NEWS - M Rosseno Aji Nugroho, CNBC Indonesia

26 March 2024 13:20

Jakarta, CNBC Indonesia-Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka buka suara perihal rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%. Anggota Dewan Pakar TKN Drajad Wibowo mengatakan tindakan menyerahkan keputusan kenaikan itu kepada Prabowo seperti tindakan yang tidak bertanggung jawab.

"Melempar ke Pak Prabowo itu tindakan fiskal yang tidak bertanggung jawab," kata Drajad dikutip Selasa, (26/3/2024),

Drajad mengatakan pihak yang akan menyusun Rancangan APBN 2025 adalah Kementerian Keuangan di bawah Menteri Sri Mulyani. Dalam RAPBN tersebut, kata dia, pemerintah sudah harus mencantumkan rencana penerimaan PPN tahun depan.

"Kenapa (tidak bertanggung jawab)? Konteksnya adalah ke RAPBN 2025. Yang menyusunnya kan Kemenkeu di bawah Menkeu Sri Mulyani. Di situ sudah harus dicantumkan rencana penerimaan PPN," kata dia.

"Jika dilempar ke Pak Prabowo, terus PPN dalam RAPBN 2025 mau ditulis 11% atau 12%? Karena UU HPP sudah memerintahkan 12%, rasanya PPN 12% yang dipakai," kata dia melanjutkan.

Drajad mengatakan ketika pemerintah yang sekarang melempar keputusan kenaikan PPN itu ke Prabowo, seperti tindakan lepas tangan. Dia mengatakan akan muncul lubang dalam belanja negara dan pembiayaan defisit. Dia mengatakan tindakan itu sama saja melempar lubang belanja negara dan pembiayaan defisit ke Prabowo.

"Jika kemudian dilempar ke Pak Prabowo untuk menurunkan ke 11%, tentu bakal muncul lubang dalam belanja negara dan pembiayaan defisit. Melempar ke Pak Prabowo itu sama dengan melempar lubang belanja negara dan pembiayaan defisit. Itu kan tindakan fiskal yang tidak bertanggung jawab," kata dia.

Sebagaimana diketahui, kenaikan PPN menjadi 12% merupakan amanat yang ada dalam UU HPP yang telah disahkan Presiden Jokowi pada Oktober 2021. Aturan ini memerintahkan PPN naik menjadi 11% pada April 2022 dan dilanjutkan dengan kenaikan menjadi 12% paling lambat 1 Januari 2025.

Rencana kenaikan PPN ini mendapatkan penolakan dari kalangan ekonom maupun pengusaha. Dengan kenaikan ini, Indonesia akan menjadi segelintir negara dengan tarif PPN paling tinggi di Asean. Para ekonom khawatir, kenaikan ini akan semakin menekan daya beli masyarakat yang belum pulih dari pandemi COVID-19.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kenaikan itu merupakan amanat dari UU HPP. Meski demikian, dia mengatakan pelaksanaan kenaikan PPN tergantung pemerintahan terpilih, yaitu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. "Tergantung pemerintah programnya nanti seperti apa," kata dia.

Senada, Menkeu Sri Mulyani juga mengatakan kenaikan PPN jadi 12% itu bukan harga mati. Dia mengatakan ketentuan itu bisa diubah kendati sudah disepakati pemerintah dan DPR.

"PPN 12% sudah dibahas ini juga termasuk fatsun politik UU HPP yag kita semua bahas udah setuju namun kita hormati pemerintah baru," kata dia dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI.

Menurut Sri Mulyani, pemerintah baru berhak mengubah kebijakan yang sudah disepakati sebelumnya. Tentunya disesuaikan dengan arah dan kebijakan yang dijanjikan ketika kampanye. "Jadi kalau target PPN tetap 11%, nanti disesuaikan," ujarnya.

https://www.cnbcindonesia.com/news/20240326105008-4-525450/prabowo-diminta-tunda-ppn-12-tkn-buka-suara

Kompas.com - 12/03/2024, 16:07 WIB Nicholas Ryan Aditya, Dani Prabowo

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) Drajad Wibowo meragukan klaim Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, yang ingin menghadirkan kapolda dalam sidang di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Membawa Kapolda sebagai saksi? Weleh-weleh hehe. Secara logika, saya meragukannya," kata Drajad kepada Kompas.com, Selasa (12/3/2024).

Drajad mengatakan, pihak yang mengajukan gugatan pemilu ke MK harus membuktikan adanya dugaan pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM).

Menghadirkan kapolda sebagai saksi, menurutnya, justru balik menimbulkan pertanyaan kepada TPN.

"Karena, jika memang ada kapolda yang menyaksikan pelanggaran TSM di wilayahnya, bukankah dia berwenang dan punya pasukan untuk mencegah bahkan menindak pelanggaran itu?" tanya Drajad.

Meski begitu, PAN tetap menghormati pihak yang merasa ada kecurangan di dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 dan ingin menggugatnya ke MK.

Ia berpandangan, cara seperti itu merupakan hak konstitusional yang dijamin Undang-Undang Dasar.

"Saya bukan ahli hukum, tapi paham betul bahwa berperkara di MK itu memerlukan bukti-bukti yang beyond reasonable doubt, dalam jumlah yang luar biasa. Ini berdasarkan pengalaman sebagai unsur pimpinan PAN sejak 2010," tutur Drajad.

Sebelumnya diberitakan, TPN Ganjar-Mahfud menyiapkan seorang kapolda untuk menjadi saksi sidang perselisihan hasil Pemilu 2024 di MK kelak.

Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud Henry Yosodiningrat mengatakan, kapolda tersebut bakal membeberkan pengerahan aparat negara untuk memobilisasi pemilih agar memilih kandidat tertentu.

"Kami punya bukti ada kepala desa yang dipaksa oleh polisi, ada juga bukti warga masyarakat mau milih ini tapi diarahkan ke paslon lain, dan akan ada kapolda yang kami ajukan,” kata Henry, dikutip dari siaran pers TPN Ganjar-Mahfud, Senin (11/3/2024).

Selain kapolda, TPN Ganjar-Mahfud bakal memboyong sejumlah pakar untuk menjadi saksi di persidangan, salah satunya pakar sosiologi massa.

Henry meyakini, perolehan suara Ganjar-Mahfud tidak akan tertinggal jauh apabila tidak ada mobilisasi kekuasaan, khususnya di provinsi Jawa Tengah yang pernah dipimpin oleh Ganjar selama 10 tahun.

Ia menyebutkan, salah satu dugaan mobilisasi massa itu terjadi di Kabupaten Sragen di mana pemilih diminta untuk tidak menggunakan hak pilih sehingga partisipasi pemilih hanya di kisaran 30 persen.

https://nasional.kompas.com/read/2024/03/12/16073661/pan-ragu-tpn-bakal-hadirkan-kapolda-jadi-saksi-di-mk-weleh-weleh

Sabtu, 9 Maret 2024 15:22 WIB

Penulis: Igman Ibrahim

Editor: Muhammad Zulfikar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN), Dradjad Wibowo, mengatakan koalisi Indonesia maju (KIM) siap menghadapi manuver apapun dari kubu lawan politiknya setelah pengumuman hasil pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Nantinya, kata Dradjad, parpol pengusung paslon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu juga bakal fokus mengawal suara pemilihan legislatif (pileg) dari masing-masing parpol.

"Parpol KIM solid menghadapi manuver apa pun terkait hasil pilpres dan parpol KIM juga fokus mengawal suara dan kursi hasil pileg dari masing-masing parpol," kata Drajad saat dikonfirmasi, Sabtu (9/4/2024).

Dradjad menilai gugatan terkait dugaan kecurangan pemilu merupakan tugas para penggugat untuk membuktikan kecurangan tersebut. Namun, ia mengklaim internal PAN tidak menemui adanya kecurangan.

"Bola di tangan para penggulir wacana itu untuk membawa bukti-bukti yang tidak terbantahkan. Dari laporan tim lapangan PAN, tidak ada indikasi kecurangan TSM (terstruktur, sistmatis, masif) dalam pilpres," katanya.

Lebih lanjut, Dradjad menambahkan bahwa pihaknya juga tidak ada persiapan khusus untuk menghadapi gugatan yang ada di MK. Termasuk, TKN Prabowo-Gibran yang sudah memiliki tim hukum untuk menghadapi gugatan tersebut.

"PAN tidak melakukan persiapan khusus menghadapi wacana angket maupun gugatan ke MK. Setahu saya, parpol-parpol dalam KIM juga tidak melakukan hal khusus. Apalagi sudah ada tim hukum sendiri di TKN," pungkasnya.

Sebagai informasi, KPU berencana mengumumkan hasil rekapitulasi suara pemilu 2024 pada 20 Maret 2024. Nantinya, KPU bakal menetapkan siapa paslon yang memenangkan Pilpres 2024.

Adapun berdasarkan hasil real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pilpres 2024, Selasa (5/3/2024) pukul 10.00 WIB, jumlah suara yang masuk sebanyak 642.921 dari 823.236 TPS.

Angka itu menjadi terakhir kalinya real count bisa dilihat dari website resmi KPU. Setelah itu, KPU memutuskan tidak menampilkan lagi data perolehan suara sementara dari Sirekap.

Dari hasil penghitungan sementara itu, pasangan calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres) 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, masih bertahan dengan keunggulannya.

Prabowo-Gibran mendapat 75 juta lebih suara. Di posisi kedua, ada paslon 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), disusul paslon 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Berikut hasil suara sementara yang disusun berdasarkan nomor urut capres:

AMIN: 24,49 persen (31.376.638)

Prabowo-Gibran: 58,82 persen (75.362.548)

Ganjar-Mahfud: 16,68 persen (21.374.676).

https://www.tribunnews.com/mata-lokal-memilih/2024/03/09/ketua-dewan-pakar-pan-sebut-koalisi-prabowo-gibran-siap-hadapi-manuver-apapun-hasil-pilpres

kumparanNEWS

6 Maret 2024 16:22 WIB

Ketua Dewan Pakar PAN, Drajad Wibowo, bicara soal isu program makan siang gratis memakai dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Menurut dia, tidak ada pembahasan untuk mengambil dana dari BOS, begitu pun dari anggaran bersifat subsidi yang sudah ada.

"Baik dalam pembahasan koalisi parpol KIM maupun Dewan Pakar Prabowo-Gibran, selama ini tidak pernah muncul opsi membiayai makan siang melalui realokasi dana dari program yang sudah dianggarkan sebelumnya. Tidak dari subsidi BBM, tidak dari BOS, atau program lain," kata Drajad saat dihubungi, Rabu (6/3).

Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran itu menjelaskan, pihaknya masih membahas biaya untuk program tersebut dari pemasukan dana baru.

"Yang dibahas adalah membiayainya dengan penerimaan baru. Sumber-sumber ini sedang disisir terus. Tentu pada saatnya akan diumumkan oleh Presiden Prabowo setelah dilantik," ujarnya.

Drajad juga menjelaskan bahwa ada 2 periodik waktu yang harus dibedakan. Periode pertama adalah penyiapan RAPBN 2024 yang masih menjadi kewenangan Presiden Jokowi.

Ia menilai, jika ada pihak yang mengkritik kinerja pemerintah menyiapkan program untuk makan siang gratis padahal KPU belum mengumumkan pemenang pilpres, pandangan itu keliru.

"Sesuai konstitusi, Presiden Jokowi memiliki kewenangan memasukkan berbagai kebijakan/program selama masa pengabdiannya, bahkan seandainya hal itu adalah program paslon yang kalah pilpres. Timing Beliau tergantung pada siklus penyusunan RAPBN, bukan jadwal KPU," ucapnya.

Usulan yang disampaikan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, kata Drajad dalam konteks ruang fiskal yang tersedia untuk RAPBN 2025.

"Saya rasa jika Presiden Jokowi dan kabinet menilai wacana ini banyak mudharatnya, tentu tidak akan Beliau setujui," terang dia.

Drajad menjelaskan, kendali anggaran dan program nantinya tetap ada di tangan Prabowo-Gibran--bila nanti dinyatakan menang pemilu. Prabowo bisa memutuskan menggunakan APBN atau mengelola lewat APBNP 2025.

"Sebagai Presiden, Pak Prabowo lah yang memegang otoritas menyusun pemerintahan serta menentukan kebijakan dan program. Beliau mempunyai opsi, melanjutkan APBN 2025 yang diketok DPR sebelumnya, atau menyusun APBN-Perubahan 2025 bersama DPR baru, termasuk mengenai tahapan dan pembiayaan makan siang gratis," jelas Drajad.

Namun demikian, Drajad menegaskan, prinsip dasar untuk menjalankan program makan siang gratis itu ada 2 hal.

"Satu, disiplin fiskal harus dijaga ketat karena hal ini sangat fundamental. Saya pribadi berharap defisit APBN tetap atau diturunkan. Dua, tidak ada kenaikan tarif PPN dan PPh. PPN 12% tetap berlaku karena sudah diputuskan sebelumnya," pungkasnya.

https://kumparan.com/kumparannews/22IVzWXujOa/full?utm_source=App&shareID=QTrC8jPTAnX2&utm_medium=copy-to-clipboard