Prabowo Berencana Pangkas PPh Badan, Dampak Terhadap Fiskal Masih Dihitung
Penulis: Rahayu Subekti
Editor: Ferrika Lukmana Sari
Katadata.co.id: 9/10/2024, 13.59 WIB
Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka, Drajad Wibowo mengungkapkan rencana pemerintah Prabowo yang bakal memangkas pajak penghasilan (PPh) badan yang kini masih 22%.
“PPh badan memang ingin kita turunkan supaya tidak terlalu memberatkan kepada masyarakat,” kata Drajad saat ditemui dalam acara Katadata Forum bertajuk Indonesia Future Policy Dialogue di Jakarta, Rabu (10/9).
Meskipun begitu, hingga saat ini belum diputuskan persentase penurunan PPh badan. Sebab, keputusan tersebut juga akan mempertimbangkan kondisi fiskal atau kinerja penerimaan negara.
“Belum (besaran tarif atau persentasenya). Karena kita memang menginginkan untuk suatu saat bisa menurunkan PPh badan. Tapi itu belum ada spesifik, ini baru harapan saja,” ujar Drajad.
Diketahui, PPh Badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang dikenakan kepada badan usaha seperti perusahaan, lembaga, atau organisasi. Secara umum, PPh badan dibayarkan oleh entitas seperti perusahaan perseroan, firma, dan korporasi yang berstatus sebagai wajib pajak badan di suatu negara.
Rencana Penurunan PPh Badan Jadi 20%
Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan potensi penurunan PPh badan pada masa pemerintahan Prabowo. Rencana ini akan mengacu penerapan di Singapura dan Hong Kong.
“Tarif pajak 22% hendaknya kita turun menjadi 20%, mendekati negara Singapura dan Hong Kong, yang tidak terlalu lama lagi,” kata Hashim dalam acara diskusi Kadin, Senin (7/10).
Adik kandung Prabowo itu meminta para pengusaha tidak perlu khawatir dan cemas. Karena pemerintahan Prabowo belum berencana menaikan pajak. “Tidak ada kenaikan pajak, tapi pemerintah ingin yang semua wajib pajak bayar pajak,” ujar Hashim.
- Hits: 174
Prabowo Bakal Kejar Pengemplang Pajak Rp 300 Triliun untuk Tambal APBN
Penulis: Rahayu Subekti
Editor: Ferrika Lukmana Sari
Katadata.co.id: 9/10/2024, 15.45 WIB
Presiden terpilih Prabowo Subianto akan mengejar pengemplang pajak yang nilainya mencapai Rp 300 triliun. Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo mengatakan penerimaan negara yang diperoleh dari pengemplang pajak itu untuk menambal anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN pada 2025.
Diketahui, alokasi belanja negara pada 2025 mencapai Rp 3.613,1 triliun, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.693,2 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 919,9 triliun.
“Rencananya belanja negara di level Rp 3.600 triliun, tapi yang kita butuhkan itu minimal Rp 3.900 triliun. Jadi kurang Rp 300 triliun dan kebetulan kita menemukan dari pajak-pajak yang tidak terkumpulkan dan sumber-sumber yang belum tergali. Jadi yang belum terkumpul itu belum tergali,” kata Drajad dalam acara Katadata Forum bertajuk Indonesia Future Policy Dialogue di Jakarta, Rabu (10/9).
Dia menjelaskan, pajak yang belum dikumpulkan itu berasal dari kasus-kasus hukum yang para pengemplang pajaknya yang sudah dinyatakan kalah. Hanya saja, para pelaku itu belum juga menyetorkan kewajiban pajak.
"Jadi sudah tidak ada lagi peluang mereka, Mahkamah Agung sudah memutuskan selesai, tapi mereka tidak bayar. Ada yang 10 tahun belum bayar, ada yang 15 tahun belum bayar. Itu jumlahnya juga sangat besar," ujar Drajad.
Data tersebut dia dapatkan saat menjadi pemimpin di salah satu lembaga yang bergerak di bidang keamanan nasional. Dari situ, terungkap bahwa masih banyak pendapatan negara yang belum dipungut pemerintah.
Bahkan nilai pajak yang belum dipungut melebihi dari Rp 300 triliun. “Itu basis datanya sangat kredibel. Bahkan, saya ingin mengatakan jumlahnya sebenarnya lebih besar dari itu,” kata Drajad.
- Hits: 150
Ekonom Drajad Wibowo Tak Setuju PPN Naik Jadi 12%, Bisa Gerus Penerimaan Negara
Penulis: Rahayu Subekti
Editor: Ferrika Lukmana Sari
Katadata.co.id: 9/10/2024, 15.22 WIB
Ekonom Senior Drajad Wibowo menyatakan tidak setuju dengan wacana pemerintah untuk menaikan pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12% pada 2025. Karena kenaikan pajak itu bakal menggerus daya beli dan penerimaan negara.
“Itu saya sebenarnya kurang sepakat dengan PPN naik 12% karena saya khawatir efeknya justru akan menurunkan total pajak yang diterima,” kata Drajad saat ditemui di acara Katadata Forum bertajuk Indonesia Future Policy Dialogue di Jakarta, Rabu (10/9).
Meski ada potensi kenaikan penerimaan pajak, namun asumsi itu terjadi jika banyak orang patuh membayar pajak. Namun dengan ketidakpastian ekonomi saat ini, kemungkinan penarikan PPN bakal sulit dipungut.
“Bagaimana kalau dengan kenaikan itu, orang yang bayarnya makin sedikit? Sama seperti barang kalau dijual lebih mahal, orang yang beli makin sedikit. Ini ujungnya penerimaan kita jeblok,” ujar Drajad.
Jika itu terjadi, maka kenaikan PPN menjadi 12% bakal menggerus pendapatan negara. Ditambah lagi, jumlah kelas menengah juga terus menyusut akibat ketidakpastian ekonomi nasional.
Selain itu, Indonesia mengalami deflasi lima bulan beruntun sejak Mei hingga September 2024. Fenomena ini terjadi karena daya beli turun seiring meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia.
“Salah satu penyebab yang paling kuat karena tingginya angka setengah menganggur. Itu ada 2,41 juta orang setengah menganggur,” kata Drajad.
Menurut Drajad, setelah jumlah pengangguran tersebut memiliki daya beli rendah, dan ini membuat mereka terlempar dari kelompok kelas menengah. Kondisi akan semakin diperparah jika pemerintah menaikan PPN menjadi 12%.
“Kalau dipaksakan PPN 12%, saya khawatir, setengah jumlah orang yang menganggur akan makin banyak. Ujung-ujungnya orang-orang yang yang membeli barang makin sedikit. Konsumsi makin sedikit, ujung-ujungnya PPN-nya juga akan terganggu,” ujar Drajad.
Wacana PPN Naik Jadi 12%
Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Wahyu Utomo menyatakan berbagai kebijakan pajak bakal mempertimbangkan banyak aspek. Begitu juga dengan kepastian kenaikan PPN menjadi 12%.
Apalagi, pemerintah tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi, kemampuan masyarakat, dan momentum yang tepat. "Nanti diskresinya bagi presiden terpilih lah. Jadi nggak bisa dijawab," kata Wahyu dalam taklimat media di Serang, Banten, Rabu (25/9/2024).
Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, pemerintah tengah mensimulasikan potensi penerimaan pajak negara atas rencana kenaikan PPN pada tahun depan. Hal ini berdasarkan hitungan tarif PPN 12% bakal menambah penerimaan negara sebesar Rp70 triliun.
“Kalau naik dari 11% ke 12% , itu berarti naik 1%. Hitungan 1/11 kita kan katakan 10%. Total realisasi PPN kita Rp 730-an triliun, berarti tambahannya sekitar Rp 70-an triliun,” ujar Susiwijono.
- Hits: 159
TKN Ngaku Prabowo Masih Butuh Tambahan APBN Rp300 Triliun, Buat Apa?
Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Drajad Wibowo mengakui anggaran belanja Rp3.621,3 triliun dalam APBN 2025 tak cukup untuk mencapai target pertumbuhan.
Annasa Rizki Kamalina - Bisnis.com Rabu, 9 Oktober 2024 | 14:41
Bisnis.com, JAKARTA – Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo, mengungkapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah rancang untuk Prabowo, masih kurang Rp300 triliun.
Drajad mengakui bahwa anggaran belanja senilai Rp3.621,3 triliun dalam APBN 2025 tak cukup untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang diharapkan pemerintah mendatang.
“2025 itu pertumbuhan minimal harus sampai ke 5,8% atau 5,9% supaya kita punya batu loncataan untuk ngejar 6%-7% kemudian ke 8%. Kekurangannya berapa? Itu masih kurang Rp300 triliun,” ungkapnya dalam Katadata: Indonesia Future Policy Dialogue di Le Meridien, Rabu (9/10/2024).
Dirinya merasa belanja cukup terbatas karena sebagian besar anggaran akan digunakan untuk pembayaran utang jatuh tempo dan bunga utang pada tahun depan.
Tercatat dalam profil utang pemerintah, utang jatuh tempo pada 2025 senilai Rp800,33 triliun. Sementara bunga utang yang harus pemerintah bayar mencapai Rp552,9 triliun.
Artinya, Prabowo dan Gibran harus mengalokasikan Rp1.353,23 triliun dari APBN untuk membayar utang. Angka tersebut mencakup 45% dari total penerimaan negara yang ditargetkan senilai Rp3.005,1 triliun dalam APBN 2025.
Alhasil, pemerintahan baru nanti hanya memiliki sisa Rp2.268 triliun untuk melakukan belanja dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Drajad berkeyakinan, bahwa penambahan anggaran tersebut dapat dilakukan dengan pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) yang diharapkan dapat menyerap penerimaan lebih maksimal.
“Di mana ruang fiskalnya? Nah, jawabannya memang kita melalui BPN,” tuturnya.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) tersebut juga menegaskan bahwa Indonesia perlu pertumbuhan ekonomi setidaknya 5,8% hingga 5,9% pada tahun depan agar target 8% dapat tercapai.
Harapannya, dari lima tahun pemerintahan Prabowo ke depan, terdapat satu tahun yang mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5%.
Untuk diketahui, konsumsi rumah tangga memang menjadi kontributor utama dalam mendorong pertumbuhan produk domestik bruto (PDB).
Namun, konsumsi pemerintah juga menjadi penyumbang dengan distribusi 7,31% pada realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal II/2024.
- Hits: 158
Prabowo Bakal Genjot Belanja Investasi untuk Program Makan Bergizi Gratis
Penulis: Ferrika Lukmana Sari
Katadata.co.id: 9/10/2024, 13.11 WIB
Pemerintahan Prabowo Subianto bakal menggenjot belanja investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sampai 8%. Salah satunya melalui program makan bergizi gratis.
Ekonom sekaligus anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo mengungkapkan strategi fiskal pemerintah Prabowo yang lebih fokus pada belanja investasi ketimbang belanja konsumsi.
"Itu yang kita harapkan akan memacu konsumsi di sektor swasta, karena semua tahu sektor ini merupakan andalan pertumbuhan ekonomi. Kita harapkan ini akan memicu," kata Drajad dalam acara Katadata bertajuk Indonesia Future Policy Dialogue di Jakarta, Rabu (9/10).
Rencananya, strategi fiskal itu akan menyasar kelompok ekonomi menengah bawah dan bawah. Diapun mencontohkan program makan bergizi gratis yang bisa menyasar kelompok masyarakat bawah.
"Pertama kali saya ditugaskan untuk diminta menjelaskan makan bergizi gratis, banyak orang ketawa. Begitu saya jelaskan rantai pasoknya kemana saja, siapa saja yang terlibat mulai dari katering, UMKM dan segala macam, orang mulai menyadari," ujarnya.
Dengan strategi itu, dia memperkirakan perputaran ekonomi akan terjadi pada kelompok ekonomi menengah bawah dan bawah. Kemudian akan memberi efek ganda atau multiplier effect yang lebih tinggi.
Menurut Dradjad, strategi ini juga bisa menjadi solusi gap atau celah ekonomi di sektor swasta. "Maka kita genjot belanja investasi pemerintah, tinggal diatur pengeluarannya di mana saja," ujarnya.
Diketahui, belanja investasi adalah pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk membeli, membangun atau mengembangkan program jangka panjang yang dapat meningkatkan kapasitas produktif dan pertumbuhan ekonomi di masa depan.
Alokasi Anggaran Makan Bergizi Gratis
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalokasikan anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp 71,0 triliun pada 2025. Program ini menyasar ibu hamil, ibu menyusui, balita serta peserta didik di seluruh jenjang pendidikan.
Nilai ini setara dengan 0,29% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2025. Program ini juga diharapkan dapat menyumbang peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0,10% pada tahun tersebut.
Ke depan, Badan Gizi Nasional akan menerima total anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp 400 triliun. Dari situ, pengeluaran sumber daya manusia (SDM) mencapai Rp 1,2 triliun per hari.
"Dari jumlah tersebut, 75% atau sekitar Rp 800 miliar per hari akan digunakan untuk makan bergizi," kata Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana saat acara BNI Investor Daily Summit 2024, Selasa (8/10).
Program ini juga bertujuan untuk mendukung sektor pertanian lokal, di mana bahan-bahan makanan yang digunakan berasal dari produk-produk pertanian dalam negeri.
Hal ini sejalan dengan tujuan pemerintah tidak hanya meningkatkan gizi masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penggunaan produk lokal.
Dia bilang anggaran sebesar itu akan digunakan untuk membeli produk-produk pertanian sebagai bahan baku makan bergizi gratis setiap hari. Dengan begitu, terjadi peredaran uang di masyarakat dalam jumlah besar.
"Karena kami memasak dan mengirimkan makanan setiap hari, termasuk untuk ibu hamil dan menyusui agar mereka dapat mengonsumsinya secara rutin. Jadi, memang kami akan menghabiskan anggaran yang sangat besar untuk program ini," ujarnya.
- Hits: 150
More Articles …
Page 14 of 45
