Ekonom INDEF: Harga Beras Naik karena Bansos adalah Narasi Menyesatkan
Menurut Bank Dunia selama 2024 dan berlanjut 2025 harga beras diperkirakan akan naik.
Red: Agus raharjo
Senin 26 Feb 2024 14:29 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ekonomi senior INDEF, Dradjad Wibowo, menilai, narasi yang menyebut harga beras naik karena bantuan sosial (bansos) adalah salah dan menyesatkan. Menurut Dradjad, harga beras dunia memang sedang naik tinggi.
“Salah, karena bertentangan dengan teori baku. Jika bansos membuat harga beras naik, berarti bansos menggeser kurva permintaan ke kanan,” kata Dradjad, dalam keterangan, Senin (26/2/2024).
Dradjad menambahkan, fakta lainnya adalah rakyat penerima bansos selama ini mengonsumsi beras dalam jumlah tertentu. Bedanya, tanpa bansos, mereka membeli beras dari kantong sendiri. Dengan bansos, uangnya utuh atau dibelanjakan barang dan jasa lain. Kuantitas berasnya relatif tidak berubah banyak.
“Jadi yang bergeser akibat bansos adalah pendapatan disposable rakyat. Bukan kurva permintaan beras. Jika permintaan beras tidak bergeser, cateris paribus, harga tidak berubah. Jadi narasi itu bertentangan dng teori,” ujar Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Dradjad mengatakan narasi harga beras naik akibat bansos menyesatkan karena tidak berbasis data. Faktanya harga beras dunia memang sedang naik tinggi. “Mari lihat data Organisasi Pangan dan Pertanian PBB yaitu FAO. Mereka mempunyai indeks harga beras yang disebut FARPI, atau the FAO All Rice Price Index,” ujar dia.
Dijelaskannya, pada Januari 2024 angka FARPI adalah 142,8. Bulan Januari 2023 angkanya 126,4. Artinya, harga beras dunia secara rerata naik 13 persen selama Januari 2023-Januari 2024. FARPI Januari 2024 itu bahkan tertinggi sejak 2008.
“Selama 2024 harga beras dunia diperkirakan akan naik 6 persen menurut Bank Dunia. Bahkan, kenaikan ini akan berlanjut hingga awal 2025,” kata Dradjad yang juga pembina Sustainable Development Indonesia (SDI).
Kenaikan drastis ini, menurut Dradjad, dipicu beberapa faktor. Pertama, larangan ekspor beras varietas non-basmati oleh India per 21 Juli 2023. Larangan ini ditambah dengan restriksi ekspor lain yaitu penerapan harga dasar ekspor 950 dolar AS per metrik ton (MT) terhadap beras basmati dan 20 persen tarif terhadap ekspor beras setengah matang.
India merupakan eksportir beras terbesar dunia dengan menguasai lebih dari 40 persen pasar. India bahkan menyalip Thailand sebagai eksportir terbesar mulai 2011. Restriksi ekspor India membuat 9 juta MT beras menghilang dari pasar global sehingga harga melonjak.
Kedua, lanjut Dradjad, terjadi El Nino sehingga produksi beras di berbagai negara anjlok. S&P memperkirakan produksi India turun dari 135,5 juta MT tahun lalu menjadi 128 juta MT. Pemerintah Thailand memroyeksikan penurunan produksi 6 persen selama 2023-2024.
Dengan demikian, kata Dradjad, wajar jika harga beras di Indonesia juga melonjak. Untuk mengurangi dampak buruk kenaikan beras ini bagi rakyat, pemerintah perlu segera menggelontor pasar dengan cadangan beras Bulog. Operasi pasar ini bisa mengurangi skala kenaikan harga.
Hal inilah, menurut Dradjad, yang membuat Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mendorong masyarakat beralih ke beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) yaitu beras Bulog. Mendag juga menyebut stok aman karena Bulog memilik cadangan 1,5 juta ton, dan sudah mengimpor 4 juta ton serta on going 2 juta ton.
Menko Perekonomian Airlangga dan Mendag Zulkifli juga sudah meminta penyaluran beras Bulog dipercepat dan diperbanyak. Gerak cepat Bulog ini sangat penting bagi rakyat banyak, selain untuk mementahkan pelintiran politik yang mengarah fitnah.
- Hits: 137
Ekonom Dradjad Wibowo Nilai Pembentukan Kementerian Baru Bukan Hal Sederhana
Jumat, 23 Februari 2024 13:24 WIB
Penulis: Reynas Abdila
Editor: Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Dradjad Wibowo menyampaikan pembentukan kementerian baru bukan hal yang sederhana.
Hal itu menanggapi pernyataan Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Budiman Sudjatmiko terkait program makan siang dan susu gratis.
“Budiman mengatakan mungkin, artinya bisa dibentuk kementerian baru, bisa juga tidak. Tentu nanti akan diputuskan oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran setelah dilantik,” kata Dradjad kepada Tribun Network, Jumat (23/2/2024).
Pembentukan kementerian baru sebuah keniscayaan sebab ada ketentuan Pasal 4, 5, 6, 13, 15 UU 39/2008 tentang Kementerian Negara yang harus ditaati.
Jika dibentuk kementerian, perlu waktu cukup panjang untuk memprosesnya.
“Kebetulan saya dulu anggota pansus penyusunan UU ini, jadi lumayan hafal isinya,” ucap Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran ini.
Terlebih, program makan siang dan susu gratis itu bukan sebuah nomenklatur urusan pemerintahan yang diatur oleh Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 5.
Konsekuensinya, bisa nanti muncul uji materi atau gugatan hukum lain jika UU 39/2008 tidak direvisi.
Tapi jika direvisi, prosesnya sudah makan waktu meski seandainya memakai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu).
“Belum lagi pasal-pasal lain yang saya sebut di atas, termasuk pembatasan jumlah kementerian sebanyak maksimal 34 sbgmn ditetapkan dalam Pasal 15,” ungkap Dradjad.
Menurutnya, pembentukan kementerian baru dimungkinkan hanya prosesnya jauh lebih lama.
Apabil ingin segera menjalankan program ini, yang lebih cepat adalah dimasukkan ke dalam program salah satu Kementerian/Lembaga (K/L) yang ada.
“Jika Kemenko, prosesnya bisa lebih cepat namun perlu pertimbangan matang, kementerian urusan apa saja yg dimasukkan ke dalam kementerian baru,” tukas Ketua Dewan Pakar PAN tersebut.
Dradjad mengingatkan agar pemerintah tidak kebanyakan Kemenko yang nantinya justru kontraproduktif bagi koordinasi.
“Apa-apa yg terlalu banyak atau terlalu sedikit itu biasanya tidak maksimal hasilnya,” imbuhnya.
Sebelumnya, Calon presiden dan wakil presiden 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berencana membentuk Kementerian Koordinator baru khusus untuk mengurus program makan siang dan susu gratis
Itu merupakan janji mereka saat kampanye pilpres.
Kemungkinan membuat Kemenko baru untuk program itu diungkapkan Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko.
Budiman menjelaskan program makan siang gratis memerlukan pendekatan khusus sehingga diperlukan Kemenko khusus menanganinya.
Menurut Budiman wacana ini akan terus bergulir, namun jika tidak memungkinkan maka penanganannya akan diserahkan ke Kemenko yang sudah ada.
"Memerlukan pendekatan khusus untuk agar terlaksana, maka tidak tertutup kemungkinan dibentuk kemenko khusus untuk program ini," katanya.
Budiman menegaskan makan siang dan susu gratis harus segera dilaksanakan usai pasangan calon nomor urut 2 itu sah ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024 nanti.
"Karena urgensi program dan ini merupakan bagian dari program terbaik hasil cepat yang telah disampaikan oleh Prabowo-Gibran, sehingga memerlukan pendekatan khusus agar segera terlaksana. Maka, tidak tertutup kemungkinan dibentuk kemenko khusus untuk program ini," ucapnya.
Meski begitu, Budiman menegaskan rencana ini masih dalam bentuk pembahasan.
Menurutnya, pembentukan kemenko baru demi berjalannya program ini akan terus dirumuskan lebih lanjut.
Terlepas dari rencana itu, ia merinci bakal ada 5 kementerian yang terlibat langsung dalam program makan siang dan susu gratis ini.
Mulai dari Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Kementerian UKM dan Koperasi, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pendidikan.
"Koordinasi dengan pemerintah-pemerintah daerah dan desa akan lebih difokuskan pada kesiapan penyediaan bahan pangan yang dibutuhkan untuk program ini. Karena salah satu kunci keberhasilan program ini adalah pada ketersediaan bahan pangan dan sumber produksi pangannya," katanya.
Budiman mengatakan, program makan siang gratis akan membutuhkan 6,7 juta ton beras dan 1,2 juta ton daging ayam setiap tahunnya.
Selain itu, juga akan dibutuhkan 1 juta ton daging ikan, 500 ribu ton daging sapi, hingga 4 juta kiloliter (kL) susu sapi.
Budiman menyebut program makan siang gratis juga mengacu kepada komposisi 4 sehat 5 sempurna.
- Hits: 110
Ekonom Dradjad Wibowo Nilai Pembentukan Kementerian Baru Bukan Hal Sederhana
Jumat, 23 Februari 2024 13:24 WIB
Penulis: Reynas Abdila
Editor: Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Dradjad Wibowo menyampaikan pembentukan kementerian baru bukan hal yang sederhana.
Hal itu menanggapi pernyataan Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Budiman Sudjatmiko terkait program makan siang dan susu gratis.
“Budiman mengatakan mungkin, artinya bisa dibentuk kementerian baru, bisa juga tidak. Tentu nanti akan diputuskan oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran setelah dilantik,” kata Dradjad kepada Tribun Network, Jumat (23/2/2024).
Pembentukan kementerian baru sebuah keniscayaan sebab ada ketentuan Pasal 4, 5, 6, 13, 15 UU 39/2008 tentang Kementerian Negara yang harus ditaati.
Jika dibentuk kementerian, perlu waktu cukup panjang untuk memprosesnya.
“Kebetulan saya dulu anggota pansus penyusunan UU ini, jadi lumayan hafal isinya,” ucap Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran ini.
Terlebih, program makan siang dan susu gratis itu bukan sebuah nomenklatur urusan pemerintahan yang diatur oleh Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 5.
Konsekuensinya, bisa nanti muncul uji materi atau gugatan hukum lain jika UU 39/2008 tidak direvisi.
Tapi jika direvisi, prosesnya sudah makan waktu meski seandainya memakai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu).
“Belum lagi pasal-pasal lain yang saya sebut di atas, termasuk pembatasan jumlah kementerian sebanyak maksimal 34 sbgmn ditetapkan dalam Pasal 15,” ungkap Dradjad.
Menurutnya, pembentukan kementerian baru dimungkinkan hanya prosesnya jauh lebih lama.
Apabil ingin segera menjalankan program ini, yang lebih cepat adalah dimasukkan ke dalam program salah satu Kementerian/Lembaga (K/L) yang ada.
“Jika Kemenko, prosesnya bisa lebih cepat namun perlu pertimbangan matang, kementerian urusan apa saja yg dimasukkan ke dalam kementerian baru,” tukas Ketua Dewan Pakar PAN tersebut.
Dradjad mengingatkan agar pemerintah tidak kebanyakan Kemenko yang nantinya justru kontraproduktif bagi koordinasi.
“Apa-apa yg terlalu banyak atau terlalu sedikit itu biasanya tidak maksimal hasilnya,” imbuhnya.
Sebelumnya, Calon presiden dan wakil presiden 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berencana membentuk Kementerian Koordinator baru khusus untuk mengurus program makan siang dan susu gratis
Itu merupakan janji mereka saat kampanye pilpres.
Kemungkinan membuat Kemenko baru untuk program itu diungkapkan Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko.
Budiman menjelaskan program makan siang gratis memerlukan pendekatan khusus sehingga diperlukan Kemenko khusus menanganinya.
Menurut Budiman wacana ini akan terus bergulir, namun jika tidak memungkinkan maka penanganannya akan diserahkan ke Kemenko yang sudah ada.
"Memerlukan pendekatan khusus untuk agar terlaksana, maka tidak tertutup kemungkinan dibentuk kemenko khusus untuk program ini," katanya.
Budiman menegaskan makan siang dan susu gratis harus segera dilaksanakan usai pasangan calon nomor urut 2 itu sah ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024 nanti.
"Karena urgensi program dan ini merupakan bagian dari program terbaik hasil cepat yang telah disampaikan oleh Prabowo-Gibran, sehingga memerlukan pendekatan khusus agar segera terlaksana. Maka, tidak tertutup kemungkinan dibentuk kemenko khusus untuk program ini," ucapnya.
Meski begitu, Budiman menegaskan rencana ini masih dalam bentuk pembahasan.
Menurutnya, pembentukan kemenko baru demi berjalannya program ini akan terus dirumuskan lebih lanjut.
Terlepas dari rencana itu, ia merinci bakal ada 5 kementerian yang terlibat langsung dalam program makan siang dan susu gratis ini.
Mulai dari Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Kementerian UKM dan Koperasi, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pendidikan.
"Koordinasi dengan pemerintah-pemerintah daerah dan desa akan lebih difokuskan pada kesiapan penyediaan bahan pangan yang dibutuhkan untuk program ini. Karena salah satu kunci keberhasilan program ini adalah pada ketersediaan bahan pangan dan sumber produksi pangannya," katanya.
Budiman mengatakan, program makan siang gratis akan membutuhkan 6,7 juta ton beras dan 1,2 juta ton daging ayam setiap tahunnya.
Selain itu, juga akan dibutuhkan 1 juta ton daging ikan, 500 ribu ton daging sapi, hingga 4 juta kiloliter (kL) susu sapi.
Budiman menyebut program makan siang gratis juga mengacu kepada komposisi 4 sehat 5 sempurna.
- Hits: 139
Pertanyaan Gibran dalam Debat Cawapres Dianggap Receh soal Greenflation, Ekonom Senior INDEF Turun Tangan Bilang Mahfud MD ...
Dradjad menduga Mahfud MD yang melihat greenflation hanya sekadar hal receh tidak mengetahui proses yang terlibat dalam pergerakan ekonomi hijau, seperti penggunaan praktik berkelanjutan dan energi terbarukan.
NEWS NASIONAL Selasa, 23 Januari 2024 - 08:45 WIB
Reporter : Tim TvOne,
Editor : Langgeng Kusdiantoro
Jakarta, tvOnenews.com - Debat Cawapres 2024 kembali menuai sorotan perdebatan antara Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabumin Raka dengan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD terkait gimik dan pertanyaan receh greenflation.
Ekonom senior INDEF sekaligus Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo menilai greenflation bukanlah istilah slang atau loose change dalam diskusi tersebut.
Dradjad menduga Mahfud MD yang melihat greenflation hanya sekadar hal receh tidak mengetahui proses yang terlibat dalam pergerakan ekonomi hijau, seperti penggunaan praktik berkelanjutan dan energi terbarukan.
"Tidak paham tantangan dan hambatan apa saja yang membuat transisi tersebut sangat lambat di dunia. Tidak paham risiko politik, bahkan gejolak sosial yang bisa muncul akibat transisi tersebut," kata Dradjad dalam keterangannya, Selasa (23/1/2024).
Drajad menjelaskan, greenflation merupakan kata kontemporer yang makin banyak digunakan oleh para ilmuwan, aktivis, pebisnis, bahkan politisi yang tertarik pada isu lingkungan.
"(Greenflation) dipakai mereka yang terlibat dalam urusan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim," kata ekonom senior INDEF itu.
Selain itu, Drajad menyatakan kenaikan harga yang disebabkan oleh biaya transisi yang signifikan disebut sebagai greenflation. Dengan kata lain, inflasi yang didorong oleh biaya adalah salah satu jenis greenflation.
Sebagai gambaran lain, beberapa negara telah menerapkan peraturan keberlanjutan yang ketat pada sektor korporasi. Selain mahal, memenuhi persyaratan ini akan menghasilkan greenflation. Harga karbon dan upaya lainnya juga demikian.
Oleh karena itu, permasalahan keberlanjutan, peralihan ke ekonomi hijau, serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim semuanya berpusat pada inflasi hijau. Sebab, transisi tersebut tidak dapat dihindari, solusi terhadap kesulitan ini perlu segera dikembangkan.
"Respon Mahfud MD dalam debat cawapres yang mengecilkan pentingnya isu greenflation menunjukkan kurangnya pemahaman tentang tantangan dan implikasi yang terkait dengan transisi menuju ekonomi hijau," katanya.
Selain itu, Drajad menuturkan komentar Mahfud yang menganggap greenflation sebagai masalah receh bertentangan dengan kenyataan bahwa isu ini sangat penting dalam konteks global. Inflasi hijau bukan hanya istilah semata, melainkan representasi dari tantangan nyata yang dihadapi oleh negara-negara dalam mengadopsi praktik berkelanjutan dan energi terbarukan.
Sebelumnya, dalam sesi tanya jawab debat cawapres Gibran Rakabuming Raka berupaya menyerang calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD dengan melontarkan pertanyaan jebakan terkait greenflation atau inflasi hijau.
Mahfud MD, sebaliknya, tampak tak mampu merespons dan menilai permasalahan greenflation sebenarnya hanyalah permasalahan recehan yang tidak memerlukan pembahasan. "Ngarang-ngarang enggak karuan. Kalau akademisi bertanya kayak gitu, itu recehan," kata Mahfud MD.(lpk)
- Hits: 154
Mahfud MD Sebut Pertanyaan Gibran Recehan Tidak Layak Dijawab, Ekonom: Greenflation Bukan Hal Receh
Jan 22, 2024
TRIBUN-VIDEO.COM - Cawapres nomor urut tiga Mahfud MD menyebut pertanyaan cawapres nomor urut dua Gibran Rakabuming, recehan.
Pertanyaan yang dianggap receh oleh Mahfud itu adalah soal greenflation atau inflasi hijau.
Mahfud MD bahkan tidak mau menjawab pertanyaan tersebut karena dianggap receh.
Di sisi lain ekonom bernama Drajad H Wibowo mengatakan, greenflation bukan merupakan pertanyaan receh.
Pernyataan itu disampaikan oleh Drajad pada Senin (22/1/2024).
Menurut Drajad pertanyaan yang diajukan Gibran kepada Mahfud MD bukan istilah jebakan.
Drajad berkata, pandangan bahwa greenflation merupakan istilah jebakan justru menunjukan ketidakpahaman terhadap transisi ke ekonomi hijau.
Termasuk ke energi bersih dan penerapan praktik kelestarian.
"Tidak paham tantangan dan hambatan apa saja yang membuat transisi ke ekonomi hijau sangat lambat di dunia.
Menurut Drajad, "greenflation' merupakan istilah yang makin sering dipakai ilmuwan, pegiat, pebisnis, bahkan politisi.
Istilah itu sering dipakai oleh para tokoh yang terlibat dalam urusan kelestarian atau keberlanjutan.
"Dipakai mereka yang terlibat dalam urusan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim," tegas Dradjad.
Drajad menjelaskan, greenflation secara sederhana merujuk pada kenaikan harga akibat dari mahalnya biaya transisi di atas.
Dengan kata lain, inflasi hijau merupakan salah satu bentuk cost-push inflation.
Menurut Drajad greenflation merupakan tantangan yang harus segera mendapatkan solusi.
Sehingga pertanyaan itu bukan sekadar istilah receh.
“Karena transisi menuju keberlanjutan di atas adalah keniscayaan global. Jadi, greenflation bukan sebuah istilah receh-receh,” tegas Dradjad. (tribun-Video.com/Kompas.com)
Host: Umi Wakhidah
VP: Ulung
- Hits: 167
More Articles …
Page 9 of 24
