”Tax Amnesty” Era Prabowo Bakal Efektif?
Program ”tax amnesty” yang terlalu sering dikhawatirkan memperburuk ketidakpatuhan wajib pajak.
Oleh Muhammad Fajar Marta
21 Nov 2024 11:55 WIB · Ekonomi
Apa itu ”tax amnesty”?
Tax amnesty adalah program pemerintah yang memberikan pengampunan kepada wajib pajak yang selama ini tidak melaporkan atau membayar kewajiban pajaknya dengan benar. Dalam program ini, wajib pajak diberi kesempatan untuk mengungkapkan aset atau harta yang sebelumnya tidak tercatat oleh otoritas pajak dengan membayar uang tebusan tertentu. Sebagai imbalannya, pemerintah menghapus tunggakan pokok pajak, sanksi administrasi, serta ancaman pidana yang seharusnya dikenakan akibat pelanggaran pajak di masa lalu.
Tujuan utama tax amnesty adalah meningkatkan penerimaan negara melalui perluasan basis pajak dan mendorong kepatuhan pajak jangka panjang. Program ini dirancang untuk menarik partisipasi wajib pajak besar, terutama konglomerat atau pengusaha yang memiliki harta signifikan, tetapi belum dilaporkan. Dengan mengintegrasikan aset-aset yang sebelumnya tersembunyi ke dalam sistem perpajakan, pemerintah berharap dapat memperkuat data perpajakan yang kemudian dapat digunakan untuk menegakkan hukum secara lebih efektif.
Selain itu, tax amnesty juga sering digunakan sebagai langkah strategis untuk mendongkrak penerimaan negara dalam waktu singkat, terutama ketika kebutuhan anggaran meningkat. Namun, meskipun memiliki potensi manfaat ekonomi, program ini kerap menuai kritik karena dianggap dapat menciptakan ketidakadilan sosial dan moral hazard. Wajib pajak yang patuh merasa dirugikan, sementara pelanggar pajak mendapat keuntungan dengan membayar denda yang relatif kecil dibandingkan dengan kewajiban normal mereka.
Bagaimana sejarah ”tax amnesty” di Indonesia?
Indonesia telah menerapkan program pengampunan pajak sebanyak lima kali sejak 1964. Program terakhir di era pemerintahan Joko Widodo berlangsung dalam dua jilid: 2016-2017 dan 2022. Pada jilid pertama, pemerintah berhasil mengumpulkan uang tebusan Rp 135 triliun dari target Rp 165 triliun dan deklarasi aset mencapai Rp 4.813 triliun. Namun, dana repatriasi hanya terealisasi sebesar Rp 147 triliun dari target Rp 1.000 triliun.
Jilid kedua pada 2022 diberi nama Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Dalam program ini, pemerintah menargetkan peningkatan penerimaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Namun, realisasinya lebih kecil dibandingkan dengan jilid pertama karena sebagian besar konglomerat telah mengikuti program sebelumnya. Akibatnya, PPS hanya berkontribusi pada peningkatan penerimaan pajak sementara tanpa dampak signifikan pada basis pajak jangka panjang.
Efektivitas program ini menjadi sorotan karena tidak memenuhi ekspektasi penerimaan negara. Target penerimaan sering meleset, sementara tax ratio tetap stagnan di kisaran 10 persen. Situasi ini menunjukkan bahwa program pengampunan pajak memerlukan pembenahan agar dapat memberikan dampak yang lebih luas.
Seperti apa kebijakan ”tax amnesty” di era Prabowo?
Program pengampunan pajak (tax amnesty) yang sebelumnya dianggap ”tutup buku” di era Joko Widodo kembali diusulkan untuk diterapkan pada era Prabowo Subianto. Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan kebijakan ini telah resmi masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 setelah diusulkan oleh Komisi XI DPR. Pengajuan ini dinilai mendadak mengingat pada rapat sebelumnya tidak ada indikasi rencana ini akan menjadi prioritas.
Langkah tersebut bertujuan menyediakan ”jalan keluar” bagi wajib pajak yang belum patuh sekaligus memberi tambahan pemasukan bagi negara. Langkah ini dianggap relevan mengingat besarnya agenda pembangunan, yang mencakup infrastruktur, kesejahteraan sosial, dan target pertumbuhan ekonomi yang ambisius.
Mengapa ”tax amnesty” selama ini kurang efektif?
Menurut ekonom Awalil Rizky, salah satu kelemahan utama dalam implementasi program tax amnesty adalah fokus yang terlalu besar pada pengumpulan denda instan. Pemerintah cenderung mengejar hasil cepat untuk menambal kekurangan anggaran tanpa melakukan upaya memperbaiki sistem perpajakan. Akibatnya, manfaat jangka panjang dari program ini menjadi terbatas dan rasio pajak tetap stagnan.
Selain itu, frekuensi pengampunan pajak yang terlalu sering dapat memunculkan risiko moral hazard. Wajib pajak cenderung menunda pembayaran atau bahkan menghindari kewajiban mereka dengan harapan akan ada program pengampunan pajak berikutnya. Situasi ini tidak hanya menciptakan nuansa ketidakadilan bagi mereka yang patuh, tetapi juga mengancam kredibilitas pemerintah sebagai otoritas pajak.
Kritik lainnya adalah kurangnya pemanfaatan data wajib pajak yang diperoleh selama program berlangsung. Profiling aset dan kekayaan wajib pajak seharusnya menjadi dasar untuk meningkatkan kapasitas penerimaan pajak secara berkelanjutan. Tanpa langkah ini, program tax amnesty hanya menjadi solusi instan yang tidak menyentuh akar permasalahan dalam sistem perpajakan.
Perbaikan apa saja yang diperlukan?
Untuk memastikan program tax amnesty lebih efektif, Ketua Dewan Pakar PAN Dradjad Wibowo menyarankan pendekatan yang lebih persuasif. Banyak wajib pajak yang belum terlibat dalam program sebelumnya karena kurangnya pemahaman atau ketidakpercayaan pada sistem. Dengan pendekatan yang ramah dan edukatif, pemerintah dapat meningkatkan partisipasi wajib pajak secara signifikan.
Desain kebijakan juga perlu disesuaikan dengan karakteristik wajib pajak yang beragam. Tarif yang terlalu tinggi atau aturan yang rumit dapat menjadi penghalang bagi wajib pajak untuk berpartisipasi. Sebaliknya, kebijakan yang sederhana, adil, dan memberikan keuntungan bagi wajib pajak dapat menciptakan sistem perpajakan yang lebih inklusif.
Selain itu, pembenahan sistem perpajakan secara keseluruhan sangat penting untuk mendukung keberhasilan tax amnesty. Sistem yang memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi wajib pajak dapat meningkatkan transparansi dan kepatuhan. Dengan basis pajak yang lebih luas dan tax ratio yang lebih tinggi, pemerintah dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan negara secara berkelanjutan.
https://www.kompas.id/artikel/tax-amnesty-era-prabowo-bakal-efektif?open_from=Ekonomi_Page
- Hits: 97
Stimulus dan Peran Swasta Jadi Kunci Capai Pertumbuhan Ekonomi Tinggi
Upaya itu mesti dilengkapi dengan pembangunan dan penguatan sistem serta adanya pihak-pihak kredibel yang menerapkannya.
Oleh Aditya Putra Perdana
14 Nov 2024 07:00 WIB · Ekonomi
JAKARTA, KOMPAS — Pemangkasan birokrasi, penyederhanaan regulasi, serta penguatan sistem menjadi prasyarat krusial dalam upaya mengejar target-target pertumbuhan ekonomi. Apabila ketiga hal tersebut terimplementasikan, pertumbuhan ekonomi, yang kelak diharapkan mencapai 8 persen, bakal lebih banyak ditopang oleh sektor swasta.
Ekonom Senior Institute for Development of Economics & Finance (Indef) Dradjad Wibowo mengatakan hal itu dalam diskusi terbatas CEO Connect: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen yang digelar harian Kompas dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) di Jakarta, Rabu (13/11/2024). Pembicara lain ialah EVP Pengembangan Produk Niaga PLN Ririn Rachmawardini, Partner of East Ventures Melisa Irene, dan Partner of Skystar Capital Edward Gunawan.
Dradjad mengatakan, jika merujuk data historis, probabilitas ekonomi Indonesia untuk bisa tumbuh 8 persen per tahun ialah sebesar 8 persen. Untuk mendukung tercapainya cita-cita itu, perlu ada pertumbuhan dari stimulus Keynesian atau kebijakan stimulus dan belanja pemerintah untuk menjaga daya beli dan menggerakkan permintaan.
”Namun, lebih penting lagi ialah pemangkasan birokrasi dan deregulasi agar swasta berkembang. Ini krusial. Kalau kita mengandalkan pada negara, enggak bisa karena kemampuan pemerintah terbatas. Pemerintah harus sedikit hands off,” ujar Dradjad.
Dalam 10 tahun terakhir, kendati sudah diupayakan, problem rumitnya birokrasi masih mendera, yang bahkan dikeluhkan Presiden Joko Widodo sebelum jabatannya berakhir pada 20 Oktober 2024. Menurut Dradjad, berbagai upaya tersebut mesti dilengkapi dengan pembangunan dan penguatan sistem serta adanya pihak-pihak kredibel yang menerapkannya.
”Sistem itu, misalnya dengan digitalisasi. Lalu, pajak. Ketika semua sudah bayar system, ngapain juga ikut-ikut nyogok. Saya melihat Pak (Presiden) Prabowo akan masuk ke wilayah sana (penguatan sistem). Mudah-mudahan bisa segera diterapkan,” tutur Dradjad.
Secara konkret, Dradjad mengusulkan setiap kementerian/lembaga diberi key performance indicator (KPI) terkait dengan kemudahan berusaha (ease of doing business). Nantinya, para pelaku usaha yang mengajukan izin memberi penilaian secara anonim sehingga akan terlihat mana K/L yang menerapkan itu dengan baik dan mana yang belum.
Tidak kalah penting, imbuh Dradjad, juga KPI K/L terkait dengan riset. ”Sebab, bonus demografi akan menjadi beban jika kita enggak punya inovasi, sedangkan inovasi bisa berjalan kalau kita punya riset. Memang, perlu waktu panjang. Oleh karena itu, negara perlu menciptakan ekosistem riset yang diciptakan swasta,” tuturnya.
Di sisi lain, kendati masih ada harapan, mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8 persen bukan perkara mudah. Dradjad mengatakan, dalam salah satu simulasi yang dilakukannya harus ada tahapan yang mesti dipenuhi, yakni pertumbuhan ekonomi 5,89 persen pada 2025; 6,45 persen pada 2026; 7,11 persen pada 2027; dan 7,90 persen pada 2028. Barulah 8,85 persen pada 2029.
Untuk mewujudkan itu, ada gap belanja negara Rp 300 triliun dengan angka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025. Perpajakan, termasuk cukai, jadi faktor penentu.
Ekonomi hijau
Hal penting lain dalam upaya memacu pertumbuhan ekonomi yakni ekonomi hijau, termasuk transisi dari energi fosil ke energi terbarukan. Misalnya, pengembangan bahan bakar nabati, panas bumi, serta energi surya yang potensinya dimiliki Indonesia.
”Namun, syarat energi hijau lebih bernilai tambah di pasar global adalah percepatan perdagangan karbon. Ketertarikan negara-negara luar akan itu cukup tinggi. Syaratnya adalah harus kredibel. Kita juga harus kerja sama dengan berbagai negara,” kata Dradjad.
Ririn menuturkan, kelistrikan menjadi salah satu sektor yang memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Salah satunya tampak pada pertumbuhan industri kendaraan listrik. Dengan terbangunnya pabrik-pabrik mobil listrik di Indonesia, akan ada tenaga kerja Indonesia yang akan terserap. Industri-industri turunannya pun berkembang.
Dalam hal ini, PT PLN siap untuk menyediakan kelistrikan yang dibutuhkan kendaraan listrik sehingga ada kepastian bagi investor. ”Listrik menjadi vital untuk membuka akses bisnis. Hingga kini, PT PLN sudah membangun sekitar 2.100 SPKLU (stasiun pengisian kendaraan listrik umum), 4.000 SPBKLU (stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum), dan 9.000 an untuk (fasilitas) charging kendaraan roda dua. Bagaimana pasar ini bergerak tak hanya dari sisi industri, tetapi juga sampai ke end user,” tuturnya.
PLN juga melakukan berbagai hal yang mendukung pengembangan energi hijau, salah satunya melalui penerbitan renewable energy certificate (REC) atau sertifikat kepada pelanggan yang membuktikan bahwa listrik yang dihasilkan berasal dari energi terbarukan. Sertifikat tersebut berbasis kapasitas pembangkit listrik energi terbarukan yang dibangun PLN.
”Perusahaan yang memiliki REC pasti akan mendapat pengakuan dari global. Sebab, untuk masuk ke pasar internasional, ada beberapa persyaratan, salah satunya supply energi hijau bagi mereka. Harga REC ini juga beragam. Dari pembangkit lama lebih murah dibandingkan dengan pembangkit listrik baru,” kata Ririn.
Melisa mengatakan, saat ini perlu lebih banyak narasi atau cerita yang berbicara tentang potensi Indonesia. Juga, narasi bahwa Indonesia tempat baik untuk berinvestasi. Hal itu nantinya bakal turut meningkatkan perekonomian nasional. Bagaimanapun, saat investor memiliki uang, pasti akan memilih tempat yang akan memberi return yang baik. Sementara Indonesia juga bersaing dengan negara-negara lain yang juga mengincar investasi masuk.
Hal yang dilakukan East Ventures, di antaranya, dengan berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang mengangkat potensi-potensi Indonesia. ”Nantinya perusahaan-perusahaan ini akan men-highlight apa yang kemudian bisa dilakukan secara lokal. Ketika kita punya perusahaan yang baik, maka jadi cerita, bahwa Indonesia punya pertumbuhan sehat dan juga ada bonus demografi,” ujar Melisa.
Sementara itu, menurut Edward, kapasitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia sejatinya tak kalah dari negara-negara lain. Akan tetapi, masih dibutuhkan dorongan bagaimana orang-orang ini bertemu dan bertukar pikiran untuk mengembangkan berbagai ide-ide.
Selain itu, pengembangan riset mutlak diperlukan. ”Ini prasyarat untuk inovasi. Namun, Indonesia masih kurang. Di Indonesia, per 1 juta orang hanya ada 400 researcher (periset), kalah misalnya dari Amerika Serikat yang per 1 juta orang terdapat 4.400 researcher atau China yang per 1 juta orang terdapat 1.700 periset. Selain startup, kita juga perlu lebih banyak investasi pada aspek riset,” ucap Edward.
- Hits: 99
Kemenangan Trump di Pemilu AS 2024 dan Imbasnya ke Ekonomi Indonesia
Kompas.com - 07/11/2024, 08:05 WIB
Editor : Palupi Annisa Auliani
DONALD Trump dipastikan memenangi Pemilu Amerika Serikat (AS) 2024. Dia akan menjadi Presiden AS untuk kali kedua.
Lalu, adakah imbasnya bagi Indonesia, terutama di bidang ekonomi?
Jawabannya, ada. Bahkan, imbasnya diprediksi cukup signifikan. Ada sejumlah dimensi pula. Imbas ini juga bisa dibagi untuk jangka pendek serta jangka menengah dan panjang.
"Kemenangan Trump ini bagi Indonesia lebih banyak ke aspek keuangan (dan) moneter," ujar Direktur Eksekutif The Prakarsa, Ah Maftuchan, Rabu (6/11/2024).
Secara umum, kata dia, kebijakan ekonomi dan dagang Trump akan mementingkan ekonomi domestik Amerika terlebih dahulu. Misal, dengan rencana bea masuk (tarif) tinggi ke Amerika untuk produk impor.
Namun, Maftuchan berkeyakinan Trump tidak akan membuat kebijakan seekstrem periode pertama jabatannya pada 2016-2020 yang antara lain memicu perang dagang dengan China dan berdampak global.
Adapun ekonom senior Samuel Sekuritas Indonesia, Fithra Faisal Hastiandi, memprediksi ada imbas negatif untuk ekonomi Indonesia dalam jangka pendek, terutama di sektor keuangan dan moneter.
Meski demikian, Fithra berkeyakinan tetap ada peluang terpampang bagi Indonesia di jangka menengah dan panjang terkait kebijakan ekonomi Trump.
"Secara jangka pendek, kemenangan Trump ini saya prediksi akan mempengaruhi keputusan The Fed (terkait suku bunga acuan The Fed) pada 7 November 2024 waktu setempat," kata Fithra, Rabu.
Bila The Fed menahan atau membatasi penurunan suku bunga dibanding proyeksi sebelum hasil Pemilu AS 2024 ini menuju kemenangan Trump, nilai tukar rupiah dan bursa saham bisa tertekan.
Namun, Fithra berkeyakinan nilai tukar rupiah bakal mampu bertahan di bawah level Rp 16.000 per dollar AS hingga akhir tahun ini.
Terpisah, ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Dradjad Hari Wibowo, lebih khawatir dengan imbas kebijakan tarif yang akan diterapkan Trump terutama untuk produk dari China.
"Kita bisa semakin dibanjiri produk murah dari China yang tak bisa masuk Amerika," kata Dradjad, Rabu.
Menurut Dradjad, ini bisa berdampak serius bagi industri di dalam negeri.
Berikut ini ulasan dari masing-masing dimensi imbas kemenangan Trump di Pemilu AS terhadap ekonomi Indonesia, baik positif maupun negatifnya.
Keuangan dan moneter
Federal Open Market Committee (FOMC atau The Fed) pada Kamis (7/11/2024) waktu setempat akan menggelar pertemuan rutin yang antara lain menentukan besaran suku bunga acuan (Fed funds rate atau Fed rate).
Sebelumnya, para ekonom memprediksi The Fed akan menurunkan lagi suku bunga acuannya sebesar 50 basis poin (bps). Namun, ini prediksi sebelum kemenangan Trump di Pemilu AS 2024.
Fithra mengatakan, setelah Trump menang, diperkirakan The Fed akan punya pertimbangan lain soal kebijakan moneternya ini.
"Sekarang kemungkinan turun 25 bps, bahkan mungkin di-hold dulu (penurunan Fed rate)," sebut Fithra.
Proyeksi perubahan pemikiran The Fed ini karena persepsi pasar ke Trump selalu adalah mengasosiasikannya dengan kebijakan yang akan memicu inflasi. Wajar bila kemudian The Fed punya kekhawatiran bahwa kemenangan Trump ini akan memicu ekspektasi inflasi.
"(Jadi) kalau The Fed (sekarang) memangkas suku bunga acuan terlalu cepat, (dikhawatirkan) inflasi akan naik," kata Fithra yang juga adalah pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) ini.
Dengan kebijakan Trump yang cenderung ekspansif, lanjut Fithra, yang bisa dilakukan The Fed adalah memilih mempertahankan besaran suku bunga acuan saat ini atau kalaupun Fed rate tetap dipangkas maka pada 2025 tidak akan ada kebijakan moneter yang agresif dari bank sentral Amerika tersebut.
"(Gambarannya) kalau bukan Trump yang menang The Fed bisa turunkan (Fed rate) empat sampai lima kali (pada 2025), sekarang (dengan Trump menang) ya (frekuensinya) turun," tutur Fithra. Hingga Rabu, suku bunga acuan The Fed adalah rentang 4,75-5 persen, setelah turun sebesar 50 bps pada September 2024 untuk kali pertama sejak pandemi Covid-19.
Pemangkasan dilakukan karena The Fed berkeyakinan angka inflasi di AS akan berlanjut membaik, beserta penyerapan tenaga kerja yang juga naik. Sekali lagi, ini keyakinan sebelum Trump menang.
Slogan Trump "Make America great again", menurut Fithra memang dimungkinkan membuat ekonomi AS menguat. Namun, inflasi juga bisa tinggi lagi.
Buat Indonesia, konsekuensi dari proyeksi kebijakan The Fed ini adalah tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan ruang terbatas bagi Bank Indonesia untuk mengelola suku bunga acuan. Ini bila benar suku bunga acuan The Fed dipertahankan di level yang sama atau turun terbatas.
"Pertumbuhan ekonomi (Indonesia) akan dibayangi suku bunga tinggi, padahal di kuartal III/2024 sudah melemah di bawah 5 persen," kata Fithra.
Ruang negara-negara berkembang (emerging market) seperti Indonesia untuk mengelola kebijakan moneternya akan terbatas.
Dengan persepsi pasar tentang arah kebijakan ekonomi Trump, lanjut Fithra, indeks dollar akan cenderung meningkat, yang berarti rupiah akan tertekan.
Lalu, pasar saham Amerika diyakini akan menguat dengan ekspektasi ekonomi Amerika lebih kuat di era Trump. Artinya, bursa saham emerging market berpotensi kurang peminat.
Untuk pasar surat berharga (bond), ada paradoks yang terjadi di situasi seperti saat ini. Sekalipun yield (semacam bunga) bond bertenor 10 tahun di Amerika naik menjadi 4,4 persen, peminatnya tetap berkurang.
Meski demikian, ini berdampak bond bertenor 10 tahun di Indonesia juga tidak menarik karena selisih yield pun tipis dengan yang di Amerika.
"Ini tren, kalau mau growth jangka pendek, (investor akan) lebih banyak koleksi saham dibanding bond," ungkap Fithra.
Konsekuensi jangka pendek bagi Indonesia dari peta indeks dollar, bursa saham, dan pasar obligasi ini, menurut Fithra adalah rupiah tertekan, bursa saham tertekan, dan pasar obligasi tertekan meski terbatas.
"Akan ada limited capital ke emerging, bahkan reversal. (Akan terjadi) depresiasi di emerging market. (Kemenangan Trump) positif untuk (ekonomi) AS tapi negatif buat emerging (market)," ringkas Fithra.
Maftuchan menambahkan, imbas dari situasi ini bahkan dimungkinkan terjadi arus uang keluar (capital outflow) dari Indonesia ke AS. Bersamaan, lanjut dia, Bank Indonesia akan semakin sibuk dengan upaya stabilisasi nilai tukar rupiah.
"(Dan upaya stabilisasi itu) bisa berdampak pada penurunan devisa Indonesia," sebut Maftuchan.
Meski demikian, Fithra optimistis ada peluang yang tetap bakal terbuka bagi emerging market, termasuk Indonesia, dalam jangka menengah dan panjang.
"Ketika (ekonomi) mereka (AS) tumbuh, uangnya juga tumbuh. Mereka juga akan mendorong ekspor. Secara sistematis dia akan (berupaya juga) melemahkan nilai tukar (dollar AS) karena dia pun punya kepentingan untuk tetap bisa kompetitif (di pasar)," papar Fithra.
Belum lagi bila gaya ekspansif Trump dalam menjalankan ekonomi benar-benar menyeret naik inflasi di negaranya. Bila terjadi, kurs dollar AS pun akan melemah dengan sendirinya.
"(Bila benar ekonomi AS tumbuh pesat di era Trump), akan ada dampak bagus juga buat emerging market, untuk jangka menengah dan panjang," tegas Fithra.
Sembari memantau dinamika di AS, emerging market pun bisa melirik kolaborasi dengan negara-negara selain Amerika. Ini terutama terkait dengan proyeksi perang tarif yang bakal dilakukan Trump.
"Dengan perang tarif, ongkos produksi akan naik untuk bisa masuk ke pasar AS. Ini bisa jadi potensi untuk kolaborasi dengan (negara) non-AS," ujar Fithra.
Perang dagang
Bicara perang tarif, ini berarti mengarah ke perang dagang. Pada era pertama kepemimpinan Trump, AS terang-terangan berperang dagang dengan China. Efeknya mendunia.
"Secara umum, kebijakan ekonomi dan perdagangan Trump akan American first," tegas Maftuchan.
Dia menduga, Trump akan benar-benar menerapkan tarif 20 persen untuk impor tekstil dan produk tekstil (TPT) seperti sepatu. Trump diperkirakan juga akan merealisasikan tarif 300 persen untuk kendaraan listrik dari negara lain masuk ke negaranya.
"Ini tentu akan berdampak bagi ekonomi global," kata Maftuchan.
Bagi Indonesia, Maftuchan berpendapat perang tarif yang diperkirakan digeber Trump sebenarnya tidak akan terlalu berpengaruh. Ini karena secara riil neraca dagang Indonesia ke AS tidak sampai 10 persen, saat neraca yang sama dengan China sudah tembus mendekati 25 persen.
"Artinya dari sisi dampak ke ekspor impor (Indonesia-AS), saya prediksi tidak terlalu berpengaruh," ujar dia.
Sekalipun AS menempati peringkat kedua dalam neraca dagang Indonesia, lanjut Maftuchan, selisih dengan peringkat pertama yang adalah China masih terlalu jauh.
Dia menyarankan, pemerintahan Prabowo Subianto menyasar juga pasar selain AS untuk mensubstusi kemungkinan dampak kebijakan tarif Trump terhadap neraca dagang Indonesia.
"Misal ke Jepang, India, (kawasan) Timur Tengah, Afrika. Ini bisa mengantisipasi guncangan dari perubahan (neraca dagang) AS di periode pemerintahan Trump," papar Maftuchan.
Kekhawatiran justru datang dari Dradjad terkait imbas perang tarif yang diprediksi akan diarahkan AS ke China.
"Masalahnya, jika Trump jadi menerapkan tarif tinggi terhadap produk China, dampaknya akan sangat berat bagi Indonesia. Ini karena, produk-produk China akan semakin membanjiri Indonesia, sehingga sektor industri makin terpukul, penyerapan tenaga kerja formal makin tertekan, kelas menengah Indonesia juga demikian," papar Dradjad.
Dradjad yang juga pendiri dan chairman Indonesian Forestry Certification Cooperation (IFCC) ini menegaskan, skenario tersebut bukan hanya proyeksi tetapi sudah dialami Indonesia.
"Industri mobil listrik Indonesia yang dibangun dengan susah payah sekarang tertekan oleh banjirnya mobil listrik China yang tertolak pasar Uni Eropa. Harganya pun luar biasa murah sampai saya bertanya apakah ini harga dumping," ungkap Dradjad.
Bila benar Trump mengenakan tarif tinggi untuk produk China, lanjut Dradjad, Indonesia tidak hanya bakal kebanjiran mobil listrik tetapi juga produk industri lain dengan harga super murah.
"Pertanyaannya, beranikah Indonesia melindungi industri dalam negeri dari skenario itu?" tanya Dradjad.
Geopolitik dan ekonomi global
Kemenangan Trump di Pemilu AS 2024 diyakini juga bakal mengubah dinamika geopolitik global. Perang fisik diperkirakan akan berkurang bahkan berhenti.
"Dengan era Trump ini, akan ada pembatasan-pembatasan dagang (aka perang dagang), tapi perang fisik relatif tidak akan ada," tegas Fithra, sembari mengingatkan bahwa di periode pertama Trump juga terjadi hal serupa.
Menurut Fithra, Trump sebagai representasi kubu Partai Republik yang pro-senjata api memang cukup paradoks dalam hal perang fisik ini. Bahkan menyikapi perang di Timur Tengah, dia berkeyakinan Trump akan memilih jalan lain walau tetap di posisi mendukung Israel.
"Trump akan memilih pendekatan non-perang. (Misal), mendirikan kedutaan di Jerusalem, yang itu lebih aman sekalipun buat kita tetap kontroversial," tutur Fithra.
Perang di Ukraina pun dalam prediksi Fithra akan berhenti di era Trump.
"Dia teman Putin (Presiden Rusia). Selesai itu perang Ukraina," kata Fithra.
Perang di Ukraina juga tidak dapat dilepaskan dari upaya pemerintahan Presiden AS Joe Biden menarik Ukraina ke NATO. Bila era Trump langkah itu tak lagi dilanjutkan, diyakini perang pun akan mereda bahkan berhenti.
Sependapat, Dradjad melihat pula peluang Trump untuk mengondisikan kesepakatan penghentian perang di Ukraina ini. Secara ekonomi, dia berpendapat ini akan baik imbasnya, termasuk bagi Indonesia.
"Jika Trump bisa mengondisikan kesepakatan penghentian perang di Ukraina maka harga migas dan gandum akan turun. Karena Indonesia net importer (untuk kedua komoditas itu) maka secara netto hal ini menguntungkan Indonesia," tutur Dradjad.
Senada, Maftuchan melihat Trump akan melakukan sejumlah penyesuaian dibanding periode pertama pemerintahannya, dalam persoalan hubungan bilateral dan multilateral.
"Saya prediksi tidak akan seekstrem periode pertama. Dia tentu belajar bagaimana menjadi Presiden Amerika yang tidak hanya melayani rakyat AS tapi juga melayani komunitas internasional," kata Maftuchan.
Kebijakan ekstrem yang pernah dibuat Trump antara lain keluar dari Paris Agreement, juga mencabut sokongan dana bagi WHO karena menyanggah keberadaan pandemi Covid-19.
Dalam konteks ekonomi, keyakinan ada "proses belajar" Trump juga diyakini Fithra. Pada akhirnya, kata dia, seorang Trump sekalipun akan berupaya membuat Amerika tetap relevan di emerging market, terutama Asia.
"Sekeras-kerasnya Trump, dia pebisnis juga. Kuat-kuatan di negosiasi saja. Perang dagang itu bisa dinegosiasikan dan (kita) lebih bisa bernegosiasi di perang dagang (daripada di perang fisik)," tegas Fithra.
Fithra menambahkan, peluang negosiasi itu dimungkinkan karena kecenderungan Trump dan kubu Republik adalah menilik beragam persoalan dengan pendekatan bilateral, bukan multilateral sebagaimana yang lazim dilakukan kubu Demokrat laiknya di era pemerintahan Presiden Joe Biden.
- Hits: 102
Sri Mulyani Kabarnya Tidak Setuju, Badan Penerimaan Negara Ditunda
Herdi Alif Al Hikam - detikFinance
Jumat, 18 Okt 2024 14:16 WIB
Jakarta - Rencana presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk Badan Penerimaan Negara nampaknya tidak akan terealisasi. Rencana sebelumnya, bakal ada Badan Penerimaan Negara sebagai pengganti Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai yang selama ini berada di bawah Kementerian Keuangan.
Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Dradjad Wibowo mengatakan rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara kemungkinan akan tertunda.
Pria yang juga merupakan Ekonom Senior INDEF dan Ketua Dewan Pakar PAN itu mengatakan wacana Badan Penerimaan Negara gagal dibentuk karena Sri Mulyani Indrawati yang bakal ditunjuk Prabowo menjadi Menteri Keuangan menolak wacana tersebut.
Sri Mulyani menjabat Menteri Keuangan di Kabinet Presiden Joko Widodo mulai 2016, dan lanjut kembali membantu Jokowi pada periode kedua di Kabinet Indonesia Maju.
"Yang jelas bakal tertunda entah sampai kapan. SMI (Sri Mulyani Indrawati) selama ini tidak setuju pemisahan tersebut," ungkap Drajad ketika dihubungi detikcom, Jumat (18/10/2024).
Sri Mulyani juga sebelumnya sudah pernah bicara soal wacana ini ketika dipanggil ke rumah Presiden terpilih Prabowo Subianto beberapa hari lalu. Saat itu, dia dipanggil Prabowo karena mendapatkan tawaran untuk melanjutkan posisi sebagai Menteri Keuangan di kabinet berikutnya.
Saat ditanya lebih lanjut tentang rencana pembentukan Badan atau Kementerian Penerimaan Negara, Sri Mulyani enggan berbicara banyak. Dia cuma menegaskan Kementerian Keuangan adalah satu.
"Nggak ada. Kemenkeu masih satu," Sri Mulyani, di Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024) yang lalu.
Ketua Umum Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) Anggawira ikut bicara soal wacana ini. Menurutnya rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara belum tentu batal. Namun, kemungkinan akan disesuaikan oleh Prabowo dengan tim ekonomi di kabinet berikutnya.
"Rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara belum tentu batal, tetapi bisa mengalami penyesuaian atau revisi tergantung pada hasil diskusi antara Presiden dan tim ekonomi kabinet," ungkap Anggawira ketika dihubungi detikcom.
Anggawira menekankan pembentukan Badan Penerimaan Negara yang diusulkan oleh Prabowo adalah bagian dari strategi jangka panjang untuk mengoptimalkan penerimaan negara dan meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan.
Jika Sri Mulyani kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan dan menolak ide tersebut, Anggawira menilai tentu akan ada pembahasan lebih lanjut terkait implementasi strategi ini.
"Pemerintahan baru memiliki ruang untuk mengkaji ulang berbagai kebijakan yang sesuai dengan visi ekonomi ke depan, termasuk potensi reformasi institusi," ungkap Anggawira.
"Pak Prabowo juga cenderung berfokus pada peningkatan efisiensi dan efektivitas birokrasi. Bila Badan Penerimaan Negara dinilai sebagai instrumen yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut, masih ada peluang untuk diwujudkan, tentu dengan mempertimbangkan masukan dari Bu Sri Mulyani dan pihak terkait lainnya," tutupnya.
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7594329/sri-mulyani-kabarnya-tidak-setuju-badan-penerimaan-negara-ditunda
- Hits: 106
Kenaikan PPN Jadi 12 Persen Bakal Gerus Daya Beli
Kelas menengah bisa semakin turun
09 Oct 24 | 17:11
Verified: Triyan Pangastuti
Jakarta, IDN Times - Ekonom senior Drajad Wibowo tidak setuju dengan wacana pemerintah untuk menaikan pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11 persen menjadi 12 persen pada 2025. Kenaikan pajak itu dinilai bakal menggerus daya beli dan penerimaan negara.
“Itu saya sebenarnya kurang sepakat dengan PPN naik 12 persen karena saya khawatir efeknya justru akan menurunkan total pajak yang diterima,” kata Drajad saat ditemui di acara Katadata Forum bertajuk Indonesia Future Policy Dialogue di Jakarta, Rabu (10/9/2024).
1. PPN naik jadi 12 persen bakal bebani ekonomi
Ia menjelaskan kenaikan tarif PPN tersebut akan membebani perekonomian Indonesia, apalagi saat ini tengah terjadi tren penurunan kelas menengah.
"Saya agak khawatir dengan kenaikan 12 persen itu dampaknya terhadap penerimaan pajak kita. Karena apalagi dengan adanya fakta bahwa kelas menengah kita menurun," kata dia.
2. Masyarakat bisa enggan belanja
Ia mengatakan, kenaikan PPN berpotensi membuat masyarakat justru enggan berbelanja karena transaksi barang dan jasa yang dikenakan PPN menjadi lebih mahal.
"(Kenaikan PPN) itu kan hitungan berdasarkan asumsi bahwa semua orang akan tetap bayar. Bagaimana kalau dengan kenaikan itu, orang yang bayarnya makin sedikit? Sama seperti barang kalau dijual lebih mahal, orang yang beli makin dikit. Kan ujungnya penerimaan kita jeblok," ujarnya.
Menurut dia, dengan dampak kenaikan PPN yang seperti itu menjadi tidak tepat diterapkan di kala kondisi ekonomi masyarakat sedang mengalami penurunan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kelas menengah di Indonesia sebanyak 57,33 juta orang pada 2019 lalu berkurang menjadi 47,85 juta orang pada tahun ini. Artinya, sebanyak 9,48 juta penduduk kelas menengah turun kelas pada 2024.
3. Kenaikan PPN tertuang dalam UU HPP
Adapun kenaikan PPN diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
Dalam aturan tersebut, tarif PPN bisa naik dari semula 11 persen menjadi 12 persen sebelum 1 Januari tahun 2025.
- Hits: 148
More Articles …
Page 5 of 45
