Reporter: Annisa Febiola

Editor: Grace gandhi

Sabtu, 11 Mei 2024 14:13 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran), Dradjad Wibowo, buka suara perihal usulan agar pemerintahan baru membentuk Kementerian Perumahan dan Perkotaan untuk menangani hal-hal terkait properti dan urban.

"Secara substansial, usul yang bagus. Dulu juga pernah ada Menteri Perumahan. Pak Cosmas Batubara dan Akbar Tandjung pernah bertugas di sana," kata dia saat dihubungi Tempo pada Sabtu, 11 Mei 2024.

Cosmas Batubara menjadi Menteri Negara Perumahan Rakyat Indonesia pertama. Dia menjabat pada rentang 22 April 1978 hingga 21 Maret 1988. Sementara itu,  Akbar Tandjung menjabat sebagai Menteri Negara Perumahan Rakyat dan Pemukiman Indonesia pada 17 Maret 1993 sampai 21 Mei 1998.

Dradjad mengatakan, pembentukan kementerian baru itu membutuhkan proses dan waktu yang panjang. Pasalnya, perundang-undangan harus diubah terlebih dahulu.

"Masalahnya ada di peraturan perundang-undangan. Jumlah dan nomenklatur kementerian dibatasi oleh Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. UU-nya harus diubah dulu dan itu perlu waktu. Perlu proses prolegnas dan seterusnya."

Selain itu, kata dia, dari segi anggaran juga harus dipertimbangkan dengan matang. Pasalnya, penambahan kementerian baru otomatis akan menambah pos anggaran negara pula. "Itu juga yang harus dipertimbangkan dengan cermat."

Dradjad menyebut, tim belum menanyakan respons Prabowo sebagai presiden terpilih perihal usulan ini. "Belum ditanyakan," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengusulkan agar pemerintahan baru Prabowo-Gibran membentuk Kementerian Perumahan dan Perkotaan. Saat ini belum ada instansi yang khusus untuk sektor properti dan perkotaan. Oleh karena itu, sektor properti dikendalikan oleh Kementerian PUPR yang juga mengurus infrastruktur, sehingga kata Shinta fokusnya jadi terbagi.

"Dari segi kementerian itu, memang tentu saja kami tahu ada keterbatasan dari segi nomenklatur yang ada. Tapi ada beberapa masukan, misalnya kita tidak memiliki kementerian yang fokus pada properti atau perumahan," kata Shinta di Jakarta pada Rabu, 8 Mei 2024 seperti dikutip Antara.

Apindo berharap, Kementerian Perumahan dan Perkotaan jika dibentuk nanti dapat menangani perumahan dan hal-hal terkait properti, seperti real estate. Shinta menjelaskan, kementerian ini juga perlu dibentuk untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan perkotaan atau urban.

"Penanganan dari segi perkotaan juga penting untuk diperhatikan. Jadi, kami mengusulkan kedua hal ini digabungkan yakni properti dan urban tersebut menjadi satu kementerian."

https://bisnis.tempo.co/read/1866493/dewan-pakar-tkn-prabowo-gibran-respons-usulan-apindo-soal-pembentukan-kementerian-perumahan-dan-perkotaan

Reporter: Ilona Estherina

Editor: Grace gandhi

Sabtu, 11 Mei 2024 07:00 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih, Prabowo Subianto, sudah dilibatkan dalam diskusi pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2025.

Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran), Drajad Wibowo, mengungkapkan hal itu. “Iya sudah ikut diskusi,” kata Drajad lewat pesan singkat, Jumat, 10 Mei 2024, saat dimintai konformasi.

Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal merupakan landasan awal penyusunan RAPBN 2025. RAPBN 2025 disiapkan dalam periode transisi ke pemerintahan baru hasil Pemilu 2024. Menurut Drajad, motor penyusunan tetap Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kementerian PPN/Bappenas. “Saya tidak bisa share siapa saja yang ikut,” ujarnya.

Terkait program prioritas seperti makan siang gratis, Drajad mengatakan rincian anggarannya disiapkan Bappenas dan Kementerian Keuangan.

Ada beberapa rencana yang sudah disiapkan oleh Prabowo-Gibran pada masa pemerintahan tahun depan. Salah satunya adalah pembentukan Badan Penerimaan Negara. Drajad memaparkan, Badan Penerimaan Negara merupakan butir 8 dari Program Hasil Terbaik Cepat Prabowo-Gibran.  “Itu prioritas utama. Persiapan pembentukannya terus berjalan,” katanya.

Drajad  pribadi berharap tax ratio pada 2025 minimal bisa 11.7 persen sampai 12 persen terhadap Produk Domestik Bruto atau PDB.

Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo sebelumnya berujar bahwa sejauh ini belum ada pembahasan soal pembentukan badan penerimaan atau otorita. “Tapi kami jelaskan apa yang perlu direfrom, apa yang sudah dicapai hasilnya baik, dan apa yang mungkin perlu, akan dilanjutkan,” ujar Pratowo dalam diskusi dengan media di Jakarta, Rabu, 8 Mei 2024.

Terkait APBN 2025, Prastowo mengatakan Kemenkeu, Bappenas, dan Kemenko Perekonomian sedang menyelesaikan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal  yang nantinya akan dibawa di sidang kabinet dan diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk dibahas.

Prastowo menambahkan, RAPBN 2025 sifatnya baseline atau lebih mencantumkan bahasan dan progam yang sifatnya mendasar agar memberi ruang pemerintah baru untuk mengartikulasikan program prioritas.

“Jadi ruangnya disediakan karena sifatnya baseline. Nanti di pembahasan bersama DPR baru akan terlihat dinamikanya,” ujarnya.

https://bisnis.tempo.co/read/1866334/anggota-dewan-pakar-tkn-prabowo-gibran-sebut-prabowo-sudah-ikut-diskusi-untuk-rapbn-2025

Para pemilik suara di PAN sangat rasional dan obyektif sehingga sangat  wajar mereka mendukung kembali  Zulkifli Hasan.

Oleh: HIDAYAT SALAM

Editor: CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

10 Mei 2024 21:25 WIB

JAKARTA, KOMPAS — Rencana Zulkifli Hasan yang akan kembali memimpin Partai Amanat Nasional (PAN) untuk periode ketiga, yakni 2025-2030, dinilai menunjukkan partai politik tersebut semakin pragmatis dan ingin selalu menempel kekuasaan. Dengan keinginan memperpanjang kepemimpinan Zulkifli tersebut, PAN semakin tidak menunjukkan sebagai partai yang punya karakteristik reformasi. Padahal, PAN merupakan partai yang lahir pada era reformasi dan mempunyai sikap kritis terhadap penguasa.

Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Firman Noor, mengatakan, ada problem yang terdapat di tubuh PAN di era kepemimpinan Zulkifli, terutama periode kedua dia menjabat, yakni 2020-2025. Setelah Zulkifli menyingkirkan Amien Rais dan orang terdekatnya, PAN tidak pernah lagi melakukan kritik kepada penguasa dan justru semakin nyaman berada di lingkaran rezim Joko Widodo

”Saya katakan ini ada split personality. Inilah the new PAN yang sayangnya bukan semakin reformasi, tapi malah menjauh dari reformasi. Artinya, bisa dikatakan PAN ini sudah tidak sesuai lagi dengan semangat awal-awal berdirinya,” kata Firman, Jumat (10/5/2024).

Menurut Firman, dengan tersingkirnya Amien Rais, posisi politik PAN telah berubah dan PAN kian merapat ke pemerintah. Padahal, sebelumnya PAN memiliki orientasi politik ataupun pemikiran dari Amien Rais yang telah mewarnai arah dan kebijakan politik partai tersebut. Orientasi awal tersebut membuat PAN jauh dari pemerintah atau menjadi oposisi.

Saya katakan ini ada split personality. Inilah the new PAN yang sayangnya bukan semakin reformasi, tapi malah menjauh dari reformasi.

”Tapi, justru Amien Rais sendiri juga terjungkal di partai ini. Saya kira pada periode kedua era Jokowi ini, PAN sudah jauh dari arti kritis terhadap kekuasaan. Seolah-olah kekuasaan itu sama sekali tidak ada cacatnya. Bahkan, kalau kita lihat sepak terjang PAN di era Jokowi, merupakan partai yang paling manut itu. Dan itu bahkan diakui sendiri oleh Jokowi,” tutur Firman.

Amien Rais menjabat Ketua Umum PAN pada 1998-2005. Setelah tidak menjabat ketua umum, Amien masih menduduki posisi penting di PAN. Dia pernah dua periode menjabat Ketua Majelis Pertimbangan PAN dan terakhir menjabat Ketua Dewan Kehormatan PAN periode 2015-2020.

Bahkan, dalam setiap kongres partai, estafet kepemimpinan dari Amien kepada Soetrisno Bachir (2005-2010) berlanjut kepada Hatta Rajasa (2010-2015), hingga periode pertama kepemimpinan Zulkifli Hasan (2015-2020) berjalan dalam kehendak politik Amien Rais.

Namun, saat pemilihan ketua umum PAN 2020-2025 dalam Kongres V PAN pada pertengahan Februari 2020, terjadi keretakan di internal partai tersebut. Saat itu, seperti diketahui, Amien Rais mendukung Mulfachri Harahap untuk menjadi ketua umum. Namun, dalam pemilihan, Mulfachri kalah oleh petahana, Zulkifli Hasan.

Belakangan, Zulkifli juga berpotensi akan kembali menduduki posisi Ketua Umum PAN untuk periode ketiga kalinya. Pada Kamis (9/5/2025) malam, sebanyak 38 Dewan Pimpinan Wilayah PAN meminta Zulkifli Hasan untuk melanjutkan kepemimpinannya sebagai ketua umum PAN periode 2025-2030.

Dukungan bagi Zulkifli itu diberikan saat acara pembukaan Bimbingan Teknis dan Rapat Koordinasi Nasional PAN Pilkada 2024 di Hotel JS Luwansa, Jakarta.

Terkait hal tersebut, lanjut Firman, para kader PAN telah merasa bahwa di bawah kepemimpinan Zulkifli, target partai tercapai, yakni mendapatkan kekuasaan. Apalagi calon presiden yang telah diusung PAN, Prabowo Subianto, telah memenangi Pemilihan Presiden 2024.

Oleh karena itu, saat ketua umum partai sudah bisa memenuhi target tersebut, maka dia sangat dihargai. Padahal, itu merupakan pereduksian besar-besaran terhadap nilai-nilai reformasi.

”Target itu sudah bisa dipenuhi oleh seorang Zulkifli sehingga dianggap sangat berprestasi. Apalagi kemudian berhasil mengantarkan Prabowo menjadi presiden dengan cara-cara yang melanggar etika, konstitusi, dan nepotisme. Jadi, mereka tidak peduli dengan hal seperti itu. Hal yang bersifat moral atau nilai-nilai itu tidak dijadikan patokan lagi. Jadi, patokan keberhasilan dan prestasi itu asal berkuasa,” ujar Firman.

Soliditas kader

Secara terpisah, Ketua Dewan Pakar PAN Dradjad Wibowo mengatakan, selama memimpin partai, Zulkifli telah terbukti memperkuat soliditas kader dalam menghadapi Pemilu 2024. Setelah apa yang terjadi pascakongres PAN 2020, PAN disebut akan ditinggalkan pemilihnya.

Namun, sebaliknya, justru ada peningkatan raihan suara PAN. Zulkifli dinilai berhasil meraih konstituen baru dari kalangan milenial dan gen Z.

”Karena itu, sangat wajar jika para pemegang hak suara di kongres akan mendukung kembali bang Zul sebagai Ketum PAN,” kata Dradjad.

Meski ada dukungan dari kader PAN agar Zulkifli menjadi ketua umum kembali, lanjut Dradjad, bukan berarti meniadakan sistem demokrasi di PAN. ⁠Demokrasi di PAN berjalan bagus. Sebelumnya, Dradjad pernah menjadi kandidat calon ketua umum PAN pada Kongres 2020. Saat itu, Dradjad hanya bisa meraih 6 suara dan kalah dari Zulkifli.

Menurut Dradjad, siapa pun tetap berhak maju sebagai calon ketua umum dalam Kongres PAN asalkan memenuhi syarat dan mendapat dukungan. Namun, para pemilik suara di PAN sangat rasional dan obyektif sehingga akan sangat wajar apabila mereka mendukung kembali Zulkifli sebagai ketua umum PAN periode 2025-2030.

Ketua DPW PAN DKI Jakarta Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio) menambahkan, DPW seluruh Indonesia akan bersepakat untuk aklamasi dan menjadikan Zulkifli sebagai calon tunggal. Meski demikian, jadwal kongres belum diputuskan.

Biasanya, Kongres PAN digelar pada Februari. Namun, Eko mengusulkan agar Kongres PAN digelar pada tahun 2024 saja karena semua kader telah setuju menginginkan Zulkifli menjadi ketua umum kembali.

”Ini datangnya dari arus bawah. Tidak ada rekayasa dari atas. Jadwalnya kongres biasanya di Februari. Tapi, menurut saya, terlalu lama. Harusnya setelah pemilu, ya, langsung kongres,” ucap Eko.

https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/05/10/rencana-zulhas-pimpin-pan-untuk-ketiga-kalinya-dinilai-kian-meninggalkan-karakteristik-reformasi

Jumat, 10 Mei 2024 15:53 WIB

Penulis: Hendra Gunawan

Editor: Facundo Chrysnha Pradipha

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdika

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Pakar PAN Dradjad Wibowo menilai Sjafrie Sjamsoeddin sangat pantas diberikan amanat dar presiden terpilih Prabowo Subianto.

Menurutnya, Sjafrie memiliki kompetensi yang sangat mumpuni khususnya di bidang pertahanan

“Bang Sjafrie itu sangat kompeten dan punya rekam kinerja bagus di posisi-posisi bidang pertahanan dan keamanan nasional. Kedekatan personalnya dengan Presiden Terpilih Prabowo sudah lama sekali,” kta Dradjad kepada wartawan Jumat (10/5/2024).

Dradjad menuturkan kompetensinya juga tinggi sekali.

Terbukti, Sjafrie diberi amanat mengemban tugas-tugas di jabatan tinggi dan strategis.

Dalam pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, dia dipercaya sebagai Kapuspen TNI.

Dalam pemerintahan Presiden SBY, dia menjadi Sekjen Dephan dan Wamen Pertahanan.

Di zaman Presiden Jokowi, dia menjadi Asisten Khusus Menhan.

“Sebagai mantan ketua DISK BIN, saya tahu betul, utk jabatan-jabatan sestraregis itu, orang wajib lolos uji intelijen BIN,” urai Djardjad.

Yang diintelin bukan hanya pekerjaannya, tapi rekam jejak pribadi dan keluarganya juga.

Jika ada catatan negatif, apalagi toxic atau berbahaya bagi NKRI, tidak mungkin lolos.

“Dengan alasan di atas, bang Sjafrie sangat kompeten dan laik untuk diberi amanat oleh Presiden Terpilih Prabowo nantinya,” pungkasnya.

https://m.tribunnews.com/bisnis/2024/05/10/sjafrie-sjamsoeddin-dinilai-sosok-kompeten-dan-laik-diberi-amanat-dari-presiden-terpilih