Selasa 24 Jan 2023 18:35 WIB

Rep: Intan Pratiwi/ Red: Ahmad Fikri Noor

Ekonom Dradjad Wibowo menilai klausul power wheeling bukan solusi untuk EBT.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom Dradjad Wibowo menilai klausul power wheeling dalam Rancangan Undang Undang (RUU) Energi Baru Terbarukan (EBT) bukanlah solusi tepat untuk mendorong pengembangan pembangkit. Kebijakan ini justru akan merugikan negara dan menambah beban penyertaan modal negara (PMN). Dradjad menjelaskan, saat ini negara sedang menghadapi tantangan oversupply karena masih dalam tahap pemulihan ekonomi.

Bahkan, menurut Dradjad, hingga 2025, potensi oversupply ini bisa mencapai 9,5 GW. Terlebih lagi dengan adanya skema take or pay (ToP) yang mewajibkan PLN membayar kepada produsen listrik swasta (IPP).

"Justru dengan adanya skema power wheeling bisa mengganggu PLN dalam menyalurkan oversupply listrik ini. Tentu keuangan PLN terbebani, yang ujungnya akan minta PMN lagi dari Kementerian Keuangan," ujar Dradjad, Senin (22/1/2023).

Ia menjelaskan, potensi beban akibat oversupply saat ini sebesar Rp 21 triliun yang bisa meningkat hingga Rp 28,5 triliun jika pemerintah meloloskan skema power wheeling. Sebelumnya, skema ini justru digadang pemerintah mampu meningkatkan pengembangan EBT di Indonesia.

"Persoalan utama EBT adalah seefisien apapun pembangkitnya, harga listrik EBT tidak mungkin bersaing dengan listrik dari batu bara. Batu bara merupakan sumber energi yang sangat murah, tapi kotor dan tidak terbarukan," ujar Dradjad.

Dradjad mengungkapkan, saat ini harga listrik batu bara hanya sekitar 3-5 sen dolar AS per kWh. Sementara untuk EBT, harganya 6-7 sen dolar AS per kWH untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), 7-8 sen dolar AS per kWh untuk listrik biomassa. Bahkan untuk geotermal di mana Indonesia memiliki sumber panas bumi terbesar kedua di dunia, harganya malah lebih mahal, antara 7-13 sen dolar AS per kWh, kebanyakan di kisaran 11-12 sen dolar AS per kWh.

Dengan struktur harga seperti itu, Dradjad mengkritisi adanya kebijakan power wheeling untuk membantu perkembangan EBT. Menurutnya, konsumen akhir justru akan lebih memilih listrik batu bara yang murah. Menurut dia, struktur harga EBT, solusinya bukan di power wheeling. Solusinya adalah kebijakan afirmatif yang membuat PLN sebagai offtaker dan konsumen akhir listrik EBT mampu bersaing meski membeli listrik EBT yang lebih mahal.

"Karena itu, sebaiknya pasal power wheeling ini dihilangkan saja. Kita fokus pada kebijakan afirmatif untuk mendorong EBT. Kebijakan afirmatif ini bisa berupa subsidi, bisa berupa insentif pajak, birokrasi, dan sebagainya. Bukan power wheeling," ujar Dradjad.

https://www.republika.co.id/berita/rozmvn490/skema-power-wheeling-ekonom-keuangan-pln-akan-terbebani

Rabu, 23 November 2022 08:46 WIB

Penulis: Endrapta Ibrahim Pramudhiaz

Editor: Choirul Arifin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ekonom Dradjad Hari Wibowo menilai fundamental ekonomi Indonesia cukup kuat menghadapi  ancaman resesi yang disebut akan terjadi pada 2023.

Namun, dia juga berpendapat pertumbuhan ekonomi Indonesia akan turun di tahun depan meskipun tidak terlalu drastis.

Menurut dia, tanda-tanda penurunan ekonomi Indonesia tahun depan sudah mulai terlihat dari banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) di perusahaan teknologi.

"Kemudian, mungkin ekspor dan impor akan terkoreksi. Otomatis nanti konsumsi rumah tangga akan terkoreksi juga," kata Drajad ketika ditemui di kantor Tribunnews, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (22/11/2022).

Dia mengatakan pertumbuhan ekonomi biasanya mengikuti tren pada konsumsi rumah tangga.

Kalau konsumsi rumah tangga tumbuh lima persen, pertumbuhan ekonomi akan berada sedikit di atas atau di bawahnya.

"Itu yang saya amati sepanjang sejarah. Terutama sejak kita krisis pada 1998, ya seperti itu," ujar Drajad.

Namun penurunan tersebut tidak akan terjadi terlalu lama dan akan kembali meningkat berkat pengeluaran politik pada akhir 2023.

"Pengeluaran politik menjelang pemilu itu besar dan langsung dirasakan oleh masyarakat menengah ke bawah," katanya.

Drajad mengatakan kalau dana menetes ke rumah tangga kelas menengah bawah, efek pertumbuhannya lebih besar dibandingkan dana ke keluarga menengah atas

Usaha rumah tangga kelas menengah ke bawah seperti percetakan, penjual gorengan, dan nasi goreng.

Pedagang informal seperti penjual makanan di atas bisa kena efeknya apabila ada kerumunan massa.

"Jadi, usaha-usaha rakyat bisa ikut berkembang," ujarnya. Meski meningkat, ia menyimpulkan pertumbuhan ekonomi di akhir 2023 tidak melejit tinggi.

Tren Indonesia dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi ini memang relatif stabil, tak loncat drastis seperti Malaysia.

Menurut mantan politisi partai PAN itu pertumbuhan Malaysia yang drastis tak bisa dibandingkan dengan Indonesia

"Malaysia itu pertumbuhannya double digit. Itu membuat banyak orang mengatakan kita kalah dari mereka. Tidak juga. Kita itu pertumbuhannya relatif stabil," katanya.

https://www.tribunnews.com/bisnis/2022/11/23/ekonomi-indonesia-cukup-tahan-hadapi-resesi-tapi-pertumbuhan-akan-sedikit-melambat

Laporan oleh Muchlis Fadjarudin

Kamis, 4 Agustus 2022

| 17:11 WIB

Dradjad Hari Wibowo Ekonom senior Indef membenarkan soal bertemunya sejumlah ekonom, termasuk dirinya dengan Joko Widodo Presiden di istana. Ekonom tersebut di antaranya Hendri Saparini, Aviliani dan Esther Sri Astuti.

“Iya benar saya hadir dalam silaturahmi Jokowi Presiden dengan para ekonom hari Rabu 3 Agustus kemarin di Istana. Ekonom yang hadir antara lain mbak Hendri S dari CORE, mbak Avi dan mbak Esther dari Indef, Prof Nunung dari IPB, Prof Agustinus Prasetyantoko Rektor Atmajaya, mbak Ninasapti UI, Prof Ari Rektor UI, Asep Yadi SMERU dan beberapa ekonom dari bank,” ujar Dradjad dalam keterangan tertulisnya, Kamis (4/8/2022).

Menurut Dradjad, acara dimulai dengan makan siang, disambung penjelasan Presiden dan diskusi yang dipandu oleh Pramono Anung Menseskab.

“Ada juga “ngobrol” informal dan guyon seperti ketika mas Pram dan saya saling celetuk soal politik yang membuat Presiden tertawa lepas,” jelasnya.

Kata dia, banyak kebijakan ekonomi yang disampaikan oleh Presiden. Dradjad sendiri menyoroti hilirisasi tambang mineral yang menjadi topik awal Presiden.

“Secara obyektif saya harus mengapresiasi apa yang yang sudah dicapai oleh Jokowi Presiden dan jajarannya. Mungkin saya akan dicerca, saya mengatakan ini karena Ketum PAN menjadi Mendag. Mungkin yang mencerca belum paham betapa panjang dan beratnya perjuangan hilirisasi di Indonesia,” kata Dradjad yang juga Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Sejak tahun 2000an, Dradjad mengaku sudah berteriak soal industri hilir di DPR 2004-2009.

“Meskipun tidak ikut pansus, saya ikut mendorong hilirisasi dalam RUU Minerba. Mas Pram (Pramono Anung) salah satu tokoh kunci hilirisasi dari Fraksi PDIP saat itu. Yang kami lakukan hanya bicara dan berdebat. Itu saja tekanannya sudah super berat,” terangnya.

“Nah yang dilakukan oleh Jokowi Presiden adalah mewujudkannya. Beliau berhadapan langsung dengan negara besar dan pemain tambang global yang dirugikan. Jelas tekanannya jauh lebih besar,” imbuhnya.

Contoh konkretnya, lanjut Dradjad, adalah hilirisasi nikel dan kaitannya dengan ekspor besi/baja. Pada tahun 2012-2014 ekspor besi/baja Indonesia hanya berkisar USD 1.6-2.1 Miliar. Tahun 2019 ekspornya USD 7.9 Miliar. Setelah hilirisasi tahun 2020, ekspor besi/baja naik menjadi USD 11.3 Miliar (2020), bahkan melonjak hampir 2 kali lipat menjadi USD 21.4 Miliar pada 2021.

“Itu semua tidak akan tercapai jika hilirisasi nikel tidak dilakukan. Lawan yang dihadapi pun tidak main-main. Uni Eropa marah karena Indonesia melarang / membatasi ekspor bijih nikel pada 2020. Penyebabnya, industri baja di sana terancam kekurangan nikel, sementara Indonesia adalah eksportir nikel kedua terbesar ke Uni Eropa,” ungkapnya.

Dalam acara kemarin, dia melihat Presiden memiliki political will yang sangat kuat untuk hilirisasi. Tanpa itu, belum tentu Indonesia berhasil menghadapi tekanan Uni Eropa. Apalagi, Presiden tidak berhenti di nikel. Bauksit, tembaga dan mineral lain juga diharuskan ber-hilirisasi.

Ia mengatakan, manfaat hilirisasi jelas. Nilai tambah naik signifikan yang mendorong pertumbuhan. Neraca perdagangan dan pembayaran diuntungkan. Hal ini memperkuat stabilitas makro termasuk nilai tukar Rupiah.

“Kritik dan saran tentu ada. Pertama, kita perlu memperbaiki ekosistem bisnis, agar sisi pemerataan dari hilirisasi bisa maksimal. Pelaku usaha menengah dan kecil yang mendapat nilai tambah dari hilirisasi perlu diperbanyak. Kedua, hilirisasi agroindustri juga perlu digenjot seperti di tambang. Sawit contohnya, banyak dikerjai di Amerika Utara dan Uni Eropa. Jadi harus hilirisasi. Ketiga, hilirisasi migas perlu mendapat perhatian lebih. Puluhan tahun kita tergantung pada Singapura yang tidak punya minyak, karena hilir migas kita tertinggal,” pungkas Dradjad.(faz/ipg)

https://www.suarasurabaya.net/ekonomibisnis/2022/sejumlah-ekonom-senior-bertemu-jokowi-bahas-hilirisasi-tambang-mineral/

Kamis, 4 Agustus 2022 13:17 WIB

Penulis: Dennis Destryawan

Editor: Choirul Arifin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ekonom Senior Indef Dradjad Wibowo menceritakan pertemuan antara sejumlah ekonom dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (3/8/2022).

Dradjad menerangkan, acara dimulai makan siang dan diskusi mengenai persoalan ekonomi dalam negeri. Sejumlah kebijakan ekonomi disampaikan Presiden kepada para ekonom.

"Kali ini saya akan menyoroti hilirisasi tambang mineral. Secara obyektif saya harus mengapresiasi apa yang sudah dicapai oleh Presiden Jokowi dan jajarannya," ujar Dradjad saat dihubungi Tribunnews, Kamis (4/8/2022).

Dradjad menyatakan, sejak 2000 dirinya sudah menyoroti soal industri hilir. Saat duduk di kursi DPR 2004-2009, Dradjad ikut mendorong hilirisasi dalam Rancangan Undang-Undang Minerba.

"Yang dilakukan oleh Presiden Jokowi adalah mewujudkannya. Beliau berhadapan langsung dengan negara besar dan pemain tambang global yang dirugikan. Jelas tekanannya jauh lebih besar," imbuh Dradjad.

Contoh konkret, kata Dradjad, adalah hilirisasi nikel dan kaitannya dengan ekspor besi atau baja. Pada tahun 2012-2014 ekspor besi atau baja Indonesia hanya berkisar 1.6-2.1 miliar dolar Amerika Serikat (AS).

"Tahun 2019 ekspornya 7.9 miliar dolar AS. Setelah hilirisasi tahun 2020, ekspor besi atau baja naik menjadi 11.3 miliar dolar AS (2020), bahkan melonjak hampir 2 kali lipat menjadi 21.4 miliar dolar AS pada 2021," ucap Dradjad.

Dradjad berujar, lompatan tersebut tidak akan tercapai jika hilirisasi nikel tidak dilakukan. Hal tersebutlah, menurutnya yang membuat Uni Eropa berang karena Indonesia melarang atau membatasi ekspor bijih nikel pada 2020.

"Penyebabnya, industri baja di sana terancam kekurangan nikel, sementara Indonesia adalah eksportir nikel kedua terbesar ke Uni Eropa," kata Dradjad.

Dia menilai, dalam pertemuan kemarin Presiden dinilai memiliki political will yang kuat untuk hilirisasi. Tanpa itu, belum tentu Indonesia berhasil menghadapi tekanan Uni Eropa.

"Apalagi, Presiden tidak berhenti di nikel. Bauksit, tembaga dan mineral lain juga diharuskan ber-hilirisasi," ucap Dradjad.

Ia menerangkan, manfaat hilarisasi di antaranya nilah tambah naik signifikan, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Kemudian, neraca perdagangan dan pembayaran diuntungkan, ini memperkuat stabilitas makro termasuk nilai tukar Rupiah.

Namun, ucap Dradjad, dirinya juga memberikan catatan agar perekonomian Indonesia terus tumbuh. Di antaranya, perlu memperbaiki ekosistem bisnis, agar sisi pemerataan dari hilirisasi bisa maksimal.

Pelaku usaha menengah dan kecil yang mendapat nilai tambah dari hilirisasi perlu diperbanyak.

"Kedua, hilirisasi agroindustri juga perlu digenjot seperti di tambang. Sawit contohnya, banyak dikerjai di Amerika Utara dan Uni Eropa. Jadi harus hilirisasi," ujar Dradjad.

Yang terakhir, hilirisasi migas perlu mendapat perhatian lebih. Puluhan tahun Indonesia tergantung pada Singapura yang tidak punya minyak, karena hilir migas Indonesia tertinggal.

https://m.tribunnews.com/amp/bisnis/2022/08/04/bertemu-jokowi-di-istana-drajad-wibowo-dan-sejumlah-ekonom-soroti-hilirisasi-di-sektor-tambang?page=2