VIDEO EKSKLUSIF Drajad Wibowo: Jokowi Pasti Ditempatkan Paling Terhormat Usai Tak Lagi Menjabat
Kamis, 2 Mei 2024 14:49 WIB
Editor: Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN), Drajad Wibowo mengaku pihaknya tak khawatir dengan langkah Partai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merapat ke pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Apalagi, ada anggapan yang mengungkapkan PAN bakal kehilangan jatah menteri jika kedua partai tersebut bergabung. Drajad menegaskan, terkait bergabungnya NasDem dan PKB telah dibahas dan dimatangkan dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).
Hal itu disampaikan Drajad Wibowo saat sesi wawancara eksklusif dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network, Febby Mahendra Putra di Studio Tribunnews, Palmerah, Jakarta, Selasa (30/4/2024).
Ia juga menyakini Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan di tempatkan di tempat terhormat usai tak lagi menjabat pada Oktober 2024, mendatang.
Apalagi, dia mengatakan Presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto merupakan sosok yang tak akan melupakan tokoh yang sangat berjasa pada dirinya.
"Pak Jokowi pasti akan ditempatkan di tempat yang sangat terhormat oleh Pak Prabowo," ujar Drajad.
"Pak Prabowo itu orang yang betul-betul sangat menghormati siapapun yang berjasa."
"Bahkan, bisa lihat sendiri kan, teman-temannya itu yang lama sama beliau itu kan, itu betul-betul dia hormati, dia tempatkan," jelas Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran ini.
Akan tetapi, Drajad mengaku tak tahu pasti Prabowo akan menempatkan Jokowi pada posisi apa.
Namun, dia mengatakan Jokowi masih akan tetap berperan.
"Bukan berperan dalam arti ngatur, enggak."
"Berperan dalam arti memberikan nasihat."
"Berperan yang signifikan ya, seperti yang saya sampaikan," ucapnya.
Drajad juga merespons soal munculnya wacana bahwa Jokowi akan ditempatkan sebagai Dewan Pertimbangan Presiden RI (Watimpres) oleh Prabowo.
"Saya nggak tahu, apakah itu posisinya yang disiapkan nanti Pak Prabowo."
"Tapi, intinya beliau pasti akan sangat didengarkan oleh Pak Prabowo dan pemerintahan yang akan datang," jelasnya.
Untuk lengkapnya, mari saksikan wawancara eksklusif Direktur Pemberitaan Tribun Network, Febby Mahendra Putra dengan Drajad Wibowo.(*)
- Hits: 121
Dradjad Wibowo Ungkap Keuntungan Dirjen Pajak dan Bea Cukai Dipisah dari Kemenkeu
Rabu, 1 Mei 2024 12:57 WIB
Penulis: Reynas Abdila
Editor: Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) di kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bukan sekadar omon-omon.
Hal itu dikatakan Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad Wibowo saat podcast di Tribun Network, Jakarta, Selasa (30/4/2024).
Dradjad mengatakan kehadiran BPN nantinya akan mengoptimalkan pendapatan negara yang selama ini belum tergarap.
Menurutnya, Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai akan dipisahkan dari Kementerian Keuangan apabila BPN sudah dibentuk.
“BPN itu kan sebenarnya ide sudah ada sejak awal tahun 2000an dan saya termasuk yang pertama yang menyuarakan itu di tahun 2004 karena waktu itu saya di DPR,” ucap Dradjad.
“Kemudian teman-teman pajak kita ngobrol-ngobrol terus muncul-lah gagasan tentang badan penerimaan negara itu supaya pajak dan cukai terpisah,” lanjutnya.
Pemisahan direktorat pajak dan bea cukai itu juga dilakukan negara maju seperti Australia dan Singapura.
Alhasil wacana ini sudah lama hanya saja selalu mentok karena keberatan stakeholder tertentu di kementerian keuangan di Lapangan Banteng.
“Idenya itu bisa melalui PP tapi karena kemarin sudah ada Keputusan MK ya mungkin mau enggak mau terpaksa harus dibuatkan undang-undangnya gitu,” tutur Dradjad yang juga Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran itu.
Dia menilai Undang-undang lebih lebih aman dan lebih kuat basis hukumnya.
Atau bilau ingin lebih cepat Presiden Jokowi atau Presiden Prabowo nantinya setelah dilantik bisa membuat Perppu.
Dradjad menegaskan Indonesia membutuhkan penerimaan negara meningkat sangat besar dalam waktu yang singkat.
Dengan Dirjen Pajak dan Bea Cukai terpihak, Dradjad menjelaskan akan membuat gerak keduanya akan bisa lebih leluasa karena langsung berada di bawah Presiden.
Lalu ada kepala Badan dan presiden, mereka akan bisa mengatur anggarannya sendiri.
“Selama ini kan semuanya tergantung Menteri Keuangan. Jadi dengan kebebasan itu semestinya kreasinya lebih banyak, mengatur organisasinya lebih leluasa sama dengan teman-teman di Tribun,” lanjutnya.
Kemudian yang kedua, BPN ini hanya bagian dari transformasi penerimaan negara yaitu transformasi di bidang kelembagaannya.
“Jadi kita membuat lembaga yang memang base practice di seluruh dunia internasional negara maju itu badan penerimanya terpisah,” pungkasnya. https://m.tribunnews.com/bisnis/2024/05/01/dradjad-wibowo-ungkap-keuntungan-dirjen-pajak-dan-bea-cukai-dipisah-dari-kemenkeu
- Hits: 118
Mengingat Janji Ekonomi Prabowo-Gibran Usai Menang Pilpres
Dradjad: Kerumitan Birokrasi akan Diperbaiki untuk Memudahkan Investor
May 1, 2024
Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menitipkan pesan perdamaian ke Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Periode 2024-2029 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, perihal masalah ekonomi yang akan datang melanda dunia maupun Indonesia ke depan. Kalla menilai, masalah ekonomi menyangkut kebutuhan seluruh rakyat. Sementara itu, Lembaga Pemeringkat Kredit Internasional, Fitch Rating memperkirakan arah ekonomi Indonesia tidak akan berubah, di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kita akan membahasnya melalui sambungan virtual bersama Dradjad Wibowo, Ketua Dewan Pakar PAN, yang juga anggota dewan pakar TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
- Hits: 145
Subcategories
More Articles …
Page 15 of 79
