Rencana Zulhas Pimpin PAN untuk Ketiga Kalinya Makin Tinggalkan Karakteristik Reformasi
Para pemilik suara di PAN sangat rasional dan obyektif sehingga sangat wajar mereka mendukung kembali Zulkifli Hasan.
Oleh: HIDAYAT SALAM
Editor: CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO
10 Mei 2024 21:25 WIB
JAKARTA, KOMPAS — Rencana Zulkifli Hasan yang akan kembali memimpin Partai Amanat Nasional (PAN) untuk periode ketiga, yakni 2025-2030, dinilai menunjukkan partai politik tersebut semakin pragmatis dan ingin selalu menempel kekuasaan. Dengan keinginan memperpanjang kepemimpinan Zulkifli tersebut, PAN semakin tidak menunjukkan sebagai partai yang punya karakteristik reformasi. Padahal, PAN merupakan partai yang lahir pada era reformasi dan mempunyai sikap kritis terhadap penguasa.
Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Firman Noor, mengatakan, ada problem yang terdapat di tubuh PAN di era kepemimpinan Zulkifli, terutama periode kedua dia menjabat, yakni 2020-2025. Setelah Zulkifli menyingkirkan Amien Rais dan orang terdekatnya, PAN tidak pernah lagi melakukan kritik kepada penguasa dan justru semakin nyaman berada di lingkaran rezim Joko Widodo
”Saya katakan ini ada split personality. Inilah the new PAN yang sayangnya bukan semakin reformasi, tapi malah menjauh dari reformasi. Artinya, bisa dikatakan PAN ini sudah tidak sesuai lagi dengan semangat awal-awal berdirinya,” kata Firman, Jumat (10/5/2024).
Menurut Firman, dengan tersingkirnya Amien Rais, posisi politik PAN telah berubah dan PAN kian merapat ke pemerintah. Padahal, sebelumnya PAN memiliki orientasi politik ataupun pemikiran dari Amien Rais yang telah mewarnai arah dan kebijakan politik partai tersebut. Orientasi awal tersebut membuat PAN jauh dari pemerintah atau menjadi oposisi.
Saya katakan ini ada split personality. Inilah the new PAN yang sayangnya bukan semakin reformasi, tapi malah menjauh dari reformasi.
”Tapi, justru Amien Rais sendiri juga terjungkal di partai ini. Saya kira pada periode kedua era Jokowi ini, PAN sudah jauh dari arti kritis terhadap kekuasaan. Seolah-olah kekuasaan itu sama sekali tidak ada cacatnya. Bahkan, kalau kita lihat sepak terjang PAN di era Jokowi, merupakan partai yang paling manut itu. Dan itu bahkan diakui sendiri oleh Jokowi,” tutur Firman.
Amien Rais menjabat Ketua Umum PAN pada 1998-2005. Setelah tidak menjabat ketua umum, Amien masih menduduki posisi penting di PAN. Dia pernah dua periode menjabat Ketua Majelis Pertimbangan PAN dan terakhir menjabat Ketua Dewan Kehormatan PAN periode 2015-2020.
Bahkan, dalam setiap kongres partai, estafet kepemimpinan dari Amien kepada Soetrisno Bachir (2005-2010) berlanjut kepada Hatta Rajasa (2010-2015), hingga periode pertama kepemimpinan Zulkifli Hasan (2015-2020) berjalan dalam kehendak politik Amien Rais.
Namun, saat pemilihan ketua umum PAN 2020-2025 dalam Kongres V PAN pada pertengahan Februari 2020, terjadi keretakan di internal partai tersebut. Saat itu, seperti diketahui, Amien Rais mendukung Mulfachri Harahap untuk menjadi ketua umum. Namun, dalam pemilihan, Mulfachri kalah oleh petahana, Zulkifli Hasan.
Belakangan, Zulkifli juga berpotensi akan kembali menduduki posisi Ketua Umum PAN untuk periode ketiga kalinya. Pada Kamis (9/5/2025) malam, sebanyak 38 Dewan Pimpinan Wilayah PAN meminta Zulkifli Hasan untuk melanjutkan kepemimpinannya sebagai ketua umum PAN periode 2025-2030.
Dukungan bagi Zulkifli itu diberikan saat acara pembukaan Bimbingan Teknis dan Rapat Koordinasi Nasional PAN Pilkada 2024 di Hotel JS Luwansa, Jakarta.
Terkait hal tersebut, lanjut Firman, para kader PAN telah merasa bahwa di bawah kepemimpinan Zulkifli, target partai tercapai, yakni mendapatkan kekuasaan. Apalagi calon presiden yang telah diusung PAN, Prabowo Subianto, telah memenangi Pemilihan Presiden 2024.
Oleh karena itu, saat ketua umum partai sudah bisa memenuhi target tersebut, maka dia sangat dihargai. Padahal, itu merupakan pereduksian besar-besaran terhadap nilai-nilai reformasi.
”Target itu sudah bisa dipenuhi oleh seorang Zulkifli sehingga dianggap sangat berprestasi. Apalagi kemudian berhasil mengantarkan Prabowo menjadi presiden dengan cara-cara yang melanggar etika, konstitusi, dan nepotisme. Jadi, mereka tidak peduli dengan hal seperti itu. Hal yang bersifat moral atau nilai-nilai itu tidak dijadikan patokan lagi. Jadi, patokan keberhasilan dan prestasi itu asal berkuasa,” ujar Firman.
Soliditas kader
Secara terpisah, Ketua Dewan Pakar PAN Dradjad Wibowo mengatakan, selama memimpin partai, Zulkifli telah terbukti memperkuat soliditas kader dalam menghadapi Pemilu 2024. Setelah apa yang terjadi pascakongres PAN 2020, PAN disebut akan ditinggalkan pemilihnya.
Namun, sebaliknya, justru ada peningkatan raihan suara PAN. Zulkifli dinilai berhasil meraih konstituen baru dari kalangan milenial dan gen Z.
”Karena itu, sangat wajar jika para pemegang hak suara di kongres akan mendukung kembali bang Zul sebagai Ketum PAN,” kata Dradjad.
Meski ada dukungan dari kader PAN agar Zulkifli menjadi ketua umum kembali, lanjut Dradjad, bukan berarti meniadakan sistem demokrasi di PAN. Demokrasi di PAN berjalan bagus. Sebelumnya, Dradjad pernah menjadi kandidat calon ketua umum PAN pada Kongres 2020. Saat itu, Dradjad hanya bisa meraih 6 suara dan kalah dari Zulkifli.
Menurut Dradjad, siapa pun tetap berhak maju sebagai calon ketua umum dalam Kongres PAN asalkan memenuhi syarat dan mendapat dukungan. Namun, para pemilik suara di PAN sangat rasional dan obyektif sehingga akan sangat wajar apabila mereka mendukung kembali Zulkifli sebagai ketua umum PAN periode 2025-2030.
Ketua DPW PAN DKI Jakarta Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) menambahkan, DPW seluruh Indonesia akan bersepakat untuk aklamasi dan menjadikan Zulkifli sebagai calon tunggal. Meski demikian, jadwal kongres belum diputuskan.
Biasanya, Kongres PAN digelar pada Februari. Namun, Eko mengusulkan agar Kongres PAN digelar pada tahun 2024 saja karena semua kader telah setuju menginginkan Zulkifli menjadi ketua umum kembali.
”Ini datangnya dari arus bawah. Tidak ada rekayasa dari atas. Jadwalnya kongres biasanya di Februari. Tapi, menurut saya, terlalu lama. Harusnya setelah pemilu, ya, langsung kongres,” ucap Eko.
- Hits: 61
