Jadi Batu Loncatan, Ekonom Sebut Ekonomi Indonesia Harus Tumbuh 5,2%
Teti Purwanti, CNBC Indonesia
26 September 2024 13:44
Jakarta, CNBC Indonesia - Ekonom Senior INDEF Dradjad Hari Wibowo mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun depan harus mencapai kisaran 5,2%. Pasalnya, jika angka tersebut tidak tercapai, maka Indonesia akan sulit mencapai pertumbuhan 6% hingga 7% pada tahun-tahun selanjutnya.
"Tahun depan adalah batu loncatan, kalau tidak tercapai maka batu loncatan tidak ada. Ditambah lagi jika hanya mengandalkan belanja negara yang Rp 3.600 triliun, tidak akan cukup," ungkap Dradjad dalam UOB Economic Outlook 2025, dikutip Kamis (26/9/2024).
Dradjad mengatakan, untuk mengejar penerimaan negara sesuai kebutuhan target belanja, maka pemerintah harus bisa mengejar sumber pendapatan dari sisi untapped revenue dan uncollected revenues, bukan hanya mengejar sumber pendapatan yang sudah ada saat ini dengan menaikkan tarif.
"Mau tidak mau dia harus kejar penerimaan dari dua sumber yang quick win. Itu sumber-sumber ad hoc ada untapped dan uncollected revenues," tegas Dradjad.
Apalagi, ia menekankan, kebutuhan dana untuk melaksanakan program-program prioritas sangat besar untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029, dengan target belanja negara senilai Rp 6.096,88 triliun.
"Seandainya kita mengandalkan belanja negara itu yang Rp 3.600 triliun enggak cukup dan dari yang diperlukan disimulasi untuk 2025 itu Rp 3.905,38 triliun," ucap Dradjad.
Dia merinci, APBN 2025 saja sudah kekurangan Rp 300 triliun, untuk mengejar target pertumbuhan yang diperlukan, untuk pertumbuhan yang diperlukan 5,9%.
Pada kesempatan yang sama, ASEAN Economist UOB Enrico Tanuwidjaja memandang pertumbuhan ekonomi RI di kisaran 5,3% hingga 5,5% masih mungkin tercapai. Kuncinya, kata dia, dengan mendorong kepercayaan konsumen agar bisa meningkatkan konsumsinya.
"Maksudnya intinya sekarang yang ada sebenarnya krisis confidence. Orang tidak yakin apakah perekonomian kita bisa terus berlanjut. Nah, karena gonjang-ganjing global ini cukup signifikan, geopolitical tension, nanti ada kemungkinan trade war. Dan agresi-agresi yang terjadi itu meskipun bukan semerta-merta di bidang ekonomi, tapi ada dampaknya. Karena supply chain jadi terhambat," jelas Enrico.
Oleh karena itu, ia mengatakan Indonesia harus lebih banyak melihat pada kekuatan domestic yang meliputi rantai pasok, konsumen pasar, dan investor domestik. Sebab memang banyak faktor penghambat dari luar negeri, tetapi RI harus memperbaiki dalam negeri.
"Itu kan semua pesannya di luar sana memang angin ribut juga banyak. Tapi kita jangan tak melihat keluarnya juga. Kita harus perbaiki rumah kita. Dan sebenarnya untuk pertumbuhan ekonomi 6% itu kita mampu," pungkas Enrico.
Ia mengatakan kuncinya adalah tujuan politik harus dibarengi dengan eksekusi dan implementasi dari industri yang sungguh-sungguh.
- Hits: 365
Ekonom Senior Drajad Wibowo: PPN Naik ke 12% Akan Bebani Ekonomi
Ekonom Senior Drajad Wibowo menolak rencana kenaikan PPN menjadi 12% dan berharap ada peninjauan ulang aturan itu tahun depan.
Wibi Pangestu Pratama - Bisnis.com
Rabu, 25 September 2024 | 15:15
Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Drajad Wibowo menilai bahwa kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% akan membebani perekonomian, karena konsumsi berpotensi tertekan. Apalagi, saat ini jumlah kelas menengah terus turun.
Hal tersebut disampaikan Drajad dalam UOB Economic Outlook 2025 di Jakarta Pusat, Rabu (25/9/2024). Dia menjelaskan bahwa pemerintah memerlukan pendapatan lebih tinggi ketika kondisi fiskal semakin ketat, dengan lebih dari Rp1.000 triliun dihabiskan untuk keperluan terkait utang.
Menurutnya, kunci meningkatkan pendapatan negara dalah reformasi di sisi fiskal, terutama perpajakan. Namun, hal itu bukan dengan mengejar kantong pajak yang sudah ada, seperti melalui rencana kenaikan PPN menjadi 12%.
Drajad sejatinya merupakan Anggota Dewan Pakar Prabowo-Gibran, juga Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) yang masuk koalisi pemerintahan berikutnya. Namun, Drajad menyampaikan pandangannya secara personal, bahwa kenaikan PPN justru akan membebani perekonomian.
"Saya sebagai pribadi, bukan sebagai anggota tim Prabowo-Gibran atau pun sebagai orang PAN, sebagai pribadi, saya enggak setuju dengan kenaikan PPN [menjadi] 12%. Karena dari tracking yang saya lakukan, monitoring yang saya lakukan, the risk is just to high [risikonya terlalu tinggi]," ujar Drajad pada Rabu (25/9/2024).
Adanya deindustrialisasi dan tarif PPN yang sudah naik ke 11% dua tahun terakhir menurut Drajad turut berpengaruh pada tekanan kelas menengah. Padahal, kelas menengah merupakan salah satu tulang punggung konsumsi domestik, yang menjadi komponen utama perekonomian Indonesia.
"Saya tracking pertumbuhan kita kuartalan sejak krisis Asia [1998] itu growth kita closely align dengan consumption growth [pertumbuhan konsumsi]. Kalau consumption growth melambat, karena kelas menengah drop, bagaimana kita bisa mengejar target pertumbuhan [ekonomi]?" ujarnya.
Drajad mengakui bahwa kenaikan PPN menjadi 12% memang sudah menjadi mandat Undang-Undang Nomor 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Namun, dia berharap pemerintahan Prabowo akan meninjau ulang aturan itu, mempertimbangkan tekanan ekonomi yang ada.
"Saya pribadi kurang sepakat dengan 12%, tetapi itu sudah ada di undang-undang. Mudah-mudahan tahun depan akan bisa di-review lagi," ujarnya.
- Hits: 348
Kebijakan The Fed Kuatkan Rupiah
Kompas, Jumat, 20 September 2024
Kebijakan The Fed Kuatkan Rupiah
- Hits: 356
Penurunan Bunga The Fed yang Lebih Agresif Dorong Penguatan Rupiah
The Fed memangkas suku bunga acuannya sebesar 50 bps menjadi 4,75-5,25 persen
Oleh: AGUSTINUS YOGA PRIMANTORO
19 September 2024 18:29 WIB
JAKARTA, KOMPAS — Bank sentral Amerika Serikat, Federal Reserve atau The Fed, akhirnya memangkas suku bunga acuannya sebesar 50 basis poin, sedangkan Bank Indonesia telah lebih dahulu memangkas suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin. Perbedaan level pemangkasan tersebut berpotensi memberikan bantalan terhadap penguatan nilai tukar rupiah dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran kredit perbankan.
Dalam konferensi pers hasil rapat Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) atau Dewan Gubernur The Fed pada Rabu (18/9/2024) waktu setempat, Gubernur The Fed Jerome Powell menyampaikan, suku bunga acuan dipangkas menjadi 4,75-5,25 persen. Sebelumnya, The Fed mempertahankan suku bunga acuannya pada kisaran 5,25-5,5 persen sejak Juli 2023 lantaran inflasi yang telah menembus level tertinggi dalam 40 tahun terakhir.
Kepala ekonom European Financial Group Bank di Zurich sekaligus mantan Wakil Gubernur Bank Sentral Irlandia Stefan Gerlach berpendapat, pemangkasan 50 bps oleh The Fed akan memengaruhi arah kebijakan moneter bank sentral negara lain. Hal ini juga turut memicu asumsi perlambatan ekonomi global.
”Pemotongan setengah poin oleh Fed akan berdampak pada keputusan suku bunga bank sentral lain dan menyebabkan pelaku pasar menyimpulkan bahwa ekonomi AS melambat, mungkin mengarah pada perlambatan global,” katanya dilansir dari kantor berita Bloomberg, Kamis (19/9/2024).
Senada, Senior Economist PT Samuel Sekuritas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi menyebut, bagi sebagian ekonom, The Fed tidak harus memangkas suku bunga acuannya sebesar 50 bps. Sebab, hal itu dapat membuat pasar memersepsikan terjadinya resesi atau perlambatan ekonomi secara tajam (hard landing),
”Dow Jones kemarin negatif, market takut dengan 50 bps. Artinya, potensi hard landing AS semakin besar,” katanya, di Jakarta, Kamis (19/9/2024).
Di sisi lain, keputusan The Fed akan mendukung bank sentral secara global, termasuk Bank Indonesia (BI), untuk mengelola keseimbangan antara pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pemangkasan suku bunga acuan tersebut akan memberikan bantalan terhadap nilai tukar rupiah, memperkuat pemotongan suku bunga acuan BI sebesar 25 bps, serta memungkinkan berlanjutnya arus modal asing yang masuk ke pasar keuangan domestik.
Ekonom Senior Dradjad Wibowo mengatakan, The Fed terlihat berusaha ahead of the curve mengingat sangat jarang The Fed menurunkan suku bunga acuan 50 bps sekaligus.
”Sementara yang dilakukan BI memang konservatif, sesuai pakem. Karena itu, BI perlu memonitor pergerakan pasar dengan lebih tajam dan menyiapkan opsi lanjutan sejak dini. Ini karena pasar AS dan global kaget dengan penurunan bunga acuan the Fed yang lebih besar dari ekspektasi. Pasar belum melakukan factor in 50 bps itu,” kata Dradjad yang juga Ekonom Sustainable Development Indonesia (SDI).
Penguatan rupiah
Mengutip data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) pada perdagangan Kamis (19/9/2024), nilai tukar rupiah ditutup Rp 15.287 per dollar AS atau terapresiasi 0,6 persen dibandingkan dengan penutupan pasar sebelumnya. Ini sekaligus menjadi titik tertinggi rupiah selama tahun kalender 2024.
Sebelumnya, BI melalui Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang digelar pada 17-18 September 2024 memutuskan untuk memangkas suku bunga acuannya (BI Rate) sebesar 25 bps menjadi 6 persen. Keputusan tersebut diambil mempertimbangkan kejelasan arah kebijakan moneter The Fed, terkendalinya inflasi dalam negeri, serta stabilitas nilai tukar rupiah yang cenderung menguat.
Fithra Faisal berpendapat, BI telah mengambil keputusan yang tepat dengan mendahului pengumuman The Fed. Keputusan tersebut mempertimbangkan likuiditas yang memadai tecermin dari masuknya modal asing di pasar modal dan di pasar obligasi sejak Agustus 2024 hingga 18 September 2024, masing-masing sebesar Rp 53 triliun dan Rp 33 triliun.
Selain itu, cadangan devisa pada akhir Agustus 2024 tercatat menembus level tertinggi dalam sejarah mencapai 150,2 miliar dollar AS. Di sisi lain, tingkat inflasi per Agustus 2024 terjaga rendah sebesar 2,13 persen atau berada dalam sasaran target 1,5-3,5 persen.
”Meski likuiditas dan cadangan devisa memadai, current account defisit (defisit transaksi berjalan) selama empat kuartal berturut-turut, terakhir minus 0,9 persen dari PDB (produk domestik bruto). Fondasi perekonomian, Indeks Manajer Belanja atau Purchasing Manager Indeks sedang turun, artinya beberapa bulan ke depan ekspor tidak akan terlalu tinggi, serta trade balance (neraca perdagangan) juga masih tertekan,” tutur Fithra yang juga dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.
Dengan demikian, fondasi nilai tukar rupiah belum benar-benar stabil sehingga keputusan untuk memangkas bunga acuan sebesar 25 bps tergolong tepat. Hal ini juga berdampak positif untuk pasar saham dan pasar obligasi lantaran ongkos yang dikeluarkan oleh perusahaan dari pinjaman (cost of financing) turun.
Terpisah, Senior Economist Standard Chartered Bank Indonesia, Aldian Taloputra, menyebut, pemotongan suku bunga akan berdampak positif terhadap perekonomian Indonesia. Selain akan menurunkan biaya dana, penurunan suku bunga BI yang lebih sedikit dibandingkan dengan penurunan The Fed juga akan memperlebar selisih suku bunga nilai tukar rupiah dengan dollar AS sehingga akan mendorong arus dana asing ke pasar keuangan Indonesia dan mendorong penguatan rupiah.
”Kami melihat, BI masih dapat menurunkan suku bunganya 25 bps lagi tahun ini dan 75 bps tahun depan ke level 5 persen sejalan dengan tren penurunan suku bunga Fed dan inflasi domestik serta rupiah yang terkendali,” katanya.
Akhirnya, semoga jamu manis dari RDG BI ini betul-betul mampu tertransmisi secara efektif dalam penurunan suku bunga perbankan dan nonperbankan, serta mendongkrak permintaan kredit atau pinjaman.
Senada, ekonom senior dan Associate Faculty LPPI Ryan Kiryanto berpendapat, masih ada ruang bagi BI untuk menahan atau menurunkan suku bunga acuannya setidaknya 25 bps menjadi 5,75 persen jika ekspektasi inflasi mengarah ke target sasaran sebesar 2,5 persen dan kurs rupiah tetap stabil. Hal ini akan menstimulus perekonomian dari jalur kebijakan moneter yang tetap pro-growth.
Selain itu, penurunan BI Rate sebesar 25 bps menjadi 6 persen diharapkan akan berdampak terhadap penyesuaian suku bunga perbankan yang pada gilirannya akan menaikkan permintaan kredit. Dengan demikian, perekonomian dapat kembali pulih dan membaik di tengah masa transisi pemerintahan.
”Inilah yang disebut dengan tepat tujuan. Dikatakan tepat waktu karena inflasi sudah mereda dan berada di koridor target BI disertai kurs rupiah yang dalam beberapa minggu terakhir sudah relatif stabil lagi. Akhirnya, semoga ’jamu manis’ dari RDG BI ini betul-betul mampu tertransmisi secara efektif dalam penurunan suku bunga perbankan dan nonperbankan serta mendongkrak permintaan kredit atau pinjaman,” kata Ryan.
Kredit akan tumbuh
Executive Vice President (EVP) Corporate Communication and Social Responsibility PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Hera F Haryn menyebut, pemangkasan suku bunga acuan 25 bps oleh BI sesuai dengan proyeksi pergerakan suku bunga The Fed serta sejalan dengan tingkat inflasi dan nilai tukar rupiah yang terjaga. Kebijakan ini diharapkan dapat menggerakkan perekonomian nasional lebih cepat, menstimulasi permintaan kredit, dan melonggarkan likuiditas.
”BCA akan mencermati perkembangan suku bunga ke depan, parameter makroekonomi lainnya, kondisi likuiditas sektor perbankan, dan tingkat persaingan yang ada, sebelum melakukan penyesuaian ke depan,” tuturnya saat dihubungi dari Jakarta.
Hera menambahkan, BCA senantiasa mendorong penyaluran kredit ke berbagai sektor serta memperkuat platform transaksi pendanaan. Hal ini turut mempertimbangkan keseimbangan antara kecukupan likuiditas dan ekspansi kredit yang sehat dengan tetap melihat perkembangan dan risiko pasar. Pada 2024, BCA menargetkan pertumbuhan kredit mencapai 9-10 persen.
Di sisi lain, Corporate Secretary PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Teuku Ali Usman menyebut, keputusan BI yang memangkas suku bunga acuan dilakukan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan pasar keuangan domestik. Kebijakan ini juga menjadi upaya untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi global, khususnya terkait dengan kebijakan suku bunga acuan AS serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
”Penurunan suku bunga ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengurangan biaya dana (cost of fund) di sektor perbankan, yang pada akhirnya akan memberikan dampak positif bagi efisiensi operasional serta pertumbuhan kredit,” tuturnya dalam keterangan tertulis.
Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan Dian Ediana Rae menjelaskan, penurunan suku bunga biasanya akan diikuti dengan peningkatan penyaluran kredit seiring dengan turunnya biaya dana. Hal ini akan berdampak positif, terutama terhadap profitabilitas dan risiko kredit perbankan.
Menurut Dian, penurunan BI-Rate akan diikuti dengan penurunan suku bunga simpanan oleh perbankan untuk menurunkan biaya dana. Kebijakan suku bunga tiap-tiap bank akan berbeda dan sangat bergantung pada model bisnis, kondisi likuiditas, serta toleransi risiko (risk tolerance).
”Meskipun suku bunga simpanan meningkat didorong oleh peningkatan suku bunga acuan selama setahun terakhir, pergerakan rerata suku bunga kredit cenderung flat, bahkan menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan prioritas bank untuk tetap menjaga kualitas kreditnya,” katanya dalam keterangan tertulis.
Hasil Asesmen Transmisi Suku Bunga Kebijakan kepada Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) Perbankan yang dirilis BI pada September 2024 menunjukkan, suku bunga kredit baru meningkat sebesar 9 bps dibandingkan dengan bulan sebelumnya menjadi 9,9 persen pada Agustus 2024. Kenaikan tersebut terjadi pada kelompok bank badan usaha milik negara dan bank umum swasta nasional.
Pada Agustus 2024, pertumbuhan kredit mencapai 11,4 persen secara tahunan meski lebih rendah ketimbang pertumbuhan kredit pada Juli 2024 yang sebesar 12,4 persen secara tahunan. Berdasarkan penggunaannya, pertumbuhan kredit ditopang oleh kredit modal kerja yang tumbuh 10,75 persen secara tahunan, kredit investasi sebesar 13,08 persen, dan kredit konsumsi 10,83 persen.
Editor: MUHAMMAD FAJAR MARTA
- Hits: 402
Dradjad Wibowo: Kebijakan Pembangunan Berbasis Utang Tidak Bisa Diteruskan
Kompas.com - 18/09/2024, 07:30 WIB
Novianti Setuningsih
JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom senior Institute for Development Economics and Finance (Indef) Dradjad Wibowo mengatakan, kebijakan pembangunan berbasis yang tidak bisa diteruskan oleh pemerintahan ke depan.
Pasalnya, dia mengatakan, negara sudah pernah mengalami bagaimana harus mengambil alih utang perusahaan-perusahaan yang tidak mampu membayar utangnya. Tetapi, akhirnya negara yang dirugikan.
Dia menyebut, nilai aset perusahaan-perusahaan yang diambil alih negara tersebut nilainya sangat kecil. Sedangkan negara harus membayar utangnya.
Dradjad lantas menyinggung mengenai kebijakan obligasi rekap yang pernah ditempuh sebagai solusi atas permasalah ekonomi awal tahun 2000-an.
“Kita lakukan itu karena kalau itu tidak dilakukan sampai 33 tahun ke depan Indonesia akan terus membayar dan sekarang terbukti, bagian dari apa yang kita bayar tadi (utang) itu adalah untuk bayar obligasi rekap,” kata Drajad dalam program Gaspol Kompas.com yang tayang di YouTube Kompas.com pada 16 September 2024.
"Yang menikmati obligasi rekap siapa? Ya sudah pestapora, sudah jadi kaya lagi, negara yang nanggung,” ujarnya melanjutkan.
Oleh karena itu, Dradjad tidak ingin pemerintah kembali mengambil kebijakan yang salah, yakni berhutang meskipun kasusnya berbeda dari yang dahulu.
“Sekarang, kalau kita mengulangi kesalahan yang sama, ya walaupun kasusnya bukan lagi negara ambil alih utang, negara bikin utang bangun infrastruktur segala macam, nanti 30 tahun lagi anak kita. Cucu saya waktunya bangun rumah tangga kebebani lagi, enggak tahu mungkin jangan-jangan PPN sudah naik 13, 14, 15 persen,” katanya.
Namun, Dradjad mengaku, tidak ingin mengatakan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah saat ini salah. Sebab, Partai Amanat Nasional (PAN) adalah bagian dari pemerintahan. Dia hanya ingin mengingatkan bahwa kebijakan berbasis utang sebaiknya tidak dilakukan.
“Kita harus merefleksikan dirilah, melihat gitu loh kebijakan pembangunan yang berbasis utang enggak bisa diterusin,” ujar Ketua Dewan Pakar PAN ini.
Menurut dia, negara atau pemerintah sebaiknya mencari sumber-sumber penerimaan baru di luar pajak sehingga tidak membebani rakyat.
“Makanya, saya selalu menyuarakan negara harus cari penerimaan lebih banyak. Ada sumber-sumber penerimaan yang sekarang enggak bisa diambil oleh negara, itu yang diambil,” katanya.
Untuk bayar utang
Sebelumnya, Dradjad membahas soal penerimaan pajak yang dianggapnya belum maksimal selama ini. Sebab, yang benar-benar berhasil dikumpulkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hanya sekitar 7-9 persen dari yang seharusnya 10 persen.
Padahal. dia menyebut, satu persen dari penerimaan pajak itu jumlahnya sangat tinggi karena Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia saat ini sekitar Rp 21.000 triliun.
“Jadi, kalau satu persen itu artinya Rp 210 triliun. Jadi, kalau selisih satu persen itu kita kehilangan Rp 210 triliun. Itukan besar banget. Sudah (buat) makan siang (makan bergizi gratis), sudah berapa itu kan,” ujarnya.
Kemudian, Dradjad berbicara mengenai penerimaan pajak yang dipakai untuk membayar utang negara. Dari penelusuran dan perhitungannya, negara membayar pokok dan bunga utang sekitar 50 persen dari pajak yang dikumpulkan DJP.
“Itu separuh lebih (penerimaan pajak) habis buat bayar utang pokok dan bunganya. Kalau kita pakai rasio ke penerimaan negara, itu sekitar sepertiga. Jadi, (misalnya) Anda punya penghasilan katakanlah Rp 100 juta, terus Rp 33 juta habis untuk bayar utang. Itukan besar sekali, porsi yang besar dari penghasilan negara ya,” katanya.
Dia pun mengatakan bahwa utang tersebut merupakan utang lama yang masih harus dicicil atau dibayar hingga saat ini.
“Nah, ketika harus bayar lalu negara uangnya kurang, apa? Ya narikin dari rakyat. Negara ujungnya apa? Ngatong ke rakyatnya. Makanya, kemudian ada PPN dinaikan, ada ini dinaikkan, harus ngumpulin uang untuk tambahan untuk BPJS, dana pensiun, tambahan untuk ini, untuk itu,” ujarnya.
Padahal, menurut Dradjad, jika sepertiga hasil penerimaan pajak tidak dipakai untuk membayar utang maka bisa dimanfaatkan untuk membiayai berbagai program. Termasuk, makan bergizi gratis. Tanpa harus menaikkan pajak rakyat.
“Kalau uang itu enggak kita pakai yang sepertiga tadi, enggak kita pakai untuk bayar utang atau yang kita pakai untuk bayar utang cuma 10 persen, itu kan banyak yang bisa dipakai untuk makan siang bergizi,” katanya.
- Hits: 306
More Articles …
- Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen, Prabowo Dinilai Perlu "Batu Loncatan"
- Kelas Menengah Menyusut, Pelatihan Vokasional Dinilai Bisa Jadi Solusi Jangka Pendek
- Ekonomi Indonesia Disebut Bisa Tumbuh 8 Persen dengan Cara Ini
- Kalau Ekonomi RI Mau Tumbuh 8 Persen, Siapkan Dulu Anggaran 3.905 Triliun di APBN 2025
Page 20 of 49
