Kejar Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen, Prabowo Dinilai Perlu "Batu Loncatan"
Kompas.com - 10/09/2024, 19:05 WIB
Dian Erika Nugraheny, Yoga Sukmana
JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Drajad Wibowo mengatakan, pemerintahan Prabowo Subianto perlu batu loncatan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.
Batu loncatan itu menurutnya berupa pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7 persen ke atas yang harus dicapai pada 2025.
Drajad menyebut untuk mencapai angka 8 persen diperlukan awalan yang baik sehingga pertumbuhan ekonomi terus bergerak naik.
"Pertumbuhan tahun 2025 itu kita harus bisa start antara 5,7 persen ke atas. Supaya kita punya batu loncatan untuk naik ke 6 persen dan lebih tinggi lagi," ujar Drajad saat ditemui Kompas.com, di Palmerah Selatan, Jakarta, Selasa (10/9/2024).
"Kalau tahun 2025 nanti kita stuck (stagnan) di 5 persen, apalagi turun, ya sudah lupakan saja (pertumbuhan 8 persen). Karena batu loncatannya tidak ada. Kan perlu batu loncatan. Tidak bisa langsung," kata dia.
Drajad menegaskan pertumbuhan sebesar 5,7 persen perlu direalisasikan oleh Prabowo dan jajarannya. Sebab jika tidak bisa mengejar momentum itu, target pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat akan sulit dicapai.
Salah satu caranya, lanjut Drajad, yakni dengan melakukan perubahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang rancangannya sudah disepakati.
"Target (pertumbuhan ekonomi) yang sekarang kan di APBN relatif rendah. Ya mudah-mudahan sih saya berharap nanti pak Prabowo akan melakukan APBN perubahan," katanya.
"Di dalam APBN perubahan itu target pertumbuhan ditinggikan dan belanja negara disesuaikan dengan pertumbuhan yang lebih tinggi. Kalau sekarang kan ya, karena Menteri Keuangan (Menkeu)-nya bukan Menkeu Pak Prabowo kan. Ya kita ya wajarlah kita kompromi," jelas Drajad.
Meski begitu, Drajad juga mengingatkan ada berbagai hal yang perlu diwaspadai bisa menggagalkan target pertumbuhan ekonomi 8 persen.
Antara lain menurunnya kelas menengah, penyesuaian suku bunga oleh Amerika Serikat (AS), target penerimaan negara yang belum maksimal hingga faktor situasi geopolitik.
Sehingga Drajad menyarankan pada tahun pertama pemerintahannya, Prabowo dan jajaran menteri-menteri ekonomi bekerja secara spartan.
"Di tahun pertama, Pak Prabowo harus spartan. Enggak bisa relatif santai-santai. Tidak bisa. Karena kalau enggak ya janji makan siang, janji pembagunan perumahan ya nanti orang akan mempertanyakan," kata Drajad.
"Kalau engga bisa start di angka segitu (pertumbuhan 5,7 persen) ya berat, naiknya nanti berat," tambahnya.
Diberitakan sebelumnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto meyakini bisa mewujudkan pertumbuhan ekonomi sampai 8 persen pada usia 2 sampai 3 tahun pemerintahannya kelak.
Menurut Prabowo, ia sudah berbicara dengan para pakar dan mempelajari sejumlah hal agar target itu bisa terlaksana.
"Saya sangat yakin. Saya sudah dialog dengan para pakar. Saya mempelajari angka-angkanya. Saya sangat yakin kami akan dengan sangat mudah meraih pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen, dan saya akan berusaha keras melampauinya," kata Prabowo dalam dialog di ajang Forum Ekonomi Qatar di Doha, Qatar pada 16 Mei 2024.
"Saya memperkirakan itu terjadi dalam 2 sampai 3 tahun," sambung Prabowo.
Prabowo mengatakan, fokus pertamanya dalam pemerintahannya kelak adalah soal ketersediaan bahan pangan buat masyarakat. Setelah itu, kata Prabowo, pemerintah akan fokus kepada ketahanan dan swasembada energi.
- Hits: 312
Kelas Menengah Menyusut, Pelatihan Vokasional Dinilai Bisa Jadi Solusi Jangka Pendek
Kompas.com - 10/09/2024, 20:04 WIB
Dian Erika Nugraheny, Yoga Sukmana
JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Dradjad Wibowo meminta pemerintah tidak meremehkan pelatihan vokasional (pelatihan peningkatan keterampilan individu) dalam mengatasi penurunan jumlah kelas menengah di Indonesia.
Menurut Dradjad, pelatihan vokasional penting mengingat turunnya jumlah kelas menengah disebabkan sejumlah guncangan ekonomi sehingga perlu solusi jangka pendek.
"Kita kan butuhnya (solusi jangka) pendek. Sangat pendek. Karena kan ini (terjadi penurunan kelas menengah) karena guncangan-guncangan dalam jangka pendek," ujar Dradjad kepada Kompas.com saat ditemui di Palmerah Selatan, Selasa (10/9/2024).
Selain itu, pelatihan vokasional menurutnya diperlukan untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja sesuai permintaan industri.
Dengan pelatihan vokasional yang tak memerlukan waktu lama, keutuhan industri bisa lekas terpenuhi.
"Kita terlalu meremehkan pelatihan vokasional. Karena ada gap ya. Keahlian di banyak industri ada kebutuhan, tapi kita tidak bisa memenuhi. Ataupun kalau bisa memenuhi perlu training panjang," kata Dradjad.
Selain itu, ia pun menyarankan pemerintah menciptakan ekosistem industri kreatif yang baik agar pelaku industri tersebut bisa lebih produktif.
Kondisi tersebut menurut Drajad bisa menguatkan kelas menengah.
Selanjutnya, ia pun menyarankan pemerintah berpikir ulang saat akan menerapkan kebijakan yang menambah beban bagi kelas menengah.
Misalnya kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12 persen yang rencananya diterapkan pada 2025.
Kemudian subsidi tarif KRL (commuterline) Jabodetabek yang berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang juga sedang dibahas pemerintah.
"Tolong ditinjau ulang. Itu bisa memberatkan pendapatan kelas menengah," kata Dradjad.
"Negara kan meminta rakyat untuk kreatif. Jadi negara juga harus kreatif untuk mencari sumber-sumber (pendapatan) lainnya," ujarnya.
Diberitakan sebelumnya, jumlah masyarakat tergolong kelas menengah mengalami penurunan.
Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk tergolong kelas menengah pada tahun 2024 mencapai 47,85 juta jiwa.
Jumlah masyarakat kelas menengah itu tercatat turun dari tahun 2023 yang mencapai 48,27 juta jiwa.
Adapun jumlah masyarakat kelas menengah tercatat terus menurun setiap tahunnya sejak 2019.
Tercatat jumlah penduduk kelas menengah mencapai 57,33 juta jiwa (21,45 persen) pada 2019, 53,83 juta jiwa (19,82 persen) pada 2021, 49,51 juta jiwa (18,06 persen) pada 2022, 48,27 juta jiwa (17,44 persen) pada 2023, dan 47,85 juta jiwa (17,13 persen) pada 2024.
- Hits: 350
Ekonomi Indonesia Disebut Bisa Tumbuh 8 Persen dengan Cara Ini
Kompas.com - 09/09/2024, 10:00 WIB
Reni Susanti, Aprillia Ika
JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Dradjad Wibowo menyebut, pertumbuhan ekonomi 8 persen masih bisa dicapai.
Dradjad menjelaskan, dalam kurun waktu tahun 1961 sampai 2023, pertumbuhan rata-rata Indonesia 5,11 persen. Hanya lima kali tumbuh 8 persen atau lebih.
Yaitu tahun 1968 (10,92 persen), 1973 (8,10 persen), 1977 (8,76 persen), 1980 (9,88 persen) dan 1995 (8,22 persen).
“Artinya, selama 63 tahun peluang ekonomi Indonesia tumbuh minimal 8 persen adalah sekitar 8 persen juga. Perubahan struktural melalui industrialisasi dan modernisasi berperan dominan,” ujar Dradjad dalam rilis yang diterima Kompas.com, Minggu (8/9/2024).
Dradjad menambahkan, investasi fundamental menjadi hal yang sangat penting. Investasi fundamental itu di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan kelembagaan.
Namun, jangan mengharapkan pertumbuhan tinggi dalam jangka pendek dari investasi ini karena terdapat jeda waktu.
“Saya sudah mengevaluasi berbagai jalur untuk pertumbuhan tinggi. Yang paling potensial adalah stimulus Keynesian,” kata Dradjad.
Stimulus Keynesian dapat dipahami sebagai kebijakan fiskal pemerintah untuk menggenjot permintaan agregat agar ekonomi tumbuh tinggi, atau agar tidak anjlok saat kondisi menurun.
Ia bilang, terdapat tiga hal potensial yang bisa menjadi fokus stimulus Keynesian.
Yang pertama adalah kebijakan produktivitas tenaga kerja yang tepat mengatasi kesenjangan produktivitas yang masih tinggi.
Kemudian, terobosan memaksimalkan efek pertumbuhan jangka pendek dari investasi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kelembagaan.
Terakhir, hilirisasi dan modernisasi sebagai perubahan struktural harus diprioritaskan.
"Program APBN harus benar-benar dipilih yang memiliki potensi pertumbuhan tertinggi. Contohnya dalam Asta Cita adalah makan bergizi gratis, swasembada energi dan pangan, pembangunan rumah, air bersih, sanitasi, transportasi dan telekomunikasi,” ujarnya.
Di bidang pendidikan, belanja tidak dibatasi hanya pada sarana dan prasarana pengajaran. Namun untuk pembangunan jalan dan jembatan yang memudahkan anak didik di desa terpencil bersekolah.
"Penyediaan pasar melalui APBN bagi generasi milenial dan Generasi Z di bidang teknologi informatika, pelatihan vokasional untuk manufaktur dan jasa, peningkatan produktivitas pekerja melalui standardisasi,” tutur Dradjad.
Sumber dananya, sambung dia, berasal dari pendapatan negara yang bersifat adhoc.
“Sudah dicoba waktu saya memimpin unit di BIN (Badan Intelijen Negara) dan sudah menghasilkan. Adhoc itu yang jangka pendek. Jangka menengahnya, digitalisasi pajak dan cukai. Mulai dari PPN (pajak pertambahan nilai). Nanti di kesempatan lain akan saya uraikan lebih rinci,” pungkasnya.
- Hits: 366
Kalau Ekonomi RI Mau Tumbuh 8 Persen, Siapkan Dulu Anggaran 3.905 Triliun di APBN 2025
Tayang: Minggu, 8 September 2024 15:54 WIB | Diperbarui: Minggu, 8 September 2024 20:59 WIB
Penulis: Bambang Ismoyo
Editor: Choirul Arifin
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Indonesia bisa merealisasikan target ambisius pertumbuhan ekonomi 8 persen jika pemerintah juga punya anggaran belanja negara yang memadai di APBN.
Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Dradjad Wibowo, dalam analisisnya bilang, untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 8 persen di 2025 seperti ambsi Presiden terpilih Prabowo Subianto, butuh anggara Rp3.905 triliun di APBN 2025.
Drajad mengatakan, besaran anggaran belanja negara di APBN 2025 mau tidak mau memang harus lebih besar jika dibandingkan di APBN 2024 dan tahun-tahun sebelumnya karena target pertumbuhan ekonomi yang ingin diraih juga tinggi.
Untuk tahun 2026 Drajad mengatakan, anggaran APBN 2026 harus mencapai Rp4.319 triliun lalu naik lagi menjdi Rp4.807 triliun di APBN 2027 serta Rp5.390 triliun di APBN2028, dan Rp6.096 triliun pada APBN 2029.
Dengan demikian target pertumbuhan ekonomi 8 persen di periode pemerintahan Prabowo Subianto akan bisa tercapai.
Dradjad memprediksi, jika pengeluaran belanja negara dapat dilakukan dengan skema yang ia rekomendasikan, maka ekonomi Indonesia dapat mencapai 8,85 persen.
Belanja negara yang dimaksud dialokasikan untuk investasi fundamental. Investasi fundamental seperti di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan kelembagaan.
Namun, jangan mengharapkan pertumbuhan tinggi dalam jangka pendek dari investasi ini karena terdapat jeda waktu.
“Saya sudah mengevaluasi berbagai jalur untuk pertumbuhan tinggi. Yang paling potensial adalah stimulus Keynesian,” papar Dradjad.
Ia melanjutkan, stimulus Keynesian dapat dipahami sebagai kebijakan fiskal pemerintah untuk menggenjot permintaan agregat agar ekonomi tumbuh tinggi, atau agar tidak anjlok saat kondisi menurun.
Ia mengatakan, tiga hal potensial yang bisa menjadi fokus stimulus Keynesian.
Yang pertama adalah kebijakan produktifitas tenaga kerja yang tepat mengatasi kesenjangan produktifitas yang masih tinggi.
Kemudian, terobosan memaksimalkan efek pertumbuhan jangka pendek dari investasi pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan kelembagaan. Dan yang terakhir hilirisasi dan modernisasi sebagai perubahan struktural harus diprioritaskan.
- Hits: 477
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Bisa Tembus 8%, Syarat Ini Wajib Dipenuhi
Pertumbuhan ekonomi 8 persen masih bisa dicapai (attainable growth) oleh Indonesia.
Septian DenySeptian Deny
Diperbarui 08 Sep 2024, 19:45 WIB
Liputan6.com, Jakarta Ekonom senior Indef Dradjad Wibowo menyebut pertumbuhan ekonomi 8 persen masih bisa dicapai (attainable growth). Hal itu dikatakan Dradjad saat memberikan studium generale di Sekolah Pascasarjana Universitas Pancasila, Sabtu (7/9/2024). Angka tersebut menurutnya, bukanlah angka pertumbuhan rata-rata selama kepemimpinan Prabowo-Gibran.
Dradjad menjelaskan, dalam kurun waktu tahun 1961 sampai tahun 2023 pertumbuhan ekonomi rata-rata Indonesia 5,11%, dan hanya lima kali tumbuh 8% atau lebih. Yaitu tahun 1968 (10,92%), 1973 (8,10%), 1977 (8,76%), 1980 (9,88%) dan 1995 (8,22%).
“Artinya, selama 63 tahun peluang ekonomi Indonesia tumbuh minimal 8% adalah sekitar 8% juga. Perubahan struktural melalui industrialisasi dan modernisasi berperan dominan,” ujar Dradjad.
Dradjad menambahkan, investasi fundamental menjadi hal yang sangat penting. Investasi fundamental itu di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan kelembagaan. Namun, jangan mengharapkan pertumbuhan tinggi dalam jangka pendek dari investasi ini karena terdapat jeda waktu.
“Saya sudah mengevaluasi berbagai jalur untuk pertumbuhan tinggi. Yang paling potensial adalah stimulus Keynesian,” kata Dradjad.
Stimulus Keynesian dapat dipahami sebagai kebijakan fiskal pemerintah untuk menggenjot permintaan agregat agar ekonomi tumbuh tinggi, atau agar tidak anjlok saat kondisi menurun. Dijelaskan Dradjad, tiga hal potensial yang bisa menjadi fokus stimulus Keynesian.
Yang pertama adalah kebijakan produktifitas tenaga kerja yang tepat mengatasi kesenjangan produktifitas yang masih tinggi.
Kemudian, terobosan memaksimalkan efek pertumbuhan jangka pendek dari investasi pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan kelembagaan. Dan yang terakhir hilirisasi dan modernisasi sebagai perubahan struktural harus diprioritaskan.
Makan Bergizi Gratis
Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta Turun 5,6 Persen Akibat Covid-19
"Program APBN harus benar-benar dipilih yang memiliki potensi pertumbuhan tertinggi. Contohnya dalam Asta Cita adalah makan bergizi gratis, swasembada energi dan pangan, pembangunan rumah, air bersih, sanitasi, transportasi dan telekomunikasi.,” ujarnya.
Di bidang pendidikan, belanja tidak dibatasi hanya pada sarana dan prasarana pengajaran saja. Tapi untuk pembangunan jalan dan jembatan yang memudahkan anak didik di desa terpencil bersekolah.
“Penyediaan pasar melalui APBN bagi generasi milenial dan Generasi Z di bidang teknologi informatika, pelatihan vokasional untuk manufaktur dan jasa, peningkatan produktifitas pekerja melalui standarisasi,” Dradjad memaparkan.
Dalam kesempatan itu, Dradjad juga menjelaskan dari mana sumber dananya. Menurutnya, berasal dari pendapatan negara yang bersifat adhoc.
“Sudah dicoba waktu saya memimpin unit di BIN (Badan Intelijen Negara) dan sudah menghasilkan. Adhoc itu yang jangka pendek. Jangka menengahnya, digitalisasi pajak dan cukai. Mulai dari PPN (pajak pertambahan nilai). Nanti di kesempatan lain akan saya uraikan lebih rinci,” Dradjad memastikan.
- Hits: 629
More Articles …
Page 21 of 49
