Benny Rhamdani Dituntut Minta Maaf ke Jokowi dan Zulhas
Pernyataan Benny menimbulkan kegaduhan di masyarakat dan juga fitnah ke Mendag.
Senin 08 Apr 2024 12:24 WIB
Red: Joko Sadewo
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Dewan Pakar PAN, Dradjad Wibowo, menuntut Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani, meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas), dan masyarakat, karena telah membuat kegaduhan.
“Pernyataan Benny, menimbulkan kegaduhan di masyarakat dan juga fitnah terhadap Mendag/Ketum PAN. Saya menuntut Benny bersikap ksatria meminta maaf secara terbuka kepada Presiden, Mendag dan masyarakat,” kata Dradjad Senin (8/4/2024).
Permintaan maaf ini karena Dradjad ada beberapa fakta yang telah dilakukan Benny. Pertama, Benny lah yang melakukan paparan mengenai pemberian fasilitas impor barang kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) dalam rapat terbatas (ratas) kabinet, pada 3 Agustus 2023.
Dalam ratas dipimpin oleh Presiden Jokowi itu, memutuskan pemberian fasilitas impor sebanyak maksimal tiga kali dengan batas nilai maksimal USD 1500 per tahun takwim bagi PMI. PMI bebas mengirim barang sebagai individu, tanpa persyaratan sebagai importir. “Perlu diketahui, barang kiriman dari luar negeri memang sejak dulu termasuk dalam definisi impor,” ungkapnya.
Kedua, kata Dradjad, keputusan itu lalu ditindaklanjuti dengan rapat pembahasan barang kiriman PMI yang dihadiri oleh eselon 1 dan 2. Dari BP2MI hadir Direktur Sistem dan Strategi Penempatan dan Perlindungan Kawasan Asia dan Afrika, Sukarman. Rapat tersebut memutuskan rincian jenis dan batas nilai barang kiriman, mulai dari pakaian jadi hingga elektronik dan mainan anak.
“Ketiga, rincian yang diputuskan di rapat kemudian dimasukkan dalam Lampiran III dari Permendag 36/2023 yang diteken Menteri Perdagangan sesuai tupoksinya,” ungkap ekonom seniot INDEF ini.
Keempat, lanjut Dradjad, Benny tentu paham, yang berwenang memeriksa barang adalah aparat Bea Cukai, bukan aparat Kemendag. “Pertanyaan saya, sejauh mana dia sudah berkoordinasi dengan Ditjen Bea Cukai untuk mencari solusi agar pemeriksaan barang kiriman PMI bisa dilakukan dengan cepat?” tanya Dradjad.
Kelima, Dradjad meminta klarifikasi ke Benny tentang kebenaran info bahwa barang PMI itu tertahan karena datanya di BP2MI tidak bisa diakses oleh Bea Cukai?
“Seandainya Benny menjaga etika sebagai pejabat pemerintah, seharusnya dia melakukan komunikasi dan koordinasi dulu antar K/L (Kementerian/Lembaga) Bukan langsung ribut melalui media,” papar Dradjad.
- Hits: 141
Barang dari Luar Negeri Dibatasi hingga Diprotes Kepala BP2MI, Begini Respons Dradjad Wibowo
Minggu, 7 April 2024 17:50 WIB
Penulis: Reynas Abdila
Editor: Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Pakar PAN Dradjad Wibowo menyesalkan video Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani yang viral terkait pembatasan barang dari luar negeri
“Mengenai substansi yang dipermasalahkan, saya tidak kaget. Tapi cara dia menyampaikannya, jelas sangat tidak etis dan tidak elok sebagai pejabat pemerintah,” kata Dradjad dalam keterangannya, Minggu (7/4/2024).
Menurutnya, Permendag 36/2023 yang dipertanyakan itu adalah hasil rapat lintas K/L.
“Saya tidak tahu apakah Benny ikut rapat K/L Jumat 6 Oktober 2023 di Istana Merdeka atau tidak. Logikanya, jika ada aturan yang berdampak ke TKI, BP2MI semestinya dilibatkan,” urainya.
Tapi dia dilibatkan atau tidak, sebagai pejabat pemerintah dia seharusnya tahu bahwa isi permendah itu adalah keputusan lintas K/L, bukan keputusan satu menteri.
Yang menandatangani memang Menteri Pardagangan Zulkifli Hasan karena sesuai dengan tupoksinya.
“Benny tahu bukan seperti itu cara antar pejabat pemerintah memperbaiki sebuah keputusan bersama K/L. Seharusnya dia tahu, ada jalur komunikasi dan koordinasi antar pejabat pemerintah tersendiri. Temuan dia tersebut dapat disampaikan ke Mendag, atau langsung ke Menko terkait,” ungkapnya.
Dradjad mempertanyakan mengapa Kepala BP2MI menyerang Mendag Zulhas yang juga Ketum PAN.
“Saya tidak mau berspekulasi. Apalagi sekarang bulan Ramadhan, malam-malam terakhir lagi,” imbuhnya.
“Saya hanya ingin mengingatkan dia, ini adalah serangan yg sangat kasar kepada Ketum PAN,” tegas Dradjad.
Apalagi setahu Dradjad, Benny adalah Waketum Hanura.
Hanura tidak ikut KIM, tidak mendukung Prabowo-Gibran.
Sebelum ke Hanura, Benny pernah menjadi anggota DPD dan juga anggota DPRD dr PDIP.
Sebuah video viral di laman media sosial X (dulu twitter) menunjukkan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mendatangi Tempat Penimbunan Sementara (TPS) JKS di Jalan Kapten Laut Wiranto, Bandarharjo Kota Semarang, Jawa Tengah, pada Kamis (4/4/2024).
Dalam video yang diunggah oleh akun X @kikir merekam saat Benny terlihat kecewa dengan aturan pembatasan barang kiriman dari luar negeri yang akhirnya berdampak pada Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Benny menilai, adanya regulasi barang larangan dan pembatasan (Lartas) dari Kemendag membuat PMI tidak bisa mengirim barang ke keluarga di Indonesia.
Saat sidak ke TPS, Benny melihat banyak makanan kiriman PMI tertahan hingga rusak, busuk dan kadaluarsa karena saking lamanya tertahan.
"Gimana lihat ini, saya marah kalau lihat gini. Kemanusiaan saya tersinggung melihat ini. Ini kan aturannya nggak bener," ucap Benny saat meninjau barang-barang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang dibuka berserakan di TPS JKS.
Menurut petugas TPS, pihaknya harus mengecek ke website BP2MI dan memastikan ke Bea Cukai apakah benar barang dari pengirim tersebut merupakan PMI.
Untuk melakukan pengecekan data tersebut si petugas berbaju biru menyebut memerlukan waktu satu hari hingga dua minggu.
Dalam video lanjutannya yang diunggah akun X @OktaDiantama, Benny memberikan keterangan kepada publik mengenai penumpukan yang terjadi di dua gudang TPS di Semarang. Semarang sendiri disebut punya lima gudang, Benny mengunjungi dua gudang sebagai sampel.
"Dengan fakta-fakta yang saya temukan, saya menyampaikan protes keras terhadap aturan yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan. Saya akan melaporkan hasil kunjungan ini langsung kepada bapak Presiden dan dorongannya adalah untuk dilakukan revisi (Lartas)," terang Benny.
Ia berharap Presiden Joko Widodo memiliki waktu untuk mengunjungi dan mengecek langsung TPS, sehingga bisa didapat pandangan jelas mengenai Lartas PMI.
"Mudah-mudahan presiden punya waktu untuk melihat langsung. Ini bukan jumlah yang sedikit, ini kan tidak lucu kalau saya sendiri mengajak PMI demo. PMI itu 4,9 juta jumlahnya. Apa saya harus memimpin demo di istana, apakah saya harus memimpin demo di halaman kantor Menteri Perdagangan, kan nggak lucu," ungkapnya.
Sebagai informasi, aturan yang cukup menyulitkan barang kiriman PMI tersebut ialah Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor menjadi Pemendag 03 Tahun 2024. Aturan yang lebih ketat ini telah berlaku sejak 10 Maret 2024 lalu.
- Hits: 186
Kemarahan Kepala BP2MI Dinilai sebagai Serangan ke Zulkifli Hasan
Kompas.com - 07/04/2024, 13:46 WIB
Palupi Annisa Auliani, Sri Noviyanti
JAKARTA, KOMPAS.com — Aturan pembatasan barang bawaan dari luar negeri masih menjadi polemik. Kali ini, polemik terkait barang kiriman pekerja migran Indonesia (PMI).
Polemik terkait PMI mencuat ketika Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani melakukan kunjungan kerja ke Tempat Penimbunan Sementara (TPS) JKS di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (4/4/2024).
Di depan awak media, Benny mengungkapkan kemarahannya atas temuan tumpukan barang kiriman pekerja migran Indonesia (PMI) akibat pemberlakuan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023 tersebut.
Di video yang beredar luas, Benny menyatakan protes keras terhadap peraturan yang ditandatangani oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.
Namun, ungkapan kemarahannya dinilai tidak etis dan tidak elok untuk dilakukan oleh pejabat pemerintah karena tidak semata membahas substansi persoalan.
“Soal substansi yang dipermasalahkan, saya tidak kaget. Meski perlu dicek, apakah tumpukan tersebut semuanya benar sebagai efek Permendag 36/2023. Akan tetapi, cara dia menyampaikannya, jelas sangat tidak etis dan tidak elok sebagai pejabat pemerintah,” ujar Ketua Dewan Pakar PAN, Dradjad H Wibowo, Sabtu (6/4/2024).
Dalam ungkapan kemarahannya, Benny dinilai telah menyerang Mendag Zulkifli Hasan yang juga Ketua Umum PAN.
“Sebagai pejabat pemerintah, dia seharusnya tahu bahwa isi Permendag itu adalah keputusan lintas kementerian lembaga (K/L), bukan keputusan satu menteri,” ujar Dradjad.
Mengenai Menteri Perdagangan yang menandatangani peraturan, lanjut Dradjad, itu semata karena kesesuaian tugas, pokok, dan fungsi kementerian.
“Permendag 36/2023 yang dipertanyakan adalah hasil rapat lintas kementerian lembaga (K/L) pada Jumat, 6 Oktober 2023, di Istana Merdeka,” sebut Dradjad.
Dradjad tidak tahu apakah Benny mengikuti rapat tersebut atau tidak. Logikanya, kata dia, jika aturan ini berdampak ke PMI, maka semestinya BP2MI dilibatkan.
“Di luar fakta bahwa dia dilibatkan atau tidak, sebagai pejabat pemerintah seharusnya dia tahu bahwa itu adalah keputusan lintas K/L, bukan keputusan satu menteri,” ujar Dradjad.
- Hits: 140
Dradjad: Benny Serang Ketum PAN Secara Kasar
Cara Benny menyampaikan sangat tidak etis.
Ahad 07 Apr 2024 10:50 WIB
Red: Joko Sadewo
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Dewan Pakar PAN, Dradjad Wibowo, menyesalkan video viral Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani. Hal yang dilakukan Benny adalah serangan yang sangat kasar kepada Ketum PAN.
“Sebagai Ketua Wankar PAN saya sangat menyesalkan video saudara Benny BP2MI yang viral itu. Mengenai substansi yang dipermasalahkan, saya tidak kaget,” kata Dradjad, Ahad (7/4/2024).
Menurut Dradjad, cara Benny menyampaikannya, jelas sangat tidak etis dan tidak elok sebagai pejabat pemerintah. Permendag 36/2023 yang dipertanyakan Benny adalah hasil rapat lintas Kementarian/Lembaga (K/L). “Saya tidak tahu apakah Benny ikut rapat K/L Jumat 6 Oktober 2023 di Istana Merdeka atau tidak,” ungkapnya.
Logikanya, lanjut dia, jika ada aturan yang berdampak ke TKI, BP2MI semestinya dilibatkan. “Tapi dia dilibatkan atau tidak, sebagai pejabat pemerintah dia seharusnya tahu bahwa isi permendah itu adalah keputusan lintas K/L, bukan keputusan satu menteri. Yang menandatangani memang Mendag Zulhas, karena sesuai dng tupoksinya,” papar ekonom senior INDEF ini.
Seharusnya Benny tahu bukan seperti itu cara antar pejabat pemerintah memperbaiki sebuah keputusan bersama K/L. "Seharusnya Benny tahu, ada jalur komunikasi dan koordinasi antar pejabat pemerintah tersendiri. Temuan dia tersebut dapat disampaikan ke Mendag, atau langsung ke Menko terkait,” kata Dradjad.
“Kenapa dia melakukan dengan cara spt itu? Aplg scr khusus menyerang Mendag Zulhas yang juga Ketum PAN? Saya tidak mau berspekulasi. Apalagi sekarang bulan Ramadhan, malam-malam terakhir lagi,” papar Dradjad.
Dradjad mengaku hanya ingin mengingatkan Benny bahwa apa yang dilakukan Benny adalah serangan yang sangat kasar kepada Ketum PAN. “Apalagi setahu saya, dia adalah Waketum Hanura. Hanura tidak ikut KIM, tidak mendukung Prabowo-Gibran. Sebelum ke Hanura, Benny pernah menjadi anggota DPD dan juga anggota DPRD dari PDIP,” ungkapnya.
https://news.republika.co.id/berita/sbk00p318/dradjad-benny-serang-ketum-pan-secara-kasar
- Hits: 119
Menguat, Sinyal PKB Merapat ke Koalisi Prabowo-Gibran
Kepastian sikap PKB diperkirakan terlihat setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi atas sengketa hasil Pilpres 2024.
Oleh: NIKOLAUS HARBOWO
7 April 2024 13:54 WIB
JAKARTA, KOMPAS — Koalisi Indonesia Maju menyambut dengan tangan terbuka jika Partai Kebangkitan Bangsa pada akhirnya bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Sikap PKB ini disebut baru akan bisa dipastikan setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi atas sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024.
Terlepas dari itu, Koalisi Indonesia Maju (KIM) mengapresiasi kelihaian Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Sebab, Muhaimin telah meraih banyak keuntungan di Pemilu 2024.
Keuntungan dimaksud mulai menjadi calon wakil presiden, menaikkan jumlah suara PKB dengan signifikan, hingga mendapatkan jatah kursi menteri jika positif bergabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Dave Laksono saat dihubungi di Jakarta, Minggu (7/4/2024), mengatakan, pemerintahan yang kuat membutuhkan koalisi yang cukup solid agar dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik.
Namun, terkait dengan sikap PKB ke depan, menurut Dave, itu baru bisa dilihat setelah putusan Mahkamah Konstitusi atas sengketa Pemilihan Presiden 2024.
”Komunikasi dengan semua partai mana pun tidak pernah berhenti. Ada di berbagai macam level. Namun, (kepastian partai tersebut akan bergabung atau tidak dengan pemerintahan Prabowo-Gibran), kita baru bisa dilihat pasca-putusan MK nanti,” ujar Dave.
Jika merunut pada jadwal, para hakim MK akan membacakan putusannya terhadap sengketa hasil pilpres yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 1 (Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar) dan nomor urut 3 (Ganjar Pranowo-Mahfud MD) pada Senin (22/4/2024).
Komunikasi dengan semua partai mana pun tidak pernah berhenti. Ada di berbagai macam level.
Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad Wibowo sependapat dengan Dave. Masalah bergabungnya parpol lain ke KIM nanti pada waktunya akan diputuskan oleh Prabowo, Gibran, dan para ketua umum partai di KIM.
Namun, kata Dradjad, jika positif PKB bergabung ke KIM, segenap parpol koalisi akan menyambutnya dengan tangan terbuka. Ia bahkan menyebut, momentum ini sebagai bergabungnya kembali teman lama ke KIM.
”Sebagai Ketua Dewan Pakar PAN, saya mengucapkan ahlan wa sahlan (selamat datang) ke Gus Imin (Muhaimin) dan PKB,” tutur Dradjad.
Untuk diketahui, beberapa bulan sebelum Pilpres 2024, PKB memutuskan mundur dari KIM. Salah satu alasannya ialah tidak kunjung disepakatinya Muhaimin untuk maju sebagai cawapres dari Prabowo.
Menurut Dradjad, bergabungnya parpol pendukung paslon nomor urut 1 dan atau 3 nanti akan memperkuat KIM di DPR. Dengan begitu, implementasi visi, misi, dan program Prabowo-Gibran akan lebih lancar lagi ke depan.
Sebagai kawan lama, Dradjad mengakui kelihaian ilmu silat Muhaimin. Muhaimin bisa menjadi cawapres, yang kemudian terbukti meningkatkan jumlah suara dan kursi PKB dengan signifikan.
Lalu, jika bergabung kembali ke KIM nanti, PKB tentu akan mendapat porsi di kabinet Prabowo-Gibran. ”Namun, jangan banyak-banyak ya Gus, biar tidak kena slepet, ha-ha-ha,” kelakarnya.
Dradjad enggan mengungkapkan apakah Prabowo dan Muhaimin sudah bertemu atau kapan pertemuan Prabowo dan Muhaimin bakal terwujud. ”No comment (tidak ada komentar). Tunggu selesai keputusan MK,” tegasnya.
Sinyal merapatnya PKB ke KIM ini terbaca dari pernyataan Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid di DPP PKB, Jakarta, Sabtu (6/4/2024). Ia mengungkapkan bahwa hubungan Muhaimin dengan Prabowo sampai detik ini tidak ada masalah.
Jazilul justru menegaskan bahwa ada banyak kesamaan antara visi PKB dan Gerindra. Apalagi, PKB juga tidak punya pengalaman sebagai oposisi.
Tak hanya PKB, ada sinyal pula Partai Nasdem bakal ikut merapat ke KIM. Ini terbaca dari hasil pertemuan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dan Prabowo beberapa waktu lalu di Nasdem Tower, Jakarta.
Dalam pertemuan itu, Prabowo menawarkan Nasdem untuk bergabung dalam pemerintahan yang dipimpinnya mulai Oktober mendatang. Atas tawaran itu, Surya Paloh belum memutuskan.
Belakangan, mulai muncul wacana pertemuan antara Prabowo dan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri. PDI-P merupakan salah satu partai pengusung Ganjar-Mahfud pada Pilpres 2024.
Komunikasi di antara dua partai tersebut diklaim oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Kamis (4/4/2024), berjalan dengan baik karena sejatinya tidak ada masalah pribadi antara Prabowo dan Megawati.
Oleh karena itu, Dasco meyakini, pertemuan keduanya akan segera terlaksana dalam waktu dekat. Atau bisa saja hal itu diawali dengan pertemuan antara Prabowo dan putri Megawati yang juga Ketua DPP PDI-P Puan Maharani.
Puan menyambut baik rencana pertemuan antara Prabowo dan Megawati. Menurut Puan, komunikasi perlu dibangun dengan pihak mana pun. ”Insya Allah selalu akan dilakukan silaturahmi dengan siapa pun. Insya Allah (setelah Lebaran),” ujar Puan.
Editor:
CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO
https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/04/07/menguat-sinyal-pkb-merapat-ke-koalisi-prabowo-gibran
- Hits: 133
Subcategories
More Articles …
- Usung Khofifah di Pilkada Jatim, PAN Sambut Baik PDI-P Jika Ikut Dukung
- Respon Ketua Dewan Pakar PAN Soal Peluang Masuk Kabinet Prabowo, Sebut Jokowi Punya Peran Strategis
- Prabowo, SBY "grow closer" as Jokowi looms large over govt transition
- Prabowo to involve Jokowi in forming new cabinet, says aide
Page 19 of 79