri juga perlu digenjot seperti di tambang. Sawit contohnya, banyak dikerjai di Amerika Utara dan Uni Eropa. Jadi harus hilirisasi. Ketiga, hilirisasi migas perlu mendapat perhatian lebih. Puluhan tahun kita tergantung pada Singapura yang tidak punya minyak, karena hilir migas kita tertinggal.

 

Dradjad: Milih Sawit untuk Pangan Apa Biodiesel?

 

Kamis 28 Apr 2022 19:06 WIB

Red: Joko Sadewo

 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah disarankan untuk merombak Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Pemerintah harus jelas terkait alokasi minyak sawit untuk biodiesel atau pangan.

 

“Secara konsep simple sebenarnya, pemerintah ini untuk minyak goreng maunya seperti apa? Kalau hanya memakai DMO (domestic market obligation), kalau hanya memakai HET (harga eceran tertinggi), kalau hanya memakai peraturan, akan banyak sekali permainan. Banyak sekali orang cari celah, dan itu tidak akan jalan,” kata ekonom INDEF, Dradjad Wibowo, Rabu (27/4).

 

Kalau pemerintah ingin mengintervensi masalah minyak goreng, Dradjad meminta agar BPDPKS dirombak. Menurut dia, harus dibuat satu pilihan, apakah akan memilih pangan atau biodiesel, komposisi alokasi yang terbaik antara keduanya bagaimana. Pemerintah juga harus masuk di pasar melalui intervensi stok nasional untuk mengamankan harga. Ketika harga jatuh, pemerintah membeli stok, ketika harga melonjak, pemerintah melepas stok.

 

Stok nasional ini harus didukung gudang yang cukup dan teknologinya bagus.

“Tapi kalau pemerintah memang melepas minyak goreng ke mekanisme pasar, ya mau tidak mau biarkan saja harga CPO meledak, biarkan saja harga minyak goreng naik tinggi sesuai pasar. Ibu-ibu menjerit,” kata Ketua Dewan Pakar PAN ini.

 

BPDPKS dinilai Dradjad terlalu condong ke biodiesel. Kompetisi antara pangan (minyak goreng) dan energi (biodiesel), menurut Dradjad, akan terus terjadi. Pemerintah harus membuat pilihan. "Keseimbangan antara pangan dan biodiesel ini, mana yang paling cocok untuk Indonesia?” kata Dradjad.

 

BPDPKS, kata dia, jangan hanya seperti sekarang. Menurut dia, itu tidak sebanding dengan dana yang telah dikumpulkan. BPDPKS harusnya bisa dilibatkan dalam pengambilan keputusan pengamanan harga. “Di sini

 

BPDPKS tentu harus bekerja sama dengan Bulog. Bagaimana mekanismenya, silakan pemerintah cari."

 

"Kuncinya, kalau tidak mempunyai intervensi dalam tata niaga dan harga, persoalan minyak goreng seperti ini akan terjadi lagi,” kata dia.

https://republika.co.id/berita/rb1isz318/dradjad-milih-sawit-untuk-pangan-apa-biodiesel

 

Percepatan Vaksinasi : Tulisan kelima dalam seri “Pemulihan Ekonomi Dan Vaksinasi”

Dradjad H. Wibowo

Ekonom Senior Indef, Ketua Pembina SDI dan Ketua Dewan Pakar PAN

Jumat sore (23/7) dalam sidak ke salah satu apotik di Bogor, Presiden menemukan bahwa obat antivirus Oseltamivir dan Favipiravir sedang kosong. Presiden lalu menelepon Menteri Kesehatan Budi Sadikin dan dilapori kalau obat tersedia di Kimia Farma (KF) Bogor.

Saya yakin kondisi lapangannya memang seperti yang ditemukan Presiden. Ini berdasarkan pengalaman saya kesulitan mencari antivirus bagi beberapa kerabat, termasuk ke apotik yang dikunjungi Presiden. Saya akhirnya bisa membeli Favipiravir, dibantu oleh kenalan yang kompeten.

https://money.kompas.com/read/2021/07/25/193001226/menyoal-percepatan-vaksinasi-setelah-presiden-tak-bisa-temukan-obat-buat

Read full article >>>

 

Article List