Senin, 13 Des 2021 20:29 WIB

Jakarta - Pemerintah resmi menetapkan kenaikan cukai rokok 2022 sebesar 12%. Kebijakan tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan beberapa hal yaitu pengendalian konsumsi rokok, tenaga kerja serta penerimaan negara dan pengawasan barang ilegal.

Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan menilai kenaikan cukai rokok akan menekan ekonomi tahun depan.

"Daya beli masyarakat tahun depan akan jatuh, cukai rokok naik, pajak PPN juga naik, termasuk pajak sembako. Ekonomi tahun depan akan tertekan," kata Anthony kepada detikcom, Senin (13/12/2021).

Dia mengatakan, cukai rokok mengalami kenaikan tiap tahun kecuali di tahun 2019. Pada tahun 2020, cukai rokok naik drastis sebesar 23,05%. Menurutnya, kenaikan cukai rokok akan meningkatkan jumlah masyarakat miskin.

"Cukai rokok naik terus tiap tahun, perokok kebanyakan rakyat berpendapatan rendah, mereka sekarang yang membiayai keuangan negara yang sedang terpuruk. Kenaikan cukai ini sangat tinggi, pasti menjadi beban biaya hidup, dan berpotensi meningkatkan kemiskinan," ujarnya.

Sementara itu, Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Dradjad Wibowo mengatakan, kenaikan cukai itu sejalan dengan agenda Michael Bloomberg melalui Bloomberg Philanthropies (BP) di mana Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pernah menjadi anggota gugus tugas Kebijakan Fiskal untuk Kesehatan.

Dia meragukan, peningkatan cukai rokok akan efektif mengurangi jumlah konsumsi rokok. Pasalnya, kata dia, belum ada riset yang melatar belakangi tujuan tersebut.

"Di sisi lain, kenaikan cukai otomatis akan pass through ke petani tembakau dan pelaku usaha kecil di industri hilirnya. Jelas bisnis dan keuangan mereka akan terpukul meski saya tidak punya data berapa persen terpukulnya," ujarnya.

Pemerintah, kata dia, harus memiliki transformasi ekonomi dan bisnis dari petani tembakau dan pelaku usaha yang terdampak. Sehingga dapat meminimalisir dampak kerugian dari kenaikan cukai rokok.

"Saran saya, jangan hanya tangani masalah rokok ini dari satu sisi saja. Hanya dengan kenaikan cukai saja. Siapkan juga transformasi ekonomi dan bisnis dari petani tembakau dan pelaku UMKM terdampak. Jadi mereka tdk akan terlalu dirugikan," paparnya.

"Kalau hanya menaikkan cukai saja, ya tentu mudah. Tapi korbannya banyak," pungkas Dradjad.

Meski begitu, dia setuju dengan upaya untuk mengurangi jumlah perokok dengan ketat. Menurutnya, terlalu banyak biaya kesehatan yang harus dikeluarkan masyarakat akibat merokok.

(dna/dna)

https://finance.detik.com/industri/d-5853499/cukai-rokok-naik-12-bakal-ngaruh-ke-ekonomi-nggak-ya

Rabu 17 Nov 2021 16:55 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Peneliti senior INDEF Dradja Wibowo mengatakan isu perubahan iklim akan punya efek multipliernya besar sekali ke APBN, lapangan kerja dan ekonomi daerah.

Dradjad mengatakan kabon dan perubahan iklim (climate change) tidak bisa bertentangan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG) No. 13 dalam melawan perubahan klim dan dampaknya. Persoalan sustainability dan keberlanjutan, dinilai Dradjad, berperan dalam meningkatkan ekspor dan ekonomi Indonesia.

"Efek multipliernya besar sekali ke APBN, lapangan kerja dan ekonomi daerah. Kelalaian mengurusi kelestarian terbukti memberikan kerugian besar baik bagi pengusaha mapun negara,” kata Dradjad dalam pesan watsappnya kepada Republika.co.id, Rabu (17/11).

Dijelaskannya, Joe Biden menjadikan perubahan iklim menjadi isu prioritas Joe Biden, dengan menerbitkan Executive Order (EO) 14008, pada 27 Januari 2021. Cakupan dari EO 14008 tidak hanya di dalam negeri Amerika Serikat (AS) tetapi juga di luar AS. John Kerry, sang tokoh kunci Paris Agreement, menjadi pejabat setingkat menteri di AS yang mengurusi climate change. AS pun tidak hanya mengutus lembaga-lembaga lingkungannya saja untuk mengurusi climate crisis, tapi lembaga-lembaga keamanan nasionalnya juga diminta ikut terlibat. Karena, AS mengantisipasi isu climate change yang oleh AS diprediksi akan menjadi salah satu sumber konflik ke depan.

Dalam konteks ini, menurut Ketua Dewan Pakar PAN ini, yang menjadi kunci bagi negara berkembang adalah soal finance. Selalu ada komitmen dan selalu ada consensus tapi real mechanism tidak pernah bisa dijalankan sehingga uang 100 miliar USD yang selalu didengungkan sampai sekarang belum terbukti. ''Monetary value dari carbon agreement yang pertama paling real bisa diihat pada 100 miliar USD. itupun masih panjang karena mekanismenya belum ada,” kata Dradjad.

https://www.republika.co.id/berita/r2pesf318/dradjad-awas-perubahan-iklim-berefek-multiplier-ke-apbn

Sabtu 16 Oct 2021 14:21 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ekonom Indef Dradjad Wibowo menyarankan Kemenkeu dan Bank Indonesia (BI), menjelaskan diskrepansi yang sangat besar antara Laporan AidData dengan Statistik Utang Luar Negeri (SULNI) yang resmi diterbitkan BI berdasarkan data resmi Kemenkeu dan BI.

"Menurut SULNI, per Agustus 2021 utang luar negeri Indonesia dari China sebesar USD 21.13 milyar, terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar USD 1.67 milyar dan utang swasta USD 19.46 milyar,” kata Dradjad, dalam pesan tertulisnya melalui Watsapp, Sabtu (16/10).

Dradjad menyebut diskrepansinya tidak tangung, sampai USD 13.25 milyar atau Rp 187,55 triliun berdasarkan kurs tengah BI hari ini. Diskrepansi ini jauh lebih besar dari anggaran Kemenhan ditambah Kemenkeu dalam APBN 2021 yang sebesar Rp 162,21 triliun.

"Di mana letak diskrepansi tersebut? Apakah ada dalam utang pemerintah atau swasta? Teman-teman di Komisi 11 dan BPK perlu menelusuri, yang benar data Kemenkeu dan BI atau data AidData? Penjelasan tentang diskrepansi ini sangat penting sekali. Saya sendiri tidak mengetahui siapa yang benar,” papar Ketua Dewan Pakar PAN ini.

Terlepas dari diskrepansi tersebut, Dradjad mengatakan membaca di berbagai laporan, termasuk dari BBC yang juga mengutip AidData, utang dari China tersebut disebut mahal dan tidak transparan. Contohnya adalah berita BBC tanggal 29 September 2021 berjudul “China: Big Spender or Loan Shark?”. Judulnya mempertanyakan China ini tukang jor-joran belanja atau rentenir. Dalam laporan itu disebut bagaimana utang China mencekik Laos, dan adanya praktek off-the-books lending. Maksudnya, pemberian pinjaman yang tidak dicatatkan resmi dalam buku pemerintah.

Kemenkeu dan BI, menurut Dradjad, wajib transparan membuka terms and conditions dari utang China tersebut. Mereka perlu menunjukkan bahwa Indonesia tidak seperti Laos yang terkena utang mahal dan ada praktek off-the-books lending.

"Semua hal di atas sangat penting karena besar pengaruhnya thd stabilitas fiskal Indonesia di masa mendatang, selain terhadap situasi ekonomi dan sosial generasi mendatang,” ungkap Dradjad.

https://republika.co.id/berita/r12742318/berapa-sebenarnya-utang-indonesia-ke-china

Jumat, 05 Nov 2021 - 18:34 WIB

Maju-mundur penyelamatan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Ekonom senior INDEF, Dradjad H Wibowo tegas menyebut harus diselamatkan. Diam-diam, dia punya solusinya.

Kepada Inilah.com, Jakarta, Jumat (5/11/2021), Dradjad mengatakan, Garuda masih bisa diselamatkan dan memang wajib hukumnya. “Iya dong harus diselamatkan.masih banyak kok caranya,” papar Dradjad yang juga Ketua Dewan Pakar DPP PAN itu.

Tentu saja, Dradjat tidak main-main dengan pernyataannya itu. Apalagi, ketika masih menjadi anggota DPR, dirinya pernah diminta SBY untuk mencarikan solusi utang Garuda. “Apalagi, ketika masih anggota DPR, dirinya pernah diminta salah satu menteri terdekat SBY untuk mencarikan solusi utang Garuda,” kenang Dradjad.

Kala itu, lanjut Dradjad, utang Garuda menggunung hingga US$8 miliar-US$9 miliar. Dari seluruh poin yang saya beberkan, ada dua poin yang tidak dilaksanakan Garuda. Sehingga jeblok lagi seperti saat ini. “Dua hal yang tidak dilakukan garuda adalah prudential investment dan cost effective operational. Benar saja, Garuda membaik sedikit ternyata ngebut lagi investasi beli pesawat,” terang Dradjad.

Selanjutnya, Dradjad membeberkan empat hal penting yang perlu dilakukan garuda. Kalau ingin nasibnya selamat dari jebakan utang. Pertama, negara mengambil alih sebagian utang Garuda. “Bisa bentuk konsorsium BUMN dan atau BLU. Efeknya buku Garuda jadi sehat,” ungkapnya.

Kedua, menurut Dradjad, Garuda harus menerapkan displin ketat terhadap dua hal yang pernah terlupakan. “Dua hal itu yang tadi saya sebutkan. Investasi super hati-hati, dan efisiensi besar-besaran dalam hal operasional,” ungkapnya.

Poin ketiga, Dradjad mengatakan, pemerintah perlu menyusun dewan direksi baru, pilih sosok yang benar-benar tegas dalam hal efisiensi. “Saya punya banyak teman di Garuda dan banyak mendapat cerita mengenai borosnya operasional,” ungkapnya.

Terakhir, lanjutnya, Garuda harus lebih cermat dan hati-hati dalam hal investasi. Dan, pemerintah khususnya aparat penegak hukum melakukan investigasi dengan teliti dan tegas tentang pengadaan aset di Garuda, terutama pembelian atau sewa pesawat.

“Untuk pengadaan yang bermasalah, ambil tindakan tegas terhadap suppliers, vendors, brokers dan financiers yang terlibat. Beri sanksi administratif, keuangan bahkan hukum kepada mereka jika perlu. Langkah ini berpotensi mengurangi beban utang Garuda terkait pengadaan,” terangnya.

“Ada satu catatan lagi. Pandemi COVID-19 membuat solusi penyelamatan GA menjadi lebih berat dijalankan. Tetapi masih bisa. Asal tegas, disiplin dan bersih dari konflik kepentingan apalagi KKN,” pungkasnya.

Menteri Erick mengatakan, perseroan kini sedang berupaya melakukan negosiasi dengan para lessor guna mendapatkan diskon atau dispensasi pembayaran. Sejauh ini, proses negosiasi terhadap 31 lessor masih berjalan.

“Negosiasi utang-utang Garuda yang mencapai US$ 7 miliar karena leasing cost termahal yang mencapai 26 persen dan juga korupsi lagi dinegosiasikan dengan para lessor. Meski demikian, kita tetap berusaha membuka opsi-opsi lain, paling tidak, agar bisa membantu pemulihan Garuda,” ujar Menteri Erick.

Jumlah utang Garuda ini, lebih besar daripada angka sebelumnya. Pada Mei 2021, utang jatuh tempo Garuda mencapai US$4,9 miliar atau setara Rp70 triliun. Sementara total utang Garuda mencapai Rp140 triliun.

https://www.inilah.com/selamatkan-garuda-ekonom-sarankan-ini