Dewan Pakar TKN Godok Lembaga Khusus Urus Program Makan Siang Gratis
Firda Cynthia Anggrainy - detikNews
Jumat, 17 Mei 2024 14:41 WIB
Jakarta - Rancangan Undang-Undang (RUU) Kementerian Negara bakal direvisi, terutama pasal yang mengatur jumlah kementerian. Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, Dradjad Wibowo, membeberkan pihaknya sedang menggodok wacana nomenklatur kementerian/lembaga (K/L) khusus mengurus program makan siang gratis.
"Tentu untuk program makan siang gratis akan ada kelembagaan yang mengurusnya," kata Dradjad kepada wartawan, Jumat (17/5/2024).
Dradjad mengatakan masih dipertimbangkan apakah program itu nantinya dilaksanakan oleh K/L baru atau digabung dengan K/L yang sudah ada. Dia mengatakan hal itu akan diumumkan saat sudah final.
"Apakah masuk dalam kementerian yang sudah ada, atau menjadi kementerian/lembaga tersendiri. Pada saatnya nanti akan diumumkan. Semuanya masih digodok dan dimatangkan," ujar Ketua Dewan Pakar PAN itu.
Dradjad mengatakan Prabowo sebagai presiden di era selanjutnya bakal mengumumkan secara langsung ataupun pihak yang ditugaskan.
"Nomenklatur yang baru nanti apa saja sedang digodok, belum final. Nanti finalnya akan disampaikan oleh Presiden terpilih Prabowo atau pihak yang beliau tugaskan," kata Dradjad.
Diketahui, Panitia Kerja (Panja) RUU Kementerian Negara di Baleg DPR telah menyetujui perubahan sejumlah pasal di RUU Kementerian Negara. Salah satunya pasal menentukan jumlah kementerian.
Hal ini disampaikan Ketua Panja RUU Kementerian Negara Achmad Baidowi atau Awiek dalam rapat pleno Baleg DPR di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Kamis (16/5). Awiek mengatakan ada dua perubahan muatan dalam RUU yang diputuskan secara musyawarah mufakat.
"Materi muatan RUU Perubahan Kementerian Negara yang telah diputuskan secara musyawarah mufakat, yaitu sebagai berikut, pertama penjelasan Pasal 10 dihapus; kedua, perubahan Pasal 15; dan ketiga, penambahan ketentuan mengenai tugas pemantauan dan peninjauan undang-undang di Ketentuan Penutup," kata Awiek.
- Hits: 212
Beredar Nama-Nama Menteri, Dradjad: Semua Itu Gorengan
Nama yang masuk kabinet baru para ketua umum di KIM.
Red: Joko Sadewo
Kamis 16 May 2024 12:22 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Dewan Pakar PAN, Dradjad Hari WIbowo, mengatakan, nama-nama calon menteri yang beredar di publik saat ini masih gorengan pihak tertentu. Belum ada pembahasan lebih lanjut soal menteri di Koalisi Indonesia Maju (KIM).
Hal ini disampaikan Dradjad, menanggapi pernyataan politikus Gerindra, Sumi Dasco, yang menyebut belum ada pembahasan lebih lanjut soal menteri di kabinet Prabowo-Gibran. Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran ini membenarkan pernyataan Dasco.
“Kami di KIM itu tahunya yang akan masuk kabinet adalah Ketum Golkar, Airlangga; Ketum PAN, Zulkifli Hasan; dan Ketum Demokrat, AHY. Nama-nama lainnya, semua itu gorengan, entah dari siapa dan apa motifnya,” kata Dradjad, Kamis (16/5/2024).
Dradjad juga membenarkan bahwa yang dibicarakan justru masih soal kajian program dan rencana Prabowo-Gibran. Misalnya terkait dengan program makan siang gratis.
- Hits: 212
TKN Respons Isu Makan Siang Gratis Prabowo Bakal Buat RI Banjir Impor
CNN Indonesia
Senin, 13 Mei 2024 19:26 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Drajad Wibowo, merespons isu program makan siang gratis akan mengakibatkan Indonesia dibanjiri komoditas pangan impor.
Ia menyebut soal importasi bergantung pada kondisi pasokan dalam negeri dan kebutuhan untuk program tersebut. Terkait produksi pertanian, katanya, tergantung pada iklim.
"Jika paceklik, ya terpaksa ada yang diimpor. Tapi impornya akan ditekan serendah mungkin, produksi pangan domestik yang digenjot," katanya kepada CNNIndonesia.com, Senin (13/5).
Drajad juga membantah sudah ada pembahasan importasi dengan pihak swasta. Ia menambahkan Prabowo juga belum menentukan kementerian yang akan melaksanakan program makan siang gratis.
Sebelumnya, Drajad mengatakan program makan siang gratis Prabowo-Gibran saat ini sudah masuk dalam tahap pembahasan. Namun soal anggaran akan diserahkan ke pemerintahan Presiden Jokowi.
"Untuk penganggaran dan rincian lainnya, saat ini masih kewenangan pemerintahan Pak Jokowi menyiapkan RAPBN 2025," katanya.
Drajad mengatakan pihak Prabowo menghormati pemerintahan Jokowi dalam menyusun RAPBN 2025. Namun TKN siap memberikan usulan.
"Jika diminta, tentu siap menyampaikan berbagai usulan. Kita menghormati Menkeu dan Menneg PPN/Kepala Bappenas dalam menjalankan tugasnya," katanya.
KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai capres-cawapres terpilih hasil Pilpres 2024. Ditetapkan dalam Rapat Pleno Terbuka pada Rabu (24/4).
Ada sejumlah program yang dijanjikan Prabowo-Gibran, termasuk makan siang gratis. Anggaran program itu ditargetkan mencapai Rp400 triliun per tahun.
Program ini diperkirakan setidaknya membutuhkan 6,7 juta ton beras per tahun, 1,2 juta ton daging ayam per tahun, 500 ribu ton daging sapi per tahun, 1 juta ton daging ikan per tahun, berbagai kebutuhan sayur mayur dan buah‐buahan, hingga 4 juta kiloliter susu sapi segar per tahun.
- Hits: 209
Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Respons Usulan Apindo soal Pembentukan Kementerian Perumahan dan Perkotaan
Reporter: Annisa Febiola
Editor: Grace gandhi
Sabtu, 11 Mei 2024 14:13 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran), Dradjad Wibowo, buka suara perihal usulan agar pemerintahan baru membentuk Kementerian Perumahan dan Perkotaan untuk menangani hal-hal terkait properti dan urban.
"Secara substansial, usul yang bagus. Dulu juga pernah ada Menteri Perumahan. Pak Cosmas Batubara dan Akbar Tandjung pernah bertugas di sana," kata dia saat dihubungi Tempo pada Sabtu, 11 Mei 2024.
Cosmas Batubara menjadi Menteri Negara Perumahan Rakyat Indonesia pertama. Dia menjabat pada rentang 22 April 1978 hingga 21 Maret 1988. Sementara itu, Akbar Tandjung menjabat sebagai Menteri Negara Perumahan Rakyat dan Pemukiman Indonesia pada 17 Maret 1993 sampai 21 Mei 1998.
Dradjad mengatakan, pembentukan kementerian baru itu membutuhkan proses dan waktu yang panjang. Pasalnya, perundang-undangan harus diubah terlebih dahulu.
"Masalahnya ada di peraturan perundang-undangan. Jumlah dan nomenklatur kementerian dibatasi oleh Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. UU-nya harus diubah dulu dan itu perlu waktu. Perlu proses prolegnas dan seterusnya."
Selain itu, kata dia, dari segi anggaran juga harus dipertimbangkan dengan matang. Pasalnya, penambahan kementerian baru otomatis akan menambah pos anggaran negara pula. "Itu juga yang harus dipertimbangkan dengan cermat."
Dradjad menyebut, tim belum menanyakan respons Prabowo sebagai presiden terpilih perihal usulan ini. "Belum ditanyakan," tuturnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengusulkan agar pemerintahan baru Prabowo-Gibran membentuk Kementerian Perumahan dan Perkotaan. Saat ini belum ada instansi yang khusus untuk sektor properti dan perkotaan. Oleh karena itu, sektor properti dikendalikan oleh Kementerian PUPR yang juga mengurus infrastruktur, sehingga kata Shinta fokusnya jadi terbagi.
"Dari segi kementerian itu, memang tentu saja kami tahu ada keterbatasan dari segi nomenklatur yang ada. Tapi ada beberapa masukan, misalnya kita tidak memiliki kementerian yang fokus pada properti atau perumahan," kata Shinta di Jakarta pada Rabu, 8 Mei 2024 seperti dikutip Antara.
Apindo berharap, Kementerian Perumahan dan Perkotaan jika dibentuk nanti dapat menangani perumahan dan hal-hal terkait properti, seperti real estate. Shinta menjelaskan, kementerian ini juga perlu dibentuk untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan perkotaan atau urban.
"Penanganan dari segi perkotaan juga penting untuk diperhatikan. Jadi, kami mengusulkan kedua hal ini digabungkan yakni properti dan urban tersebut menjadi satu kementerian."
- Hits: 208
Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Sebut Prabowo Sudah Ikut Diskusi untuk RAPBN 2025
Reporter: Ilona Estherina
Editor: Grace gandhi
Sabtu, 11 Mei 2024 07:00 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih, Prabowo Subianto, sudah dilibatkan dalam diskusi pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2025.
Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran), Drajad Wibowo, mengungkapkan hal itu. “Iya sudah ikut diskusi,” kata Drajad lewat pesan singkat, Jumat, 10 Mei 2024, saat dimintai konformasi.
Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal merupakan landasan awal penyusunan RAPBN 2025. RAPBN 2025 disiapkan dalam periode transisi ke pemerintahan baru hasil Pemilu 2024. Menurut Drajad, motor penyusunan tetap Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kementerian PPN/Bappenas. “Saya tidak bisa share siapa saja yang ikut,” ujarnya.
Terkait program prioritas seperti makan siang gratis, Drajad mengatakan rincian anggarannya disiapkan Bappenas dan Kementerian Keuangan.
Ada beberapa rencana yang sudah disiapkan oleh Prabowo-Gibran pada masa pemerintahan tahun depan. Salah satunya adalah pembentukan Badan Penerimaan Negara. Drajad memaparkan, Badan Penerimaan Negara merupakan butir 8 dari Program Hasil Terbaik Cepat Prabowo-Gibran. “Itu prioritas utama. Persiapan pembentukannya terus berjalan,” katanya.
Drajad pribadi berharap tax ratio pada 2025 minimal bisa 11.7 persen sampai 12 persen terhadap Produk Domestik Bruto atau PDB.
Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo sebelumnya berujar bahwa sejauh ini belum ada pembahasan soal pembentukan badan penerimaan atau otorita. “Tapi kami jelaskan apa yang perlu direfrom, apa yang sudah dicapai hasilnya baik, dan apa yang mungkin perlu, akan dilanjutkan,” ujar Pratowo dalam diskusi dengan media di Jakarta, Rabu, 8 Mei 2024.
Terkait APBN 2025, Prastowo mengatakan Kemenkeu, Bappenas, dan Kemenko Perekonomian sedang menyelesaikan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal yang nantinya akan dibawa di sidang kabinet dan diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk dibahas.
Prastowo menambahkan, RAPBN 2025 sifatnya baseline atau lebih mencantumkan bahasan dan progam yang sifatnya mendasar agar memberi ruang pemerintah baru untuk mengartikulasikan program prioritas.
“Jadi ruangnya disediakan karena sifatnya baseline. Nanti di pembahasan bersama DPR baru akan terlihat dinamikanya,” ujarnya.
- Hits: 225
Subcategories
More Articles …
- Rencana Zulhas Pimpin PAN untuk Ketiga Kalinya Makin Tinggalkan Karakteristik Reformasi
- Sjafrie Sjamsoeddin Dinilai Sosok Kompeten dan Laik Diberi Amanat dari Presiden Terpilih
- Dradjad Nilai Sjafrie Sjamsoedin Layak Diberi Amanat Prabowo
- Ada Warga Papua Tolak Sjafrie Sjamsoeddin jadi Menteri, TKN Prabowo Bersuara
Page 14 of 81
