Minggu, 08 September 2024 – 20:30 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Dradjad H. Wibowo punya saran soal upaya mengejar target pertumbuhan ekonomi pada pemerintahan mendatang di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto.

Menurut Dradjad, optimisme Prabowo soal perekonomian nasional bakal tumbuh 8 persen bisa terwujud asalkan ada investasi fundamental dan terobosan.

Berbicara pada studium generale atau kuliah umum di Sekolah Pascasarjana Universitas Pancasila, Jakarta, Sabtu (7/9/2024), Dradjad membeberkan data tentang perekonomian nasional yang pernah tumbuh di atas 8 persen.

Dalam kurun waktu sejak 1961 hingga 2023, terdapat 5 tahun anggaran yang menunjukkan perekonomian nasional bisa tumbuh 8 persen atau lebih.

Dradjad memerinci perekonomian nasional tumbuh di atas 8 persen itu pada 1968 (10,92 persen), 1973 (8,10 persen), 1977 (8,76 persen), 1980 (9,88 persen), dan 1995 (8,22 persen).

“Artinya, selama 63 tahun peluang ekonomi Indonesia tumbuh minimal delapan persen adalah sekitar delapan persen juga,” ujar Dradjad.

Peraih gelar master dan doktor ilmu ekonomi dari University of Queensland, Australia, itu mencatat terdapat dua hal yang berperan penting dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen pada masa lalu. “Perubahan struktural melalui industrialisasi dan modernisasi berperan dominan,” tuturnya.

Mantan ketua Dewan Informasi Strategis dan Kebijakan (DISK) Badan Intelijen Negara (BIN) itu juga menyinggung soal pentingnya investasi di sektor fundamental untuk mengerek pertumbuhan ekonomi. Investasi fundamental itu mencakup sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kelembagaan.

Walakin, Dradjad menegaskan pertumbuhan yang tinggi tidak serta-merta bisa terwujud dari investasi sektor fundamental. Ekonom yang juga politikus Partai Amanat Nasioal (PAN) itu mengaku sudah mengevaluasi berbagai jalur yang bisa mendongkrak pertumbuhan tinggi.

“Yang paling potensial ialah Stimulus Keynesian,” kata Dradjad.

Stimulus Keynesian berarti intervensi pemerintah melalui peningkatan belanja untuk menaikkan agregat permintaan agar ekonomi tetap tumbuh tinggi. Dradjad menyebut ada tiga hal potensial yang bisa menjadi fokus Stimulus Keynesian.

Hal potensial pertama ialah kebijakan di sektor ketenagakerjaan yang tepat untuk mengatasi kesenjangan produktifivas yang masih tinggi.

Kedua, terobosan dalam memaksimalkan efek pertumbuhan jangka pendek dari investasi pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan kelembagaan.

Adapun hal potensial ketiga ialah memprioritaskan hilirisasi dan modernisasi untuk perubahan struktural. Oleh karena itu, Dradjad berpandangan program yang ditawarkan pemerintahan Prabowo dalam APBN harus benar-benar memiliki potensi pertumbuhan tertinggi.

“Contohnya dalam Asta Cita (visi, misi dan, program yang akan diusung pemerintahan Prabowo pada pemerintahan mendatang, red) ialah makan bergizi gratis, swasembada energi dan pangan, pembangunan rumah, air bersih, sanitasi, transportasi dan telekomunikasi,” ujarnya.

Selain itu, Dradjad juga menyinggung soal belanja di sektor pendidikan. Menurut dia, belanja di sektor pendidikan juga mencakup sarana dan prasarana bagi anak-anak di daerah terpencil untuk mengakses pendidikan.

“Di bidang pendidikan, belanja tidak dibatasi hanya pada sarana dan prasarana pengajaran saja, tetapi untuk pembangunan jalan dan jembatan yang memudahkan anak didik di desa terpencil bersekolah,” imbuhnya.

Hal lain yang juga tak kalah penting ialah menyentuh kalangan milenial dan generasi Z. Dradjad menyebut pendidikan penting bagi kedua kalangan itu ialah bidang informatika dan vokasional.

“Penyediaan pasar melalui APBN bagi generasi milenial dan generasi Z di bidang teknologi informatika, pelatihan vokasional untuk manufaktur dan jasa, peningkatan produktifitas pekerja melalui standardisasi,” tuturnya.

Lantas, dari mana sumber dana untuk membiayai program APBN demi mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu?

Dradjad mengatakan dananya bisa dadi pendapatan negara yang bersifat ad hoc.

Ekonom yang selalu terlibat dalam Tim Pemenangan Prabowo di Pilpres 2014, Pilpres 2019, dan Pilpres 2024, itu mengaku saat masih di BIN pernah mengkaji pendanaan program dari pendapatan negara yang bersifat ad hoc.

“Ad hoc itu yang jangka pendek. Jangka menengahnya, digitalisasi pajak dan cukai. Mulai dari PPN (pajak pertambahan nilai),” ujar Dradjad.(jpnn.com)

https://www.jpnn.com/news/prabowo-pengin-ekonomi-tumbuh-8-persen-ini-saran-dari-dradjad-wibowo

Anto Kurniawan

Minggu, 08 September 2024 - 20:24 WIB

JAKARTA - Ekonom senior Indef, Dradjad Wibowo menyebutkan, bahwa pertumbuhan ekonomi 8% masih bisa dicapai (attainable growth). Hal itu dikatakan Dradjad saat memberikan studium generale di Sekolah Pascasarjana Universitas Pancasila, Sabtu (7/9/2024).

Angka tersebut menurutnya, bukanlah angka pertumbuhan rata-rata selama kepemimpinan Prabowo-Gibran . Dijelaskan oleh Dradjad bahwa, dalam kurun waktu tahun 1961 sampai tahun 2023 pertumbuhan rata-rata Indonesia 5,11%, dan hanya lima kali tumbuh 8% atau lebih. Yaitu tahun 1968 (10,92%), 1973 (8,10%), 1977 (8,76%), 1980 (9,88%), dan 1995 (8,22%).

“Artinya, selama 63 tahun peluang ekonomi Indonesia tumbuh minimal 8% adalah sekitar 8% juga. Perubahan struktural melalui industrialisasi dan modernisasi berperan dominan,” ujar Dradjad.

Sambung Dradjad menambahkan, investasi fundamental menjadi hal yang sangat penting. Investasi fundamental itu di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan kelembagaan. Namun jangan mengharapkan pertumbuhan tinggi dalam jangka pendek dari investasi ini karena terdapat jeda waktu.

“Saya sudah mengevaluasi berbagai jalur untuk pertumbuhan tinggi. Yang paling potensial adalah stimulus Keynesian,” kata Dradjad.

Stimulus Keynesian dapat dipahami sebagai kebijakan fiskal pemerintah untuk menggenjot permintaan agregat agar ekonomi tumbuh tinggi, atau agar tidak anjlok saat kondisi menurun. Dradjad menjelaskan, tiga hal potensial yang bisa menjadi fokus stimulus Keynesian.

Yang pertama adalah kebijakan produktivitas tenaga kerja yang tepat mengatasi kesenjangan produktivitas yang masih tinggi. Kemudian, terobosan memaksimalkan efek pertumbuhan jangka pendek dari investasi pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan kelembagaan. Dan yang terakhir hilirisasi dan modernisasi sebagai perubahan struktural harus diprioritaskan.

"Program APBN harus benar-benar dipilih yang memiliki potensi pertumbuhan tertinggi. Contohnya dalam Asta Cita adalah makan bergizi gratis, swasembada energi dan pangan, pembangunan rumah, air bersih, sanitasi, transportasi dan telekomunikasi,” ujarnya.

Di bidang pendidikan, belanja tidak dibatasi hanya pada sarana dan prasarana pengajaran saja. Tapi, untuk pembangunan jalan dan jembatan yang memudahkan anak didik di desa terpencil bersekolah.

“Penyediaan pasar melalui APBN bagi generasi milenial dan Generasi Z di bidang teknologi informatika, pelatihan vokasional untuk manufaktur dan jasa, peningkatan produktivitas pekerja melalui standardisasi,” ujar Dradjad.

Dalam kesempatan itu, Dradjad juga menjelaskan dari mana sumber dananya. Menurutnya, berasal dari pendapatan negara yang bersifat ad hoc.

“Sudah dicoba waktu saya memimpin unit di BIN (Badan Intelijen Negara) dan sudah menghasilkan. Ad hoc itu yang jangka pendek. Jangka menengahnya, digitalisasi pajak dan cukai. Mulai dari PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Nanti di kesempatan lain akan saya uraikan lebih rinci,” pungkasnya.

https://ekbis.sindonews.com/read/1451685/33/mengejar-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-8-ekonom-ungkap-syaratnya-1725800961

Program APBN harus benar-benar dipilih yang memiliki potensi pertumbuhan tertinggi.

Red: Joko Sadewo

Ahad 08 Sep 2024 11:04 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom senior Indef Dradjad Wibowo menyebut pertumbuhan ekonomi 8% masih bisa dicapai (attainable growth). Hal itu dikatakan Dradjad saat memberi studium generale di Sekolah Pascasarjana Universitas Pancasila, Sabtu 7 September. Tapi angka 8% itu bukan target rata-rata pertumbuhan selama Prabowo Subianto memimpin.

Dijelasakannya, selama 1961-2023 pertumbuhan rata-rata Indonesia 5,11%, dan hanya lima kali tumbuh 8% atau lebih. Yaitu tahun 1968 (10,92%), 1973 (8,10%), 1977 (8,76%), 1980 (9,88%) dan 1995 (8,22%). “Artinya, selama 63 tahun peluang ekonomi Indonesia tumbuh minimal 8% adalah sekitar 8% juga,” ujar Dradjad, saat memberi kuliah umum di Sekolah Pascasarjana Universitas Pancasila, Sabtu (7/9/2024).

Mengutip studi Van der Eng (2010) dan Hossain (2006), kata Dradjad, akumulasi stok kapital terbukti berperan hingga maksimal sekitar 60% dari pertumbuhan. Itu berdasar data 129 tahun (1880-2008) dan 37 tahun (1966-2003). Kata Dradjad, “Perubahan struktural melalui industrialisasi dan modernisasi berperan dominan”.

Memakai konsep investasi fundamendal dari Dani Rodrik, Dradjad menambahkan, investasi fundamental tetap sangat penting. “Tapi kita tidak bisa mengharapkan pertumbuhan tinggi dalam jangka pendek dari investasi ini. Ada jeda waktu,” tambah Dradjad. Investasi fundamental itu adalah pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan kelembagaan.

“Saya sudah mengevaluasi berbagai jalur untuk pertumbuhan tinggi. Yang paling potensial adalah stimulus Keynesian,” tegas Dradjad.

Butir utamanya, lanjut Dradjad ada tiga:

Pertama, kebijakan produktifitas tenaga kerja yang tepat mengatasi kesenjangan produktifitas yang masih tinggi. Kedua, terobosan memaksimalkan efek pertumbuhan jangka pendek dari investasi pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan kelembagaan. Ketiga, hilirisasi dan modernisasi sebagai perubahan struktural harus diprioritaskan.

Program APBN harus benar-benar dipilih yang memiliki potensi pertumbuhan tertinggi. Contohnya dalam Asta Cita adalah makan bergizi gratis, swasembada energi dan pangan, pembangunan rumah, air bersih, sanitasi, transportasi dan telekomunikasi. Di bidang pendidikan, belanja tidak dibatasi hanya pada sarana dan prasarana pengajaran saja. Tapi juga untuk pembangunan jalan dan jembatan yang memudahkan anak didik di desa terpencil bersekolah. Penyediaan pasar melalui APBN bagi generasi milenial dan Gen Z di bidang teknologi informatika, pelatihan vokasional untuk manufaktur dan jasa, peningkatan produktifitas pekerja melalui standarisasi.

Sumber dananya dari mana? “Saya sudah menyisir sumber pendapatan negara yang adhoc sejak memimpin unit khusus di BIN (Badan Intelijen Negara). Sudah dijalankan dan ada hasilnya. Itu jangka pendek. Jangka menengahnya, digitalisasi pajak dan cukai. Mulai dari PPN (pajak pertambahan nilai). Nanti di kesempatan lain akan saya uraikan lebih rinci”, ujar Dradjad seusai kuliah umum.

https://ekonomi.republika.co.id/berita/sjh7bu318/dradjad-wibowo-pertumbuhan-8-persen-bisa-dicapai-ini-syaratnya

Minggu, 08 September 2024 / 16:50 WIB

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Dradjad Wibowo, optimistis bahwa pertumbuhan ekonomi sebesar 8% masih dapat dicapai.

Pernyataan ini disampaikan dalam studium generale di Sekolah Pascasarjana Universitas Pancasila pada Sabtu, 7 September 2024. Meski demikian, Dradjad menekankan bahwa angka tersebut bukanlah target rata-rata selama masa pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan.

Menurut Dradjad, pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata sebesar 5,11% dari tahun 1961 hingga 2023, dan hanya lima kali mencapai 8% atau lebih, yaitu pada tahun 1968 (10,92%), 1973 (8,10%), 1977 (8,76%), 1980 (9,88%), dan 1995 (8,22%).

Ia menekankan bahwa peluang Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi minimal 8% dalam 63 tahun terakhir hanya sekitar 8%, dengan industrialisasi dan modernisasi berperan penting dalam hal ini.

Dradjad menyoroti pentingnya investasi fundamental di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kelembagaan. "Investasi ini memerlukan waktu sebelum berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi," ujarnya dalam keterangannya.

Lebih lanjut, Dradjad menyarankan penggunaan stimulus Keynesian sebagai langkah yang potensial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Stimulus ini melibatkan kebijakan fiskal yang bertujuan meningkatkan permintaan agregat.

Ada tiga fokus utama yang diusulkan, yaitu peningkatan produktivitas tenaga kerja, optimalisasi investasi jangka pendek di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kelembagaan, serta hilirisasi dan modernisasi sebagai prioritas perubahan struktural.

Dradjad juga menekankan pentingnya memilih program APBN yang memiliki potensi pertumbuhan tertinggi, seperti program Asta Cita yang mencakup pemberian makanan bergizi gratis, swasembada energi dan pangan, serta pembangunan infrastruktur dasar.

Sumber pendanaan untuk stimulus ini, menurut Dradjad, bisa berasal dari pendapatan negara yang bersifat ad hoc dan digitalisasi pajak serta cukai.

"Sudah dicoba saat saya memimpin unit di BIN (Badan Intelijen Negara) dan sudah menghasilkan," jelasnya.

Dradjad juga menambahkan bahwa detail lebih lanjut mengenai hal ini akan disampaikan di kesempatan lain.

https://nasional.kontan.co.id/news/pertumbuhan-ekonomi-indonesia-8-masih-mungkin-dengan-industrialisasi#google_vignette