Kubu Prabowo soal Proyek IKN Baru 15%: Tugas UU, Tetap Lanjutkan
Mis Fransiska Dewi
17 July 2024 16:20
Bloomberg Technoz, Jakarta - Anggota Tim Ekonomi Prabowo, Dradjad Wibowo menegaskan Prabowo akan tetap melanjutkan proyek IKN. Respons tersebut diutarakan Dradjad usai Presiden Jokowi mengatakan progres pembangunan IKN baru mencapai 15%.
"Pemerintah Pak Prabowo tetap akan melanjutkan IKN. Bukan hanya karena komitmen politik, tapi IKN itu sudah menjadi perintah UU," ujar Dradjad saat dikonfirmasi Bloomberg Technoz, Rabu (17/7/2024).
Dradjad mengatakan selama UU IKN tetap berlaku, maka perintah tersebut harus ditegakkan. Tak cuma IKN, kata dia, Prabowo juga akan melanjutkan semua program pembangunan, baik makan bergizi, IKN, swasembada pangan dan energi, dan penyediaan rumah sakit berkualitas.
"Tentu akan menjadi beban belanja APBN. Semuanya akan dilakukan bertahap sesuai ruang fiskal yang ada," kata dia menegaskan.
"Ruang fiskal akan terus diperbesar melalui peningkatan rasio penerimaan negara terhadap PDB. Jadi kuncinya memang penerimaan negara/ Jika hal ini beres, urusan yang lain lebih leluasa ditanganinya," kata dia menegaskan.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) batal pindah ke IKN Nusantara pada Juli ini. Jokowi bahkan mengakui progres pembangunan IKN hingga Agustus pun baru sampai 15%.
"Airnya sudah ada, listriknya sudah ada. Tapi belum bisa masuk. Masih proses," ujar Jokowi menjawab wartawan di Lanud Halim Perdanakusumah, kemarin.
"Mungkin.. baru selesai 15% Agustus ini. Makanya investasi baik dari dalam maupun dari luar terus kita kejar," ujar Jokowi menegaskan.
Penegasan Jokowi batal pindah kantor ke IKN pun didasari alasan bahwa IKN saat ini terus mengalami hujan deras.
"Kemarin memang targetnya kan Juli, tetapi kan lihat ke IKN, tiap hari hujan terus, hujan deras sekali jadi memang pekerjaan banyak yang mundur, dan itu biasa dalam proyek besar," kata Jokowi.
- Hits: 27
Ekonom Dradjad Wibowo Nilai Spekulasi Kabinet Berdampak Negatif ke APBN 2024
Rabu, 17 Juli 2024 15:59 WIB
Penulis: Reynas Abdila
Editor: Choirul Arifin
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ekonom Senior Dradjad Wibowo meminta semua pihak tidak berspekulasi tentang siapa yang akan masuk dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.
Menurutnya, spekulasi tersebut berdampak buruk terhadap APBN 2024. Terlebih spekulasi juga menyasar tim ekonomi di kabinet yang baru nanti.
“Jadi siapa pun, mohon jangan sok tahu atau ge-er lah. Maafkan jika saya agak keras, karena berbagai spekulasi akhir akhir ini ini sudah berdampak negatif terhadap APBN 2024 dan utang Bank Indoesia (BI),” Dradjad kepada wartawan Rabu (17/7/2024).
Penentuan siapa yang akan masuk dalam kabinet, tentunya Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih akan mendapat masukan dari Gibran Rakabuming, sebagai wakil presiden terpilih.
Masukan, katanya lagi yang tentu saja juga didasari atas pertimbangan serta masukan dari para ketua umum yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).
“Siapa pun sebaiknya tidak usah menyebar pernyataan yang spekulatif dan kontraproduktif tentang calon anggota kabinet, termasuk calon Menkeu. Pak Prabowo tentu akan memilih yang terbaik dan paling cocok untuk setiap portofolio,” imbuhnya.
“Saya tidak akan memberi jawaban yang spekulatif (para calon menteri). Apalagi, sekarang rupiah banyak dipengaruhi faktor psikologis,” tegas Dradjad.
Seperti diketahui, Prabowo Subinto dan Girbran Rakabuming Raka akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024.
Prabowo-Gibran akan melanjutkan pemerintahan dari kekuasaan Joko Widodo dan Maruf Amin untuk periode lima tahun mendatang.
- Hits: 27
Prabowo Disebut Sudah Punya Calon Menkeu, Eks Dewan Pakar TKN: Jangan Sok Tahu
Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Rabu, 17 Jul 2024 13:25 WIB
Jakarta - Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut-sebut telah mengantongi nama menteri keuangan (menkeu). Hal itu diungkap Ekonom Verdhana Sekuritas Heriyanto Irawan.
Terkait kabar tersebut, Ketua Dewan Pakar PAN Dradjad Wibowo meminta kepada semua pihak tidak menyebar pernyataan yang spekulatif terkait calon menkeu. Mantan Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka itu menilai, Prabowo tentu akan memilih yang terbaik.
"Siapapun sebaiknya tidak usah menyebar pernyataan yang spekulatif dan kontraproduktif tentang calon anggota kabinet, termasuk calon Menkeu. Pak Prabowo tentu akan memilih yang terbaik dan paling cocok untuk setiap portofolio. Tentu ada masukan mas Gibran dan para Ketum KIM," katanya kepada detikcom, Rabu (17/7/2024).
Ia mengatakan, tak akan memberikan keterangan spekulatif. Apalagi, sekarang rupiah banyak dipengaruhi faktor psikologis.
"Jadi siapapun, mohon jangan sok tahu atau ge-er lah. Maafkan jika saya agak keras, karena berbagai spekulasi akhir-akhir ini sudah berdampak negatif terhadap APBN 2024 dan utang BI," katanya.
Sebelumnya, Ekonom Verdhana Sekuritas, Heriyanto Irawan mengaku sudah berdiskusi dengan menteri keuangan yang ditunjuk. Heriyanto mengatakan menteri keuangan Prabowo-Gibran meminta saran kepadanya terkait market friendly.
Hal ini untuk menanggapi berita heboh di Financial Times soal wawancara dengan Hashim Djojohadikusumo seputar rencana utang ke depan.
"Kebetulan minggu lalu ada lagi berita dari Financial Times tentang interview. Pagi-pagi saya di-texting dari menteri keuangan yang akan datang, minta tanggapan yang market friendly gitu," kata Heriyanto dalam acara Market Outlook 2024.
- Hits: 23
Kandidat Pengganti Sri Mulyani Disebut Cari Solusi Rasio Utang, Ini Respons Tim Prabowo-Gibran
Reporter: Annisa Febiola
Editor: Agung Sedayu
Rabu, 17 Juli 2024 10:47 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom dari Verdhana Sekuritas, Heriyanto Irawan mengklaim telah berkomunikasi dengan calon menteri keuangan kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Heri mengungkapkan hal ini dalam agenda Market Outlook 2024 pada Selasa, 16 Juli 2024,
Dia mengatakan, sosok kandidat calon menteri keuangan pengganti Menteri Keuangan Sri Mulyani tersebut meminta tanggapannya atas berita mengenai penerimaan negara, hingga isu Prabowo akan mengerek rasio utang hingga 50 persen dari produk domestik bruto (PDB). Untuk itulah, kata Heri, calon menteri keuangan tersebut meminta saran yang ramah terhadap pasar atau market friendly.
"Kebetulan minggu lalu ada lagi berita dari Financial Times tentang revenue dan pagi-pagi saya di-texting menteri keuangan yang akan datang, minta tanggapan yang market friendly," kata Heri pada Selasa, dikutip dari kanal YouTube Mandiri Investasi.
Dia pun memberikannya jawaban kepada sosok yang disebut bakal jadi penerus Sri Mulyani Indrawati itu. Namun, dia tak mau buka-bukaan siapa sosok tersebut. "Waktu itu saya lagi breakfast, tak pikir-pikir apa ya. Kemudian, cepat-cepat kirim ke beliau. Siangnya dia kirim berita dari Reuters. Reuters itu mengutip dan saya juga kaget, semua kata-kata yang saya kirim itu ada di sana," tutur Heri.
Sementara itu, Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Dradjad Wibowo tak mau banyak berkomentar, sebab tak mau membuat pernyataan yang spekulatif.
"Sebaiknya ditanyakan ke Verdhana (Sekuritas) saja. Bukan tipe saya untuk membuat pernyataan yang spekulatif, apalagi sekarang rupiah banyak dipengaruhi faktor psikologis," katanya kepada Tempo pada Rabu, 17 Juli 2024.
Sejumlah nama sebelumnya kerap mencuat dan digadang-gadang sebagai kandidat menteri keuangan berikutnya. Mulai dari mantan menteri keuangan Chatib Basri, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmodjo, Bambang Brodjonegoro, hingga Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Royke Tumilaar.
- Hits: 32
Pemerintahan Prabowo Akan Tetap Lanjutkan Pembangunan IKN, Ini Sebabnya
Reporter: Annisa Febiola
Editor: Rr. Ariyani Yakti Widyastuti
Minggu, 14 Juli 2024 15:40 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan tetap melanjutkan pembangunan mega proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).
Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Dradjad Wibowo, menyebut hal ini bukan hanya karena komitmen politik, melainkan pembangunan IKN sudah menjadi perintah undang-undang (UU).
Selama UU tetap berlaku, kata dia, berarti itu perintah yang harus dijalankan. Dia menjelaskan, seluruh program pembangunan akan bertumpu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Semua program pembangunan, baik makan bergizi, IKN, swasembada pangan dan energi, penyediaan rumah sakit berkualitas dan sebagainya tentu akan menjadi beban belanja APBN," kata Dradjad saat dihubungi Tempo pada Ahad, 14 Juli 2024.
Masa pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan berakhir Oktober 2024. Sementara itu, pemerintahannya masih menyisakan banyak pekerjaan rumah. Misalnya warisan utang pemerintah jatuh tempo pada 2025 sebesar Rp 800,33 triliun.
Selain itu, proyek IKN juga masih diselimuti ketidakpastian. Progres infrastruktur IKN yang membuat rencana Presiden Jokowi untuk berkantor di IKN mundur, hingga upacara HUT Kemerdekaan RI yang tidak sepenuhnya akan berlangsung di IKN.
Melanjutkan pembangunan IKN ini, kata Dradjad, menjadi satu dari 17 program prioritas Prabowo-Gibran. Seluruh program yang telah dijanjikan Prabowo-Gibran ini akan dijalankan secara bertahap, sesuai kapasitas ruang fiskal yang ada.
Di sisi lain, ruang fiskal akan terus diperbesar melalui peningkatan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB). "Jadi, kuncinya memang penerimaan negara. Jika hal ini beres, urusan yang lain lebih leluasa ditanganinya."
Salah satu program Prabowo-Gibran adalah mendirikan Badan Penerimaan Negara. Badan ini ditargetkan mampu meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap PDB mencapai 23 persen. Mengingat sebagian pembangunan ekonomi perlu dibiayai sebagian dari anggaran pemerintah, sehingga anggaran pemerintah perlu ditingkatkan dari sisi PNBP.
Pemerintahan Prabowo-Gibran juga menyoroti kinerja APBN semester I 2024 yang melemah. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di hadapan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Banggar DPR RI) di Senayan pada Senin, 8 Juli 2024. APBN sudah defisit Rp 77,3 triliun atau setara dengan 0,34 persen dari PDB.
Kemudian, pendapatan negara per Juni 2024 tercatat sebesar Rp 1.320,7 triliun atau turun 6,2 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. "Itu adalah 47,1 persen dari target tahun ini Rp 2.802,3 triliun. Pendapatan negara semester I ini dibandingkan semester I tahun lalu yang Rp 1.407,9 triliun, berarti mengalami penurunan 6,2 persen," tutur Sri Mulyani dalam rapat.
Berdasarkan data yang dia paparkan, penerimaan pendapatan negara dari pajak turun paling dalam, yakni 7,9 persen dibandingkan tahun lalu. Penerimaan pajak semester I 2024 hanya Rp 893,8 triliun, sedangkan semester I 2023 sebesar Rp 970,2 triliun.
Pendapatan negara dari sisi kepabeanan dan cukai hingga Juni 2024 tercatat sebesar Rp 134,2 triliun. Angka ini turun 0,9 persen dibandingkan periode yang sama pada 2023, yakni sebesar Rp 135,4 triliun.
Di samping itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga turun sebesar 4,5 persen. Pada semester I 2024, realisasi PNBP tercatat Rp 288,4 triliun, sedangkan pada periode yang sama tahun 2023 mencapai Rp 302,1 triliun. "Seluruh komponen penerimaan perpajakan dan PNBP, semuanya mengalami kontraksi."
Namun di sisi lain, realisasi belanja negara per semester I 2024 mencapai Rp 1.398 triliun. Belanja negara naik 11,3 persen dibandingkan semester I 2023 yang hanya Rp 1.255,7 triliun atau 40,3 persen dari total anggaran.
Data-data tersebut, kata Dradjad menjadi peringatan dini bagi pemerintahan baru. "Apalagi dengan melesetnya kinerja APBN 2024, itu adalah peringatan dini bagi pemerintahan Presiden Prabowo, yaitu peringatan akan semakin beratnya tekanan fiskal," tuturnya.
Dia menyebut, tekanan tersebut harus dilawan melalui terobosan penerimaan negara agar tidak mengganggu stabilitas fiskal dan ekonomi makro pada tahun 2025. Terobosan itu harus terjadi pada dua sumber penerimaan, baik sistemik maupun ad hoc. "Keduanya berlaku pada pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penghasilan (PPh), PNBP, bea dan cukai."
Sejak tahun 2022 hingga 2023, Presiden Jokowi telah mengucurkan Rp 32,5 triliun anggaran negara untuk membangun IKN. Jokowi kembali mengalokasikan belanja senilai Rp 39,8 triliun pada tahun ini. Dengan demikian, anggaran negara yang telah mengalir untuk pembangunan IKN sebesar Rp 71,8 triliun.
- Hits: 30
Subcategories
More Articles …
- Defisit APBN Meleset dari Target, Drajad Wibowo: Efek Akhir Masa Jabatan
- Saat Usulan ”Fit and Proper Test” bagi Calon Menteri Prabowo-Gibran Menarik Dipertimbangkan
- PAN Sebut Andika Perkasa Bisa Jadi Pesaing Tangguh Jika Maju Pilgub Jateng atau Jakarta
- PAN Gelar Rakernas 4, Bahas Kongres hingga Pemberian SK Pilkada 2024
Page 2 of 77
