TKN Ungkap Kabinet Prabowo-Gibran Kemungkinan Besar Tanpa Sri Mulyani
Senin, 19 Februari 2024 20:01 WIB
Editor: Budi Sam Law Malau
WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo mengungkapkan kabinet yang akan dibentuk Prabowo-Gibran jika resmi dinyatakan menang Pilpres 2024, maka kemungkinan besar tidak terdapat nama Sri Mulyani yang kini menjabat sebagai menteri keuangan di dalamnya.
Artinya, kata Drajad, posisi menteri keuangan akan jatuh kepada sosok atau tokoh lain yang dianggap mampu mengemban tugas dan jabartan tersebut.
Menurut Drajad, kemungkina besar tidak ada nama Sri Mulyani di kabinet Prabowo-Gibran, karena Prabowo dan Sri Mulyani memiliki pandangan yang berbeda soal ekonomi dan beberapa lainnya.
"Tapi kalau saya sebagai ekonom membaca dan melihat, memang chemistry Pak Prabowo dengan Mba Ani (sapaan akrab Sri Mulyani) enggak jalan," ujarnya, Senin (19/2/2024).
Dikutip dari laman cnnindonesia, Drajad mengatakan sampai saat ini belum ada susunan kabinet yang disiapkan, terutama di bidang ekonomi.
Sebab, katanya sampai saat ini belum ada pertemuan dari para ketua partai politik.
Menurut Drajad, susunan kabinet akan disusun setelah ada diskusi antar para petinggi parpol.
Kemungkinan, kata dia, hal itu akan dilakukan setelah pengumuman resmi hasil pemilu 2024 dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Biasanya akan ada pembicaraan, kalau sekarang mereka sering bertemu, Pak Prabowo, Pak Airlangga, Bang Zul (Zulkifli Hasan), dan sekarang ada Mas AHY (Agus Yudhoyono) kan. Pasti nanti akan ada pembicaraan dan pengaturan berapa yang parpol dan berapa non parpol," jelasnya.
Drajad menekankan hasil akhirnya akan dipastikan usai ada hasil resmi dari KPU.
Apalagi, menurutnya Prabowo menginginkan orang-orang di kabinetnya adalah orang yang mempunyai misi sama dalam memajukan Indonesia.
"Tapi pada intinya, Pak Prabowo mengatakan siapa saja yang ingin membantu Indonesia, maka akan masuk (tim kabinet). Tapi kembali lagi, semua keputusan presiden yang dilantik nanti," pungkasnya.
Sementara Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan dirinya lebih memilih untuk mengurus anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) ketimbang melakukan sinkronisasi dengan pemerintahan berikutnya.
Menurut Sri Mulyani, sinkronisasi akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dengan Presiden selanjutnya.
Namun, Sri Mulyani mengakui bahwa proses sinkronisasi antar pemerintahan menjadi hal yang tidak bisa dihindari.
"Nanti itu (sinkronisasi oleh) Bapak Presiden lah ya. Aku enggak lah. Aku ngurusin APBN saja," ujar Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/2/2024).
"Tapi ya memang nanti kan tidak terhindarkan itu harus ada pembahasan antara pemerintah sekarang dengan yang akan datang," lanjut dia.
Menurut Sri, dirinya juga mendapatkan arahan lain dari Presiden Jokowi dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.
Salah satunya arahan untuk membantu menavigasi situasi ekonomi sebagai persiapan transisi kepemimpinan mendatang.
"Mendapatkan arahan mengenai bagaimana untuk menavigasi situasi saat-saat ini ya. Terutama pada kondisi transisi (pemerintahan) supaya bisa berjalan dengan baik," ungkap Sri Mulyani.
Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa dirinya melaporkan persiapan pembayaran tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk pegawai negeri sipil (PNS) kepada Presiden Jokowi.
Menurutnya laporan disampaikan agar THR bisa langsung diproses pada 10 hari sebelum Idul Fitri 2024.
Selain itu, Sri Mulyani mengaku jugfa menyampaikan perkembangan APBN 2024 karena ada sejumlah perubahan yang terjadi untuk sejumlah pos belanja.
Selain itu, ada pula penyesuaian (adjustment) di sejumlah pos dalam APBN 2024.
- Hits: 86
Ini Sinyal Sri Mulyani Ogah Masuk Kabinet Prabowo-Gibran
Oleh Iwan Purwantono
Senin, 19 Februari 2024 - 19:23 WIB
Jika Prabowo-Gibran benar-benar ditetapkan KPU sebagai presiden dan wakil presiden terpilih di Pemilu 2024, Sri Mulyani naga-naganya ogah masuk kabinet. Meski, kinerja Sri Mulyani sebagai menteri keuangan (menkeu) cukup mumpuni.
Sinyal itu disampaikan Sri Mulyani yang memilih tidak ikut membahas sinkronisasi pemerintahan dengan presiden berikutnya. "Biar Bapak Presiden saja, ya. Aku enggaklah, aku ngurus APBN aja," kata Sri Mulyani di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (19/3/2024).
Dia menjelaskan, sinkronisas pemerintahan merupakan sesuatu yang tidak terhindarkan. Harus ada pembahasan antara pemerintah Jokowi dengan pemerintah selanjutnya.
Namun demikian, Sri Mulyani mendapat sejumlah arahan. Salah satunya terkait transisi kepemimpinan ke presiden baru. "Saya mendapatkan arahan mengenai bagaimana untuk menavigasi situasi saat-saat ini ya, terutama pada kondisi transisi supaya bisa berjalan dengan baik," kata Sri Mulyani.
Tanda-tanda Sri Mulyani tak akan gabung dalam kabinet Prabowo-Gibran, dibenarkan anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo. "Tapi kalau saya sebagai ekonom membaca dan melihat memang chemistry Pak Prabowo dengan Mba Ani (Sri Mulyani) enggak jalan," kata Dradjad yang dikenal sebagai ekonom Indef itu.
Sejauh ini, kata mantan anggota DPR asal PAN ini, memang belum ada pembahasan terkait susunan kabinet Prabowo-Gibran. Termasuk siapa menkeu atau menteri bidang ekonomi lainnya. Besar kemungkinan, susunan kabinet Prabowo-Gibran dibahas di pertemuan ketum parpol pendukung.
"Biasanya akan ada pembicaraan, kalau sekarang mereka sering bertemu. Baik, Pak Prabowo, Pak Airlangga, Bang Zul (Zulkifli Hasan), dan sekarang ada Mas AHY (Agus Yudhoyono). Pastilah nanti akan ada pembicaraan dan pengaturan (susunan menteri). Berapa yang parpol dan berapa non parpol," jelasnya.
https://www.inilah.com/ini-sinyal-sri-mulyani-ogah-masuk-kabinet-prabowo-gibran
- Hits: 102
”Putar Otak” Dongkrak Pajak, Prabowo Sasar Ekonomi Bawah Tanah
Jika menjabat, Prabowo ingin memajaki aktivitas ekonomi ilegal atau bawah tanah untuk menambah penerimaan negara.
Oleh AGNES THEODORA
19 Februari 2024 17:56 WIB
JAKARTA, KOMPAS — Kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, yang sejauh ini unggul di berbagai hasil hitung cepat, sedang ”putar otak” mencari sumber penerimaan negara baru demi membiayai berbagai janji kampanye mereka. Salah satunya, Prabowo ingin memajaki aktivitas ekonomi ilegal atau ekonomi bawah tanah untuk menambah penerimaan.
Dalam visi-misi pasangan nomor urut 02 itu, rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ditargetkan sampai 23 persen yang terdiri dari penerimaan pajak dan nonpajak. Angka tersebut jauh di atas tingkat rasio perpajakan (tax ratio) RI saat ini yang di kisaran 10 persen dan jauh di atas negara tetangga lainnya di kawasan Asia Tenggara.
Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo, Senin (19/2/2024), mengatakan, untuk mencapai target tersebut, pihaknya akan menempuh sejumlah terobosan. Salah satunya menyasar penerimaan pajak dari aktivitas ekonomi ilegal atau ekonomi bayangan (shadow economy).
Ekonomi bayangan adalah ekonomi bawah tanah yang tidak terdeteksi oleh pemerintah sehingga mendistorsi kinerja pertumbuhan ekonomi atau PDB. Aktivitas ekonomi bayangan di Indonesia bernilai tinggi. Salah satunya, berasal dari aktivitas ekonomi ilegal yang berdampak buruk bagi masyarakat seperti judi dan prostitusi, serta produksi ilegal lain seperti rokok ilegal dan hasil tambang ilegal.
Tingkat informalitas ekonomi yang tinggi di Indonesia selama ini juga ikut berkontribusi pada pergerakan ekonomi bayangan yang tidak bisa dipajaki itu. Meski demikian, Drajad mengatakan, pekerja informal dan pekerja yang selama ini gajinya di bawah batas pendapatan tidak kena pajak (PTKP) sebesar Rp 4,5 juta per bulan tidak akan ikut dipajaki.
Menurut dia, masih banyak kegiatan ekonomi ilegal yang selama ini merugikan masyarakat yang semestinya bisa direalisasikan sebagai penerimaan negara. Oleh karena itu, jika menjabat nanti, Prabowo-Gibran tidak akan menurunkan batas PTKP demi bisa memperluas basis pajak.
”Kami tidak akan pakai sistem yang eksesif, apalagi ekstortif. Jadi, pekerja di bawah PTKP dan sektor informal itu tidak akan diotak-atik. Yang akan dikejar adalah sektor-sektor ilegalnya,” ujar Drajad saat dihubungi.
Ia mengklaim timnya sudah menyusun strategi untuk memajaki lapisan ekonomi bawah tanah yang selama ini sulit dideteksi dan dipajaki itu. Namun, ia masih enggan mengungkap jenis aktivitas ekonomi apa saja yang akan duluan dipajaki dan bagaimana mekanismenya. ”Cara-cara untuk menembus sektor ilegal itu saya temukan berdasarkan pengalaman selama di Badan Intelijen Negara (BIN),” kata Drajad.
Wakil Ketua TKN Eddy Soeparno mengatakan, kenaikan rasio perpajakan diharapkan bisa menopang kebutuhan pembiayaan untuk sejumlah janji kampanye Prabowo-Gibran. Misalnya, program andalan berupa pemberian makan siang gratis untuk sejumlah kelompok, seperti anak sekolah, ibu hamil, dan anak balita, yang akan memakan anggaran hingga Rp 400 triliun.
Namun, Eddy mengatakan, upaya menaikkan rasio perpajakan itu tidak akan berdampak pada naiknya tarif pajak yang harus dibayar masyarakat. Sebaliknya, Prabowo-Gibran ingin menurunkan beberapa tarif pajak.
”Kita coba naikkan rasio perpajakan lewat ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Nanti setelah rasio pajak berhasil naik, otomatis bisa menurunkan tax rate, seperti Pajak Penghasilan (PPh) badan, PPh perorangan. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga bisa kita turunkan lagi jadi 10 persen (saat ini 11 persen),” katanya.
Potensi besar
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021, aktivitas shadow economy di Indonesia diperkirakan bisa mencapai 8,3-10 persen dari PDB nasional. Perkiraan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) lebih tinggi lagi, yakni 30-40 persen dari total PDB nasional.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021, aktivitas shadow economy di Indonesia diperkirakan bisa mencapai 8,3-10 persen dari PDB nasional.
Artinya, dengan berpatok pada besaran PDB atas dasar harga berlaku terakhir pada tahun 2023 sebesar Rp 20.892,4 triliun, potensi aktivitas ekonomi bayangan di Indonesia bisa mencapai Rp 1.671,3 triliun sampai Rp 6.267,72 triliun.
Sebagai gambaran, saat ini, rasio perpajakan (tax ratio) Indonesia memang terhitung masih rendah dibandingkan negara tetangga lainnya di kawasan Asia Tenggara. Pada 2023, rasio perpajakan RI adalah 10,21 persen, turun dari 2022 yang sebesar 10,39 persen.
Pada prinsipnya, semakin tinggi nilai rasio pajak, semakin mampu suatu negara membangun dengan sumber daya sendiri tanpa perlu bergantung pada utang. Bagi negara berkembang, rasio perpajakan yang ideal adalah 15 persen.
Sementara, selama sembilan tahun pemerintahan Joko Widodo, rasio perpajakan tidak pernah menyentuh level 11 persen meski ekonomi tumbuh stabil di kisaran 5 persen. Selama 2019-2021, rasio perpajakan bahkan sempat merosot ke satu digit atau terendah sepanjang sejarah.
Sulit dipajaki
Pengamat pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Fajry Akbar, mengatakan, ada banyak kajian yang berusaha memperkirakan besaran shadow economy, dari 8 persen sampai 20 persen terhadap PDB. Mayoritas studi memperkirakan besaran ekonomi bayangan bisa mencapai 8 persen dari total nilai perekonomian Indonesia.
”Kalau melihat besaran shadow economy di Indonesia, memang potensinya besar sekali untuk kita bisa meningkatkan penerimaan pajak. Tetapi, kalau melihat definisinya, apakah bisa sektor-sektor itu dipajaki? Bagaimana caranya?” kata Fajry.
Menurut dia, barang atau jasa ilegal seperti judi daring, misalnya, tidak mungkin dijadikan sumber penerimaan pajak baru. Sebab, sebelum dilegalkan, aktivitas-aktivitas tersebut tidak bisa dijadikan sumber penerimaan baru. Memajaki sektor informal berskala rumah tangga juga bukan pilihan populer secara politik karena tidak populis dan berpotensi memberatkan masyarakat menengah-bawah.
”Kemungkinan tinggal aktivitas produksi bawah tanah (underground) seperti hasil tambang ilegal, rokok ilegal, dan hasil hutan ilegal. Tetapi, potensi dua aktivitas tidak mudah didapat datanya. Lagi pula, ada masalah hukum juga, sulit sekali memajaki sektor underground ini karena biasanya punya backing aparat atau politisi,” ujarnya.
Editor: ARIS PRASETYO
- Hits: 568
TKN Prabowo-Gibran Soal Pajak-Kemenkeu Pisah: 'Perintah Rakyat'
NEWS - Rosseno Aji, CNBC Indonesia
19 February 2024 20:35
Jakarta, CNBC Indonesia - Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menjamin pendirian Badan Penerimaan Negara (BPN) pasti terjadi apabila pasangan ini terpilih menjadi presiden dan wakil presiden. Anggota Dewan Pakar TKN Drajad Wibowo mengatakan pendirian BPN secara resmi ada di visi-misi Prabowo-Gibran.
Dengan demikian, apabila masyarakat memilih pasangan nomor urut 2 itu, berarti mereka memerintahkan Prabowo-Gibran untuk mendirikan BPN.
"Jadi mandat Badan Penerimaan Negara itu langsung dari rakyat, jadi partai manapun yang akan melawan itu, itu pasti akan bertentangan dengan perintah rakyat," kata Drajad pada Senin, (19/2/2024).
Drajad mengatakan rencana pembentukan BPN ini merupakan salah satu program prioritas Prabowo-Gibran apabila terpilih. Maka itu, pembentukan BPN akan langsung dikebut begitu Prabowo-Gibran benar-benar dilantik menjadi presiden.
Adapun mekanisme yang dipilih dalam pembentukan BPN tersebut adalah melalui Undang-Undang. "Sebenarnya pakai peraturan pemerintah bisa, tapi cantolannya nanti kontroversial dan kurang kuat. Saya lebih senang pakai UU, jadi nanti seperti BIN [Badan Intelijen Negara], Polri, TNI, itu kan dia basisnya UU," kata dia.
Drajad mengatakan Prabowo-Gibran berharap dengan pembentukan BPN ini maka sumber-sumber penerimaan negara akan lebih bisa dimaksimalkan. Dengan adanya BPN ini, kata dia, diharapkan rasio perpajakan atau tax ratio juga bisa ditingkatkan.
Drajad menekankan upaya Prabowo-Gibran untuk meningkatkan tax ratio tidak hanya berhenti pada pembentukan BPN yang merupakan reformasi struktural. Dia mengatakan juga dibutuhkan reformasi di dalam internal pegawai agar pendapatan negara dari pajak, serta bea dan cukai bisa meningkat.
"Harus ada transformasi budaya, pemanfaatan teknologi secara cerdas, penguatan fungsi intelijen. Selama ini, hal tersebut lemah sekali," ujar dia.
Pembentukan Badan Penerimaan Negara masuk menjadi salah satu visi dan misi yang dicanangkan oleh Prabowo-Gibran. Pembentukan BPN bertujuan untuk memperbaiki integritas dan koordinasi antar lembaga untuk menaikkan penerimaan negara.
Mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu dan Kepala Ekonom CNBC Indonesia, Anggito Abimanyu pesimistis bahwa pembentukan badan ini akan bisa terlaksana. Dia memperkirakan pendirian lembaga baru itu butuh waktu yang lama hingga 4 tahun. Sebab, memisahkan Ditjen Pajak dan Kemenkeu harus mengubah sedikitnya 4 undang-undang.
"Katakanlah 2024 presiden terpilih, pendirian badan itu baru berlaku 2026," tutur Anggito.
- Hits: 112
Program Makan Siang Gratis Duitnya dari Mana? Nih Kata TKN Prabowo-Gibran
Annasa Rizki Kamalina - Bisnis.com Senin, 19 Februari 2024 | 16:17
Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Pakar TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Drajad Wibowo menegaskan bahwa dana program makan siang gratis yang menyasar 80 juta anak sekolah, bukan dari pemotongan anggaran yang telah ada dalam APBN.
Drajad mengatakan sumber dana untuk program ini juga bukan dari pemangkasan subsidi energi atau bahan bakar minyak (BBM).
“Program ini akan dibiayai dari sumber-sumber penerimaan/pembiayaan baru. Sumber-sumber yang merupakan hak negara yang selama ini belum terkoleksi,” ujarnya saat dikonfirmasi Bisnis, Senin (19/2/2024).
Drajad, yang merupakan Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) tersebut, juga menyampaikan hal ini akan dilakukan tanpa melakukan peningkatan tarif pajak, kecuali besaran yang telah ditentukan oleh pemerintah saat ini.
Dia menyebutkan untuk mengawali penambahan penerimaan negara dari pajak, dirinya telah melihat beberapa sumber dana potensial.
Pertama, dari hak negara yang sudah inkrah alias pemulihan kas negara dengan angka sekitar Rp90 triliun. Kedua, Drajad menyebutkan akan ada perubahan satu peraturan yang dapat merilis dana Rp116,4 triliun (2023) dan mungkin angkanya akan lebih besar pada 2024.
“Masih ada minimal 3 sumber lain yang potensinya lebih besar, tapi belum bisa diungkapkan dulu,” ujarnya.
Dalam dokumen Visi, Misi, dan Program milik Prabowo-Gibran, tercatat terdapat 8 Program Hasil Terbaik Cepat yang dikawal langsung oleh Presiden dan Wakil Presiden dalam 5 tahun ke depan. Makan siang gratis menjadi program paling pertama.
Prabowo bersama Gibran akan memberi makan siang dan susu gratis mulai dari siswa prasekolah hingga SMA, termasuk pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil dengan proyeksi kebutuhan dana mencapai Rp400 triliun
Menurutnya, kebijakan ini dapat menurunkan stunting yang menjadi masalah konkret dan mendesak yang harus segera ditangani secara langsung dan massal oleh pemerintah untuk memastikan tercapainya kualitas SDM dan kualitas hidup yang baik.
Sebagai catatan, program ini akan berlangsung secara bertahap dan menargetkan lebih dari 80 juta penerima manfaat dengan cakupan 100% pada 2029.
Sebelumnya sempat memanas isu pemangkasan subsidi BBM untuk membiayai program miliki calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 tersebut.
Pernyataan yang disampaikan oleh Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno, pun akhirnya menjadi ‘bulan-bulanan’ warganet.
Sekjen PAN tersebut menegaskan pernyataan utuh dalam wawancara dengan Bloomberg TV itu adalah Prabowo-Gibran akan mengevaluasi pemberian subsidi energi yang saat ini justru dinikmati kalangan mampu agar lebih tepat sasaran dan tertuju bagi mereka yang berhak menerimanya seperti masyarakat miskin, UMKM.
"Yang saya katakan secara keseluruhan adalah subsidi yang tidak tepat sasaran akan dievaluasi dan penghematannya dapat dialokasikan untuk pembiayaan program APBN lainnya. Saya tidak pernah mengatakan bahwa subsidi BBM bakal dipangkas, tapi penyaluran subsidi Energi perlu dievaluasi agar lebih tepat sasaran," ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis, Jumat (16/2/2024).
Cawapres Gibran pun telah menyampaikan bahwa isu yang merebak bahkan sebelum keluar real count Pemilu 2024 tersebut akan tetap dilaksanakan, namun akan dikaji ulang.
“Untuk program-program pasti dijalankan, dikaji dengan baik, dan bisa bermanfaat untuk masyarakat luas,” ungkapnya, dikutip dari Solopos.
- Hits: 84
Subcategories
More Articles …
Page 31 of 77
