Tim Prabowo Duga Kebocoran Pendapatan Negara Lebih Besar dari Rp 300 T
Shafira Cendra Arini - detikFinance
Rabu, 09 Okt 2024 15:10 WIB
Jakarta - Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo, Dradjad Wibowo buka suara soal dugaan kebocoran pendapatan negara sebesar Rp 300 triliun. Hal ini disampaikan adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, dalam acara Kadin Indonesia, Selasa (8/10/2024).
Nilai kebocoran sebesar itu merupakan potensi penerimaan negara dari perkebunan sawit ilegal.
Dradjad mengatakan fakta di lapangan menunjukkan jumlah yang lebih besar dari angka Rp 300 triliun tersebut. Hal ini berdasarkan pada akumulasi dari kasus-kasus serupa lainnya.
"Bahkan, saya sebenarnya ingin mengatakan jumlahnya sebenarnya lebih besar (dari Rp 300 triliun)," kata Dradjad dalam forum diskusi di Le Meridien Hotel, Jakarta, Rabu (9/10/2024).
Namun demikian, ia enggan membeberkan berapa tepatnya nilai dari pajak yang tak berhasil dikantongi negara tersebut. Sebab, ia merasa tidak punya kewenangan untuk mengungkapkannya.
Lebih lanjut Dradjad menjelaskan, sumber-sumber dari potensi pajak itu setidaknya terbagi ke dalam dua kategori yakni uncollected (tidak terkumpulkan) dan untapped (tidak tergali).
Adapun untuk sumber pajak yang tidak terkumpulkan ini di antaranya berasal dari kasus-kasus pajak yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Dalam hal ini negara yang menjadi pemenangnya, namun pihak yang kalah belum membayar pajaknya.
"Mahkamah Agung sudah memutuskan selesai. Tapi mereka nggak bayar. Ada yang 10 tahun belum bayar, ada yang 15 tahun belum bayar," terang Dradjad.
Selain itu, juga ditemukan beberapa kasus transfer pricing yang ketahuan. Menurut Dradjad, tambahan penerimaan negara dari kasus itu juga berpotensi ditarik.
"Kemudian ada beberapa kasus lain yang mungkin terlalu spesifik untuk saya sebutkan. Tapi intinya yang disampaikan Pak Hashim itu, basisnya adalah data sangat kredibel," kata dia.
Sebagai tambahan informasi, persoalan kebocoran Rp 300 triliun ini mulanya diungkapkan oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra sekaligus adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo.
Saat mengangkat masalah kebocoran ini, ia menyinggung adanya indikasi pengusaha sawit nakal yang tidak membayar pajak dengan mendirikan perkebunan sawit ilegal. Berdasarkan data yang dikonfirmasi ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), ada jutaan lahan sawit ilegal.
"Ada jutaan hektar kawasan hutan di okupasi liar oleh pengusaha kebun sawit nakal. Ternyata sudah diingatkan tapi sampai sekarang belum bayar. Dan kami dapat data bisa sampai Rp 300 triliun yang belum bayar. Ini data-data yang dihimpun pemerintah," terang Hashim, dalam acara Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior, di Menara Kadin, Jakarta, Senin (7/10/2024).
Hashim menjelaskan, saat ini pihaknya telah mengantongi nama 300 perusahaan sawit nakal tersebut. Namun daftar tersebut masih akan ditelusurinya lebih jauh.
"Dari kebocoran ini kita bisa hasilkan Rp 50 triliun tiap tahun. Ini kita hitung-hitung dari satu kebocoran kita bisa berikan makan gratis 2 kali sehari untuk 9 juta anak," ujarnya.
- Hits: 28
