Bocoran Badan Penerimaan Negara: Reformasi 3 Aspek Ini
Azura Yumna Ramadani Purnama
09 October 2024 13:30
Bloomberg Technoz, Jakarta - Tim Kemenangan Nasional (TKN) Prabowo Drajad Wibowo menyatakan Badan Penerimaan Negara (BPN) akan mereformasi tiga unsur penerimaan negara yakni transformasi kelembagaan, transformasi teknologi, dan transformasi kultur.
Drajad menjelaskan, alasan pembentukan BPN adalah keinginan mengerek penerimaan negara untuk mendanai kebutuhan anggaran yang menurutnya masih kurang Rp300 triliun apabila ekonomi RI ingin tumbuh sebesar 6%-7%.
“Jawabannya memang kita melalui BPN. Tapi BPN itu, itu yang belum banyak kita diskusikan.Itu harus mengandung 3 unsur transformasi,” tutur Drajad dalam Katadata Future Policy Dialogue di Jakarta, Rabu (9/10/2024).
Drajad menjelaskan, salah satu aspek tersulit dalam transformasi tersebut yakni transformasi kultur, namun hal ini menurutnya dapat dipaksakan dengan terjadinya transformasi teknologi.
Meski tidak menjelaskan lebih lanjut, Drajad mencontohkan bahwa dahulu tak terbayangkan berbelanja dapat langsung menggunakan QRIS, serta dana yang dibayarkan bisa langsung diterima penjual dan bisa secara otomatis dipotong retribusi daerah.
Dengan contoh itu, Drajad menginginkan sistem penerimaan negara yang dikelola oleh BPN memiliki sistem serupa dengan cara penerimaan retribusi daerah yang diserahkan kepada Dinas Penerimaan Daerah (Dispenda).
“Gak perlu apa-apa, gak perlu koleksi faktur, gak perlu restitusi. Itu semua bisa dilakukan, Dispenda bisa dilakukan. Kenapa BPN gak bisa dilakukan?,” tutur Drajad.
Meski demikian, pada akhir pidatonya Drajad tak menampik bahwa dengan terbentuknya BPN belum tentu penerimaan negara akan langsung terkerek.
Namun, menurutnya pembentukan BPN merupakan suatu pemicu yang direncanakan sebagai awal transformasi penerimaan negara di era Prabowo.
“Sebagian besar memang bertanya. Apa dengan BPN itu sudah otomatis akan naik? Gak. Tapi kita harus lakukan itu sebagai trigger untuk memicu buat transformasinya,” papar Drajad.
Drajad sempat mengatakan pada tahun depan pemerintah harus mencapai pertumbuhan pada level 5,8% - 5,9% untuk mengejar pertumbuhan ekonomi 6-7% agar dapat tumbuh mencapai target Prabowo 8%.
Atas dasar itu, Drajad menyatakan bahwa belanja negara sebesar Rp3.613 triliun dalam APBN 2025 yang telah dirancang Kemenkeu masih kurang sekitar Rp300 triliun untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 6-7% pada tahun depan.
“Kekurangannya berapa? Itu masih kurang Rp300 triliun. Terus bagaimana kita bisa dapat Rp300 triliun? Sementara APBN 2025 itu 45% dari pendapatan negara itu habis untuk debt service [pembiayaan utang],” kata Drajad dalam Katadata Forum Future Policy di Jakarta, Rabu (9/10/2024).
Drajad menyebut, salah satu upaya untuk mengejar kekurangan anggaran tersebut yakni melalui pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN).
Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, sekaligus adik dari Prabowo, Hashim Djojohadikusumo menyatakan Prabowo Subianto bakal membentuk Kementerian Penerimaan Negara dan sudah mengantongi nama menteri yang bakal memimpin.
“[Rencana] Badan Penerimaan Negara nanti jadi Kementerian Penerimaan Negara, menterinya sudah ada,” ujarnya dalam agenda Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Senin (7/10/2024).
- Hits: 23
