Dradjad: Program Makan Siang Bukan dari Dana BOS
Sesuai konstitusi, Presiden Jokowi memiliki kewenangan memasukkan berbagai kebijakan.
Selasa 05 Mar 2024 12:37 WIB
Red: Ahmad Fikri Noor
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN), Dradjad Wibowo mengatakan, keliru jika mempersoalkan menyiapkan anggaran bagi program seperti makan siang gratis. Menurutnya, program makan siang yang diusung Prabowo-Gibran tidak akan mengambil dari dana BOS.
“Sebagian pihak mengritik kenapa pemerintah menyiapkan budget bagi program seperti makan siang gratis. Apalagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum mengumumkan pemenang pilpres,” kata Dradjad kepada Republika, Selasa (5/3/2024).
Pandangan itu, menurut Dradjad, keliru. Terkait dengan masalah ini, ungkap Dradjad, ada dua sekuen waktu yang harus dibedakan. Pertama, periode penyiapan RAPBN 2025 yang kewenangannya ada di pemerintahan Presiden Jokowi.
Sesuai konstitusi, Presiden Jokowi memiliki kewenangan memasukkan berbagai kebijakan atau program selama masa pengabdiannya. Bahkan, seandainya hal itu adalah program paslon yang kalah pilpres. ”Timing beliau tergantung pada siklus penyusunan RAPBN, bukan jadwal KPU,” ungkap ekonom senior INDEF.
Dradjad menjelaskan, hal yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto itu, menurut Dradjad, dalam konteks ruang fiskal yang tersedia untuk RAPBN 2025. “Saya rasa jika Presiden Jokowi dan kabinet menilai wacana ini banyak mudharat-nya, tentu tidak akan beliau setujui,” kata dia.
Periode berikutnya, lanjut Dradjad, adalah jika nanti Prabowo-Gibran dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Sebagai Presiden, Prabowo yang memegang otoritas menyusun pemerintahan serta menentukan kebijakan dan program.
“Beliau mempunyai opsi, melanjutkan APBN 2025 yang diketok DPR sebelumnya, atau menyusun APBN-Perubahan 2025 bersama DPR baru. Termasuk mengenai tahapan dan pembiayaan makan siang gratis,” papar Dradjad, yang juga anggota Dewan Pakar Timses Prabowo-Gibran.
Baik dalam pembahasan koalisi parpol Koalisi Indonesia Maju (KIM) maupun Dewan Pakar Prabowo-Gibran, kata Dradjad, selama ini tidak pernah muncul opsi membiayai makan siang melalui realokasi dana dari program yang sudah dianggarkan sebelumnya. Tidak dari subsidi BBM, tidak dari BOS, atau program lain.
“Yang dibahas adalah membiayainya dengan penerimaan baru. Sumber-sumber ini sedang disisir terus. Tentu pada saatnya akan diumumkan oleh Presiden Prabowo setelah dilantik,” ungkapnya.
Ditegaskannya, ada beberapa prinsip yang dipegang teguh. Hal itu di antaranya yakni disiplin fiskal harus dijaga ketat karena hal ini sangat fundamental. “Saya pribadi berharap defisit APBN tetap atau diturunkan,” kata Dradjad.
Kedua, tidak ada kenaikan tarif PPN dan PPh. PPN 12 persen tetap berlaku karena sudah diputuskan sebelumnya.
https://ekonomi.republika.co.id/berita/s9v0yr490/dradjad-program-makan-siang-bukan-dari-dana-bos
- Hits: 81
Respons Ketua Dewan Pakar PAN soal Beredarnya Poster Menteri Kabinet Prabowo-Gibran
Defara Dhanya Paramitha
Editor: Eko Ari Wibowo
Selasa, 26 Maret 2024 19:05 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN), Dradjad Wibowo, menanggapi soal daftar nama kandidat menteri kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang beredar di media sosial.
“Saya tidak berhak dan tidak kompeten menjawab benar tidaknya,” ujar Dradjad ketika dihubungi, Selasa, 26 Maret 2024. “Tapi dari nama-nama yang selama ini tidak banyak dikenal publik dan rekam jejak penyebaran poster, saya meyakini poster itu dari internal.”
Namun, Dradjad mengaku tidak bisa menjelaskan lebih lanjut dari internal mana. “Apakah ini semacam uji air? Silakan masyarakat menilainya,” tuturnya.
Lebih lanjut, dia juga menyebut bahwa Prabowo, Gibran, dan para ketua umum partai yang berwenang dan kompeten untuk menjawab perihal poster tersebut. “Apakah Pak Prabowo menyetujui nama-nama itu? Beliau yang berwenang menjawabnya. Cawapres terpilih mas Gibran dan para Ketum juga lebih kompeten menjawabnya,” katanya.
Poster daftar nama yang akan mengisi pos-pos menteri dalam kabinet baru pemerintahan Prabowo-Gibran telah beredar sejak kemarin. Poster tersebut menunjukkan versi setelah penetapan KPU pada 20 Maret 2024 lalu. Di awal poster itu, tertulis “Update Top 3 Kandidat Menteri & Wakil Menteri Kabinet Prabowo-Gibran Pasca Pengumuman KPU Maret 2024”.
Dalam poster berlatar biru muda itu, terdapat 8 bagian kandidat menteri, yakni:
- Kandidat Menteri Koordinator
- Kandidat Menteri Triumvirat
- Kandidat Menteri Pendukung Kerja Presiden
- Kandidat Menteri Bidang Perekonomian dan Investasi
- Kandidat Menteri Bidang Perekonomian dan Investasi
- Kandidat Menteri Bidang Pangan, Gizi dan Pembangunan Manusia
- Kandidat Menteri Bidang Energi, Infrastruktur, Hilirisasi dan Lingkungan Hidup
- Kandidat Menteri Bidang Politik Hukum dan Keamanan
Dari 8 bagian itu, terdapat total 59 menteri. Masing-masing jabatan berisi tiga nama yang menjadi kandidat dalam mengisi posisi tersebut.
Ada sejumlah nama menteri yang saat ini masih menjabat hingga nama-nama menteri baru. Kandidat-kandidat tersebut muncul baik dari kalangan partai politik maupun profesional. Bahkan, tak sedikit dari tokoh tersebut yang menyandang gelar Purn.
Sebagai informasi, KPU telah menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara nasional untuk pemilihan presiden, pemilihan legislatif, dan dewan perwakilan daerah. Dalam ketetapan KPU, pasangan calon nomor urut 02, Prabowo Subianto atau Gibran Rakabuming Raka dinyatakan unggul dalam Pilpres 2024.
Berdasarkan rekapitulasi yang dilakukan KPU, Paslon nomor urut 2 Prabowo-Gibran memperoleh 96.214.691 suara. Kemudian, di peringkat kedua terdapat Paslon nomor urut 1 Anies-Muhaimin yang meraih 40.971.906 suara. Adapun Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meraih 27.040.878.
Prabowo-Gibran menang di 36 provinsi, sementara dua sisanya dimenangkan pasangan nomor urut 1 Anies-Muhaimin. Dua provinsi yang dimenangkan Anies-Muhaimin adalah Aceh dan Sumatera Barat. Sementara, Ganjar-Mahfud tidak memenangkan satu provinsi pun.
- Hits: 97
Beredar Lagi Poster Susunan Kabinet Prabowo-Gibran, Dradjad Wibowo: Saya Yakin dari Internal
Kompas.com - 26/03/2024, 18:53 WIB
Tatang Guritno, Ihsanuddin
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad Wibowo meyakini poster susunan kabinet Prabowo-Gibran yang viral di media sosial dibuat dan disebarkan oleh pihak internal.
Namun, ia enggan menjelaskan secara rinci apakah poster itu dibuat oleh internal Partai Gerindra atau Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.
“Saya tidak berhak dan tidak kompeten menjawab benar, tidaknya. Tapi dari, satu nama-nama yang selama ini tidak banyak dikenal publik, dua, rekam jejak penyebaran poster, saya meyakini poster itu dari internal,” ujar Dradjad pada Kompas.com, Selasa (26/3/2024).
“Saya tidak bisa mengelaborasi internal mana ya,” sambung anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran ini.
Ia juga enggan menjawab ketika ditanya apakah sebaran poster itu terkait dengan upaya untuk test the water alias mengetes penerimaan publik.
“Silahkan masyarakat menilainya,” ucap dia.
Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Habiburokhman juga sudah angkat bicara soal kemunculan poster tersebut.
Ia hanya mengatakan bahwa pihak yang menyebarkan poster itu cukup kreatif.
“Saya menanggapi poster ini kreatif, nah orang ngarangnya kreatif. Yang begini-begini ini pasti belum di ini ya," tuturnya pada awak media di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa siang.
Meski begitu, ia mengaku tak membatasi ruang untuk partai politik (parpol) di luar Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk bergabung.
Sebab, dalam poster yang tersebar, ada pula nama-nama figur dari luar KIM yang disebut bakal mengisi kabinet mendatang, misalnya Prananda Surya Paloh, Angela Tanoesoedibjo, dan Sandiaga Uno.
“Dari teman-teman yang di luar Koalisi Indonesia Maju pun tidak dibatasi. Pak Prabowo terbuka dan teman-teman di Koalisi Indonesia Maju juga welcome terhadap masuknya teman-teman dari partai lain,” imbuh dia.
- Hits: 100
Prabowo Diminta Tunda PPN 12%, TKN Buka Suara!
NEWS - M Rosseno Aji Nugroho, CNBC Indonesia
26 March 2024 13:20
Jakarta, CNBC Indonesia-Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka buka suara perihal rencana kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%. Anggota Dewan Pakar TKN Drajad Wibowo mengatakan tindakan menyerahkan keputusan kenaikan itu kepada Prabowo seperti tindakan yang tidak bertanggung jawab.
"Melempar ke Pak Prabowo itu tindakan fiskal yang tidak bertanggung jawab," kata Drajad dikutip Selasa, (26/3/2024),
Drajad mengatakan pihak yang akan menyusun Rancangan APBN 2025 adalah Kementerian Keuangan di bawah Menteri Sri Mulyani. Dalam RAPBN tersebut, kata dia, pemerintah sudah harus mencantumkan rencana penerimaan PPN tahun depan.
"Kenapa (tidak bertanggung jawab)? Konteksnya adalah ke RAPBN 2025. Yang menyusunnya kan Kemenkeu di bawah Menkeu Sri Mulyani. Di situ sudah harus dicantumkan rencana penerimaan PPN," kata dia.
"Jika dilempar ke Pak Prabowo, terus PPN dalam RAPBN 2025 mau ditulis 11% atau 12%? Karena UU HPP sudah memerintahkan 12%, rasanya PPN 12% yang dipakai," kata dia melanjutkan.
Drajad mengatakan ketika pemerintah yang sekarang melempar keputusan kenaikan PPN itu ke Prabowo, seperti tindakan lepas tangan. Dia mengatakan akan muncul lubang dalam belanja negara dan pembiayaan defisit. Dia mengatakan tindakan itu sama saja melempar lubang belanja negara dan pembiayaan defisit ke Prabowo.
"Jika kemudian dilempar ke Pak Prabowo untuk menurunkan ke 11%, tentu bakal muncul lubang dalam belanja negara dan pembiayaan defisit. Melempar ke Pak Prabowo itu sama dengan melempar lubang belanja negara dan pembiayaan defisit. Itu kan tindakan fiskal yang tidak bertanggung jawab," kata dia.
Sebagaimana diketahui, kenaikan PPN menjadi 12% merupakan amanat yang ada dalam UU HPP yang telah disahkan Presiden Jokowi pada Oktober 2021. Aturan ini memerintahkan PPN naik menjadi 11% pada April 2022 dan dilanjutkan dengan kenaikan menjadi 12% paling lambat 1 Januari 2025.
Rencana kenaikan PPN ini mendapatkan penolakan dari kalangan ekonom maupun pengusaha. Dengan kenaikan ini, Indonesia akan menjadi segelintir negara dengan tarif PPN paling tinggi di Asean. Para ekonom khawatir, kenaikan ini akan semakin menekan daya beli masyarakat yang belum pulih dari pandemi COVID-19.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kenaikan itu merupakan amanat dari UU HPP. Meski demikian, dia mengatakan pelaksanaan kenaikan PPN tergantung pemerintahan terpilih, yaitu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. "Tergantung pemerintah programnya nanti seperti apa," kata dia.
Senada, Menkeu Sri Mulyani juga mengatakan kenaikan PPN jadi 12% itu bukan harga mati. Dia mengatakan ketentuan itu bisa diubah kendati sudah disepakati pemerintah dan DPR.
"PPN 12% sudah dibahas ini juga termasuk fatsun politik UU HPP yag kita semua bahas udah setuju namun kita hormati pemerintah baru," kata dia dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI.
Menurut Sri Mulyani, pemerintah baru berhak mengubah kebijakan yang sudah disepakati sebelumnya. Tentunya disesuaikan dengan arah dan kebijakan yang dijanjikan ketika kampanye. "Jadi kalau target PPN tetap 11%, nanti disesuaikan," ujarnya.
- Hits: 103
Subcategories
More Articles …
- PAN Ragu TPN Bakal Hadirkan Kapolda Jadi Saksi di MK: Weleh-weleh...
- Ketua Dewan Pakar PAN Sebut Koalisi Prabowo-Gibran Siap Hadapi Manuver Apapun Hasil Pilpres
- PAN Bicara Isu Makan Siang Gratis dari Dana BOS: Cari Sumber Penerimaan Baru
- Anggaran Makan Siang Gratis Rp 15.000 per Anak Baru Patokan Awal
Page 19 of 77
