Reporter : NUR ROCHMANNUDIN

Editor : ADITYA NUGROHO

Rabu, 19 Juni 2024 08:14 WIB

RM.id  Rakyat Merdeka - Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Presiden Terpilih membantah kabar Prabowo Subianto akan mengerek rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi 50 persen. Justru, Prabowo akan hati-hati dalam mengelola utang negara.

Hal tersebut disampaikan Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi bidang Keuangan, Thomas Djiwandono kepada wartawan, Selasa (18/6/2024). Thomas memastikan, Prabowo belum menetapkan target utang. Kata dia, Prabowo bakal mematuhi ketentuan mengenai batasan rasio utang sebagaimana diatur dalam aturan berlaku.

"Kami sama sekali tidak membicarakan target utang terhadap PDB. Ini bukan rencana kebijakan formal," kata Thomas.

Lebih lanjut, Thomas bilang, dalam pembahasan perumusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pertama Prabowo-Gibran, justru berfokus pada upaya untuk mengerek pendapatan, peninjauan belanja. Sehingga dapat mengakomodir program-program yang dijanjikan, seperti makan siang gratis atau makan bergizi.

Pada saat bersamaan, pemerintah juga masih akan menetapkan target defisit APBN di bawah 3 persen. "Penting untuk dicatat bahwa itu lah mengapa Prabowo dan tim formalnya berbicara tentang kehati-hatian fiskal, karena hal itu sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut," tuturnya.

Untuk diketahui, sebelumnya, Bloomberg menyebut Prabowo berencana mengerek rasio utang terhadap PDB untuk mendanai program-program yang dijanjikan.

Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Dradjad Wibowo menegaskan, informasi tersebut tidak benar. Tidak ada satupun dari pihak Prabowo-Gibran yang pernah berkata dalam forum apapun akan menaikkan rasio utang menjadi 50 persen dari PDB.

Ia mengakui, pembayaran utang jatuh tempo membuat APBN semakin berat. Karena itu, tim ekonomi Prabowo-Gibran akan sangat berhati-hati mengelola utang.

Menurut dia, Prabowo tidak ingin membebani generasi mendatang dengan utang. Itu sebabnya, program Prabowo-Gibran akan dilakukan secara bertahap, baik waktu maupun cakupannya.

"Semuanya akan disesuaikan dengan ruang fiskal yang tersedia. Jadi pelaku pasar tidak perlu khawatir terhadap defisit fiskal. Pemerintahan Pak Prabowo akan sangat disiplin mengelola fiskal," tegas politisi PAN itu.

Direktur Eksekutif INDEF, Esther Sri Astuti menilai, Pemerintahan Prabowo-Gibran memang sudah seharusnya mengelola keuangan negara dengan hati-hati. Sebab, saat ini rasio utang terhadap PDB Indonesia sekitar 38 persen.

“Jika rasio utang dinaikkan lagi tanpa diimbangi dengan tax revenue dan penerimaan negara non pajak lainnya, maka ruang fiskal kita mengecil. Artinya, kemampuan fiskal berkurang karena untuk bayar cicilan utang dan bunganya. Belum lagi untuk alokasikan belanja pemerintah lainnya,” ulasnya, semalam.

Oleh karena itu, dia minta Prabowo sebaiknya mempersiapkan kemampuan mengelola dan mengembangkan unit-unit usaha untuk mendapatkan pemasukan, jika ingin menaikkan rasio utang terhadap PDB. “Program-program Pemerintah juga harus dipilih yang berdampak lebih luas dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” pungkasnya.

https://rm.id/baca-berita/nasional/224753/prabowo-hatihati-kelola-utang-negara

Oleh: Diana Rizky

Inilah.com, Rabu, 19 Juni 2024 - 10:20 WIB

Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Drajad Wibowo menyatakan Presiden terpilih Prabowo Subianto akan Menyusun ulang peta jalan BUMN strategis Indonesia. Hal ini dia ungkapkan berkaitan dengan target Prabowo untuk menumbuhkan perekonomian Indonesia hingga 8 persen.

"Pemerintah, baik di sisa masa bakti Presiden Jokowi, maupun pada saat Presiden Prabowo memimpin, perlu menyusun ulang Peta Jalan BUMN Strategis Indonesia. Kenapa? Salah satu alasannya, karena pak Prabowo sangat ingin memajukan industri militer kita," ujar Drajad kepada Inilah.com saat dihubungi, Rabu (19/6/2024).

Dia menyebut industri militer menjadi salah satu prioritas penting yang akan dikedepankan Prabowo.

"Programnya (ini) selalu ada dalam Visi Misi beliau, terakhir dalam Visi Misi Prabowo-Gibran. Pengembangan industri militer tidak bisa berjalan jika industri strategis tidak maju," kata dia.

"Sebaliknya jika industri strategis maju, luberan positifnya akan terasa ke banyak industri, mulai dari perkeretaapian, perkapalan, pesawat terbang, telekomunikasi hingga ke industri dasar dan teknologi informasi," lanjut Drajad.

Paradigma bagi BUMN industri strategi, kata dia, tidak bisa berorientasi keuntungan. Pasalnya hal ini harus berlandaskan pengembangan kapasitas teknologi bangsa dengan koridor efektifitas dan efisiensi biaya.

"Jadi tupoksi BUMN strategis perlu diredefinisi. Mereka harus menguasai inovasi dan teknologi termaju dalam bidangnya, tapi dengan pengawasan dan audit yang ketat terhadap biayanya," tandasnya.

Perekonomian Indonesia Harus Tumbuh di Atas 6 Persen

Sebelumnya, Ekonom Prof. Didik J. Rachbini mengemukakan bahwa Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan memegang peranan sentral pada masa pemerintahan mendatang, sekaligus menentukan apakah pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 6 persen atau lebih.

Menurut Guru Besar Ilmu Ekonomi dan peneliti INDEF ini, kegagalan mendorong ekonomi tumbuh di atas 6 persen karena sektor industri tumbuh rendah dan bergerak sangat lambat.

"Ini terjadi karena absen dan kekosongan kebijakan industri dan Kementerian Perindustrian yang dorman," kata Prof. Didik, Selasa (18/6/2024).

Selama ini, menurut dia, Kemenperin berperan sangat terbatas dengan kebijakan yang lemah dan tidak bernilai signifikan untuk memajukan sektor industri.

Secara terus-menerus, Prof. Didik melanjutkan, sektor ini tumbuh di bawah 5 persen sehingga tidak punya daya dorong dan tidak mampu mengangkat pertumbuhan ekonomi tinggi.

Bahkan, sektor ini justru mandek dengan pertumbuhan hanya 3-4 persen saja. Hal ini, menurut Prof. Didik, menandakan ketiadaan dan absen kebijakan industri. Industri dimatikan karena kebijakan yang surut dan tidak beri kesempatan, ruang, dan dorongan bagi industri nasional.

Jika kebijakan industri terus terjadi seperti selama 1-2 dekade terakhir ini, maka lupakan janji Calon Presiden RI Prabowo Subianto untuk memajukan ekonomi yang tumbuh tinggi akan bisa tercapai.

"Yang terjadi kemungkinan malah sebaliknya, pertumbuhan ekonomi akan selalu di bawah 5 persen karena terseret pertumbuhan industri yang sangat rendah," kata Prof. Didik yang juga Rektor Universitas Paramadina, Jakarta itu.

"Mengapa Indonesia selama dua dekade ini gagal mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi?" Prof. Didik mengatakan, "Jawabnya sama, yakni karena gagal menempatkan sektor industri sebagai lokomotif pertumbuhan dan sekaligus karena Kemenperin mandek dan mandul dalam menjalankan kebijakan industrinya."

Prof. Didik lantas menekankan bahwa faktor kritis dalam pertumbuhan ekonomi pada masa pemerintahan Prabowo kelak terletak pada kementerian ini.

Di sisi lain, dia mengungkapkan bahwa ekonomi Indonesia mengalami stagnasi pertumbuhan 5 persen atau di bawahnya karena bertumpu pada konsumsi dan sektor jasa, yang bercampur dengan sektor informal.

Dengan sektor jasa yang tidak modern dan hanya mengandalkan konsumsi rumah tangga, menurut Prof. Didik, ekonomi kehilangan lokomotifnya, yang pada gilirannya ekonomi bertumbuh rendah atau moderat saja.

Menyinggung janji kampanye Prabowo bahwa pertumbuhan ekonomi sampai 8 persen, Prof. Didik menilai suatu target yang hampir mustahil dengan kebijakan pada saat ini dan kementerian yang tidak berbuat banyak untuk menggubah keadaan.

"Jika ingin berbeda dari pemerintahan sebelumnya, kunci sukses terletak pada sukses atau tidaknya membenahi Kementerian Industri dan kebijakan industrinya. Tanpa itu Indonesia akan menjadi underdog (tidak diunggulkan) di ASEAN," kata Prof. Didik.

https://inilah.com/prabowo-akan-majukan-industri-militer-dan-susun-ulang-peta-jalan-bumn-strategis-indonesia

Oleh: Iwan Purwantono

Selasa, 18 Juni 2024 - 11:24 WIB

Beberapa waktu lalu, situs Bloomberg News menyiarkan berita rencana Prabowo Subianto mengerek rasio utang menjadi 50 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Saat ini, rasio utang sekitar 39 persen.

Artinya, Prabowo sudah ancang-ancang menambah utang baru yang nilainya cukup besar. Dan, rasio utang sebesar 50 persen itu masih di bawah ambang batas yang ditetapkan UU Keuangan Negara sebesar 60 persen.

"Berita Bloomberg yang menyebut Pak Prabowo berniat menaikkan debt ratio (rasio utang) menjadi 50 persen dari PDB, itu adalah misinformasi (entah dari siapa). Atau jangan-jangan malah disinformasi," kata Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Drajad H Wibowo kepada Inilahcom,Jakarta, Selasa (18/6/2024).

Dia pun mempertanyakan sumber informasi dari berita tersebut. Selama ini, Prabowo maupun tim internal tidak pernah menyampaikan informasi tersebut.

"Tidak ada satu pun dari kami yang pernah berkata dalam forum apapun bahwa pemerintahan Prabowo akan menaikkan debt ratio menjadi 50 persen dari PDB. Bloomberg bahkan tidak menyebut sumbernya, resmi ataupun tidak. Saya menyayangkan berita Bloomberg yang hemat saya ditulis tidak menjunjung tinggi kaidah jurnalisme," papar Dradjat.

Saat acara debat, kata Dradjat, Prabowo memang pernah menyampaikan tidak apa-apa, atau tepatnya tidak salah jika rasio utang mencapai 50 persen. Namun, jangan dianggap Prabowo punya rencana itu,

"Sama halnya saya saat piplres berkata 'tidak masalah' jika ada orang mendukung paslon 01 atau 03. Kenyataannya, saya tidak mendukung mereka. Saya malah bekerja keras memenangkan Prabowo-Gibran. Jadi pernyataan Pak Prabowo dalam debat itu, jangan dipelintir," ungkapnya.

Terkait pembayaran utang jatuh tempo, diakui Dradjad, membuat beban APBN semakin berat. Itu sebabnya, tim ekonomi Prabowo sangat disiplin dalam mengelola utang.

"Saya sudah menjadi tim pemenangan Pak Prabowo sejak 2014. Saya tahu betul beliau tidak ingin membebani generasi mendatang dengan beban utang yang mereka tanggung terlalu berat," ungkapnya.

Sejumlah program Prabowo-Gibran yang memerlukan anggaran jumbo, Dradjad mengatakan, kemungkinan dilakukan secara bertahap. Baik waktu maupun cakupannya. Semuanya akan disesuaikan dengan ruang fiskal yang tersedia.

"Jadi pelaku pasar tidak perlu khawatir terhadap defisit fiskal. Pemerintahan Pak Prabowo akan sangat disiplin dalam mengelola fiskal," pungkasnya.

https://www.inilah.com/dipelintir-media-tkn-prabowo-gibran-bantah-rencana-rasio-utang-50-persen

Prabowo tidak ingin membebani generasi mendatang dengan beban utang yang berat.

Red: Joko Sadewo

Ahad 16 Jun 2024 13:15 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA — Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Dradjad Wibowo, mengatakan program-program yang dicanangkan Prabowo-Gibran akan dijalankan dengan konsisten. Walaupun dilakukan secara bertahap, baik waktu maupun cakupannya.

“Semuanya akan disesuaikan dengan ruang fiskal yang tersedia. Jadi pelaku pasar tidak perlu khawatir terhadap defisit fiskal. Pemerintahan pak Prabowo akan sangat disiplin mengelola fiskal,” kata Dradjad, Ahad (16/6/2024).

Hal ini disampaikan Dradjad menanggapi pertanyaan apakah Prabowo-Gibran akan menjalankan program makan siang gratis maupun IKN, yang beranggaran sangat besar, saat kewajiban bayar utang Indonesia mencapai Rp.800 triliun.

Jika ada media asing yang menyebut Prabowo berniat menaikkan debt ratio menjadi 50% PDB, menurut Dradjad, itu adalah misinformasi. Menurutnya, tidak ada satu pun dari tim Prabowo yang pernah berkata dalam forum apa pun bahwa pemerintahan Prabowo akan menaikkan debt ratio menjadi 50% PDB.

“Media tersebut bahkan tidak menyebut sumber, resmi ataupun tidak. Nama besar tapi tidak profesional menjunjung tinggi etika dan prosedur jurnalisme,” ungkap Ketua Dewan Pakar PAN ini.

Kata Dradjad, pembayaran utang jatuh tempo tentu membuat beban APBN semakin berat. Itu sebabnya, lanjut Dradjad, tim ekonomi Presiden Prabowo nantinya akan sangat disiplin mengelola utang.

“Saya sudah menjadi tim pemenangan pak Prabowo sejak 2014. Saya tahu betul beliau tidak ingin membebani generasi mendatang dengan beban utang yang mereka akan terlalu berat menanggungnya. Itu sebabnya program-program Prabowo-Gibran akan dilakukan secara bertahap,” papar ekonom senior  INDEF ini.

https://news.republika.co.id/berita/sf5kbu318/dradjad-wibowo-program-prabowogibran-dilakukan-bertahap