Pemerintah: Ekonomi Harus Tumbuh di Atas 6% untuk Capai Visi 2045
M Ilham Ramadhan Avisena 09/10/2024 14:01
Pemerintah menilai pertumbuhan ekonomi tinggi di atas 6% mendesak dicapai jika visi menjadi negara maju di 2045 ingin diwujudkan. Ambisi itu disebut tak akan terealisasi jika dalam tahun-tahun mendatang perekonomian hanya tumbuh di kisaran 5%.
Itu disampaikan Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Kementerian Keuangan Parjiono dalam Forum Indonesia Future Policy Dialogue bertajuk Telaah Arah Pemerintahan Baru, Jakarta, Rabu (9/10).
"Indonesia perlu keluar dari middle income trap sebelum 2045. Oleh sebab itu, untuk mencapai ke sana, diperlukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, di atas 6% per tahun," kata dia.
Guna merealisasikan pertumbuhan ekonomi di atas 6%, imbuh Parjiono, maka Indonesia perlu mencari dan mengoptimalkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru.
Itu juga dirasa mendesak lantaran dalam dua dekade terakhir perekonomian nasional seolah jalan di tempat dengan angka pertumbuhan di kisaran 5%.
"Indonesia perlu mencari sumber pertumbuhan yang baru karena 5% ini sudah dua dekade dan ini harus segera dicari sumber-sumber ekonomi yang baru," ujar Parjiono.
Pemerintah, lanjutnya, telah mengemas sejumlah program reformasi struktural untuk mendukung transformasi ekonomi. Hal itu diharapkan tak sekadar membuat ekonomi tumbuh tinggi, tetapi juga inklusif dan berkelanjutan.
Selain mencari dan mengoptimalisasi sumber pertumbuhan baru, Indonesia juga perlu mengubah model pertumbuhan ekonominya. Dalam hal ini, kata Parjiono, APBN berperan penting.
"Strategi kebijakan fiskal 2025 terdiri dari dua pendekatan utama, yakni strategi jangka menengah panjang dan strategi jangka pendek," terangnya.
Dalam jangka menengah panjang, APBN didesain untuk bisa mendukung penguatan sumber daya manusia, hilirisasi, transformasi ekonomi hijau, hingga ketahanan energi dan pangan. Sedangkan dalam jangka pendek, instrumen fiskal negara diupayakan bisa mendukung kelanjutan program prioritas dan unggulan yang akan dijalankan oleh pemerintahan baru di tahun depan. (Z-11)
Editor : Andhika
- Hits: 173
Tim Ekonomi Prabowo Wacanakan Naikkan Anggaran Makan Bergizi Gratis
Cerita dari Erik Purnama Putra
9 Oktober 2024
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Drajad Wibowo membuka peluang penyesuaian anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2025. Sejauh ini, anggaran MBG untuk 2025 disepakati dalam APBN sebesar Rp 71 triliun.
Hanya saja, Kepala Badan Gizi Nasional Prof Dadan Hindayana menyebut, program MBG akan membelanjakan anggaran senilai Rp 800 miliar per hari. Artinya ada kemungkinan anggaran yang dibutuhkan sepanjang 2025 melampaui Rp 71 triliun.
"Sementara kita tetap dengan Rp 71 triliun. Tapi, Pak Prabowo kan diberi kebebasan untuk melakukan APBN-Perubahan. Setelah kita tahu postur yang lebih rinci nanti di 2025, kita lakukan perubahan disesuaikan dengan situasi yang ada," kata Drajad usai kegiatan Indonesia Future Policy Dialogue di Jakarta, Rabu (9/10/2024).
Menurut Drajad, penyesuaian anggaran MBG akan melihat perkembangan pendapatan negara. Bila pendapatan negara meningkat, ada kemungkinan anggaran MBG juga naik.
Namun, rincian anggaran yang digunakan untuk program MBG sampai saat ini tetap mengacu pada keputusan Badan Gizi Nasional.
Pada Selasa, Prof Dadan menyatakan, apabila program MBG sudah berjalan penuh, pihaknya akan membelanjakan Rp 1,2 triliun per hari untuk investasi sumber daya manusia (SDM). Adapun sekitar 75 persen atau sekitar Rp 800 miliarnya digunakan untuk belanja program MBG.
Menurut Dadan, anggaran Rp 800 miliar akan digunakan untuk membeli bahan baku menu makanan dari produk pertanian, yang diharapkan juga memicu peredaran uang dalam jumlah besar di masyarakat. Dalam implementasinya, Badan Gizi Nasional juga melibatkan koperasi atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) guna mendukung perekonomian lokal.
Program tersebut rencananya mulai dijalankan pada Januari 2025. Namun, sebelum itu, tepatnya pada November 2024, Badan Gizi Nasional akan kembali menggelar uji coba program MBG dengan jangkauan daerah yang lebih luas.
- Hits: 173
Anggaran Makan Bergizi Gratis Prabowo-Gibran Berpotensi Membengkak
M Nurhadi
Suara.Com
Rabu, 09 Oktober 2024 | 15:52 WIB
Suara.com - Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo, mengakui pihaknya mungkin akan menyesuaikan kembali anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2025.
Saat ini, anggaran MBG untuk 2025 telah ditetapkan sebesar Rp71 triliun. Namun, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyampaikan bahwa Program MBG akan menggunakan anggaran senilai Rp800 miliar per hari, yang berarti ada kemungkinan anggaran yang dibutuhkan melampaui Rp71 triliun.
“Sementara kita tetap dengan Rp71 triliun. Tapi, Pak Prabowo diberi kebebasan untuk melakukan APBN-Perubahan. Setelah kita tahu posturnya lebih rinci nanti di 2025, kita lakukan perubahan disesuaikan dengan situasi yang ada," kata Drajad usai kegiatan Indonesia Future Policy Dialogue di Jakarta, Rabu (9/10/2024), seperti yang dikutip dari Antara.
Menurutnya, penyesuaian anggaran MBG akan melihat perkembangan pendapatan negara. Bila pendapatan negara meningkat, maka ada kemungkinan anggaran MBG juga naik.
Namun, rincian anggaran yang digunakan untuk Program MBG sampai saat ini tetap mengacu pada keputusan Badan Gizi Nasional.
Kemarin, Kepala Badan Gizi Nasional menyatakan bahwa jika Program MBG sudah berjalan penuh, pihaknya akan membelanjakan Rp1,2 triliun per hari untuk investasi sumber daya manusia (SDM), di mana 75 persennya atau sekitar Rp800 miliarnya digunakan untuk belanja Program MBG.
Anggaran Rp800 miliar itu akan digunakan untuk membeli bahan baku menu makanan dari produk pertanian, yang diharapkan juga memicu peredaran uang dalam jumlah besar di masyarakat.
Dalam implementasinya, Badan Gizi Nasional juga akan melibatkan koperasi atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) guna mendukung perekonomian lokal.
Program ini rencananya mulai dijalankan pada Januari 2025. Namun, sebelum itu, tepatnya pada November 2024, Badan Gizi Nasional akan kembali menggelar uji coba program MBG dengan jangkauan daerah yang lebih luas.
Penentuan sasaran peserta uji coba akan ditentukan melalui pihak sekolah terlebih dahulu, sambil Badan Gizi Nasional mendata jumlah ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak sekolah guna memperoleh data riil.
Dadan memastikan bahwa program MBG yang dilaksanakan Badan Gizi Nasional akan dilakukan secara terpusat dan terkendali. Dana yang diterima dari negara akan langsung disalurkan ke satuan pelayanan yang mengimplementasikan program ini.
- Hits: 154
Penerimaan Pajak Justru Dikhawatirkan Turun Imbas Kenaikan Tarif PPN 12%
Rabu, 09 Oktober 2024 / 15:24 WIB
Reporter: Siti Masitoh | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada 1 Januari 2024, dikhawatirkan berimbas pada berkurangnya konsumsi masyarakat, utamanya kelas menengah.
Pasalnya masyarakat kelas menengah saat ini sedang dalam tren yang menurun. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada tahun 2019 masyarakat kelas menengah mencapai 57,33 juta, jumlah tersebut tercatat turun 9,48 juta dalam lima tahun terakhir, atau menjadi 47,85 juta pada 2024.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Dradjad Hari Wibowo, khawatir, dengan kenaikan PPN menjadi 12% akan berdampak pada penerimaan pajak. Ini buntut dari kekhawatiran kelas menengah akan mengurangi belanjanya. Dengan berkurangnya belanja, maka secara otomatis penerimaan pajak yang diterima pemerintah akan berkurang.
“Saya agak khawatir dengan kenaikan 12% itu dampaknya terhadap penerimaan pajak kita. Ujung-ujungnya kan orang beli barangnya makin dikit. Orang beli barang makin dikit, konsumsi makin sedikit, ujung-ujungnya PPN-nya juga akan terganggu. Itu kekhawatiran saya pribadi,” tutur Dradjad dalam agenda Indonesia Future Policy Dialogue, Rabu (9/10).
Di samping itu, Ia juga khawatir apabila tarif PPN meningkat, maka angka pengangguran di Indonesia akan bertambah. Pun dengan kekhawatiran deflasi akan terjadi secara berurutan, serta angka kelas menengah menjadi berkurang.
“Itulah kenapa kelas menengah kita turun, kenapa kemudian kita deflasi berturut-turut. Penyebab yang paling kuat adalah tingginya angka setengah menganggur. Itu ada 2,41 juta orang setengah menganggur,” tambahnya.
Untuk diketahui, tarif PPN 12% merupakan perintah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Mengacu Pasal 7 ayat (1), tarif PPN 12% berlaku paling lambat 1 Januari 2025, setelah kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% pada April 2022.
Sebelumnya, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengungkapkan, implementasi kenaikan tarif PPN jadi 12% pada 2025 akan tetap menyesuaikan dengan keputusan pemerintahan baru. Artinya, ada kemungkinan kebijakan itu ditunda.
Yang jelas, Susiwijono bilang, saat ini pihaknya terus melakukan koordinasi dengan Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono yang juga merupakan keponakan Prabowo Subianto, Presiden terpilih 2024-2029.
"Selama ini, Pak Wamen II, kan, sudah diskusi panjang, dan itu sangat tepat sekali supaya transisinya nanti bisa langsung jalan. Sehingga, secara umum sudah terlibat di dalam perumusan. Jadi, saya kira, malah akan lebih bagus dan smooth lagi di dalam transisinya," ujar Susiwijono.
- Hits: 124
Tim ekonomi Prabowo buka peluang perubahan dana Makan Bergizi Gratis
Rabu, 9 Oktober 2024 13:53 WIB
Jakarta (ANTARA) - Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Drajad Wibowo membuka peluang penyesuaian anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2025.
Sejauh ini, anggaran MBG untuk 2025 disepakati sebesar Rp71 triliun. Namun, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebut Program MBG akan membelanjakan anggaran senilai Rp800 miliar per hari, yang artinya ada kemungkinan anggaran yang dibutuhkan melampaui Rp71 triliun.
"Sementara kita tetap dengan Rp71 triliun. Tapi, Pak Prabowo kan diberi kebebasan untuk melakukan APBN-Perubahan. Setelah kita tahu postur yang lebih rinci nanti di 2025, kita lakukan perubahan disesuaikan dengan situasi yang ada," kata Drajad usai kegiatan Indonesia Future Policy Dialogue di Jakarta, Rabu.
Menurutnya, penyesuaian anggaran MBG akan melihat perkembangan pendapatan negara. Bila pendapatan negara meningkat, ada kemungkinan anggaran MBG juga naik.
Namun, rincian anggaran yang digunakan untuk Program MBG sampai saat ini tetap mengacu pada keputusan Badan Gizi Nasional.
Kemarin, Kepala Badan Gizi Nasional menyatakan bila Program MBG sudah berjalan penuh, pihaknya akan membelanjakan Rp1,2 triliun per hari untuk investasi sumber daya manusia (SDM), di mana 75 persen atau sekitar Rp800 miliarnya digunakan untuk belanja Program MBG.
Anggaran Rp800 miliar itu akan digunakan untuk membeli bahan baku menu makanan dari produk pertanian, yang diharapkan juga memicu peredaran uang dalam jumlah besar di masyarakat.
Dalam implementasinya, Badan Gizi Nasional juga akan melibatkan koperasi atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) guna mendukung perekonomian lokal.
Program ini rencananya mulai dijalankan pada Januari 2025. Namun, sebelum itu, tepatnya pada November 2024, Badan Gizi Nasional akan kembali menggelar uji coba program MBG dengan jangkauan daerah yang lebih luas.
Penentuan sasaran peserta uji coba akan ditentukan melalui pihak sekolah terlebih dulu, sambil Badan Gizi Nasional mendata jumlah ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak sekolah guna memperoleh data riil.
Dadan memastikan program MBG yang dilaksanakan Badan Gizi Nasional akan dilakukan secara terpusat dan terkendali. Dana yang diterima dari negara akan langsung disalurkan ke satuan pelayanan yang mengimplementasikan program ini.
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
- Hits: 154
More Articles …
- Pendapatan Negara Disebut Bocor Rp300 Triliun, Tim Prabowo Beri Penjelasan
- Untuk Capai Pertumbuhan Ekonomi RI 8%, Butuh Belanja Negara Rp 4.000 Triliun
- Anggaran Belanja Prabowo-Gibran Kurang Rp 300 T buat Genjot Pertumbuhan Ekonomi
- Soal Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Era Prabowo, Ekonom: Andalannya Pertumbuhan Sektor Swasta
Page 10 of 45
