SUSTAINABLE DEVELOPMENT INDONESIA YAYASAN PEMBANGUNAN BERKELESTARIAN INDONESIA

Sustainable development is defined as “development that meets the current need without reducing the capability of the next generation to meet their need (UNCED, 1992). To ensure that a development process is sustainable, we need to integrate economic development, social development and ecological conservation in a balanced and stable equilibrium. Thus sustainable development refers to continuous and balanced efforts that are neither directed towards an extremism of economic exploitation, nor toward social and or ecological extremism.

"Development never puts our planet at risk of self-destruction, our greed does"


May 13, 2021

Pemulihan Ekonomi di tengah Pandemi dan Krisis Iklim Tulisan ketiga dalam seri “Pemulihan Ekonomi Dan Vaksinasi”

Dradjad H. Wibowo

Ekonom, Ketua Pembina SDI dan Ketua Dewan Pakar PAN

Dunia saat ini menghadapi dua bencana besar, yaitu pandemi dan perubahan iklim. Bedanya, pandemi seperti ledakan besar yang datang tiba-tiba, sementara perubahan iklim merayap selama beberapa dekade. Jika tidak dimitigasi, perubahan iklim bisa menimbulkan ledakan dengan kerusakan yang lebih besar dan lebih permanen dari pandemi. Itu sebabnya Presiden Biden menamainya “krisis iklim”.

Meski berdampak destruktif, pandemi dan krisis iklim sebenarnya membuka peluang besar secara ekonomi dan bisnis. Contohnya, selama pandemi banyak bisnis seperti aplikasi, e-commerce, packaging, logistik, ekspedisi, makanan beku, kesehatan dan farmasi yang justru melejit. Bisnis packaging dunia misalnya tumbuh 5,5% selama pandemi, diproyeksikan menjadi US$ 1013 milyar pada tahun 2021.

Kuncinya adalah bagaimana Indonesia mampu mengambil peluang tersebut secara maksimal. Jangan sampai dia lewat begitu saja, sehingga kita hanya terkena dampak negatif dari bencana. Mari kita bahas peluang tersebut, dimulai dari vaksinasi.

Vaksinasi

Vaksinasi memang bukan solusi paripurna terhadap pandemi.  Tapi saat ini vaksinasi adalah peluang terbaik dunia untuk mengatasinya. Dengan vaksinasi, penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi bisa berjalan sinergis, berbeda dengan lockdown yang secara kesehatan positif tapi secara ekonomi negatif.

Penyebabnya adalah karena perekonomian itu tergantung pergerakan orang. Jika pergerakan terganggu, konsumsi rumah tangga dan investasi juga terganggu. Padahal bagi Indonesia, keduanya menyumbang sekitar 90% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pada tahun 2020, angkanya adalah 89,39%, dengan kontribusi konsumsi 57,66% dan investasi 31,73%. Pemerintah bisa memberi stimulus fiskal, tapi peranan belanja pemerintah hanya 9,29%.

Jika herd immunity tercapai melalui vaksinasi, pergerakan orang bisa dipulihkan tanpa banyak risiko penyebaran virus. Jika herd immunity belum tercapai tapi prosentase penduduk yang divaksin cukup tinggi, penyebaran virus cenderung menurun. Rumah tangga dan pelaku usaha yang sudah divaksin pun lebih konfiden beraktifitas ekonomi, sehingga konsumsi dan investasi mulai pulih. Demikian juga dengan pertumbuhan ekonomi.

Bagi mereka yang skeptis terhadap vaksinasi, mari kita lihat data dari Inggris. Inggris memulai vaksinasi tanggal 8 Desember 2020. Pada hari itu terdapat 12.386 kasus COVID-19 dan terus naik hingga mencapai puncaknya sebanyak 68.192 pada 8 Januari 2021. Tapi setelah itu, jumlah kasus di Inggris menurun tajam, menjadi hanya 2.122 pada 24 April 2021. Per 23 April 2021, Inggris sudah memvaksinasi 33,51 juta orang atau 49,36% penduduknya. Hal yang serupa juga terjadi di Israel, di mana 62,11% penduduknya sudah divaksin, dan jumlah kasus hariannya turun drastis dari puncak 11.394 menjadi hanya 82.

Tentu ada faktor lain yang juga berpengaruh. Tapi yang jelas, vaksinasi berhasil!

Itulah sebabnya mengapa vaksin COVID-19 menjadi komoditi strategis global. Inggris dan Uni Eropa sampai bersitegang karenanya. Itu juga alasannya mengapa saya pernah mengapresiasi kerjasama pemerintah dengan Sinovac, Novavax dan sebagainya sebagai langkah yang tepat. Karena, pasokan vaksin bagi Indonesia menjadi lebih terjamin, meski dunia dilanda nasionalisme vaksin.

Dengan terjaminnya pasokan, per 24 April 2021 Indonesia sudah menyuntikkan 18,48 juta dosis vaksin, yang terdiri dari 11,70 juta dosis pertama dan 6,78 juta dosis kedua. Angka ini jauh di atas Singapura (2,21 juta), Australia (1,91 juta), Filipina (1,61 juta), Malaysia (1,26 juta), Thailand (1,1 juta) dan Selandia Baru (0,18 juta). Jumlah penduduk Indonesia yang sudah divaksin penuh mencapai 6,78 juta orang. Ini sekitar 6 juta di atas Singapura (850 ribu orang) dan Malaysia (490 ribu orang). Keempat negara yang lain jauh lebih rendah. Data negara tetangga di atas saya ambil dari ourworldindata.org.

Namun karena besarnya populasi, baru 2,5% penduduk Indonesia yang divaksin penuh, di bawah Singapura (14,5%), di atas Malaysia (1,5%). Melihat pengalaman Inggris dan Israel, kita perlu memvaksin penduduk sebanyak dan sesegera mungkin.

Harus diakui, tidak sedikit yang menyangsikan efikasi CoronaVac (vaksin produksi Sinovac). Benar, efikasinya relatif pas-pasan. Saya malah mengritik keras uji klinis fase 3 CoronaVac yang tidak transparan. Tapi dalam situasi bencana, jika hanya ada angkot untuk mengevakuasi korban, apa kita akan ngotot mencari bus mewah?

Yang penting, kita jangan tergantung pada satu jenis vaksin. Karena itu, riset untuk menemukan vaksin dan obat COVID-19 menjadi kepentingan strategis Indonesia, dengan memanfaatkan kekayaan biodiversitas kita.

Serokonversi

Di medsos banyak beredar cerita tentang orang yang sudah divaksin tapi tetap positif COVID-19. Cerita seperti ini jelas menimbulkan persepsi negatif terhadap vaksinasi. Jika persepsi ini dibiarkan, cakupan vaksinasi berisiko jauh di bawah level herd immunity. Peluang ekonomi dan bisnis dari vaksinasi bisa redup atau bahkan hilang.

Karena itu, edukasi publik soal vaksin ini harus maksimal. Masyarakat perlu diedukasi sesering mungkin bahwa: (1) imunitas dari vaksin muncul paling cepat 14-28 hari setelah suntikan kedua, (2) akan ada sebagian kecil penerima vaksin yang sangat lambat/gagal memiliki imunitas, dan (3) imunitas itu tidak bertahan tahunan.

Rujukan saya untuk butir 1 dan 2 adalah data serokonversi CoronaVac yang dilaporkan oleh Prof. Yanjun Zhang et al dalam “Safety, tolerability, and immunogenicity of an inactivated SARS-CoV-2 vaccine in healthy adults aged 18-59 years: a randomized, double-blind, placebo-controlled, phase 1/2 clinical trial” (The Lancet Infectious Diseases, 17/11/2020). Serokonversi adalah periode di mana badan kita mulai memproduksi antibodi pada level yang bisa dideteksi. Untuk butir ketiga, rujukannya dari konsensus ilmiah yang ada sekarang.

Krisis iklim

Pada tanggal 27 Januari 2021 Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menerbitkan Executive Order (EO) nomor 14008 berjudul “Tackling the climate crisis at home and abroad”. EO ini menempatkan krisis iklim di jantung kebijakan luar negeri dan keamanan nasional AS. EO ini memberi penekanan terhadap transisi ke energi bersih, dekarbonisasi sektoral, pembiayaan yang sejalan dengan Kesepakatan Paris, dan secara khusus menyoroti pembiayaan batubara. Karena EO ini mengunci “pembiayaan oleh pelaku keuangan AS” dan “pembelian barang/jasa oleh pemerintah AS”, luberan globalnya tidak bisa diabaikan.

Sebagai contoh kita lihat sektor perbankan. Per April 2021, terdapat empat bank terbesar AS, yaitu JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo dan Citigroup, ditambah 2 bank besar lain yang menargetkan emisi karbon nol secara netto. Meski tidak dalam waktu dekat, secara bertahap mereka akan meninggalkan batubara dan pembangkit listrik berbasis batubara. Sikap mereka ini biasanya diikuti oleh perbankan di luar AS. Selain karena faktor imej kelestarian, mereka khawatir debiturnya terkena hambatan ekspor ke AS akibat isu iklim.

Masalahnya, Indonesia jauh tertinggal dalam hal transisi ke energi bersih, dekarbonisasi sektoral, dan pembiayaan yang sejalan dengan Kesepakatan Paris. Untuk energi misalnya, Indonesia sangat tergantung pada batubara dan migas. Sebagai contoh per 2020, pembangkit listrik berbahan bakar fosil di Indonesia mencapai 55.216 Mega Watt (87,4%), di mana batubara menyumbang 31.827 MW (50.4%).

Di sisi lain, ketergantungan swasta dan BUMN Indonesia, termasuk perbankan nasional, terhadap pembiayaan dari AS dan perbankan global ternyata cukup besar. Per Februari 2021, AS memegang US$ 31,37 milyar atau 16,35% dari utang luar negeri swasta, sementara outstanding pinjaman swasta dari perbankan global mencapai US$ 96,75 milyar dolar atau mendekati Rp 1400 triliun.

Jika dianggap tidak serius bertransisi ke energi bersih, Indonesia berisiko terpukul dari dua sisi yaitu sumber pembiayaan swasta dan ekspor.

Sustainability pays

Krisis iklim, atau lebih luas lagi isu kelestarian (sustainability), memang berdampak negatif bagi yang enggan bertransisi. Tapi dia menjadi peluang besar bagi yang mau menerapkannya. Contohnya adalah pengelolaan hutan lestari (sustainable forest management – SFM).

Selama bertahun-tahun perusahaan hutan tanaman industri (HTI) dan pulp and papers Indonesia menjadi sasaran kampanye global karena dicap sebagai pelaku deforestasi. Akibatnya, korporasi seperti Disney, Mattel, Xerox dan Woolworths sempat memboikot mereka, sehingga ekspornya anjlok ke titik terendah USD 4,98 milyar pada 2016.

Sebagai respon, sejak dekade 2000-an pemerintah, swasta dan masyarakat sipil bekerja keras memperbaiki kinerja SFM. Hasilnya, pada Desember 2014 perusahaan HTI mulai mendapatkan sertifikat SFM dari IFCC/PEFC. IFCC (the Indonesian Forestry Certification Cooperation) adalah lembaga pengembang dan pemilik skema sertifikasi independen, yang merupakan anggota dari PEFC (the Programme for the Endorsement of Forest Certification) dari Jenewa, Swiss. PEFC ini merupakan sertifikasi SFM terbesar di dunia. Saya adalah pendiri IFCC dan anggota PEFC Board.

Pada tahun 2015 baru 0.7 juta hektar HTI yang bersertifikat SFM. Angkanya naik drastis menjadi 2.4 juta hektar (2016) dan 3.7 juta hektar (2017). Per hari ini semua HTI yang SFM sudah mendapat sertifikat, dengan luas sekitar 4 juta hektar (74 perusahaan), ditambah 40 perusahaan pengolahan / konsumer akhir.

Dengan SFM ternyata ekspor pulp and papers naik kembali. Sejak 2017, ekspor naik menjadi US$ 6.21 milyar (2017), US$ 7.13 milyar (2018), US$ 7.15 milyar (2019), dan hanya turun 4,4% menjadi USD 6.84 milyar (2020) saat pandemi.

Hemat saya ini tidak lepas dari fakta bahwa banyak sekali korporasi terbesar dunia yang mewajibkan sertifikat SFM (termasuk dari PEFC) sebagai salah satu syarat pembeliannya. Korporasi tersebut antara lain Apple, Johnson & Johnson, Walmart, Nestle, P&G, Samsung, LV, Zara dan banyak lagi. Jadi, sustainabily pays.

 

https://money.kompas.com/read/2021/04/28/200534926/pemulihan-ekonomi-di-tengah-pandemi-dan-krisis-iklim

 

ISU PERUBAHAN IKLIM TENTUKAN MASA DEPAN EKONOMI INDONESIA

 

Rabu 21 Apr 2021 15:16 WIB

 

Oleh : Dradjad Wibowo*

REPUBLIKA.CO.ID, Pada tahun-tahun mendatang, perekonomian global akan semakin ditentukan oleh topik yang termasuk dalam 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (sustainable development goals – SDGs). Isu tersebut antara lain terkait aksi-aksi untuk mengatasi perubahan iklim, pengelolaan sumber daya alam secara lestari, kemiskinan, kelaparan, kesehatan dan sebagainya.

Kembalinya Amerika Serikat ke dalam Kesepakatan Paris (Paris Agreement) yang termasuk dalam Executive Order 14008 yang diteken Presiden Joe Biden tanggal 27 Januari 2021 semakin membuat krisis iklim dan topik SDGs lainnya berperan sentral dalam percaturan global ke depan. Bahkan, peranan ini bukan hanya terhadap perekonomian dan keuangan global, tapi juga terhadap politik dan keamanan global.

Salah satu isu yang sudah dirasakan berdampak besar bagi Indonesia adalah pengelolaan hutan lestari (sustainable forest management – SFM). Isu SFM ini sangat berpengaruh terhadap brand image Indonesia di berbagai fora global. Isu ini juga pernah memukul ekspor Indonesia, dengan efek multiplier ekonomi yang tidak kecil. Namun dengan kerja keras berbagai pihak sejak dekade 2000-an, yang melibatkan pemerintah, swasta, dan berbagai unsur masyarakat sipil, secara bertahap Indonesia mampu memperbaiki kinerja dan juga citra terkait SFM.

Saat ini selama empat tahun berturut-turut pada tahun 2017-2020, laju deforestasi di Indonesia terus menurun. Menurut laporan the World Resources Institute (WRI), dalam periode 2002-2020 laju deforestasi di Indonesia mencapai puncaknya pada tahun 2016, dengan angka moving average (MA) tiga tahun sebesar 0.78 juta hektar. Namun sejak 2017, angka tersebut turun menjadi 0.66 juta hektar (2017), 0.55 juta hektar (2018), 0.35 juta hektar (2019), dan 0.31 juta hektar (2020). Laporan resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menyebutkan laju deforestasi 2020 sebesar 115 ribu hektar, turun 75% dari tahun 2018/2019 sebesar 462,46 ribu hektar. Indonesia pun disebut WRI sebagai “bright spots of hope for forests” bersama Malaysia. Kinerja positif tersebut diberitakan oleh dua media global terkemuka yaitu the Guardian dan the New York Times.

Dalam implementasi SFM, Indonesia juga menunjukkan kinerja positif. Sebagai contoh untuk hutan tanaman industri (HTI), saat ini terdapat 74 perusahaan HTI dengan luas sekitar 4 juta hektar yang sudah memperoleh sertifikat SFM dari IFCC/PEFC (Lampiran 1). Ini berarti semua HTI yang dibangun sebelum cut of date PEFC, yaitu 31 Desember 2010, sudah mendapat sertifikat. Untuk industri pengolahannya, PEFC/IFCC telah memberikan sertifikat chain of custody (CoC) kepada 40 perusahaan, mulai dari pabrik-pabrik kertas milik grup APP dan April, hingga perusahaan seperti Blibli (untuk tas belanja) dan Gramedia (untuk sebuah lini produk).

IFCC (the Indonesian Forestry Certification Cooperation) adalah lembaga pengembang dan pemilik skema sertifikasi independen, yang merupakan anggota dari PEFC (the Programme for the Endorsement of Forest Certification) yang berkantor pusat di Jenewa, Swiss. PEFC ini merupakan skema sertifikasi hutan lestari terbesar di dunia. Saat ini sudah lebih dari 320 juta hektar hutan di dunia yang bersertifikat SFM dari PEFC, ditambah lebih dari 20 ribu perusahaan bersertifikat chain of custody (CoC) dari PEFC. Saya adalah anggota PEFC Board.

Banyak sekali korporasi terbesar di dunia yang mewajibkan adanya sertifikat PEFC sebagai salah satu syarat mereka mau membeli produk olahan hasil hutan, mulai dari kayu bangunan, kertas hingga baju. Korporasi tersebut mulai dari yang terbesar di dunia seperti Apple, Johnson & Johnson, Walmart, Nestle, P&G, Samsung hingga LV, Zara dan banyak lagi.

Sebagaimana diketahui, selama 20 tahun lebih HTI dan pulp and papers Indonesia menjadi sasaran kampanye LSM global dan nasional yang menuduh mereka sebagai salah satu faktor utama deforestasi. Akibatnya, korporasi dunia seperti Disney, Mattel, Xerox, Woolworths dan lain-lain sempat memboikot pulp and papers Indonesia, sehingga ekspornya menurun mencapai titik terendah sekitar USD 5 milyar pada 2016 (Lampiran 2). Namun sejak 2017, ekspor tersebut terus naik menjadi USD 7.15 milyar (2019), dan hanya turun 4,4% menjadi USD 6.84 milyar (2020) saat pandemi.

Di sisi lain dari sisi SFM, baru pada Desember 2014 perusahaan HTI mulai berhasil mendapatkan sertifikat SFM dari IFCC/PEFC. Itu sebabnya pada tahun 2015 baru terdapat 0.7 juta hektar HTI yang bersertifikat SFM. Luas ini kemudian naik drastis menjadi 2.4 juta hektar (2016) dan 3.7 juta hektar (2017).

Yang menarik, setelah semakin banyak HTI yang berhasil mencapai SFM, dan semakin banyak pabrik bubur kertas dan kertas yang mendapatkan sertifikat, ternyata ekspor Indonesia naik kembali.  Peningkatan ekspor tersebut juga terjadi bersamaan dengan penurunan laju deforestasi, yaitu tahun 2017-2020.

Fakta ini menunjukkan kuatnya komitmen dan kinerja dari pemerintah, pelaku usaha HTI dan pulp and papers, dan para stakeholders dalam mewujudkan SFM di Indonesia. Karena upaya mewujudkan SFM memerlukan investasi yang besar, transformasi budaya dan manajemen perusahaan yang signifikan, serta kerja keras dari banyak pihak, tidak lah berlebihan jika dikatakan pencapaian SFM, yang dibuktikan dengan sertifikat IFCC/PEFC, berkontribusi penting terhadap kinerja ekspor di atas.

Kinerja di atas tentu sangat menunjang kontribusi ekonomi dari HTI dan pulp and papers. HTI dewasa ini menyediakan lapangan kerja langsung 20-25 ribu orang dan 2 juta tidak langsung. Sementara pulp and papers menyerap 260 ribu tenaga kerja langsung dan 1,1 juta tidak langsung. Belum lagi kontribusinya terhadap penerimaan pajak pusat dan daerah, pembangunan daerah, dan pengembangan masyarakat sekitar hutan dan industri.

Karena itu, saya mendorong pemerintah, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian Koperasi dan UKM, untuk semakin meningkatkan kinerja terkait dengan pengelolaan hutan lestari, maupun industri pengolahan dan perdagangan produk olahan hutan lestari oleh para pelaku usaha. Contoh kongkretnya, pelaku mebel dan kerajinan perlu dibantu agar kayunya berasal dari hutan lestari sehingga mudah menembus pasar ekspor. Perhutanan sosial bisa didorong agar mendapatkan sertifikat SFM, sehingga produknya bernilai tambah semakin tinggi.

Korporasi besar Indonesia yang memakai produk olahan hasil hutan juga perlu sadar, mereka tidak bisa lagi lalai terhadap isu SFM. Percaya saya, di masa depan anda akan ditinggalkan pasar jika tidak peduli kelestarian. Trust me, sustainabily pays.

*) Penulis adalah Ketua Umum IFCC, Anggota PEFC Board Ketua Pembina SDI, Ekonom Senior Indef,  Ketua Dewan Pakar PAN

 

Dradjad: Tak Usah Berlebihan Menilai Vaksin Nusantara

 

Sabtu 17 Apr 2021 11:57 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ekonom Indef Dradjad Wibowo meminta agar tidak mengambil sikap berlebihan terhadap vaksin sel dendritik atau dikenal sebagai vaksin nusantara. Baik menilai seolah vaksin nusantara itu hebat  sekali atau jelek sekali.

“Kita biarkan riset ilmiah untuk menjawabnya,” kata ekonom yang sedang mengkaji covid-19 dari perspektif ekonomi ini, Sabtu (17/4).

Menurut Dradjad silakan saja riset vaksin Nusantara dilakukan, tapi harus disikapi dengan objektif. Jika memang hasilnya bagus harus disampaikan bagus. Kalau hasilnya secara ilmiah jelek ya harus disampaikan jelek.

“Yang saya minta adalah posisi objektif dari semua kalangan terhadap inovasi-inovasi ini,” ungkap Dradjad.

Dradjad mengatakan menemukan informasi temukan di
Good Clicicl Practice Network. Disebutkan bahwa baru akan mulai fase adaptif I, II, yang dilakukan Aivita Biomedical, yang dimulai pada Februari 2021. Nanti selesainya Februari 2022.

“Tapi melihat dari yang dilakukan Aivita Biomedical, sebenarnya vaksin ini masih lama,” kata Dradjad.

Dradjad mengatakan menjamin ketersediaan vaksin dan obat untuk mengatasi pandemi Covid-19, adalah kebutuhan mutlak. Hal ini karena Covid-19 bukan hanya persoalan kesehatan, tapi juga ekonomi dan pertahanan dan keamanan nasional. “Jadi sudah sangat strategis bagi kepentingan nasional,” kata Dradjad.

Dicontohkannya, di sisi ekonomi, pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, sangat tergantung pada pergerakan orang. Jika pergerakan orang terganggu karena covid, terutama investor, pebisnis, rumah tangga konsumen, maka ekonomi akan terganggu.

Dalam hal pertahanan keamanan, lanjut Dradjad, vaksin dan obat covid-19, sudah menjadi ‘senjata’ dalam percaturan politik global. Jika Indonesia tidak mempunyai ketersediaan vaksin dan obat yang cukup, maka Indonesia akan tergantung pada negara lain, sehingga kepentingan nasional sangat rawan terhadap pengaruh dari berbagai negara lain.

Jadi untuk menjaga agar perekonomian Indonesia tetap tumbuh dengan baik, dan dari sisi strategis pertahanan keamanan nasional bisa independen, menurut Dradjad, Indonesia harus all out untuk urusan ketersediaan vaksin dan obat.

Dradjad menilai langkah pemerintah melakukan kontrak dengan sinovac sudah tepat. Hal penting adalah Indonesia bisa segera melakukan vaksinasi. Banyak negara yang tidak bisa vaksinasi.

Namun Dradjad mengingatkan langkah ini masih jauh dari mencukupi. Hal ini karena dampak positif vaksin ini terhadap imunitas orang bukan beberapa tahun. Artinya, orang yang sudah divaksin atau penyintas akan memerlukan vaksin lagi setelah beberapa waktu. Sehingga kebutuhan akan vaksin ini akan terus menerus ada.

Di sisi lain, lanjut Dradjad, Indonesia juga harus mengupayakan ada obat, sehingga covid-19 nantinya akan seperti flu biasa. “Jadi kalau orang sakit dikasih obat ya sembuh, seperti penyakit-penyakit biasa,” paparnya.

Agar ini bisa terwujud, menurut Dradjad, syarat mutlaknya adalah riset. Indonesia harus investasi besar dalam hal riset. Karena itulah, Dradjad mendukung semua riset untuk Indonesia bisa memiliki vaksin sendiri.

Diungkapkan Dradjad, saat ini sudah ada upaya vaksin merah putih. Vaksin ini harus dipercepat, dana maupun fasilitas perlu disiapkan. Termasuk, lanjut Dradjad, vaksin yang berbasis sel dendritik atau dikenal sebagai vaksin nusantara. Terhadap inovasi ini, kata Dradjad, sebaiknya tidak diambil sikap berlebihan. Baik seolah vaksin ini hebat ataupun vaksin jelek sekali.

https://republika.co.id/berita/qror25318/dradjad-tak-usah-berlebihan-menilai-vaksin-nusantara

 

 

Article List