Tim detikcom - detikNews

Jumat, 10 Mei 2024 11:02 WIB

Jakarta - Sebuah video dari kelompok masyarakat yang menamakan diri sebagai Masyarakat Papua Anti Toxic Orde Baru beredar di masyarakat. Dalam video itu kelompok tersebut memuat pesan penolakan atas peluang Sjafrie Sjamsoeddin sebagai menteri di kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.

Kelompok itu mengungkit latar belakang Sjafire yang dianggap bagian dari orde baru. Mereka juga meminta adanya keterwakilan orang Papua dalam kabinet era Prabowo-Gibran mendatang.

"Kami masyarakat Papua menolak dengan tegas Sjafrie Sjamsoedin masuk pemerintahan Prabowo-Gibran karena Sjafrie Sjamsoedin adalah bagian dari rezim orde baru," kata perwakilan Masyarakat Papua Anti Toxic Orde Baru.

Kelompok Masyarakat Papua Anti Toxic Orde Baru ini juga meminta Prabowo-Gibran untuk melanjutkan program pemerintahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut mereka Jokowi telah memberikan perhatian kepada kondisi Papua.

"Kami masyarakat Papua menginginkan adanya satu menteri dari orang asli Papua di dalam kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran," katanya.

Tanggapan TKN Prabowo-Gibran

Ketua Dewan Pakar PAN dan anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Dradjad Wibowo, buka suara terkait suara penolakan kepada Sjafrie Sjamsoeddin. Dia mengatakan sosok Sjafrie telah memiliki rekam jejak yang mumpuni.

"Dalam pemerintahan Presiden Megawati, dia dipercaya sbg Kapuspen TNI. Dalam pemerintahan Presiden SBY, dia menjadi Sekjen Dephan dan Wamen Pertahanan. Jaman Presiden Jokowi, dia menjadi Asisten Khusus Menhan," kata Dradjad saat dihubungi, Jumat (10/5/2024).

Dradjad menegaskan Sjafrie tidak memiliki riwayat negative dalam karir pemerintahannya. Dia menyinggung rekam jejak keluarga Sjafrie pun ikut dipantau seiring jabatan strategis yang pernah diembannya.

"Sebagai mantan Ketua DISK BIN, saya tahu betul, untuk jabatan-jabatan sestraregis itu, orang wajib lolos uji intelijen BIN. Yang diintelin bukan hanya pekerjaannya, tapi rekam jejak pribadi dan keluarganya juga. Jika ada catatan negatif, apalagi toxic atau berbahaya bagi NKRI, tidak mungkin lolos," katanya.

Dia menambahkan dengan rekam jejak yang tergolong bersih itu, lanjut Dradjad, Sjafrie Sjamsoeddin dinilai layak untuk turut menjadi bagian dalam pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang.

"Dengan alasan di atas, bang Sjafrie sangat kompeten dan layak untuk diberi amanat oleh Presiden Terpilih Prabowo nantinya," pungkas Dradjad.

https://news.detik.com/pemilu/d-7333523/ada-warga-papua-tolak-sjafrie-sjamsoeddin-jadi-menteri-tkn-prabowo-bersuara

Usulan penambahan jumlah kementerian dalam kabinet Prabowo-Gibran baru sebatas wacana dan belum dibahas serius di KIM.

Oleh: WILLY MEDI CHRISTIAN NABABAN

7 Mei 2024 20:26 WIB

JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah partai politik pengusung calon presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengklaim penambahan jumlah menteri sebatas wacana belaka. Hal tersebut tak pernah dibahas mendalam dalam internal koalisi. Meski belum serius, parpol tetap terbuka asal sesuai dengan kebutuhan, rencana, dan program pemerintahan.

Adapun rencana penambahan jumlah kementerian berkembang seiring dengan manuver Prabowo untuk memperbesar koalisi pendukungnya di pemerintahan. Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung Prabowo-Gibran beranggotakan sembilan parpol. Dari jumlah itu, empat di antaranya, yaitu Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Demokrat, lolos ke parlemen dan diperkirakan akan menguasai sekitar 48 persen dari 580 kursi DPR.

Ketua Dewan Pakar PAN Dradjad Wibowo mengatakan, penambahan jumlah kementerian hanya sebatas wacana. Penambahan jumlah kementerian memerlukan revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan memastikan kebutuhan penambahan.

”Setahu saya itu hanya wacana tipis-tipis saja. Kalaupun dijalankan, perlu revisi UU Kementerian Negara dan perlu memastikan signifikansi kebutuhan penambahan tersebut,” ujar Drajad saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (7/5/2024).

Hal senada turut diungkapkan Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra. Menurut dia, parpol anggota koalisi belum membahas lebih lanjut soal wacana penambahan kementerian.

Pembahasan terkini antarparpol KIM baru soal implementasi program dan rencana yang digaungkan saat masa kampanye. Berbagai program tengah dibagi kecocokan instansi yang bakal menerapkannya.

Setahu saya itu hanya wacana tipis-tipis saja. Kalaupun dijalankan, perlu revisi UU Kementerian Negara dan perlu memastikan signifikansi kebutuhan penambahan tersebut.

”Belum masuk pada tahap bahwa sebaiknya atau kementerian saat ini tak bisa mengakomodasi. Belum ada itu. Namun, bisa saja kita lihat ke depannya. Yang terpenting semua disesuaikan pada tujuannya,” kata Herzaky.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman tak menampik adanya wacana penambahan jumlah kementerian pada masa pemerintahan 2024-2029. Pemerintahan saat ini memiliki 34 kementerian, sedangkan calon presiden terpilih Prabowo Subianto, yang tengah menyusun kabinet, dikabarkan merancang struktur kabinet yang terdiri atas 41 kementerian.

Menurut Habiburokhman, semakin banyak jumlah kementerian justru baik bagi pemerintahan dan pelayanan publik. Sebab, Indonesia merupakan negara besar yang memiliki target sekaligus tantangan yang besar untuk meraihnya sehingga membutuhkan peran banyak pihak agar program yang dijalankan sesuai sasaran.

”Jadi, wajar kalau kami perlu mengumpulkan banyak orang (untuk) berkumpul di dalam pemerintahan sehingga menjadi besar,” katanya (Kompas.id, 6/5/2024).

Hasil rapat kerja nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) di Makassar, Sulawesi Selatan, pekan lalu, turut merekomendasikan penambahan jumlah kementerian bagi pemerintahan mendatang. Ada tujuh temuan dan rekomendasi dihasilkan dari pengkajian penataan kabinet presidensial yang konstitusional oleh tim pengkaji.

APHTN-HAN juga merekomendasikan adanya proporsionalitas jumlah kementerian koordinator, gagasan implementatif pembentukan kabinet ahli, dan keberadaan wakil menteri. Rekomendasi lain adalah penataan lembaga di lingkungan Istana Kepresidenan serta jabatan jaksa agung yang harus diisi nonpartai politik.

Editor:

CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/05/07/penambahan-jumlah-menteri-masih-sebatas-wacana

Editor: Yudono Yanuar

Selasa, 7 Mei 2024 15:20 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Nama mantan komedian Eko Patrio atau Eko Hendro Purnomo, yang kini menjadi anggota DPR dari PAN, digadang-gadang masuk kabinet Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu dikatakan langsung oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, ketika ia bicara tentang kandidat partainya untuk maju Pilkada Jakarta 2024.

Menurut dia, untuk Jakarta-1, ia sebenarnya mempunyai 3 kandidat yaitu Sigit Purnomo Said atau Pasha Ungu, Eko Patrio, dan putrinya sendiri, Zita Anjani.

Ia kemudian meralat ucapannya dan mengatakan Eko Patrio disiapkan untuk menjabat menteri di kabinet mendatang.

"Kalau di Jakarta ada Zita, ada Pasha, ada Eko, tapi kan Eko calon menteri ya," kata Zulhas, yang juga menteri perdagangan kabinet Presiden Jokowi.

Majalah Tempo edisi 5 Mei 2024, menulis tentang partai-partai yang mengincar kursi kabinet. Disebutkan bahwa PAN akan mendukung Erick Thohir, yang sekarang Menteri BUMN, untuk menjadi Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi.

Baik Erick maupun Zulkifli belum menjawab pertanyaan majalah Tempo soal kabar itu. Namun Ketua Dewan Pakar PAN, Drajad Wibowo, mengatakan usulan nama calon menteri merupakan hak ketua umum.

Drajad tidak membantah atau membenarkan kabar tentang PAN mengincar posisi Menteri Perindustrian dan Menteri Kehutanan, bersaing dengan partai lain seperti Demokrat dan Golkar.

Jika benar Zulkifli akan menyorongkan nama Eko Patrio, bisa jadi sarjana sosial lulusan Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta, bakal menjabat sebagai menteri ekonomi.

Mencuatnya nama Eko, yang kini Ketua DPD PAN Jakarta itu, mendapat sambutan Wakil Ketua Umum Gerindra Habiburokhman. Ia menilai sosok Eko Patrio pantas menjadi menteri pada kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang.

"Kalau potongannya, itu Eko pantas juga kalau jadi menteri. Kalau lihat baju ya, potongannya dengan bahannya, potongannya bagus, bahannya bagus, Eko jadi menteri. Menurut saya, pantas-pantas banget Pak Eko jadi menteri," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 6 Mei 2024, seperti dikutip Antara.

Menurut dia, pernyataan yang dilontarkan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan itu bisa saja mengindikasikan telah ada komunikasi yang dijalin dengan Prabowo Subianto selaku presiden terpilih RI periode 2024-2049.

"Karena yang menyampaikan kan Bang Zul (Zulkifli Hasan), Bang Zul kan Ketum, tentu Ketum punya saluran komunikasi khusus dengan Pak Prabowo sesama Ketum, kan. Ya, mungkin saya menduga itu didapat langsung dari Pak Prabowo," ujarnya.

Dia pun mengaku ikut senang apabila Eko Patrio menduduki kursi menteri pada kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang.

"Ya, kami sih senang-senang saja, kalau Eko orang Jakarta Timur juga, kan. Jadi punya teman menteri saya. Saya ikut bangga," ucap Wakil Ketua Komisi III DPR itu.

Melawak dari SMA

Eko, 53 tahun, melawak dari SMA dengan mendirikan grup Seboel singkatan dari Sekelompok Bocah Eling, bersama Jejen dan Tejo. Kelompok ini sempat menjadi juara lawan yang diadakan Radio Suara Kejayaan.

Kedua rekannya ini kemudian keluar dan digantikan Taufik Savalas dan Akri. Setelah Taufik keluar, Eko membubarkan Seboel karena ingin kuliah di IISIP. Setelah lulus, ia bersama Akri dan Parto mendirikan Patrio yang sempat menjadi grup lawak papan atas.

Pada 2009 ia terjun ke politik dan menjadi calon legislatif PAN untuk daerah pemilihan Jawa Timur. Eko berhasil lolos ke Senayan dan mempertahankan posisinya hingga Pemilu 2024.

https://bisnis.tempo.co/read/1864999/eko-patrio-dicalonkan-masuk-kabinet-oleh-pan-menteri-apa

Kompas, 21 Mei 2024, hal: 2

https://sdi.or.id/images/2024/Kompas210524-Pemerintah%20.pdf