Rabu, 1 Mei 2024 12:57 WIB

Penulis: Reynas Abdila

Editor: Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) di kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bukan sekadar omon-omon.

Hal itu dikatakan Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad Wibowo saat podcast di Tribun Network, Jakarta, Selasa (30/4/2024).

Dradjad mengatakan kehadiran BPN nantinya akan mengoptimalkan pendapatan negara yang selama ini belum tergarap.

Menurutnya, Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai akan dipisahkan dari Kementerian Keuangan apabila BPN sudah dibentuk.

“BPN itu kan sebenarnya ide sudah ada sejak awal tahun 2000an dan saya termasuk yang pertama yang menyuarakan itu di tahun 2004 karena waktu itu saya di DPR,” ucap Dradjad.

“Kemudian teman-teman pajak kita ngobrol-ngobrol terus muncul-lah gagasan tentang badan penerimaan negara itu supaya pajak dan cukai terpisah,” lanjutnya.

Pemisahan direktorat pajak dan bea cukai itu juga dilakukan negara maju seperti Australia dan Singapura.

Alhasil wacana ini sudah lama hanya saja selalu mentok karena keberatan stakeholder tertentu di kementerian keuangan di Lapangan Banteng.

“Idenya itu bisa melalui PP tapi karena kemarin sudah ada Keputusan MK ya mungkin mau enggak mau terpaksa harus dibuatkan undang-undangnya gitu,” tutur Dradjad yang juga Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran itu.

Dia menilai Undang-undang lebih lebih aman dan lebih kuat basis hukumnya.

Atau bilau ingin lebih cepat Presiden Jokowi atau Presiden Prabowo nantinya setelah dilantik bisa membuat Perppu.

Dradjad menegaskan Indonesia membutuhkan penerimaan negara meningkat sangat besar dalam waktu yang singkat.

Dengan Dirjen Pajak dan Bea Cukai terpihak, Dradjad menjelaskan akan membuat gerak keduanya akan bisa lebih leluasa karena langsung berada di bawah Presiden.

Lalu ada kepala Badan dan presiden, mereka akan bisa mengatur anggarannya sendiri.

“Selama ini kan semuanya tergantung Menteri Keuangan. Jadi dengan kebebasan itu semestinya kreasinya lebih banyak, mengatur organisasinya lebih leluasa sama dengan teman-teman di Tribun,” lanjutnya.

Kemudian yang kedua, BPN ini hanya bagian dari transformasi penerimaan negara yaitu transformasi di bidang kelembagaannya.

“Jadi kita membuat lembaga yang memang base practice di seluruh dunia internasional negara maju itu badan penerimanya terpisah,” pungkasnya. https://m.tribunnews.com/bisnis/2024/05/01/dradjad-wibowo-ungkap-keuntungan-dirjen-pajak-dan-bea-cukai-dipisah-dari-kemenkeu

Dradjad: Kerumitan Birokrasi akan Diperbaiki untuk Memudahkan Investor

CNN Indonesia

May 1, 2024

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menitipkan pesan perdamaian ke Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Periode 2024-2029 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, perihal masalah ekonomi yang akan datang melanda dunia maupun Indonesia ke depan. Kalla menilai, masalah ekonomi menyangkut kebutuhan seluruh rakyat. Sementara itu, Lembaga Pemeringkat Kredit Internasional, Fitch Rating memperkirakan arah ekonomi Indonesia tidak akan berubah, di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kita akan membahasnya melalui sambungan virtual bersama Dradjad Wibowo, Ketua Dewan Pakar PAN, yang juga anggota dewan pakar TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

https://www.youtube.com/watch?v=004x6_bqvjA

Wawancara Khusus Ketua Dewan Pakar PAN Drajad Wibowo

Selasa, 30 April 2024 14:50 WIB

Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) Drajad Wibowo (kanan) foto bersama Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra (kiri) seusai menjalani wawancara khusus di Studio Tribun Network, Jakarta, Selasa (30/4/2024). Dalam sesi wawancara, Drajad Wibowo menyampaikan soal agenda politik Koalisi Indonesia Maju (KIM) pascaputusan MK terkait PHPU Pilpres 2024, salah satunya membahas posisi menteri yang akan mengisi kabinet Prabowo-Gibran. Tribunnews/Lendy Ramadhan

https://m.tribunnews.com/images/editorial/view/1995357/wawancara-khusus-ketua-dewan-pakar-pan-drajad-wibowo

Selasa, 30 April 2024 17:13 WIB

Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia

Editor: Acos Abdul Qodir

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN), Drajad Wibowo menyakini bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan di tempatkan di tempat terhormat usai tak lagi menjabat pada Oktober 2024, mendatang.

Apalagi, dia mengatakan Presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto merupakan sosok yang tak akan melupakan tokoh yang sangat berjasa pada dirinya.

Hal itu disampaikan Drajad Wibowo saat sesi wawancara khusus dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network, Febby Mahendra Putra di Studio Tribunnews.com, Palmerah, Jakarta, Selasa (30/4/2024).

"Saya pernah mengatakan Pak Jokowi pasti akan ditempatkan di tempat yang sangat terhormat oleh Pak Prabowo.

Pak Prabowo itu orang yang betul-betul sangat menghormati siapapun yang berjasa. Bahkan, bisa lihat sendiri kan, teman-temannya itu yang lama sama beliau itu kan, itu betul-betul dia hormati, dia tempatkan," kata Drajad.

Namu demikian, Drajad mengaku tak tahu pasti Prabowo akan menempatkan Jokowi pada posisi apa. Namun, dia mengatakan jika Jokowi masih akan tetap berperan.

"Bukan berperan dalam arti ngatur, enggak. Berperan dalam arti memberikan nasihat. Berperan yang signifikan ya, seperti yang saya sampaikan," ucapnya.

Drajad juga merespons soal munculnya wacana bahwa Jokowi akan ditempatkan sebagai Dewan Pertimbangan Presiden RI (Watimpres) oleh Prabowo.

"Saya nggak tahu, apakah itu posisinya yang disiapkan nanti Pak Prabowo. Tapi, intinya beliau pasti akan sangat didengarkan oleh Pak Prabowo dan pemerintahan yang akan datang," jelasnya.

https://www.tribunnews.com/mata-lokal-memilih/2024/04/30/membaca-posisi-jokowi-usai-lengser-dari-kursi-presiden-ini-kata-ketua-dewan-pakar-pan