Negara membutuhkan peran parpol untuk menjadi oposisi yang kuat.

Oleh NIKOLAUS HARBOWO, WILLY MEDI CHRISTIAN NABABAN

23 Februari 2024 06:35 WIB

JAKARTA, KOMPAS — Kubu calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, yang menurut hasil hitung cepat sejumlah lembaga mendapat suara terbanyak di Pemilihan Presiden 2024, terus berupaya memperkuat koalisi partai politik pendukung pemerintahannya ke depan.

Upaya itu tak langsung dilakukan dengan mendekati para ketua umum partai politik (parpol) dari kubu lawan di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, tetapi melalui orang-orang di lapis kedua partai tersebut.

Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad Wibowo saat dihubungi di Jakarta, Kamis (22/2/2024), mengakui ada upaya melobi dari pihak Prabowo-Gibran ke partai-partai politik pengusung capres-cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar ataupun Ganjar Pranowo-Mahfud MD agar masuk dalam barisan koalisi parpol pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.

Namun, Dradjad melanjutkan, upaya lobi baru ke lapisan kedua dari parpol kubu lawan, seperti di level sekretaris jenderal (sekjen), wakil sekjen, wakil ketua umum, hingga ketua bidang. Mayoritas pertemuan pun berlangsung secara tertutup dan masih sebatas pendekatan awal. ”Setelah pengumuman resmi (hasil pemilu), biasanya ketum (ketua umum) atau elite parpol bertemu secara formal. Sekarang ini lapis kedua itu ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi begitu. Baru tahapan itu,” kata Dradjad.

Target lobi

Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran itu enggan menyebutkan parpol yang didekati. Ia hanya menyebutkan target lobi adalah partai yang sudah lama bersama-sama di pemerintahan Joko Widodo.

Partai dimaksud berarti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Nasdem, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Di Pilpres 2024, PDI-P dan PPP mengusung Ganjar-Mahfud, sedangkan Nasdem dan PKB mengusung Anies-Muhaimin. Adapun parpol pengusung Prabowo-Gibran di antaranya Partai Gerindra, Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Demokrat.

Menurut Dradjad, lobi di antara pejabat di lapisan kedua partai itu dimaksudkan untuk membuka jalan sebelum pertemuan di tingkat ketua umum. Dengan demikian, pertemuan antarketua umum bisa segera mengambil kesepakatan.

Wakil Ketua Umum Golkar Firman Soebagyo menambahkan, upaya mendekati ketua-ketua umum partai juga diupayakan Presiden Joko Widodo sebagai upaya mewujudkan rekonsiliasi pascapemilu. Ini terlihat dari pertemuan dengan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, Minggu (18/2/2024) malam.

”Tentunya, tujuannya untuk itu, mewujudkan proses demokrasi yang fair, dan kemudian juga, ayo pemilu sudah selesai, kita harus bersatu untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Sebab, tantangan Indonesia di depan kian lama kian berat,” ujar Firman.

Menurut Firman, jiwa besar Jokowi, yang kemudian diharapkan nanti juga ada di Prabowo, harus direspons positif oleh para lawan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. Tidak ada salahnya jika belajar dari pengalaman setelah Pilpres 2019 saat Prabowo dan Gerindra bergabung dalam periode kedua pemerintahan Jokowi.

Namun, Firman menyadari, tidak mudah untuk meyakinkan parpol di kubu lawan. ”Kalau memang tidak mau, jangan dipaksakan. Ya, biarlah mereka pada posisinya karena masing-masing memiliki kebijakan internal partai,” ujarnya.

Sejauh ini baru PDI-P yang secara tegas menyatakan siap menjadi oposisi dalam pemerintahan 2024-2029. Hal itu seperti disampaikan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, 15 Februari 2024. Bahkan, Ganjar mewacanakan partai pengusungnya di parlemen menggulirkan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan di Pilpres 2024. Wacana ini kemudian disambut oleh pasangan Anies-Muhaimin.

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Pusat PKS Mardani Ali Sera tidak menjawab secara tegas saat ditanya apakah partainya sedang dilobi untuk bergabung ke pemerintahan. ”PKS istikamah,” katanya singkat.

Keseimbangan

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno melihat sejauh ini hanya PDI-P yang siap menjadi oposisi. ”Di luar PDI-P, belum ada pernyataan sikap tegas jadi oposisi. Nasdem malah bertemu Jokowi,” ujarnya.

Menurut Adi, negara ini masih membutuhkan peran parpol untuk menjadi oposisi yang kuat di tengah gemuknya koalisi pemerintahan saat ini ataupun kemungkinan ke depan. ”Oposisi itu penting. Dia bagian menjaga keseimbangan politik. Mestinya parpol yang kalah (dalam Pilpres 2024) ada di luar, dan tak usah jadi bagian koalisi,” ujarnya.

Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati, pun menduga ada upaya untuk mengajak semua parpol bergabung ke koalisi pemerintahan baru demi menghindari resistensi penolakan usulan pemerintah terutama di DPR. Namun, ia mengingatkan pentingnya peran oposisi.

”Seberapa pentingnya (oposisi) terletak pada upaya kontrol dan pengawasan agar pemerintah tetap di koridor konstitusional dalam menjalankan pemerintahan,” katanya.

https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/02/22/kubu-prabowo-terus-berupaya-perkuat-koalisi-lobi-lewat-lapis-kedua-partai

23 Februari 2024, 10:29 WIB

Kubu calon presiden-calon wakil presiden (Capres-Cawapres) nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sudah mulai merancang postur kabinet pada bidang ekonomi dengan melibatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), meskipun hasil penghitungan suara belum Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Dradjad Wibowo Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Dradjad Wibowo, mengungkapkan bahwa mereka yang berwenang menyusun kabinet adalah presiden Jokowi, Prabowo, Gibran, dan para ketua umum parpol koalisi. Pernyataan itu disampaikan Dradjad pada Kamis (22/2/2024).

Simak selengkapnya dalam video berikut.

Video Jurnalis: FIR

Penulis: Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis Naskah: Vina Muthi Ambarwati

Narator: Vina Muthi Ambarwati

Video Editor: Menika Ambar Sari

Produser: Firzha Ananda Putri

Musik: Icelandic Arpeggios - DivKid

#PrabowoGibran #SusunanKabinetPrabowoGibran #PresidenJokowi #TKNPrabowoGibran #KoalisiIndonesiaMaju #Pemilu2024 #JernihkanHarapan

Artikel Terkait:

https://nasional.kompas.com/read/2024/02/23/05150041/prabowo-gibran-libatkan-jokowi-susun-kabinet-bayangan-sektor-ekonomi

Kompas.com - 23/02/2024, 05:15 WIB Aryo Putranto Saptohutomo

JAKARTA, KOMPAS.com - Kubu calon presiden-calon wakil presiden (Capres-Cawapres) nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sudah mulai merancang postur kabinet pada bidang ekonomi dengan melibatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), meskipun hasil penghitungan suara belum selesai.

”Mereka yang berwenang menyusun kabinet itu adalah Pak Jokowi, karena beliau transisi. Dia juga kasarnya sekarang adalah pemimpin koalisi. Kemudian tentu (capres dan cawapres) Pak Prabowo dan Mas Gibran, lalu kemudian para ketua umum partai,” kata Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Dradjad Wibowo, seperti dikutip dari Kompas.id, Kamis (22/2/2024).

Menurut Drajad, alasan mengapa mereka sudah mulai merancang anggota kabinet sektor perekonomian karena situasi pada masa mendatang diprediksi akan mengalami masa yang cukup menantang di dalam dan luar negeri.

Dalam merancang anggota kabinet sektor perekonomian itu, kata Drajad, mereka bakal mengutamakan prinsip merit.

Drajad menyampaikan, pelibatan Presiden Jokowi dalam merancang anggota kabinet di bidang ekonomi lantaran pemerintahan mendatang dianggap memerlukan sosok dengan kompetensi dan kemampuan berpikir strategis dalam merumuskan kebijakan ekonomi.

Selain itu, proses merancang anggota kabinet sektor perekonomian akan mengutamakan aspek kompetensi, kapabilitas, kapasitas, integritas, sampai prestasi dan rekam jejak.

”Dalam proses penyusunan (kabinet) pasti akan berlandaskan sistem merit. Tetapi, memang pasti akan ada perhitungan berapa dari parpol (partai politik), berapa nonparpol. Itu pasti ada,” ujar Drajad.

https://nasional.kompas.com/read/2024/02/23/05150041/prabowo-gibran-libatkan-jokowi-susun-kabinet-bayangan-sektor-ekonomi

Selasa, 20 Februari 2024 20:00 WIB

Penulis: Reynas Abdila

Editor: Choirul Arifin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Dradjad Wibowo mengatakan pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) menjadi salah satu dari delapan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC).

Menurutnya, BPN bisa memulai pembentukannya dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran yang didirikan berdasarkan Perppu.

“Ini juga sebagai wujud pelaksanaan keputusan MK yg menyebutkan BPN itu sebagai open legal policy karena harus sudah disiapkan bahkan sejak transisi pemerintahan jika diperlukan,” tutur Dradjad kepada wartawan, Selasa (20/2/2024).

Mahkamah dalam pertimbangan hukum yang dibacakan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh menyatakan hal tersebut merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk undang-undang sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 17 ayat (4) dan Pasal 23A UUD 1945.

Hal dimaksud sewaktu-waktu dapat diubah sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada maupun sesuai dengan perkembangan ruang lingkup urusan pemerintahan, atau dapat pula melalui upaya legislative review.

“Saya sepakat dengan argumen MK tersebut. Jadi memang BPN harus dibangun berdasarkan UU. Itu sebabnya perlu persiapan peraturan perundang-undangan,” kata Dradjad

“Jadi secara politik, pembentukan BPN itu sdh menjadi perintah rakyat. Legitimasi politik bagi pembentukannya sangat kuat. Singkatnya, BPN itu perintah rakyat,” sambungnya.

Ekonom senior INDEF itu mengatakan desain kelembagaan BPN masih akan dimatangkan dan untuk sementara masih dalam bingkai Kemenkeu.

Pihaknya tidak akan membuang waktu, ketika peraturan perundang-undangan selesai, BPN akan bisa langsung berjalan cepat.

Sistem pajak yang memang sesuai dng visi misi Prabowo-Gibran akan dilanjutkan. Tapi beberapa butir aturan perpajakan yang eksesif dan tidak kondusif bagi iklim usaha, tentu akan diubah dan diperbaiki.

Prabowo-Gibran, imbuh Dradjad, ingin mengembangkan sistem yg efektif, terutama terhadap ekonomi ilegal.

Bukan sistem yang eksesif, apalagi ekstortif.

“BPN itu transformasi kelembagaan. Salah satu efeknya adalah insentif struktur dan karir bagi pegawai. Ini diharapkan menaikkan kinerja pengumpulan penerimaan,” tukasnya.

Dia berharap dengan pembentukan BPN ini maka sumber-sumber penerimaan negara akan lebih bisa dimaksimalkan dan rasio perpajakan atau tax ratio juga bisa ditingkatkan.

https://www.tribunnews.com/bisnis/2024/02/20/soal-pembentukan-badan-penerimaan-negara-ini-penjelasan-dewan-pakar-tkn