Kubu Prabowo Berupaya Perkuat Koalisi, Lobi lewat Lapis Kedua Partai
Negara membutuhkan peran parpol untuk menjadi oposisi yang kuat.
Oleh NIKOLAUS HARBOWO, WILLY MEDI CHRISTIAN NABABAN
23 Februari 2024 06:35 WIB
JAKARTA, KOMPAS — Kubu calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, yang menurut hasil hitung cepat sejumlah lembaga mendapat suara terbanyak di Pemilihan Presiden 2024, terus berupaya memperkuat koalisi partai politik pendukung pemerintahannya ke depan.
Upaya itu tak langsung dilakukan dengan mendekati para ketua umum partai politik (parpol) dari kubu lawan di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, tetapi melalui orang-orang di lapis kedua partai tersebut.
Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad Wibowo saat dihubungi di Jakarta, Kamis (22/2/2024), mengakui ada upaya melobi dari pihak Prabowo-Gibran ke partai-partai politik pengusung capres-cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar ataupun Ganjar Pranowo-Mahfud MD agar masuk dalam barisan koalisi parpol pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.
Namun, Dradjad melanjutkan, upaya lobi baru ke lapisan kedua dari parpol kubu lawan, seperti di level sekretaris jenderal (sekjen), wakil sekjen, wakil ketua umum, hingga ketua bidang. Mayoritas pertemuan pun berlangsung secara tertutup dan masih sebatas pendekatan awal. ”Setelah pengumuman resmi (hasil pemilu), biasanya ketum (ketua umum) atau elite parpol bertemu secara formal. Sekarang ini lapis kedua itu ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi begitu. Baru tahapan itu,” kata Dradjad.
Target lobi
Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran itu enggan menyebutkan parpol yang didekati. Ia hanya menyebutkan target lobi adalah partai yang sudah lama bersama-sama di pemerintahan Joko Widodo.
Partai dimaksud berarti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Nasdem, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Di Pilpres 2024, PDI-P dan PPP mengusung Ganjar-Mahfud, sedangkan Nasdem dan PKB mengusung Anies-Muhaimin. Adapun parpol pengusung Prabowo-Gibran di antaranya Partai Gerindra, Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Demokrat.
Menurut Dradjad, lobi di antara pejabat di lapisan kedua partai itu dimaksudkan untuk membuka jalan sebelum pertemuan di tingkat ketua umum. Dengan demikian, pertemuan antarketua umum bisa segera mengambil kesepakatan.
Wakil Ketua Umum Golkar Firman Soebagyo menambahkan, upaya mendekati ketua-ketua umum partai juga diupayakan Presiden Joko Widodo sebagai upaya mewujudkan rekonsiliasi pascapemilu. Ini terlihat dari pertemuan dengan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, Minggu (18/2/2024) malam.
”Tentunya, tujuannya untuk itu, mewujudkan proses demokrasi yang fair, dan kemudian juga, ayo pemilu sudah selesai, kita harus bersatu untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Sebab, tantangan Indonesia di depan kian lama kian berat,” ujar Firman.
Menurut Firman, jiwa besar Jokowi, yang kemudian diharapkan nanti juga ada di Prabowo, harus direspons positif oleh para lawan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. Tidak ada salahnya jika belajar dari pengalaman setelah Pilpres 2019 saat Prabowo dan Gerindra bergabung dalam periode kedua pemerintahan Jokowi.
Namun, Firman menyadari, tidak mudah untuk meyakinkan parpol di kubu lawan. ”Kalau memang tidak mau, jangan dipaksakan. Ya, biarlah mereka pada posisinya karena masing-masing memiliki kebijakan internal partai,” ujarnya.
Sejauh ini baru PDI-P yang secara tegas menyatakan siap menjadi oposisi dalam pemerintahan 2024-2029. Hal itu seperti disampaikan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, 15 Februari 2024. Bahkan, Ganjar mewacanakan partai pengusungnya di parlemen menggulirkan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan di Pilpres 2024. Wacana ini kemudian disambut oleh pasangan Anies-Muhaimin.
Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Pusat PKS Mardani Ali Sera tidak menjawab secara tegas saat ditanya apakah partainya sedang dilobi untuk bergabung ke pemerintahan. ”PKS istikamah,” katanya singkat.
Keseimbangan
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno melihat sejauh ini hanya PDI-P yang siap menjadi oposisi. ”Di luar PDI-P, belum ada pernyataan sikap tegas jadi oposisi. Nasdem malah bertemu Jokowi,” ujarnya.
Menurut Adi, negara ini masih membutuhkan peran parpol untuk menjadi oposisi yang kuat di tengah gemuknya koalisi pemerintahan saat ini ataupun kemungkinan ke depan. ”Oposisi itu penting. Dia bagian menjaga keseimbangan politik. Mestinya parpol yang kalah (dalam Pilpres 2024) ada di luar, dan tak usah jadi bagian koalisi,” ujarnya.
Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati, pun menduga ada upaya untuk mengajak semua parpol bergabung ke koalisi pemerintahan baru demi menghindari resistensi penolakan usulan pemerintah terutama di DPR. Namun, ia mengingatkan pentingnya peran oposisi.
”Seberapa pentingnya (oposisi) terletak pada upaya kontrol dan pengawasan agar pemerintah tetap di koridor konstitusional dalam menjalankan pemerintahan,” katanya.
- Hits: 81
