Mis Fransiska Dewi

12 June 2024 12:50

Bloomberg Technoz, Jakarta - Kubu Presiden Terpilih Prabowo Subianto tidak khawatir usai Morgan Stanley menurunkan peringkat ekuitas Indonesia menjadi underweight.

Sebelumnya, penurunan peringkat ini lantaran lembaga keuangan tersebut melihat adanya risiko berinvestasi, terutama saham di Indonesia.

Anggota Dewan Pakar sekaligus Tim Ekonomi TKN Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo menilai penurunan peringkat oleh Morgan Stanley dipengaruhi oleh faktor ketakutan yang berlebihan. Padahal, kubu Prabowo berulang kali menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo mendatang berkomitmen kuat menjaga disiplin fiskal.

"Ketakutan yang berlebihan," kata Drajad saat dihubungi, Rabu (12/6/2024).

“Pengelolaan fiskal dilakukan dengan sangat prudent. Defisit dikendalikan pada tingkat yang aman, bahkan jika mungkin dikurangi,” kata Drajad menegaskan.

Drajad menyadari pernyataan komitmen tersebut belum cukup bagi sebagian pelaku pasar karena mereka ingin adanya bukti. Drajad menegaskan, hingga 20 Oktober 2024 bukti itu belum bisa diberikan.

“Silakan pasar melihat bukti komitmen itu nanti setelah pak Prabowo dan mas Gibran dilantik,” tutur Drajad.

Dilansir dari Bloomberg, Rabu (12/6/2024), tim strategi, termasuk Daniel Blake, melihat adanya ketidakpastian jangka pendek mengenai arah kebijakan fiskal di masa depan serta beberapa pelemahan di pasar valas di tengah-tengah suku bunga AS yang masih tinggi dan prospek dollar AS yang menguat.

Janji-janji kampanye Presiden Indonesia terpilih Prabowo Subianto, seperti proposal untuk penyediaan makan siang dan susu untuk siswa, juga dapat menimbulkan “beban fiskal yang substansial”.

Perubahan sikap Morgan Stanley terjadi ketika dolar mulai menunjukkan tren yang lebih tinggi menjelang keputusan suku bunga Federal Reserve pada hari Rabu (12/6/2024) dan keputusan Bank Indonesia pada minggu depan.

https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/40679/respons-kubu-prabowo-dituding-biang-kerok-saham-ri-underweight/2

Usulan calon Deputi Gubernur Senior BI tidak lepas dari komunikasi dan koordinasi Presiden dengan presiden terpilih.

Oleh: AGUSTINUS YOGA PRIMANTORO

29 Mei 2024 18:52 WIB

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo melalui Surat Presiden Nomor R-17/Pres/05/2024 kembali mengusulkan Destry Damayanti sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Keputusan tersebut dinilai tidak lepas dari komunikasi dan koordinasi antara Presiden dengan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad Wibowo menyebut, posisi Dewan Gubernur Senior (DGS) Bank Indonesia (BI) merupakan posisi strategis bagi otoritas moneter. Dalam mengambil keputusan terkait penempatan personel di posisi yang strategis, Presiden Jokowi berkomunikasi dan berkoordinasi dengan presiden terpilih Prabowo Subianto.

”Komunikasi dan koordinasi itu sangat bagus. Apalagi, presiden terpilih Prabowo adalah Menteri Pertahanannya Presiden Jokowi,” katanya yang juga Ekonom Sustainable Development Indonesia (SDI), saat dihubungi dari Jakarta, Rabu (29/5/2024).

Ia menambahkan, penentuan posisi-posisi strategis tersebut bukan lagi dalam wewenang dewan pakar, melainkan antara Presiden dan presiden terpilih. ”Saya tidak tahu pasti, tetapi saya rasa, beliau berdua sudah berkoordinasi,” imbuh Dradjad.

Sebagai informasi, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menerima Surat Presiden perihal Calon DGS BI tertanggal 7 Mei 2024. Hal ini dikonfirmasi oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR Amir Uskara.

Surat tersebut diterima oleh DPR tepat tiga bulan sebelum masa jabatan Destry Damayanti sebagai DGS BI berakhir pada 7 Agustus 2024. Sebelumnya, ia diangkat sebagai Deputi Gubernur Senior BI melalui Keputusan Presiden Nomor 74/P Tahun 2019 pada 29 Juli 2019 dan mengucapkan janji di hadapan Ketua Mahkamah Agung pada 7 Agustus 2019.

“”Kami mengusulkan kembali Destry Damayanti sebagai Deputi Gubernur Senior BI, untuk mendapat persetujuan DPR, sebelum ditetapkan pengangkatannya dengan keputusan presiden,” bunyi surat Presiden.

Komunikasi dan koordinasi itu sangat bagus. Apalagi, Presiden terpilih Prabowo adalah Menteri Pertahanannya Presiden Jokowi.

Usulan tersebut mengacu pada ketentuan dalam Pasal 41 Ayat (1), Ayat (3), Ayat (5), dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Terakhir, ketentuan-ketentuan tersebut diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Ketentuan-ketentuan tersebut, antara lain Gubernur, DGS, dan Deputi Gubernur, diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Lebih lanjut, Presiden mengusulkan kepada DPR paling banyak tiga orang calon.

Adapun usulan Presiden kepada DPR paling lambat disampaikan tiga bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Gubernur, DGS, dan Deputi Gubernur. Selanjutnya, anggota Dewan Gubernur diangkat untuk masa jabatan lima tahun dan dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama paling banyak satu kali masa jabatan berikutnya.

Komisi XI DPR pada Selasa (28/5/2024) telah mengadakan rapat internal yang membahas hasil rapat konsultasi pengganti rapat badan musyawarah perihal DGS BI. Dalam rapat tersebut juga ditentukan mengenai jadwal uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).

”(Jadwal uji kelayakan dan uji kepatutan yang disepakati) Tanggal 3 Juni 2024,” kata Amir.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Achmad Hatari menambahkan, DPR juga akan langsung mengumumkan hasil uji kelayakan dan kepatutan DGS BI pada hari itu juga. Dalam menjalani uji kelayakan dan kepatutan, calon DGS BI harus memenuhi kriteria yang sesuai dengan bidangnya.

Rekam jejak

Ini adalah kedua kalinya Destry diusulkan kembali sebagai calon tunggal DGS BI. Sebelumnya, Presiden Jokowi juga mengusulkan Destry menggantikan Mirza Adityaswara yang masa jabatannya berakhir Juli 2019.

Perempuan lulusan Master of Science dari Cornell University, New York, Amerika Serikat, mengawali karier sebagai Senior Economic Adviser Duta Besar Inggris untuk Indonesia pada 2000-2003, serta peneliti dan pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada 2005-2006.

Sebagai calon tunggal, Destry diyakini memiliki kapasitas yang mumpuni di sektor moneter. Hal ini tidak lepas dari pengalamannya menjadi anggota Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) periode 2015-2019.

Ia juga sempat menjajaki pengalaman sebagai ekonom di sejumlah bank. Kariernya sebagai ekonom dimulai dari Citibank Indonesia pada 1997-2000, Kepala Ekonom Mandiri Sekuritas periode 2005-2011, dan Kepala Ekonom Bank Mandiri pada 2011-2015.

Destry juga dipercaya sebagai Ketua Satuan Tugas Ekonomi Kementerian Badan Usaha Milik Negara periode 2014-2015. Di luar bidang ekonomi, lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia tersebut pernah menjabat sebagai Ketua Panitia Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2015.

Selama menjabat sebagai DGS BI, Destry bertanggung jawab atas pengambilan keputusan dalam kebijakan moneter dan stabilitas keuangan di Indonesia. Dalam kelayakan sebelumnya, ia memaparkan rencana kebijakan bertajuk ”Menjadi Bank Sentral yang Adaptif dan Inovatif”.

Editor:

AUFRIDA WISMI WARASTRI

https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/05/29/libatkan-prabowo-jokowi-kembali-usulkan-destry-sebagai-deputi-gubernur-senior-bi?open_from=Search_Result_Page

Penulis: Muhamad Fajar Riyandanu

Editor: Ameidyo Daud Nasution

Katadata.co.id, 11/6/2024, 17.07 WIB

Kubu Prabowo Subianto berjanji melanjutkan pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur meski anggaran besar disiapkan untuk program makan bergizi gratis.

Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo, mengatakan bahwa pembangunan IKN merupakan perintah undang-undang yang harus dipatuhi oleh presiden.

Drajad mengatakan Prabowo tetap berkomitmen karena wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka merupakan putra sulung Presiden Jokowi. Drajad menegaskan, Prabowo akan melanjutkan pengembangan IKN setelah dilantik menjadi presiden pada pertengahan Oktober mendatang.

Dia pun menepis anggapan atau narasi yang menyebut Prabowo tidak bakal melanjutkan proyek IKN karena terbentur oleh kepentingan menjalankan program makan bergizi gratis.

"IKN itu salah satu legasi terbesar Presiden Jokowi. Kalau gosip ini itu, biar saja. Tidak produktif jika kebanyakan mengonter gosip," kata Drajad lewat pesan singkat kepada Katadata.co.id pada Selasa (11/6).

Drajad, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan program makan bergizi gratis dan IKN bukan dua program yang berkompetisi.

Menurutnya, dua agenda itu akan berjalan bersamaan dan terhubung dengan program prioritas lainnya seperti swasembada pangan dan energi, penyediaan air, hilirisasi hingga kebijakan peralihan energi hijau serta peningkatan rumah sakit di kabupaten.

Dia mengatakan pelaksanaan program makan bergizi gratis dan IKN akan mengoptimalkan sistem pendanaan campuran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan pembiayaan swasta.

Meski begitu, Drajad mengakui program makan bergizi gratis mendapat perhatian besar karena menjadi simbol presiden terpilih Prabowo. "Program makan bergizi memang menjadi ikon Presiden Terpilih Prabowo. Jadi wajar jika mendapat perhatian besar," ujar Drajad.

Lebih jauh, pemerintahan Prabowo-Gibran terus berupaya untuk meningkatkan pendapatan negara signifikan untuk meneruskan pembangunan IKN sembari menjalankan program makan bergizi gratis.

"Tapi memang syarat necessary but not sufficient bagi keberhasilan program-program di atas pendapatan negara wajib digenjot secara signifikan," kata Drajad.

Dalam dokumen visi dan misi bertajuk 'Bersama Indonesia Maju', pasangan Prabowo - Gibran berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan IKN jika mereka terpilih menjadi presiden dan wakil presiden periode 2024-2029. Penyelesaian proyek IKN dinilai penting untuk menciptakan pusat pertumbuhan baru di luar Pulau Jawa.

Prabowo optimistis pembangunan proyek IKN Nusantara dapat rampung dalam waktu 15-20 tahun. Perhitungannya kebutuhan alokasi anggaran US$ 1,5 miliar atau sekira Rp 23,2 triliun per tahun.

"IKN ini nilainya kan kedengarannya besar, sekarang anggaran untuk infrastruktur saja sudah mendekati 300 triliun dalam APBN, apakah IKN bukan infrastruktur?" ujar Prabowo saat mengisi dialog capres di Kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Gedung Dewan Pers Jakarta pada Kamis (4/1).

Anggaran Makan Gratis

Bappenas atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menghitung perkiraan biaya pelaksanaan program makan siang dan susu gratis sebesar Rp 185,2 triliun pada 2025. Angka ini muncul dalam pembahasan di rapat kabinet dipimpin Presiden Jokowi di Istana, Senin (26/2).

Berdasarkan dokumen bertajuk 'Membangun Fondasi Transformasi 2025: Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan' itu, perkiraan kebutuhan dana tersebut ditujukan untuk beberapa kategori sasaran.

Pertama, pemberian makan siang dan susu gratis membutuhkan dana Rp 100,8 triliun per tahun dengan rincian dana makan siang gratis sebesar Rp Rp 75,6 triliun dan pemberian susu gratis Rp 25,2 triliun. Proyek makan siang dan susu gratis ini dengan asumsi biaya makan siang gratis per hari sebesar Rp 15 ribu per anak dan biaya susu UHT Rp 5 ribu per anak.

Selanjutnya, Bappenas mengasumsikan 57,98 juta anak usia sekolah yang akan menerima paket makan siang dan susu gratis nantinya. Angka tersebut dengan asumsi memenuhi kebutuhan anak sekolah dengan jumlah hari efektif sekolah selama 255 hari per tahun.

Kedua, kebutuhan pendanaan untuk bantuan gizi untuk balita dan ibu hamil yang juga masuk dalam sasaran program makan siang dan susu gratis. Perkiraannya biaya bantuan gizi untuk balita Rp 75,2 triliun per tahun.

Hitungan ini mengacu pada kalkulasi biaya kepada 30,2 juta balita yang mendapat bantuan Rp 20 ribu per hari. Bantuan gizi itu akan disalurkan secara berkelanjutan selama setahun penuh atau 365 hari.

Ketiga, estimasi alokasi dana untuk bantuan gizi untuk ibu hamil sebesar Rp 9,2 triliun per tahun, yang termasuk dalam bagian program makan siang gratis. Bappenas mengacu pada data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang menghitung 4,8 juta ibu hamil.

Para ibu hamil akan mendapat jatah bantuan gizi senilai Rp 20 ribu per hari selama masa kehamilan sepanjang 280 hari kehamilan.

Reporter: Muhamad Fajar Riyandanu

https://katadata.co.id/amp/berita/nasional/666821c68c5cb/kubu-prabowo-berjanji-lanjutkan-ikn-faktor-gibran-jadi-alasan

Reporter: Savero Aristia Wienanto

Editor: Juli Hantoro

Selasa, 11 Juni 2024 10:00 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pakar PAN Dradjad H. Wibowo mengungkap langkah politik partainya dalam Pemilihan Gubernur atau Pilgub Jakarta. Dia menyebut Wakil Ketua DPRD Jakarta Zita Anjani masih menjadi prioritas untuk diusung oleh PAN.

"PAN sementara ini masih menjajaki kemungkinan pencalonan Zita Anjani dalam Pilkada Jakarta," kata Dradjad dalam pesan tertulisnya kepada Tempo melalui aplikasi Whatsapp, Senin, 10 Januari 2024.

Drajad juga mengatakan bahwa anak Ketua Umum PAN itu lebih berkemungkinan dicalonkan sebagai calon wakil gubernur. Saat ditanya soal siapa yang direncanakan sebagai pasangan Zita, Dradjad enggan menjawab.

"Kita lihat saja bagaimana nanti perkembangannya," ujarnya.

Lebih lanjut, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) itu juga menyatakan calon yang diusung partainya siap bersaing dengan siapa pun, termasuk mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang kini mendapatkan sinyal positif dari PKS dan PKB.

"Tidak masalah. PAN punya banyak tokoh pendulang suara di Jakarta," tuturnya.

Dradjad menyampaikan, salah satu strategi yang akan digunakan PAN untuk mendulang suara bagi Zita ialah dukungan para kader yang berasal dari kalangan selebritas.

"Selain selebritas seperto Eko Patrio, Pasha, dan Uya Kuya, banyak tokoh nasional PAN di Jakarta yang akan bahu membahu membantu pemenangan jika Zita jadi maju," ucapnya.

Zita Anjani santer disandingkan dengan sejumlah nama untuk terjun di Pilgub Jakarta. Antara lain, Zita rencananya diduetkan dengan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep, Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, hingga Eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Sebelumnya, rencana duet Zita dan Kaesang ini diungkapkan oleh Zulkifli Hasan alias Zulhas yang juga merupakan ayah Zita. Menteri Perdagangan itu menceritakan tanggapan Presiden Joko Widodo atau Jokowi soal kemungkinan Kaesang ikut serta dalam kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Usai rapat bersama Jokowi, ia sempat bertanya bagaimana jika Kaesang maju dalam Pilgub Jakarta.

“Tadi saya tanya sama Bapak (Jokowi), habis rapat. ‘Pak bagaimana kalau Kaesang maju (Wagub Jakarta)?’” kata dia di Kantor DPP PAN, Jakarta, Senin, 3 Juni 2024. Jokowi, kata Zulhas, tak berharap jika Kaesang maju menjadi pemimpin Jakarta. “Waduh, jangan Pak Zul,’ kira-kira begitu,” ujar Zulhas menirukan jawaban Jokowi.

https://nasional.tempo.co/read/1878448/pan-sebut-kader-selebritas-siap-dukung-zita-anjani-di-pilgub-jakarta