Warisan utang pemerintahan Jokowi untuk pemerintahan Prabowo, ekonom peringatkan 'Kita sudah gali lubang tutup lubang'
BBC News Indonesia
10 Juli 2024
Ekonom memperingatkan agar pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka efektif mengelola APBN di tengah utang yang menyentuh Rp8.353 triliun dan melebarnya defisit APBN. Salah satu caranya adalah tidak membentuk kabinet gemuk.
Baru-baru ini, Badan Anggaran (Banggar) DPR menyetujui permintaan Menteri Keuangan Sri Mulyani agar pemerintah bisa menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) demi menutupi defisit APBN 2024 yang meleset dari dugaan. Sri mengeklaim penggunaan SAL ini bisa menekan pembiayaan negara dari utang.
Di sisi lain, Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo, mengatakan defisit APBN disebabkan efek "akhir masa jabatan" yang membuat belanja membengkak, dan pemerintah mengejar target capaian pembangunan seperti Ibu Kota Nusantara (IKN).
Banggar DPR menyetujui permintaan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menggunakan SAL demi mengganjal defisit APBN 2024 yang melebar dari perkiraan awal.
"Apakah laporan realisasi semester satu dan prognosis semester dua APBN 2024 dapat disetujui dan menjadi kesimpulan rapat kerja Banggar dengan pemerintah dan Bank Indonesia?" kata Wakil Ketua Banggar Cucun Ahmad Syamsurijal, Selasa (9/7/2024).
"Setuju," kata anggota yang ikut rapat diikuti dengan ketukan palu, sebagaimana disiarkan melalui Facebook DPR-RI.
Sebelum disepakati, Menteri Sri Mulyani mengatakan, "Di keseluruhan prognosis APBN 2024, akan mengalami kenaikan defisit".
"Dan untuk itu akan digunakan SAL di tahun sebelumnya, sebanyak Rp100 triliun dan tambahan defisit yang berasal dari pinjaman luar negeri tentu tidak membutuhkan pembiayaan dalam bentuk Surat Berharga Negara, sehingga penerbitan SBN justru bisa ditekan menurun," kata Sri.
SAL adalah akumulasi anggaran sisa tahun-tahun sebelumnya - biasanya digunakan sebagai bantalan kas negara untuk kondisi darurat. Melalui SAL ini, pemerintah mengeklaim bisa meminimalisir pembiayaan yang berasal dari utang.
Mengapa APBN 2024 disebut 'besar pasak dari pada tiang'?
Pendapatan lesu, tapi kebutuhan belanja membengkak.
Sebelumnya, pemerintah mengestimasi defisit APBN 2024 sebesar Rp 522,8 triliun atau 2,29% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Tapi perkiraan ini meleset. Proyeksi Kemenkeu defisit APBN tahun ini akan mencapai Rp609,7 triliun atau 2,70%.
Berdasarkan laporan Kemenkeu, realisasi pendapatan negara semester satu 2024 mencapai Rp1.320, triliun atau 47,1% terhadap APBN 2024. Hal ini mengalami kelesuan sebesar 6,2% dibandingkan dengan periode yang sama pada 2023. Pendapatan ini bersumber dari perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan penerimaan hibah.
Di sisi lain realisasi belanja negara pada semester satu 2024 mencapai Rp1.398,0 triliun atau 42% terhadap pagu APBN tahun 2024. Angka ini naik 11,3% dibandingkan realisasi belanja negara pada periode yang sama tahun sebelumnya, masih berdasarkan laporan ini.
Belanja ini mencakup:
· Kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN) dan TNI Polri pada awal tahun 2024
· Gaji ke-13 ASN
· Pelaksanaan Pemilu 2024
· Bansos di awal tahun untuk mitigasi dampak El Nino dan perubahan iklim
· Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
"Pada prognosis Belanja Negara semester II tahun 2024 diperkirakan akan mencapai Rp3.412,2 triliun atau 102,6% dari alokasinya di dalam APBN 2024. Hal ini dipengaruhi terutama dengan adanya perkiraan percepatan belanja yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri (PLN) dan Pinjaman Dalam Negeri (PDN); pelaksanaan Pilkada; dampak depresiasi rupiah terhadap subsidi energi dan kompensasi; serta burden sharing TKD," tulis laporan Kemenkeu.
Dalam satu kesempatan, Menteri Koordinator bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto menanggapi defisit APBN 2024 yang melebar ini, "masih aman".
"Itu bagus, artinya masih di bawah 3%,” kata Airlangga, seperti dikutip Detik. Ia merujuk angka ambang batas defisit APBN 3% sebagaimana diatur dalam UU Keuangan Negara.
Kata dia, hingga 2025 proyeksi tersebut masih di bawah 3%.
“Kemarin kan sudah pembahasan antara itu sampe 2,8%, jadi kalau 2,7% itu dalam range yang baik,” ujarnya.
Bagaimana ekonom menanggapi hal ini?
Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti memaknai defisit APBN yang melebar dari target ini sebagai "ruang untuk berutang itu jadi lebih luas."
Menurut Esther, SAL untuk mengganjal defisit APBN 2024 ini hanya bersifat sementara dan bersifat "recehan" dibandingkan dengan beban cicilan utang yang mesti ditanggung pemerintah.
Kata dia, warisan APBN dari pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin ke Prabowo-Gibran dalam status "tidak baik-baik saja".
"Masalahnya kan sekarang ini kan kita sudah gali lubang tutup lubang. Jadi intinya kita bayar cicilan utang itu dari utang yang lain. Nah ini kan yang harus menjadikan kita lebih waspada," kata Esther.
Per akhir Mei 2024, Kementerian Keuangan melaporkan jumlah utang pemerintah Indonesia mencapai Rp8.353,02 triliun.
Berdasarkan proyeksi Produk Domestik Bruto (PDB) Triwulan II 2024, rasio utang tersebut sebesar 38,71% terhadap PDB. Hampir 90% utang ini dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN).
Meskipun angka ini kerap digembar-gemborkan masih di bawah ambang batas aman rasio utang 60% sesuai ketentuan, tapi angka rasio utang era Jokowi lebih tinggi dibandingkan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Saat peralihan pemerintahan, tercatat utang pemerintahan era SBY sebesar Rp2.608,7 triliun dengan rasio utang terhadap PDB sebesar 24,7%.
"Saya melihat ini tidak baik-baik saja. Kenapa? Karena rasio utang terhadap PDB hampir 40 persen. Itu buat saya sudah warning," kata Esther.
Esther menegaskan tidak menolak utang. Tapi utang pemerintah selama ini lebih banyak digunakan untuk hal-hal yang tidak produktif, termasuk membiayai IKN yang ia sebut "sangat tidak urgen untuk dilakukan".
Dengan sepinya investor di IKN, ia khawatir beban belanja negara justru habis untuk proyek yang diperkirakan mencapai Rp466 triliun. Sejauh ini, APBN yang masuk ke IKN telah mencapai Rp71,8 triliun atau sekitar 15,4% dari estimasinya.
"Apakah dengan membuat Ibu Kota Baru itu kita langsung naik levelnya menjadi negara yang berpendapatan tinggi? Kan enggak... Jangan sampai APBN digunakan untuk jadi tulang punggung pembangunan ibu kota negara baru," kata Esther.
Selain itu, kata dia, utang negara juga dihabiskan untuk dinas ASN atau pejabat ke luar kota-luar negeri yang dianggap "tidak bersifat produktif".
Kondisi APBN yang ia sebut "tidak baik-baik saja" juga lantaran kebijakan membuka keran impor yang luas, serta strategi menempatkan buruh migran kasar di luar negeri untuk memperoleh devisa.
"Harusnya kan kita kirim yang skill-nya tinggi. Jadi dia bisa kirim devisa ke Indonesia lebih banyak. Nah ini kan enggak. Apakah kondisi ini baik-baik saja? Tentu saja tidak," lanjut Esther.
Ruang fiskal Prabowo terimpit - apa yang mungkin dan tidak mungkin dilakukan?
Ruang fiskal Prabowo-Gibran akan dihadapkan pada warisan utang Jokowi.
Musababnya, jatuh tempo utang pemerintah pada 2025 sebesar Rp800 triliun, hampir dua kali lipat dari tahun ini. Utang pemerintah yang jatuh tempo ini terdiri dari jatuh tempo SBN Rp705,5 triliun dan pinjaman sebesar Rp94,83 triliun.
Utang jatuh tempo pemerintah dengan nilai serupa juga akan berlangsung pada 2026, 2027, serta 2028 (Rp719,8 triliun), dan 2029 (Rp 622,3 triliun).
Menurut Esther, kondisi ini akan semakin membuat ruang fiskal pemerintahan Prabowo terimpit.
Ia menjabarkan hal-hal yang mungkin dan tidak mungkin akan dilakukan pemerintahan Prabowo dari sisi pendapatan dan belanja negara di tengah situasi ini.
Pendapatan
Dalam debat capres-cawapres Pilpres 2024, Gibran Rakabuming Raka pernah memasang target rasio pajak sebesar 23%. Namun, angka ini disebut Esther "tidak mungkin".
"Mau dicekik gitu, semuanya nanti mau dipajakin?" kata Esther.
Hal ini baru mungkin terjadi jika pemerintah memasang target rasio ini secara bertahap lebih dari lima tahun.
Kata dia, rasio pajak baru bisa dikerek naik ketika terjadi pertumbuhan ekonomi setidaknya mencapai angka 8%.
"Pertumbuhan ekonomi itu harus tinggi dulu baru penerimaan pajak itu tinggi. Bukan dibalik saya mau apa tax ratio-nya segini, pertumbuhan ekonominya mengikuti. Ya enggak kayak gitu," kata Eshter.
Belanja
Program makan siang gratis atau sekarang disebut makan bergizi gratis untuk anak sekolah sudah direncanakan masuk APBN 2025 sebesar Rp71 triliun, berdasarkan keterangan Menkeu Sri Mulyani pada konferensi pers Juni 2024.
Menurut Eshter, kemungkinan ini bisa dilakukan sebagai janji politik Prabowo-Gibran. Tapi, perlu dilihat pengaruhnya terhadap pertumbuhan UMKM di dalamnya, sebagaimana telah didorong agar melibatkan UMKM lokal yang ikut mengelola.
"Jangan sampai malah program makan siang bergizi ini nanti impornya naik ya, melalui beras impor, kemudian susu yang diimpor juga naik... Kalau dampaknya tidak signifikan ya please stop it," katanya.
Selain itu, yang mungkin dilakukan di tengah ketatnya ruang fiskal pada pemerintahan selanjutnya adalah mengevaluasi belanja bansos di era Jokowi.
Menurutnya, bansos tidak berkontribusi besar terhadap tingkat kemiskinan dalam satu dekade terakhir. Ia menyebut bansos ini sebagai "lingkaran setan" di mana "keluarga miskin hanya akan melahirkan keluarga miskin".
"Satu-satunya cara atau salah satulah cara yang bisa mengentaskan kemiskinan adalah pendidikan yang lebih baik. Pendidikan bisa memutus rantai lingkaran setan. Tapi makan siang bergizi tidak bisa. Bansos juga tidak bisa memutus lingkaran setan itu," kata Esther.
Berdasarkan data BPS, selama satu dekade Presiden Jokowi memerintah, jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 3,06 juta orang dari 28,28 juta orang pada Maret 2014. Dengan kata lain, tingkat kemiskinan hanya berkurang 2,22% poin dari Maret 2014 sebesar 11,25%, seperti dikutip Kompas.
Lainnya, kemungkinan membuat kabinet lebih ramping untuk menekan belanja rutin negara, tambah Eshter.
"Makanya kalau presiden mendatang jangan bikin kabinet gemoy, kabinet yang ramping-ramping saja lah, yang efisien. Banyak orang malah susah kerjanya, repot," tutupnya.
Ekonom senior dari INDEF, Tauhid Ahmad, sependapat. Ia mengatakan sangat mungkin menteri keuangan di pemerintahan mendatang "melakukan rasionalisasi belanja kementerian dan lembaga, mana yang prioritas mana tidak."
"Jadi ada kemungkinan ada kata-kata program prioritas presiden yang dapat alokasi besar, tapi juga ada yang dikurangi begitu alternatif pertama itu," katanya.
Mengubah Undang Undang Keuangan Negara demi janji kampanye?
Majalah Tempo edisi Minggu, 7 Juli 2024 menurunkan laporan dugaan tim Prabowo-Gibran menjajaki peluang revisi Undang Undang Keuangan Negara.
Tujuannya, melepaskan rasio utang terhadap PDB hingga 50% dan batas defisit APBN di atas 3% demi mendapat keleluasaan menggelontorkan program makan bergizi gratis.
Namun, hal ini dibantah oleh Thomas Djiwandono. "Kami berkomitmen dengan target yang direncanakan pemerintah saat ini dan disepakati DPR," kata anggota bidang keuangan tim gugus tugas sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran.
Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN), Drajad Wibowo, juga membantah hal ini.
"Tidak ada rencana mengubah UU Keuangan Negara. Apalagi jika dikatakan akan mengubah/menghilangkan batas defisit dan debt ratio. Itu gosip liar," katanya dalam keterangan tertulis.
Drajad juga mengatakan defisit APBN 2024 yang meningkat “sudah diperkirakan sebelumnya”.
“Karena kondisi makro yang berpengaruh terhadap penerimaan. Dari sisi belanja, ada efek akhir masa jabatan yang membuat belanja membengkak. Ini karena, pemerintah mengejar target capaian pembangunan, seperti IKN,” kata Drajad.
Pemerintahan Prabowo-Gibran, lanjutnya, akan mengatasi tekanan fiskal dengan terobosan penerimaan negara. “Terobosan tadi harus terjadi pada dua sumber penerimaan: sistemik dan ad hoc. Keduanya berlaku pada PPN, PPh, PNBP, bea dan cukai,” katanya.
Terkait dengan belanja negara untuk IKN atau pun program makan bergizi gratis, ia mengatakan, “Bertahap disesuaikan ruang fiskal yang ada setiap tahunnya.”
- Hits: 32
Sri Mulyani: APBN Jangan Jadi Sumber Masalah
APBN punya batasan maksimum. Jika dipaksa melebihi kemampuannya untuk menjawab berbagai masalah, APBN bisa "jebol".
Oleh: AGNES THEDOORA
11 Juni 2024 13:59 WIB
JAKARTA, KOMPAS — Di tengah kekhawatiran yang muncul tentang keberlanjutan fiskal Indonesia di masa transisi pemerintahan, disiplin fiskal tetap menjadi fokus perhatian pemerintah dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, APBN harus menjadi solusi atas berbagai persoalan negara, alih-alih menjadi sumber masalah baru.
Dalam rapat dengar pendapat dengan Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Selasa (11/6/2024), untuk membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025, Sri Mulyani menegaskan bahwa APBN bersifat counter-cyclical. Artinya, ketika terjadi gejolak ekonomi, APBN mengambil peran sebagai peredam guncangan.
”Itu tidak terhindarkan. Arah kebijakan fiskal memang akan berubah ketika shock terjadi. Namun, saat ada kesempatan untuk memperbaiki, kita langsung jaga agar APBN kita kembali siap untuk menjadi shock absorber,” katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Ia menegaskan, ke depan, APBN akan tetap digunakan sebagai alat untuk menghadapi dinamika global dan meredam berbagai gejolak di masa mendatang. Namun, stabilitas APBN tetap mesti dijaga. "APBN ini alat yang penting. Harus dijaga agar alat ini jangan jadi sumber masalah, tetapi harus jadi sumber solusi,” ujarnya.
Dalam proses pembahasan RAPBN 2025 sebagai APBN transisi dari pemerintahan Jokowi ke Prabowo, kesehatan APBN tetap diperhatikan. Sri Mulyani pun mengatakan, dalam proses penyusunannya, RAPBN 2025 sudah melalui koordinasi dan komunikasi erat dengan tim Prabowo.
"Kami mencoba memahami dan mendesain (RAPBN) sesuai dengan janji-janji maupun program (Prabowo)," ujarnya.
Jangan sampai untuk mengakomodasi begitu banyak persoalan, APBN dipaksa beyond kemampuannya, lalu malah jadi jebol sendiri.
Namun, di tengah banyaknya kebutuhan belanja pemerintahan baru, pembahasan RAPBN transisi diupayakan tetap sesuai dengan rambu-rambu disiplin fiskal. Pemerintahan kali ini tidak bisa spontan dan berpikir jangka pendek, tetapi harus memperhatikan keberlanjutan fiskal untuk jangka menengah-panjang.
"APBN ini ibarat alat yang punya kapasitas maksimum. Jangan sampai untuk mengakomodasi begitu banyak persoalan dan tantangan pembangunan, APBN dipaksa melakukan beyond kemampuannya, lalu malah jadi jebol sendiri. Ini yang terus kita komunikasikan dalam proses politik yang berlangsung," kata Sri Mulyani.
Untuk menjaga APBN tetap sehat, ada tiga hal yang disoroti. Pertama, pendapatan disepakati ditingkatkan dengan target 12,3-12,36 persen dari produk domestik bruto (PDB). Kedua, belanja dibuat lebih berkualitas di rentang 14,59-15,18 persen dari PDB. Ketiga, pembiayaan yang diarahkan inovatif dan akuntabel dengan defisit 2,45-2,82 persen dari PDB.
Dalam pembahasan asumsi makro RAPBN 2025 dengan Komisi XI dan Badan Anggaran DPR sepekan terakhir ini, isu mengenai disiplin fiskal berkali-kali mengemuka. Sejumlah anggota DPR mengingatkan pemerintah untuk menjaga defisit fiskal dan utang di tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tetap rendah.
Dalam rapat dengan Komisi XI DPR, pekan lalu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa pun tiba-tiba mengusulkan agar pemerintah bisa menurunkan target defisit 2,45-2,82 persen dari PDB, alias mepet dengan batas aman 3 persen, menjadi 1,5-1,8 persen dari PDB. Usulan Suharso itu berbeda dengan yang sudah ditetapkan oleh Sri Mulyani.
Alasannya, defisit yang rendah itu bisa memberikan keleluasaan yang lebih luas bagi rezim baru. Jika Prabowo-Gibran kelak ingin memasukkan program dan kebijakan mereka, ada mekanisme APBN Perubahan (APBNP) yang bisa ditempuh ketika sudah menjabat. Defisit fiskal yang rendah memungkinkan pemerintahan baru untuk mengutak-atik APBN nantinya karena ruang fiskal yang tersedia masih tersisa banyak.
Sementara itu, Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad Wibowo menyarankan Banggar DPR, terutama dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), lebih teliti dan hati-hati membahas defisit.
"Volatilitas global masih agak tinggi. Jadi sebaiknya defisit jangan dipepetkan ke 3 persen pada saat ini. Karena, jika nanti ekonomi global mengalami gejolak pada tahun 2025, dengan defisit yang mepet ke 3 persen, Indonesia tidak mempunyai ruang fiskal yang cukup untuk memberikan stimulus fiskal seandainya diperlukan. Ini bisa menimbulkan dampak berantai yg cukup serius," kata Dradjad yang juga ekonom Sustainable Development Indonesia (SDI).
Mengubah APBN
Dalam rapat dengan Komite IV DPD, sejumlah anggota pun ikut menyoroti perlunya menetapkan postur fiskal yang mendasar (baseline) dalam RAPBN 2025 kali ini dan baru menyesuaikan perencanaan keuangan untuk tahun pertama Prabowo itu kelak melalui APBNP. Dengan demikian, diharapkan Prabowo memiliki ruang lebih leluasa untuk memasukkan program dan kebijakannya.
”Apakah nanti kita akan lakukan perubahan lagi terhadap APBN? Ada janji-janji politik presiden yang saya pikir tidak bisa kita abaikan. Ada makan siang gratis. Presiden baru juga sudah beri sinyal bahwa untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) hanya bisa dialokasikan 1 miliar dollar per tahun. Ini apakah berarti nanti mangkrak atau bagaimana,” kata anggota DPD dari Sulawesi Selatan, Tamsil Linrung.
Memang yang kami pertanyakan, defisit 2,45-2,82 persen dan belanja Rp 3.500 triliun itu programnya siapa?
Secara terpisah, anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDI-P, Dolfie Othniel Frederic Palit, mengatakan, keputusan mengenai besaran rentang defisit fiskal di RAPBN 2025 baru akan disepakati dalam rapat bersama antara Badan Anggaran DPR dan pemerintah bulan depan.
”Memang yang kami pertanyakan, defisit 2,45-2,82 persen dan belanja Rp 3.500 triliun itu programnya siapa? Program Jokowi yang mau dilanjutkan, bagi dua Jokowi dan Prabowo, atau sebagian besarnya Prabowo? Itu kita juga belum dapat penjelasan,” ujarnya.
Editor: MUHAMMAD FAJAR MARTA
- Hits: 59
Ekonom Dradjad Wibowo: Pengunduran Diri Kepala Otorita IKN Solusi Terbaik
Senin, 3 Juni 2024 15:14 WIB
Penulis: Dennis Destryawan
Editor: Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Ekonom senior Dradjad Wibowo melihat pengunduran diri Kepala Otorita Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono dan Wakilnya Dhony Rahajoe merupakan solusi terbaik.
"Hemat saya, pengunduran diri keduanya adalah solusi terbaik bagi semua pihak yang terlibat langsung dalam pembangunan IKN," ujar Dradjad saat dihubungi, Senin (3/6/2024).
Setelah ini, menurut Dradjad, tinggal bagaimana mengejar hal-hal yang tertinggal sehingga target IKN bulan Agustus tercapai. Lalu, lanjut dia, yang terpenting ada kepastian dalam keberlanjutan pembangunan IKN.
"Lebih penting lagi, terjaminnya keberlanjutan pembangunan IKN karena hal ini sudah perintah UU," kata Dradjad.
Sebelumnya, Pemerintah mengumumkan Kepala IKN Bambang Susantono dan Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe mengundurkan diri dari jabatannya.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengungkapkan, beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo telah menerima surat pengunduran diri dari Dhony, disusul oleh surat pengunduran diri Bambang.
"Beberapa waktu lalu Pak Presiden menerima surat pengunduran diri dari Wakil Kepala Otorita IKN, Pak Dhony Rahajoe. Kemudian beberapa waktu berikutnya Pak Presiden juga menerima surat pengunduran diri dari Pak Bambang Susantono," kata Pratikno dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/6/2024).
Pratikno menyebutkan, Jokowi pun telah meneken keputusan presiden terkait pemberhentian Bambang dan Dhony sebagai kepala dan wakil kepala Otorita IKN.
"Pada hari ini telah terbit Keputusan Presiden (Keppres) Tentang Pemberhentian Pak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan Pak Dhony Rahajoe sebagai Wakil Kepala Otorita IKN. Disertai dengan ucapan terimakasih atas pengabdian beliau berdua," ujar Pratikno.
Untuk diketahui, Bambang dan Dhony dilantik oleh Jokowi sebagai kepala dan wakil kepala Otorita IKN periode 2022-2027 pada 10 Maret 2022. Sebelum berkiprah di Otorita IKN, Bambang dikenal luas sebagai pakar perencanaan infrastruktur dan transportasi.
Bambang juga pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) dengan spesialisasi tugas urusan pengelolaan pengetahuan dan pembangunan berkelanjutan.
Sementara itu, Dhony Rahajoe merupakan petinggi salah satu perusahaan swasta di Indonesia yang bergerak di sektor properti, yakni Sinarmas Land.
- Hits: 46
More Articles …
Page 4 of 24
