Tim Prabowo Keluhkan Porsi Utang Menjulang, 45% Penerimaan Negara
Azura Yumna Ramadani Purnama
09 October 2024 15:25
Bloomberg Technoz, Jakarta - Tim Presiden Terpilih Prabowo Subianto mengeluhkan porsi pembayaran bunga dan pokok utang negara yang menjulang pada 2025, yakni mencapai Rp1.353 triliun atau 45% dari total penerimaan negara.
Hal itu disampaikan Drajad Wibowo, Anggota Dewan Pakar Prabowo Subianto ketika membahas anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN) yang berperan sebagai alat ungkit pertumbuhan ekonomi nasional.
Dia menyatakan, padahal Indonesia membutuhkan anggaran negara hampir Rp4.000 triliun untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di level 6%-7%. Hal ini akan menjadi pijakan awal dari target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan Presiden Terpilih Prabowo Subianto 8% dalam jangka menengah.
Faktanya, belanja negara dipatok sebesar Rp3.613 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang telah dirancang Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Artinya, pemerintah masih mengalami kekurangan dana Rp300 triliun untuk menggenjot perekonomian.
“Kekurangannya berapa? Itu masih kurang Rp300 triliun. Terus bagaimana kita bisa dapet Rp300 triliun? Sementara APBN 2025 itu 45% dari pendapatan negara itu habis untuk debt service [pembiayaan utang],” kata Drajad dalam Katadata Forum Future Policy di Jakarta, Rabu (9/10/2024).
Ia mengatakan kekurangan anggaran tersebut terjadi di tengah 45% dari pendapatan negara yakni sebesar Rp1.353 triliun harus digunakan untuk membayar pembiayaan utang baik untuk pokok utang maupun bunga utang.
“Itu hitungan kami kalau untuk ngejar 8% nanti suatu saat, itu gak cukup,” ucap Drajad.
Drajad menyebut, salah satu upaya untuk mengejar kekurangan anggaran tersebut yakni melalui pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN).
Ia menjelaskan, nantinya BPN akan mengandung tiga unsur transformasi yakni transformasi kelembagaan, transformasi teknologi, dan transformasi kultur.
Meski demikian, Drajad menegaskan terbentuknya BPN tidak serta-merta langsung mengerek setoran perpajakan. Namun, ia menegaskan hal tersebut dilakukan sebagai pemicu terjadinya transformasi pada penerimaan negara.
“Sebagian besar memang bertanya. Apa dengan BPN itu sudah otomatis akan naik? Tidak. Tapi kita harus lakukan itu sebagai trigger untuk memicu buat transformasinya,” pungkas Drajad.
Sebagai informasi, belanja negara dalam APBN 2025 yang merupakan anggaran pertama Presiden terpilih Prabowo Subianto tembus Rp3.621,31 triliun, angka ini tercatat naik Rp8,26 triliun dari postur Rancangan APBN 2025 awal yang sebesar Rp3.613,1 triliun.
- Hits: 62
