Aulia Damayanti - detikFinance

Kamis, 04 Agu 2022 22:33 WIB

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja bertemu dengan sejumlah ekonom, Rabu (3/8/2022). Menurut Ekonom Senior INDEF Dradjad Wibowo, yang hadir dalam pertemuan itu, ada beberapa materi yang dibahas, salah satunya mengenai hilirisasi tambang mineral di Indonesia

"Banyak kebijakan ekonomi yang disampaikan oleh Presiden. Kali ini saya akan menyoroti hilirisasi tambang mineral. Secara obyektif saya harus mengapresiasi apa yang yang sudah dicapai oleh Presiden Jokowi dan jajarannya," ujar Dradjad kepada wartawan Kamis (4/8/2022).

Meski begitu, ada sejumlah kritik dan saran yang disampaikan kepada Jokowi. Pertama, Indonesia perlu memperbaiki ekosistem bisnis, agar sisi pemerataan dari hilirisasi bisa maksimal.

"Pelaku usaha menengah dan kecil yang mendapat nilai tambah dari hilirisasi perlu diperbanyak," kata Dradjad.

Kedua, hilirisasi agroindustri juga perlu digenjot seperti di tambang. Ia mencontohkan seperti sawit yang saat ini banyak dikerjain di Amerika Utara dan Uni Eropa. "Jadi harus hilirisasi," lanjut Drajad.

"Ketiga, menurutnya hilirisasi migas perlu mendapat perhatian lebih. Puluhan tahun Indonesia telah tergantung pada Singapura yang tidak punya minyak, karena hilir migas kita tertinggal," tambahnya.

Meski begitu, apa yang dilakukan Presiden Jokowi saat ini perlu diapresiasi. Pasalnya Jokowi telah berhadapan langsung dengan negara besar dan pemain tambang global yang dirugikan.

"Jelas tekanannya jauh lebih besar. Contoh konkretnya adalah hilirisasi nikel dan kaitannya dengan ekspor besi/baja. Pada tahun 2012-2014 ekspor besi/baja Indonesia hanya berkisar US$ 1,6 miliar- US$ 2,1 miliar. Tahun 2019 ekspornya US$ 7,9 miliar. Setelah hilirisasi tahun 2020, ekspor besi/baja naik menjadi US$ 11.3 miliar (2020), bahkan melonjak hampir 2 kali lipat menjadi US$ 21,4 miliar pada 2021," jelasnya.

Dradjad menambahkan lawan yang dihadapi Jokowi dalam menekan ekspor nikel tidak main-main. Ia mengatakan sejak Jokowi melarang ekspor nikel, Uni Eropa marah karena Indonesia eksportir nikel kedua terbesar ke Uni Eropa.

"Penyebabnya, industri baja di sana terancam kekurangan nikel," ucapnya.

Meski begitu, menurutnya manfaat hilirisasi bisa menambah nilai tambah negara secara signifikan. "Neraca perdagangan dan pembayaran diuntungkan, ini memperkuat stabilitas makro termasuk nilai tukar rupiah," tutur Dradjad.

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6217237/3-catatan-penting-ekonom-buat-jokowi

Kamis, 07 Juli 2022 | 18:29 WIB

Red : Joko Sadewo

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ekonom INDEF, Dradjad Wibowo mengingatkan agar tidak gebyah uyah (menyamaratakan) kasus ACT dengan lembaga-lembaga ZIS lainnya.  Kasus ACT dikhawatirkan berdampak pada anjloknyaconfidence terhadap lembaga ZIS lainnya,

Sebagai ekonom, kata Dradjad, ia sering menyampaian betapa krusialnya masalah confidence bagi perekonomian. Confidence adalah perasaan yakin atau percaya diri dari pelaku ekonomi.

"Kita tahu, semua aktifitas ekonomi memerlukan uang. Pelaku ekonomi perlu yakin bahwa pengeluaran uangnya akan memberi manfaat, baik keuntungan maupun kepuasan sebagai pengguna barang dan jasa,” kata Dradjad, Kamis (7/7/2022). Tanpa keyakinan itu, lanjutnya, pelaku ekonomi enggan mengeluarkan uang, aktifitas ekonomi pun merosot.

Dipaparkannya, lembaga yang mengumpulkan dan menyalurkan zakat infak dan shodaqoh (ZIS) seperti ACT pada dasarnya juga pelaku ekonomi. Mereka menyediakan jasa sebagai perantara ZIS. Tidak berbeda dengan para perantara (broker) di pasar modal, pasar komoditi, properti, perbankan dan para penyedia jasa lainnya.

Perbedaannya, jelas Dradjad, pelaku ekonomi di atas dikenai peraturan dan code of conducts yang ketat. Ada standar good governance (pengelolaann yang baik) yang diawasi ketat. Untuk jasa perbankan dan keuangan, misalnya, ada BI dan OJK yang memelototi mereka.

Sebaliknya, saat ini tidak ada peraturan dan lembaga pengawasan terhadap tata kelola lembaga ZIS. Cukup ijin dari Kementerian Agama atau Sosial. Para muzakki dan donatur mempunyai persepsi bahwa mereka takut akan pengawasan oleh Allah. Persepsi ini berbuah confidence bahwa mereka akan lebih ketat dan baik good governance-nya.

"Ketika confidence tersebut rusak, aktifitas penyaluran ZIS melalui mereka juga akan rusak. Sama seperti aktifitas ekonomi,” papar Dradjad, yang juga Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN).

Dradjad mengaku khawatir kasus ACT ini akan berdampak pada anjloknya confidence terhadap lembaga ZIS lainnya, bahkan menjadi fitnah bagi umat Islam. "Kenapa? Karena confidence itu sering dipengaruhi oleh persepsi. Sementara persepsi, banyak dipengaruhi oleh pemberitaan media dan medsos, yang dalam kasus ACT semuanya negatif,” ungkap Dradjad.

Karena itu, Dradjad menghimbau masyarakat, terutama yang beragama Islam, untuk bersikap proporsional. "Tentu pengelola ACT perlu dikejar tanggung jawabnya. Jika ada penyelewengan, silakan diproses hukum pidana dan perdata. Kepada para pengelola ACT, saya sarankan mereka melakukan muhasabah, dan bertaubat jika bersalah,” kata Dradjad.

Dradjad meminta agar tidak gebyah uyah kasus ACT ini ke lembaga ZIS lain, apalagi ke umat Islam. Masyarakat agar jangan ikut buzzers yang mem-blow up kasus ini untuk kepentingan sesaat. Karena, persepsi dan confidence terhadap pengelolaan ZIS yang jadi taruhannya.

Kepada para lembaga ZIS, Dradjad menghimbau agar  menjaga amanat dari muzakki dan donatur.  "Jalankan good governance dengan disiplin. Jangan bermewah-mewah. Tidak etis anda hidup mewah dari ZIS, seperti pengemis yang punya rumah mewah di kampung dari mengemis ZIS. Jika mau mewah, jadilah pengusaha atau pekerja profesional di sektor swasta,” ungkapnya.

Link Berita : https://www.republika.co.id/berita/renelj318/kasus-act-dradjad-jangan-ikuti-buzzers

LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kamis, 28 April 2022, 19:34 WIB

Larangan total ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng dinilai justru akan merugikan pemerintah. Sebab penghasilan sawit Indonesia memiliki porsi yang besar.

Begitu kata ekonom senior Dradjad Wibowo kepada wartawan, Kamis (28/4).

"Saya beri contoh tahun 2020 untuk bea keluar (BK) dan pungutan ekspor (PE), jadi ada dua yang dipungut pemerintah. Jatuhnya hampir 25 persen dari seluruh CPO milik RI," urainya

Terlebih, kata Dradjad, saat ini muncul pengenaan tarif pajak, maka penghasilan pemerintah dari sawit bisa di atas 40 persen. Pungutan pajak ini karena perusahaan-perusahaan CPO memiliki kewajiban membayar pajak.

"Bahkan di 2021 dan 2022 kemungkinan dengan harga CPO sekitar Rp 1.400 sampai Rp 1.500 per kilogram, pemerintah menarik penghasilan 33 persen lebih dari BK dan PE,” ujarnya.

Dradjad menuturkan angka riil yang dilaporkan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) per Desember 2021 sudah mencapai Rp 70 triliun melalui PE. Sementara total pajak yang dikumpulkan dari perusahaan CPO sekitar Rp 20 triliun per bulan.

"Kalau per tahunnya mungkin Rp 240 triliun, tapi saya tidak pasti tau karena nggak pernah diungkap ke publik data ini,” imbuhnya.

Dradjad mengungkapkan hasil estimasi yang telah dilakukannya, pemerintah kemungkinan memperoleh Rp 250 triliun sampai Rp 300 triliun per tahun (dengan asumsi harga CPO sekarang sebesar 6.000 ringgit Malaysia).

Atas alasan itu, dia menilai pelarangan total ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng bagaikan menembak diri sendiri.

"Ini hanya dugaan kasar saya. Tapi dengan asumsi harga CPO saat ini rasanya agak sulit membayangkan pemerintah melarang ekspor sebab menembak kita sendiri,” demikian Dradjad.

EDITOR: WIDIAN VEBRIYANTO

https://politik.rmol.id/read/2022/04/28/532030/larangan-total-ekspor-cpo-seperti-menembak-diri-sendiri

Kamis 28 Apr 2022 19:06 WIB

Red: Joko Sadewo

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah disarankan untuk merombak Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Pemerintah harus jelas terkait alokasi minyak sawit untuk biodiesel atau pangan.

“Secara konsep simple sebenarnya, pemerintah ini untuk minyak goreng maunya seperti apa? Kalau hanya memakai DMO (domestic market obligation), kalau hanya memakai HET (harga eceran tertinggi), kalau hanya memakai peraturan, akan banyak sekali permainan. Banyak sekali orang cari celah, dan itu tidak akan jalan,” kata ekonom INDEF, Dradjad Wibowo, Rabu (27/4).

Kalau pemerintah ingin mengintervensi masalah minyak goreng, Dradjad meminta agar BPDPKS dirombak. Menurut dia, harus dibuat satu pilihan, apakah akan memilih pangan atau biodiesel, komposisi alokasi yang terbaik antara keduanya bagaimana. Pemerintah juga harus masuk di pasar melalui intervensi stok nasional untuk mengamankan harga. Ketika harga jatuh, pemerintah membeli stok, ketika harga melonjak, pemerintah melepas stok.

Stok nasional ini harus didukung gudang yang cukup dan teknologinya bagus.

“Tapi kalau pemerintah memang melepas minyak goreng ke mekanisme pasar, ya mau tidak mau biarkan saja harga CPO meledak, biarkan saja harga minyak goreng naik tinggi sesuai pasar. Ibu-ibu menjerit,” kata Ketua Dewan Pakar PAN ini.

BPDPKS dinilai Dradjad terlalu condong ke biodiesel. Kompetisi antara pangan (minyak goreng) dan energi (biodiesel), menurut Dradjad, akan terus terjadi. Pemerintah harus membuat pilihan. "Keseimbangan antara pangan dan biodiesel ini, mana yang paling cocok untuk Indonesia?” kata Dradjad.

BPDPKS, kata dia, jangan hanya seperti sekarang. Menurut dia, itu tidak sebanding dengan dana yang telah dikumpulkan. BPDPKS harusnya bisa dilibatkan dalam pengambilan keputusan pengamanan harga. “Di sini

BPDPKS tentu harus bekerja sama dengan Bulog. Bagaimana mekanismenya, silakan pemerintah cari."

"Kuncinya, kalau tidak mempunyai intervensi dalam tata niaga dan harga, persoalan minyak goreng seperti ini akan terjadi lagi,” kata dia.

https://republika.co.id/berita/rb1isz318/dradjad-milih-sawit-untuk-pangan-apa-biodiesel