Drajad Wibowo Usul Thomas Djiwandono Jadi Menteri Keuangan
Rabu, 9 Oktober 2024 13:31 WIB
Penulis: Nitis Hawaroh
Editor: Hendra Gunawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka Drajad Wibowo mengusulkan Thomas Djiwandono atau Tommy menjadi Menteri Keuangan (Menkeu) di era pemerintahan Prabowo Subianto mendatang.
Hal tersebut sebagai respons menyoal inovasi dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi era pemerintahan Prabowo Subianto sebesar 8 persen.
"Terobosannya mudah-mudahan Mas Tommy jadi Menkeu. Itu saya dari dulu posisi saya, saya termasuk salah satu yang merekomendasikan supaya beliau jadi Wamenkeu. Ya mudah-mudahan nanti beliau yang akan ditugaskan, tapi enggak tahu itu dikantong Pak Prabowo ya," kata Drajad di Hotel Le Meridien, Rabu (9/10/2024).
Menurut Drajad posisi Menteri Keuangan harus diisi dengan orang yang hati-hati. Dia menilai, sosok Thomas Djiwandono merupakan sosok yang hati-hati dalam bersikap sehingga dirasa pantas untuk menjadi Menkeu.
"Kenapa saya sampaikan, karena Mas Tommy orangnya pruden. Dan kita butuh Menkeu yang pruden yang bisa mengawal pengeluaran negara. Karena nanti belanja negara itu akan sangat krusial sekali. Tapi itu nanti," papar dia.
Diketahui, pemerintahan Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 8 persen. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Thomas Djiwandono (Tommy) menyatakan, target tersebut bukan merupakan mimpi belaka.
"Mencapai pertumbuhan ambisius sebesar 8 persen bukanlah mimpi melainkan sebuah kebutuhan," kata Tommy dalam acara The International Seminar and Growth Academy Asean, di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Selasa (24/9/2024).
Menurutnya, fokus utama Presiden terpilih Prabowo Subianto meliputi pendidikan, kesehatan, pangan, dan ketahanan energi, sementara proyek-proyek yang layak secara komersial akan dilaksanakan melalui kemitraan pemerintah-swasta.
"Investasi ini akan sangat penting dalam mendorong fase pembangunan berikutnya, dengan anggaran negara yang fokus pada pemenuhan kebutuhan kesejahteraan jangka panjang. Upaya-upaya ini sangat penting bagi Indonesia untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah," papar dia.
Tommy sapaan karibnya mengatakan, untuk mencapai hal tersebut pemerintah perlu memanfaatkan mesin pertumbuhan baru seperti ekonomi digital dan ekonomi hijau.
"Pengembangan sumber daya manusia melalui investasi di bidang pendidikan, keterampilan, dan kesehatan akan menjadi landasan angkatan kerja masa depan yang produktif dan inovatif," terangnya.
Selain itu, Tommy menyebut bahwa pemerintah perlu menekankan peran inovasi teknologi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
Kemudian, merangkul transformasi digital dan mendorong inovasi secara global dan membuka peluang baru bagi semua orang. Keberlanjutan juga merupakan kuncinya.
"Pertumbuhan kita harus inklusif dan ramah lingkungan, dengan kebijakan yang mendorong kesetaraan sosial, melindungi sumber daya alam, dan mengatasi perubahan iklim," tegasnya.
- Hits: 458
Untuk Capai Pertumbuhan Ekonomi RI 8%, Butuh Belanja Negara Rp 4.000 Triliun
Rabu, 09 Oktober 2024 / 12:54 WIB
Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Dibutuhkan tambahan anggaran belanja negara yang besar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ambisius mencapai 8%.
Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo, mengatakan pada tahun 2025, anggaran belanja negara dirancang sebesar Rp 3.613 triliun. Menurutnya, anggaran sebesar itu, tidak cukup untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% dalam beberapa tahun mendatang.
Sebab untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 8%, pertumbuhan ekonomi Indonesia harus tumbuh 5,8% hingga 5,9% pada 2025. Dengan anggaran belanja Rp 3.613 triliun di 2025, pemerintah hanya menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,2%.
“Yang disiapkan oleh Kementerian Keuangan (2025) itu kan untuk belanja negara Rp 3.600 triliun sekian. Itu hitungan kami kalau untuk ngejar 8% nanti suatu saat, itu ngak cukup. Karena kita untuk tahun 2025 itu pertumbuhan minimal harus sampai ke 5,8% atau 5,9%. Supaya kita punya batu lonjakan untuk ngejar 6%-7% kemudian ke 8%,” tutur Drajad dalam agenda Indonesia Future Policy Dialogue, Rabu (9/10).
Drajad menambahkan, untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 6% hingga 7% kemudian 8%, dibutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp 300 triliun, atau dengan total anggaran belanja negara sekitar Rpp 4.000 triliun.
Meski begitu, untuk menambah anggaran Rp 300 triliun tidak mudah. Pasalnya sebesar 45% dari pendapatan negara digunakan untuk debt service. Bila dihitung, pada 2025 target pendapatan negara sebesar Rp 3.005,1 triliun, artinya pendapatan negara sekitar Rp 1.353 triliun akan digunakan untuk membayar utang.
Nah, untuk mendongkrak penerimaan negara lebih banyak, salah satu caranya dengan membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN).
Meski begitu, Drajad menyebut, rencana pembentukan BPN memang belum banyak didiskusikan.
“Itu harus mengandung 3 unsur transformasi. Pertama, transformasi kelembagaan. Kedua, transformasi teknologi. Ketiga, transformasi kultur. Ini yang paling susah. Tapi kultur itu bisa dipaksa oleh teknologi,” terangnya.
Lebih lanjut, Ia menambahkan, untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga diperlukan pertumbuhan di sektor swasta.
Untuk mendorong pertumbuhan sektor swasta, regulasi dan birokrasi harus dibenahi, karena selama ini permasalahan tersebut yang membuat swasta sulit tumbuh.
“Birokrasi kita terlalu gemuk, dan setiap unit di dalam birokrasi itu pasti ingin bikin peraturan, pasti ingin bikin perizinan, pasti ingin bikin pengawasan, terus lah tambah mumet,” ungkapnya.
Di samping itu, belanja pemerintah dan juga pertumbuhan investasi diharapkan bisa terus mendongkrak perekonomian dalam negeri.
- Hits: 325
Siasat Pemerintahan Prabowo, Penuhi Belanja Lewat Pembentukan Badan Penerimaan Negara
Oleh: Siti Masitoh
Rabu, 09 Oktober 2024 14:59 WIB
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) digadang-gadang bakal mengerek penerimaan pajak lebih banyak lagi.
BPN disiapkan Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka salah satunya untuk memenuhi berbagai macam program ambisius di masa pemerintahannya, karena membutuhkan anggaran yang tak sedikit.
Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo menyampaikan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% dalam masa jabatan pemerintahan baru tentunya memerlukan anggaran yang tidak sedikit.
Bahkan diperlukan modal awal pada 2025 pertumbuhan ekonomi 5,8% hingga 5,9% dengan estimasi kebutuhan anggaran Rp 3.900 triliun. Sementara itu, anggaran belanja dalam APBN 2025 hanya ditargetkan sebesar Rp 3.613 triliun, dengan target pertumbuhan ekonomi 5,2%.
Dengan pembentukan BPN, Drajad berharap, perolehan dari pajak yang selama ini tidak terkumpul, kemudian bisa dioptimalkan.
“Jadi ada (belanja negara) kurang Rp 300 triliun. Dan kebetulan itu kita juga menemukan ada pajak-pajak yang tidak terkumpulkan dan ada sumber-sumber yang belum tergali. Jadi yang tadi saya bilang uncollected itu tidak terkumpulkan terus kemudian untapped itu yang belum tergali,” tutur Drajad kepada awak media, Rabu (9/10).
Sebelumnya diberitakan Prabowo akan mengejar ratusan pengemplang pajak, yang telah membuat negara kehilangan potensi penerimaan pajak Rp 300 triliun. Prabowo dikabarkan telah memegang daftar 300 pengusaha yang belum membayar kewajiban pembayaran pajaknya. Rata-rata pengusaha tersebut bergerak di sektor perkebunan kelapa sawit.
Nah, untuk memenuhi belanja negara Rp 3.900 tersebut, pemerintahan Prabowo akan menagih dari pajak-pajak yang belum dibayarkan.
Bahkan, Drajad menyebut, potensi penerimaan yang tidak terkumpul sebenarnya lebih dari Rp 300 triliun.
“Bahkan saya sebenarnya ingin mengatakan jumlahnya sebenarnya lebih besar dari itu, lebih besar,” terangnya.
Meski begitu, Drajad mengungkapkan, memang saat ini BPN masih belum banyak didiskusikan. Namun, Ia menekankan pembentukan BPN harus mengandung tiga unsur transformasi. Antara lain, transformasi kelembagaan, transformasi teknologi, dan transformasi kultur.
“Transformasi kultur ini yang paling susah tetapi kultur itu bisa dipaksa oleh teknologi,” tandasnya.
Editor: Tri Sulistiowati
- Hits: 403
Prabowo Subianto Bakal Buru Pengemplang Pajak Rp 300 Triliun
Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo menuturkan, ada potensi penerimaan negara yang masih bisa dikejar, termasuk dari pajak.
oleh Arief diperbarui 09 Okt 2024, 14:54 WIB
Liputan6.com, Jakarta - Presiden Terpilih Prabowo Subianto disebut akan mengejar pendapatan negara dari sejumlah pengemplang pajak. Angkanya tak main-main, mencapai Rp 300 triliun.
Hal tersebut diungkap Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo. Menurut dia, ada potensi penerimaan negara yang masih bisa dikejar, termasuk dari pajak yang tidak dibayarkan.
"Ini bukan omon-omon, ini bukan bukan teori, jadi saya lihat sendiri ketika saya menjadi unsur pimpinan di salah satu lembaga yang bergerak di bidang kemanan nasional, nanti kita bisa ngecek orang sampai paling detailnya sampai kancing-kancingnya kita bisa tahu, itu ternyata memang masih ada sumber-sumber penerimaan negara," ungkap Drajad dalam diskusi Indonesia Future Policy Dialogue, di Le Meridien, Jakarta, Rabu (9/10/2024).
Dia mengatakan, ada selisih sekitar Rp 300 triliun dari kebutuhan belanja pemerintah pada 2025. Menurut APBN 2025, belanja pemerintah tahun perdana pemerintahan Prabowo-Gibran ditentukan sebesar Rp 3.600 triliun, padahal kebutuhannya dihitung sebesar Rp 3.900 triliun.
"Jadi ada kurang Rp 300 triliun dan kebetulan itu kita juga menemukan ada pajak-pajak yang tidak terkumpulkan dan ada sumber-sumber yang belum tergali," ujarnya.
Soal pajak yang belum dikumpulkan, misalnya berasal dari kasus-kasus hukum yang para pengemplang pajak-nya itu dinyatakan kalah. Namun, para pelaku tersebut belum juga menyetorkan kewajiban pajaknya kepada kas negara.
"Jadi sudah tidak ada lagi peluang mereka, Mahkamah Agung sudah memutuskan selesai, finish, ya tapi mereka tidak bayar. Ada yang 10 tahun belum bayar, ada yang 15 tahun belum bayar. Itu jumlahnya juga sangat besar," urainya.
Tembus Rp 300 Triliun
Dia mengamini angkanya sekitar Rp 300 triliun, senada dengan yang disampaikan Adik Kandung Prabowo, Hashim Djojohadikusumo. Menurut dia, angka tersebut valid karena berpatokan pada data yang jelas.
Meski demikian, Drajad menyebut angkanya berpeluang lebih besar dari Rp 300 triliun tadi. Mengingat ada kasus-kasus lainnya yang bisa turut berkontribusi ke penerimaan negara.
"Tapi intinya, yang disampaikan Pak Hashim itu, basisnya adalah data, sangat kredibel. Bahkan, saya sebenarnya ingin mengatakan jumlahnya sebenarnya lebih besar dari itu. lebih besar, cuma Pak Hashim sudah menyebutkan Rp 300 triliun kita pakai (angka) Rp 300 triliun," pungkasnya.
https://www.liputan6.com/amp/5743410/prabowo-subianto-bakal-buru-pengemplang-pajak-rp-300-triliun
- Hits: 391
Dewan Pakar TKN Prabowo Sebut 45 Persen Pendapatan Negara Tahun Depan Habis untuk Biayai Utang
Reporter: Ilona Estherina
Editor: Rr. Ariyani Yakti Widyastuti
Rabu, 9 Oktober 2024 11:30 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo - Gibran, Drajad Wibowo, mengatakan, tahun depan sekitar 45 persen pendapatan negara habis untuk untuk membiayai utang. Pada 2025, penerimaan negara dari perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP, dan hibah ditetapkan Rp 3.005 triliun.
Besarnya beban pembiayaan pinjaman membebani belanja negara yang dibutuhkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. “Tahun 2025, 45 persen dari pendapatan negara itu habis untuk debt service,” ujarnya dalam agenda Future Policy Dialogue, Katadata di Le Meridien Hotel, Jakarta, Rabu, 9 Oktober 2024.
Berdasarkan hitungan, dari total penerimaan negara sekitar 45 persen atau Rp 1.353,2 triliun bakal dipakai untuk membayar utang. Terdiri dari Rp 800,3 cicilan pokok dan Rp 552,9 bunga. Karena itu pemerintah harus mencari cara menaikkan pendapatan.
Beban utang jatuh tempo Rp 800 triliun bakal ditanggung oleh pemerintahan era Prabowo Subianto tiap tahun sejak 2025-2027. Utang ini berasal dari pinjaman untuk menanggulangi pandemi Covid-19.
Selama satu dekade pemerintahan Presiden Joko Widodo, laju kenaikan utang cukup pesat. Pada 2014, sebesar Rp 2.608,7 triliun sementara di akhir masa kepemimpinannya utang pemerintah meningkat signifikan. Berdasarkan Laporan Kinerja APBN yang dikeluarkan Kementerian Keuangan hingga akhir September, utang pemerintah telah menembus Rp 8.641 triliun.
Tahun depan, pemerintah berencana menambah utang lagi Rp 775 triliun. Belanja negara ditetapkan sebesar Rp 3.621,3 triliun dan APBN dirancang defisit sekitar Rp 616,2 triliun.
- Hits: 393
More Articles …
Page 19 of 49
