TKN Bersuara soal Rencana Pembentukan Kementerian Perumahan
tim | CNN Indonesia
Jumat, 17 Mei 2024 12:30 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka Drajad Wibowo buka suara soal rencana pembentukan Kementerian Perumahan.
Drajad tidak membantah ataupun mengiyakan rencana pembentukan itu.
"Dipecah atau tidak, itu keputusan Pak Prabowo nanti," katanya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (17/5).
Ia hanya menekankan pentingnya sektor perumahan untuk dijalankan dalam pemerintahan Prabowo-Gibran nanti.
"Sangat penting karena di Asta Cita ke-7, Prabowo-Gibran secara eksplisit menyebutkan 'menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)'," ucap.
Selain itu, ia mengatakan Asta Cita ke-7 Prabowo-Gibran juga menjamin pembangunan atau renovasi 3 juta unit hunian secara nasional. Di pedesaan targetnya 2 juta rumah per tahun, perkotaan 1 juta unit, yang terdiri dari 500 ribu rumah tapak dan 500 ribu rumah vertikal atau rusunami dan rusunawa.
Drajad juga menjelaskan pemerintahan Prabowo berharap masalah backlog kepemilikan rumah dan kelayakan hunian bisa segera diatasi.
Ia merujuk pada Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS) 2023, kepemilikan rumah mencapai 9,9 juta unit, turun dari 10,5 juta unit pada 2022.
"Sementara itu backlog kelayakan hunian masih 14,84 juta pada tahun 2023, turun dari 16,14 juta unit pada tahun sebelumnya," tutur Drajad.
Wacana pembentukan Kementerian Perumahan di pemerintahan Prabowo-Gibran mulanya dibocorkan oleh Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo.
Artinya, bidang perumahan yang saat ini masih tergabung dalam Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bakal dipisah. Hal ini seperti yang terjadi pada era orde baru.
Pria yang akrab disapa Tiko itu menjelaskan saat ini dibutuhkan kementerian yang benar-benar fokus pada sektor perumahan. Hal ini mengingat sektor ini melibatkan banyak sub sektor turunan yang membutuhkan perhatian khusus.
Ia menilai kehadiran Kementerian Perumahan dimaksudkan untuk lebih fokus pada sektor perumahan bagi masyarakat.
"Pak Budi (Direktur Utama Perumnas), ini saya dengar mungkin ke depan akan ada pemisahan, ada Kementerian Perumahan. Fokusnya berubah kalau ini ke perumahan lagi, jadi kita bisa berusaha lebih keras dengan pemerintah untuk membantu konsep development yang lebih teregulasi," ucap Tiko dalam pidatonya pada pembukaan acara Launching The New Face of Apartment Samesta Sentraland Cengkareng, Senin (13/5), mengutip detikproperti.
Tiko lantas menyoroti adanya angka backlog yang meningkat dari 10 juta pada 2015 menjadi 12 juta pada saat ini. menurutnya, kenaikan angka backlog ini dikaitkan dengan pandemi covid-19 yang membuat sektor perumahan sempat lesu.
Oleh karena itu, ia mengatakan pemerintah harus memberikan dukungan yang kuat bagi Perumnas untuk mengatasi hal ini. Contohnya bisa diberikan dalam bentuk berbagai macam pembiayaan, subsidi bunga, dan dan penyerahan tanah tidak terpakai.
- Hits: 55
Dewan Pakar TKN Godok Lembaga Khusus Urus Program Makan Siang Gratis
Firda Cynthia Anggrainy - detikNews
Jumat, 17 Mei 2024 14:41 WIB
Jakarta - Rancangan Undang-Undang (RUU) Kementerian Negara bakal direvisi, terutama pasal yang mengatur jumlah kementerian. Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, Dradjad Wibowo, membeberkan pihaknya sedang menggodok wacana nomenklatur kementerian/lembaga (K/L) khusus mengurus program makan siang gratis.
"Tentu untuk program makan siang gratis akan ada kelembagaan yang mengurusnya," kata Dradjad kepada wartawan, Jumat (17/5/2024).
Dradjad mengatakan masih dipertimbangkan apakah program itu nantinya dilaksanakan oleh K/L baru atau digabung dengan K/L yang sudah ada. Dia mengatakan hal itu akan diumumkan saat sudah final.
"Apakah masuk dalam kementerian yang sudah ada, atau menjadi kementerian/lembaga tersendiri. Pada saatnya nanti akan diumumkan. Semuanya masih digodok dan dimatangkan," ujar Ketua Dewan Pakar PAN itu.
Dradjad mengatakan Prabowo sebagai presiden di era selanjutnya bakal mengumumkan secara langsung ataupun pihak yang ditugaskan.
"Nomenklatur yang baru nanti apa saja sedang digodok, belum final. Nanti finalnya akan disampaikan oleh Presiden terpilih Prabowo atau pihak yang beliau tugaskan," kata Dradjad.
Diketahui, Panitia Kerja (Panja) RUU Kementerian Negara di Baleg DPR telah menyetujui perubahan sejumlah pasal di RUU Kementerian Negara. Salah satunya pasal menentukan jumlah kementerian.
Hal ini disampaikan Ketua Panja RUU Kementerian Negara Achmad Baidowi atau Awiek dalam rapat pleno Baleg DPR di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Kamis (16/5). Awiek mengatakan ada dua perubahan muatan dalam RUU yang diputuskan secara musyawarah mufakat.
"Materi muatan RUU Perubahan Kementerian Negara yang telah diputuskan secara musyawarah mufakat, yaitu sebagai berikut, pertama penjelasan Pasal 10 dihapus; kedua, perubahan Pasal 15; dan ketiga, penambahan ketentuan mengenai tugas pemantauan dan peninjauan undang-undang di Ketentuan Penutup," kata Awiek.
- Hits: 61
Beredar Nama-Nama Menteri, Dradjad: Semua Itu Gorengan
Nama yang masuk kabinet baru para ketua umum di KIM.
Red: Joko Sadewo
Kamis 16 May 2024 12:22 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ketua Dewan Pakar PAN, Dradjad Hari WIbowo, mengatakan, nama-nama calon menteri yang beredar di publik saat ini masih gorengan pihak tertentu. Belum ada pembahasan lebih lanjut soal menteri di Koalisi Indonesia Maju (KIM).
Hal ini disampaikan Dradjad, menanggapi pernyataan politikus Gerindra, Sumi Dasco, yang menyebut belum ada pembahasan lebih lanjut soal menteri di kabinet Prabowo-Gibran. Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran ini membenarkan pernyataan Dasco.
“Kami di KIM itu tahunya yang akan masuk kabinet adalah Ketum Golkar, Airlangga; Ketum PAN, Zulkifli Hasan; dan Ketum Demokrat, AHY. Nama-nama lainnya, semua itu gorengan, entah dari siapa dan apa motifnya,” kata Dradjad, Kamis (16/5/2024).
Dradjad juga membenarkan bahwa yang dibicarakan justru masih soal kajian program dan rencana Prabowo-Gibran. Misalnya terkait dengan program makan siang gratis.
- Hits: 63
TKN Respons Isu Makan Siang Gratis Prabowo Bakal Buat RI Banjir Impor
CNN Indonesia
Senin, 13 Mei 2024 19:26 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Drajad Wibowo, merespons isu program makan siang gratis akan mengakibatkan Indonesia dibanjiri komoditas pangan impor.
Ia menyebut soal importasi bergantung pada kondisi pasokan dalam negeri dan kebutuhan untuk program tersebut. Terkait produksi pertanian, katanya, tergantung pada iklim.
"Jika paceklik, ya terpaksa ada yang diimpor. Tapi impornya akan ditekan serendah mungkin, produksi pangan domestik yang digenjot," katanya kepada CNNIndonesia.com, Senin (13/5).
Drajad juga membantah sudah ada pembahasan importasi dengan pihak swasta. Ia menambahkan Prabowo juga belum menentukan kementerian yang akan melaksanakan program makan siang gratis.
Sebelumnya, Drajad mengatakan program makan siang gratis Prabowo-Gibran saat ini sudah masuk dalam tahap pembahasan. Namun soal anggaran akan diserahkan ke pemerintahan Presiden Jokowi.
"Untuk penganggaran dan rincian lainnya, saat ini masih kewenangan pemerintahan Pak Jokowi menyiapkan RAPBN 2025," katanya.
Drajad mengatakan pihak Prabowo menghormati pemerintahan Jokowi dalam menyusun RAPBN 2025. Namun TKN siap memberikan usulan.
"Jika diminta, tentu siap menyampaikan berbagai usulan. Kita menghormati Menkeu dan Menneg PPN/Kepala Bappenas dalam menjalankan tugasnya," katanya.
KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai capres-cawapres terpilih hasil Pilpres 2024. Ditetapkan dalam Rapat Pleno Terbuka pada Rabu (24/4).
Ada sejumlah program yang dijanjikan Prabowo-Gibran, termasuk makan siang gratis. Anggaran program itu ditargetkan mencapai Rp400 triliun per tahun.
Program ini diperkirakan setidaknya membutuhkan 6,7 juta ton beras per tahun, 1,2 juta ton daging ayam per tahun, 500 ribu ton daging sapi per tahun, 1 juta ton daging ikan per tahun, berbagai kebutuhan sayur mayur dan buah‐buahan, hingga 4 juta kiloliter susu sapi segar per tahun.
- Hits: 63
Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Respons Usulan Apindo soal Pembentukan Kementerian Perumahan dan Perkotaan
Reporter: Annisa Febiola
Editor: Grace gandhi
Sabtu, 11 Mei 2024 14:13 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran), Dradjad Wibowo, buka suara perihal usulan agar pemerintahan baru membentuk Kementerian Perumahan dan Perkotaan untuk menangani hal-hal terkait properti dan urban.
"Secara substansial, usul yang bagus. Dulu juga pernah ada Menteri Perumahan. Pak Cosmas Batubara dan Akbar Tandjung pernah bertugas di sana," kata dia saat dihubungi Tempo pada Sabtu, 11 Mei 2024.
Cosmas Batubara menjadi Menteri Negara Perumahan Rakyat Indonesia pertama. Dia menjabat pada rentang 22 April 1978 hingga 21 Maret 1988. Sementara itu, Akbar Tandjung menjabat sebagai Menteri Negara Perumahan Rakyat dan Pemukiman Indonesia pada 17 Maret 1993 sampai 21 Mei 1998.
Dradjad mengatakan, pembentukan kementerian baru itu membutuhkan proses dan waktu yang panjang. Pasalnya, perundang-undangan harus diubah terlebih dahulu.
"Masalahnya ada di peraturan perundang-undangan. Jumlah dan nomenklatur kementerian dibatasi oleh Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. UU-nya harus diubah dulu dan itu perlu waktu. Perlu proses prolegnas dan seterusnya."
Selain itu, kata dia, dari segi anggaran juga harus dipertimbangkan dengan matang. Pasalnya, penambahan kementerian baru otomatis akan menambah pos anggaran negara pula. "Itu juga yang harus dipertimbangkan dengan cermat."
Dradjad menyebut, tim belum menanyakan respons Prabowo sebagai presiden terpilih perihal usulan ini. "Belum ditanyakan," tuturnya.
Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengusulkan agar pemerintahan baru Prabowo-Gibran membentuk Kementerian Perumahan dan Perkotaan. Saat ini belum ada instansi yang khusus untuk sektor properti dan perkotaan. Oleh karena itu, sektor properti dikendalikan oleh Kementerian PUPR yang juga mengurus infrastruktur, sehingga kata Shinta fokusnya jadi terbagi.
"Dari segi kementerian itu, memang tentu saja kami tahu ada keterbatasan dari segi nomenklatur yang ada. Tapi ada beberapa masukan, misalnya kita tidak memiliki kementerian yang fokus pada properti atau perumahan," kata Shinta di Jakarta pada Rabu, 8 Mei 2024 seperti dikutip Antara.
Apindo berharap, Kementerian Perumahan dan Perkotaan jika dibentuk nanti dapat menangani perumahan dan hal-hal terkait properti, seperti real estate. Shinta menjelaskan, kementerian ini juga perlu dibentuk untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan perkotaan atau urban.
"Penanganan dari segi perkotaan juga penting untuk diperhatikan. Jadi, kami mengusulkan kedua hal ini digabungkan yakni properti dan urban tersebut menjadi satu kementerian."
- Hits: 59
Subcategories
More Articles …
- Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Sebut Prabowo Sudah Ikut Diskusi untuk RAPBN 2025
- Rencana Zulhas Pimpin PAN untuk Ketiga Kalinya Makin Tinggalkan Karakteristik Reformasi
- Sjafrie Sjamsoeddin Dinilai Sosok Kompeten dan Laik Diberi Amanat dari Presiden Terpilih
- Dradjad Nilai Sjafrie Sjamsoedin Layak Diberi Amanat Prabowo
Page 10 of 77
