Sebut 2,41 Juta Warga RI Setengah Menganggur, Ekonom: Salah Satu Penyebab Deflasi 5 Berturut-turut
Kompas.com - 09/10/2024, 21:11 WIB
Dian Erika Nugraheny, Erlangga Djumena
JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Dradjad Wibowo, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 2,41 juta warga Indonesia yang berstatus setengah menganggur.
Menurut dia, kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab menurunnya kelas menengah di Indonesia dan terjadinya deflasi yang beruntun sejak Mei 2024.
"Ada satu lagi fakta yang belum banyak diketahui, yaitu mengapa kelas menengah kita turun dan mengapa kemudian kita mengalami deflasi berturut-turut. Salah satu penyebab yang paling kuat adalah tingginya angka setengah menganggur, yang mencapai 2,41 juta orang," ujar Dradjad usai menghadiri forum Indonesia Future Policy Dialogue di Jakarta, Rabu (9/10/2024).
"Orang yang setengah menganggur ini sudah jelas daya belinya rendah sekali, sudah jelas dia akan terlempar dari kelas menengah," tambah dia.
Drajad juga mengaitkan kondisi tersebut dengan rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen. Ia khawatir bahwa kenaikan tersebut justru akan menambah jumlah pengangguran.
Oleh karena itu, Drajad menilai rencana kenaikan PPN sebaiknya tidak dipaksakan.
"Kalau dipaksakan PPN 12 persen, saya khawatir orang setengah menganggur makin banyak. Ujung-ujungnya, orang akan membeli barang semakin sedikit, dan konsumsi pun akan menurun. Akhirnya, PPN juga akan terpengaruh. Itu adalah kekhawatiran saya pribadi," tambahnya.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa jumlah masyarakat yang tergolong kelas menengah terus mengalami penurunan.
Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk yang tergolong kelas menengah pada tahun 2024 mencapai 47,85 juta jiwa, turun dari 48,27 juta jiwa pada tahun 2023.
Jumlah masyarakat kelas menengah tercatat terus menurun setiap tahunnya sejak 2019.
Pada tahun 2019, jumlah penduduk kelas menengah mencapai 57,33 juta jiwa (21,45 persen), kemudian turun menjadi 53,83 juta jiwa (19,82 persen) pada 2021, 49,51 juta jiwa (18,06 persen) pada 2022, dan 48,27 juta jiwa (17,44 persen) pada 2023.
Di sisi lain, Indonesia juga resmi mengalami deflasi secara bulanan (month to month/mtm) selama lima bulan berturut-turut, yakni dari Mei hingga September 2024.
Deflasi terjadi sebesar 0,03 persen pada Mei, kemudian meningkat menjadi 0,08 persen pada Juni dan 0,18 persen pada Juli.
Deflasi tercatat kembali di angka 0,03 persen pada Agustus, sebelum melesat ke 0,12 persen pada September.
- Hits: 115
APBN Pertama Prabowo Butuh Tambahan Rp 300 Triliun, Dipakai buat Apa?
Kompas.com - Diperbarui 10/10/2024, 07:06 WIB
Muhammad Idris
KOMPAS.com - Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Drajad Wibowo menilai perlu tambahan anggaran belanja sebesar Rp 300 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 guna memacu pertumbuhan ekonomi.
Dengan misi Presiden RI terpilih Prabowo Subianto yang ingin mengejar pertumbuhan ekonomi 8 persen, Drajad menyebut ekonomi tahun depan perlu digenjot agar tumbuh 5,8 - 5,9 persen.
“Supaya kita punya batu loncatan untuk mengejar 6–7 persen, kemudian ke 8 persen. Kekurangan (belanjanya) berapa? Itu masih kurang Rp 300 triliun,” ujar Drajad dalam kegiatan Indonesia Future Policy Dialogue di Jakarta, dikutip dari Antara, Kamis (10/10/2024).
APBN 2025 mematok target belanja negara senilai Rp 3.621,3 triliun. Namun, kata Drajad, pendapatan negara pada tahun depan akan banyak digunakan untuk membayar utang jatuh tempo dan bunga utang.
Dalam profil utang pemerintah, utang jatuh tempo pada tahun depan tercatat sebesar Rp 800,3 triliun, sementara bunga utang yang perlu dibayar sebesar Rp 552,9 triliun.
Artinya, sekitar Rp 1.353,2 triliun dari APBN akan digunakan untuk membayar pokok dan bunga utang. Nilai itu setara dengan 45 persen dari pendapatan negara yang ditargetkan sebesar Rp 3.005,1 triliun.
“Jadi, 45 persen dari total pendapatan negara, baik yang berasal dari pajak maupun bukan pajak, digunakan untuk membayar pokok dan bunga utang. Lalu, di mana ruang fiskalnya?” lanjut dia.
Mengingat kondisi itu, Drajad berpendapat urgensi pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) menjadi lebih tinggi.
BPN nantinya dirancang untuk mengandung tiga unsur transformasi, yakni transformasi kelembagaan, teknologi, dan kultur.
Ia mengakui pembentukan BPN tidak serta merta mengerek pendapatan negara dalam waktu singkat. Namun, ia yakin BPN dapat menjadi pemicu akselerasi transformasi itu.
Dalam UU APBN 2025, Pemerintah menetapkan target pendapatan negara sebesar Rp 3.005,1 triliun, belanja negara Rp 3.621,3 triliun, defisit Rp 616,19 triliun dengan keseimbangan primer defisit sebesar Rp 63,33 triliun, serta pembiayaan anggaran sebesar Rp 616,2 triliun. Penerimaan perpajakan untuk 2025 ditargetkan mencapai Rp 2.490,9 triliun, sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2025 ditargetkan mencapai Rp 513,6 triliun.
Sementara belanja kementerian/lembaga (K/L) ditetapkan sebesar Rp 1.160,09 triliun, belanja non K/L sebesar Rp 1.541,36, serta Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 919,87 triliun.
- Hits: 128
katadata co id: Indonesia Future Policy Dialogue
katadatacoid
9 Oktober 2024
Drajad Wibowo Ekonom Senior Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo menjelaskan bahwa di pemerintahan mendatang, Prabowo akan menaikkan anggaran untuk riset menjadi 1,5%.
Hal itu diungkapkan dalam sesi bertajuk Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8% dalam acara Indonesia Future Policy Dialogue yang digelar oleh Katadata. Menurut Drajad, riset tersebut juga sebagai salah satu cara untuk mengawal kekayaan Indonesia.
“Riset ini bukan hanya yang aplikatif seperti riset pasca panen tapi juga riset dasar. Tanpa riset dasar, kita tidak akan bisa mengawal kekayaan kita,” ujarnya di Hotel Le Meridien Jakarta pada Rabu (9/10).
Drajad mencontohkan bagaimana kekayaan laut Indonesia banyak dicuri, sementara jika hanya mengandalkan kapal maka biaya akan mahal.
“Pak Prabowo panglima tempur tapi beliau sangat science minded, jangan lupa IQ beliau tinggi sekali, beliau banyak membaca dan lainnya,” kata Drajad.
#Prabowo #Katadatacoid
https://www.instagram.com/reel/DA5JgzosOGf/?igsh=OXI1ZjU1NTlnZWE0
- Hits: 174
Prabowo's Economic Team Opens Opportunities To Change Free Nutrition Food Program Budget By 2025
09 Oktober 2024, 15:46
Reporter : Didi Kurniawan
Editor : Didi Kurniawan
JAKARTA - Member of the TKN Expert Council Prabowo-Gibran Drajad Wibowo opens the opportunity to adjust the Free Nutrition Food program (MBG) budget in 2025.
So far, the MBG budget for 2025 has been agreed to be IDR 71 trillion. However, the Head of the National Nutrition Agency Dadan Hindayana said the MBG Program would spend a budget of IDR 800 billion per day, which means there is a possibility that the budget needed will exceed IDR 71 trillion.
"While we remain at Rp71 trillion. However, Pak Prabowo was given the freedom to carry out the APBN-Change. After we know the more detailed posture later in 2025, we will make changes according to the existing situation," said Drajad after Indonesia Future Policy Dialogue activities in Jakarta, quoted from Antara, Wednesday 9 October.
According to him, MBG's budget adjustment will see the development of state revenues. If state revenues increase, there is a possibility that the MBG budget will also increase.
However, the details of the budget used for the MBG Program so far still refer to the decision of the National Nutrition Agency.
Yesterday, the Head of the National Nutrition Agency stated that if the MBG Program was fully running, his party would spend IDR 1.2 trillion per day on human resource investment (HR), of which 75 percent or around IDR 800 billion was used for MBG Program spending.
The Rp800 billion budget will be used to buy raw materials for food menus from agricultural products, which are also expected to trigger large amounts of money in the community.
In its implementation, the National Nutrition Agency will also involve cooperatives or Village-Owned Enterprises (BUMDes) to support the local economy.
This program is planned to start in January 2025. However, before that, in November 2024, the National Nutrition Agency will again hold a trial of the MBG program with a wider area.
Determination of the target for trial participants will be determined through the school first, while the National Nutrition Agency records the number of pregnant women, breastfeeding mothers, toddlers, and school children to obtain real data.
Dadan ensured that the MBG program implemented by the National Nutrition Agency would be carried out centrally and under control. Funds received from the state will be directly distributed to the service unit that implements this program.
- Hits: 154
Tim Ekonomi Prabowo: Dana Makan Bergizi Gratis Akan Disesuaikan di 2025
Dana Makan Bergizi Gratis yang dianggarkan sebanyak Rp71 triliun bisa jadi akan berubah naik atau turun seiring dengan pendapatan negara di tahun 2025 mendatang
EKONOMI BISNIS Rabu, 9 Oktober 2024 - 16:00 WIB
Reporter : Tim tvonenews.com
Editor : Nadiyas Utami Pratiwi
Jakarta, tvOnenews.com - Makan Bergizi Gratis yang akan diterapkan di setiap jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA/SMK, akan terlaksana di 2025 mendatang, setelah Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dilantik.
Rencananya, program Makan Bergizi Gratis 2025 ini akan dianggarkan sebanyak Rp71 triliun per hari. Namun, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebut program MBG akan membelanjakan Rp800 miliar per hari.
Anggaran ini akan digunakan untuk membeli bahan baku menu makanan dari produk pertanian, yang bakal memicu peredaran uang dalam jumlah besar di masyarakat.
Namun, Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran yakni Drajad Wibowo membuka peluang penyesuaian anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2025.
“Sementara kita tetap dengan Rp71 triliun. Tapi, Pak Prabowo kan diberi kebebasan untuk melakukan APBN-Perubahan. Setelah kita tahu postur yang lebih rinci nanti di 2025, kita lakukan perubahan disesuaikan dengan situasi yang ada," kata Drajad usai kegiatan Indonesia Future Policy Dialogue di Jakarta, Rabu (9/10/2024).
Penyesuaian anggaran MBG ini akan melihat dari perkembangan pendapatan negara. Bila pendapatan negara meningkat, maka ada kemungkinan anggaran MBG juga naik.
Namun, rincian anggaran yang saat ini digunakan oleh Program MBG aan tetap mengacu pada keputusan Badan Gizi Nasional.
Sementara itu, Dadan menyebut program ini akan mulai dijalankan pada Januari 2025. Namun sebelum itu, pada November mendatang Badan Gizi Nasional akan kembali menggelar uji coba program Makan Bergizi Gratis dalam jangkauan daerah yang lebih luas.
Namun, jadwal pembagian makan bergizi gratis yang akan dijalankan ini akan berbeda-beda di setiap jenjang pendidikan karena menyesuaikan waktu kepulangan.
Dadan menyebut makanan akan dibagikan satu kali sehari pada anak sekolah tingkat PAUD hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Untuk anak PAUD sampai kelas 2 sekolah dasar (SD), makanan akan dikirim pukul 08.00 WIB.
"Anak PAUD sampai anak kelas 2 SD itu sekolahnya sampai jam 10, jadi makanan harus kami kirim jam 08.00 pagi," jelas Dadan dalam acara BNI Investor Daily Summit 2024 yang berlangsung pada Selasa (8/10/2024).
Selain itu untu anak kelas 3 hingga 6 SD, makan bergizi gratis akan dikirim pukul 09.00. Sementara untuk anak SMP dan SMA akan dikirim pukul 12.00.
"Anak SD itu sekolahnya sampai jam 12.00 sehingga makanan harus kami kirim jam 09.00 untuk dimakan jam setengah 10. Baru anak SMP dan SMA makannya jam 12.00 karena sekolahnya sampai jam 12.00 dan jam 16.00," tambahnya.
- Hits: 158
More Articles …
Page 9 of 45
