APBN 2025 Kurang Rp 300 Triliun, Prabowo Bakal Kejar Pengemplang Pajak
Kompas.com - 09/10/2024, 17:24 WIB
Isna Rifka Sri Rahayu, Aprillia Ika
JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto akan menambal kekurangan anggaran belanja negara pada 2025 dengan mengejar penerimaan negara yang bocor akibat pengemplang pajak.
Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Dradjad Wibowo mengatakan, anggaran untuk belanja negara tahun depan membutuhkan sekitar Rp 3.900 triliun. Itu artinya, terdapat kekurangan sekitar Rp 300 triliun dari alokasi belanja pada APBN 2025 yang sebesar Rp 3.621,3 triliun.
"Ada gap dari APBN yang sudah kita ketok dengan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Yang kita butuhkan itu minimal Rp3.900 triliun, jadi ada kurang Rp 300 triliun," ujar Dradjad saat ditemui di Hotel Le Meredien, Jakarta, Rabu (9/10/2024).
Di sisi lain, pihaknya menemukan terdapat penerimaan negara yang bocor akibat pengemplang pajak. Nilai kebocoran pajak itu melebihi Rp 300 triliun.
"Kita juga menemukan ada pajak-pajak yang tidak terkumpulkan dan ada sumber-sumber yang belum tergali," kata dia.
Dia mengungkapkan, kebocoran akibat pajak yang belum dikumpulkan salah satunya berasal dari kasus-kasus hukum.
Para pengemplang pajak sudah dinyatakan kalah oleh Mahkamah Agung tapi mereka tak kunjung menyetorkan kewajiban pajaknya sesuai putusan.
"Wajib pajak sudah kalah, inkrah kalah tapi mereka tidak bayar. Ada yang 10 tahun belum bayar, ada yang 15 tahun belum bayar. Itu jumlahnya juga sangat besar," ungkap Dradjad.
Untuk itu, pemerintahan Prabowo akan mengejar potensi penerimaan pajak yang masih bisa dikumpukan.
"Ini bukan omon-omon, ini bukan bukan teori, jadi saya lihat sendiri ketika saya menjadi unsur pimpinan di salah satu lembaga yang bergerak di bidang kemanan nasional, nanti kita bisa ngecek orang sampai paling detailnya sampai kancing-kancingnya kita bisa tahu, itu ternyata memang masih ada sumber-sumber penerimaan negara," tuturnya.
- Hits: 26
