Anggaran Makan Siang Gratis Rp 15.000 per Anak Baru Patokan Awal
Kamis, 29 Februari 2024 | 09:39 WIB
Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Dewan Pakar PAN dan Pembina Sustainable Development Indonesia Dradjad Hari Wibowo mengungkapkan bahwa anggaran Rp 15.000 per anak untuk program makan siang gratis Prabowo-Gibran masih perhitungan awal.
"Angka tersebut hanya patokan awal. Postur belanja negara 2025 saja belum selesai disusun," kata Dradjad saat dihubungi Beritasatu.com pada Kamis (29/2/2024).
Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran ini menjelaskan anggaran Rp 15.000 setiap anak masih dapat berubah tergantung situasi dan kondisi harga bahan pangan saat program dijalankan.
"Angka Rp 15.000 ini memang patokan unit biaya yang dibahas selama ini. Pada saat dijalankan di 2025, cukup tidaknya (anggaran) tentu tergantung kondisi harga-harga pada saat program ini dijalankan," jelas Dradjad.
Dradjad menyebut bahwa pembahasan perincian terkait program makan siang gratis belum dilakukan oleh calon presiden Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, dan timnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah sedang membuat pilot project dari pelaksanaan program tersebut. Rincian mengenai anggaran dan pelaksanaan program makan siang dan susu gratis tengah disiapkan.
"Kita sudah membuat pilot project, nanti kita lihat saja," ucapnya di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Selasa (27/2/2024).
Sementara, sampai saat ini pemerintah masih melakukan penyusunan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 dan akan menjadi langkah awal perancangan APBN 2025.
"Dalam APBN belum ada detail makronya, belum ada (alokasi anggaran) yang dipangkas. Tidak segitu (APBN tidak menanggung setengah dari Rp 450 triliun)," pungkas Airlangga.
- Hits: 142
Politikus PAN Bantah Pelibatan Jokowi dalam Pembentukan Kabinet Prabowo Langgar UUD 1945
Reporter Han Revanda Putra
Editor Eko Ari Wibowo
Rabu, 28 Februari 2024 14:28 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional atau PAN, Dradjad Wibowo, menanggapi penilaian sejumlah pakar hukum yang menyatakan pelibatan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam pembentukan kabinet Prabowo-Gibran melanggar UUD 1945. Menurut Dradjad, keputusan terakhir penunjukan menteri tetap di tangan presiden yang menjabat.
"Pembentukan kabinet itu hak prerogatif presiden. Jadi jika nanti Pak Prabowo dilantik sebagai presiden, itu adalah hak prerogatif beliau sebagai presiden yang menjabat," ujar Dradjad saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, Rabu, 28 Februari 2024.
Kendati begitu, Dradjad tak menampik Jokowi akan berperan signifikan. Dia mengatakan Jokowi akan dimintai saran dan masukan dalam pembentukan kabinet baru. Bagi tim Prabowo-Gibran, dia menilai saran itu sangat berharga dan bermanfaat.
"Itu sebabnya saya katakan beliau akan berperan signifikan. Tapi keputusan terakhir tetap di tangan presiden yang sedang menjabat," ujar Dradjad.
Sebelumnya Dradjad Wibowo mengatakan, Jokowi masih akan dilibatkan dalam pembentukan kabinet dan penyusunan kebijakan Prabowo-Gibran. Kubu nomor urut dua itu telah mengklaim memenangi Pemilu 2024 berdasarkan hasil quick count atau hitung cepat.
"Keterlibatan beliau (Jokowi) akan sangat signifikan," kata Dradjad saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, Sabtu, 24 Februari 2024. Dia mengaku Prabowo-Gibran akan banyak mendengarkan pandangan Jokowi dalam pembentukan pemerintahan dan penyusunan kebijakan.
Pakar hukum tata negara Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, menilai keterlibatan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam pembentukan kabinet dan penyusunan kebijakan Prabowo-Gibran melanggar UUD 1945. Menurut dia, hanya presiden definitif yang berhak mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri.
"Pasal 17 ayat (2) UUD itu kan jelas menyebut secara eksplisit kalau menteri-menteri diangkat dan diberhentikan presiden," ujar Herdiansyah saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, Senin, 26 Februari 2024.
Herdiansyah mengatakan, presiden terpilih tidak boleh diatur dan didikte oleh mantan presiden. Menurut dia, haram hukumnya bagi Jokowi cawe-cawe dalam urusan penentuan menteri-menteri.
"Secara hukum itu melanggar UUD, dan secara politik itu hanya akan menegaskan kalau Prabowo seolah jadi boneka Jokowi," kata Herdiansyah.
- Hits: 139
Jatah Makan Siang Gratis Tergantung Harga Pangan, Rp 15 Ribu di Jakarta Cukup?
28 Februari 2024 16:51 WIB
Ketua Dewan Pakar PAN dan Pembina SDI (Sustainable Development Indonesia), Drajad Wibowo, menjelaskan program makan siang gratis program Prabowo-Gibran, untuk setiap anak yang dapat, nanti akan disesuaikan dengan perkembangan harga pangan.
Sebelumnya Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan satu anak akan mendapatkan jatah makan siang sebesar Rp 15 ribu per hari, belum termasuk susu. Menunya akan ditetapkan oleh pemerintah daerah.
Drajad yang juga Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, mengatakan Rp 15 ribu adalah patokan unit biaya yang selama ini dibahas oleh timnya. Tapi angkanya bisa berubah tergantung perkembangan harga pangan.
"Itu berdasarkan harga yang berlaku. Pada saat dijalankan tahun 2025, cukup tidaknya tentu tergantung kondisi harga-harga pada saat program ini dijalankan," kata Drajad kepada kumparan, Rabu (28/2).
Harga pangan di setiap daerah di Indonesia berbeda. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebelumnya melontarkan pertanyaan, apakah makan seharaga Rp 15.000 bisa kenyang. Menurutnya bila di Jogja, harga Rp 15 ribu mungkin cukup.
Masalahnya, harga pangan di Jogja dengan Jakarta berbeda. Menanggapi hal itu, Drajad menegaskan lagi, jatah makan siang gratis akan disesuaikan perkembangan harga pangan ke depan, sehingga angka Rp 15 ribu itu masih bisa berubah.
"Iya (Rp 15 ribu) baru patokan awal. Postur belanja negara 2025 saja belum selesai disusun," ujarnya.
- Hits: 137
Politikus PAN Bilang Timing Pembahasan Makan Siang Gratis di Rapat Kabinet Jokowi Sudah Pas
Reporter Han Revanda Putra
Editor Amirullah
Rabu, 28 Februari 2024 13:01 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional atau PAN, Dradjad Wibowo, menyatakan timing pembahasan makan siang gratis dalam rapat kabinet paripurna pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi relatif tepat. Sebab menurut dia, pemerintah sedang mempersiapkan RAPBN 2025 dengan mempertimbangkan hasil Pemilu Presiden atau Pilpres 2024.
Kabinet Presiden Jokowi membahas program makan siang gratis itu meski Komisi Pemilihan Umum atau KPU belum resmi mengumumkan pasangan nomor urut dua sebagai pemenang Pilpres 2024. Dalam real count KPU hingga Rabu, 28 Februari 2024 pukul 06.00 WIB, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memimpin perolehan suara hasil Pilpres dengan 75.176.505 suara atau 58,84 persen.
"Jika Presiden Jokowi memberi arahan agar RAPBN 2025 mempertimbangkan Pilpres, dan Menko Airlangga menyatakan program makan siang masuk dalam RAPBN 2025, timing relatif sudah pas," ujar Dradjad saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, Rabu, 28 Februari 2024.
Menurut dia, timing pembahasan sudah tepat karena saat ini Kementerian Keuangan sedang menyiapkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal atau KEM-PPKF. Persiapan itu sebagai pembicaraan pendahuluan RAPBN 2025.
Setelah Sidang Kabinet Paripurna, Dradjad mengatakan kementerian dan lembaga akan menyerahkan usulan pagu belanja masing-masing. Program seperti makan siang gratis, menurut dia, perlu ditambahkan dalam pagu tersebut jika akan dilaksanakan per Januari 2025.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan pembahasan program makan siang gratis dalam Sidang Kabinet Paripurna dimaksudkan agar terjadi kesinambungan program pemerintah.
"Itu (pembahasan) untuk jaga-jaga saja, antisipasi saja itu. Agar ada kesinambungan antara program yang sudah ada pada tahun 2024 nanti tidak putus pada tahun 2025," ujar Menko Muhadjir di Jakarta, Selasa, 27 Februari.
Politikus PDIP, Chico Hakim, menilai pembahasan program makan siang gratis dalam Sidang Kabinet Paripurna pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi melanggar etika. Menurut Chico, Presiden hanya ingin mengesankan Prabowo-Gibran sebagai pencetus program makan siang gratis itu telah memenangi Pemilu Presiden atau Pilpres 2024.
"Ini menurut kami adalah suatu pelanggaran etika," ujar Chico saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, Rabu, 28 Februari 2024.
- Hits: 162
Dewan Pakar PAN Sebut Budget Makan Siang Rp 15 Ribu Tergantung Kondisi Harga Nanti
Reporter Defara Dhanya Paramitha
Editor Grace gandhi
Rabu, 28 Februari 2024 16:38 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) dan Pembina Sustainable Development Indonesia (SDI), Dradjad Wibowo, menanggapi soal budget makan siang gratis Rp 15 ribu per anak. Menurut dia, jumlah tersebut merupakan patokan unit biaya yang dibahas selama ini.
“Itu berdasarkan harga yang berlaku. Pada saat dijalankan tahun 2025, cukup tidaknya tentu tergantung kondisi harga-harga pada saat program ini dijalankan,” ujar Dradjad ketika dihubungi Tempo, Rabu, 25 Februari 2024.
Menurut dia, saat ini Kementerian Keuangan sedang menyiapkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) sebagai pembicaraan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.
“Jadi jika Presiden Jokowi memberi arahan agar RAPBN 2025 mempertimbangkan Pilpres dan Menko (Perekonomian) Airlangga menyatakan program makan siang masuk dalam RAPBN 2025, timing relatif sudang pas,” tuturnya.
Setelah ini, kata dia, Kementerian dan Lembaga (K/L) akan menyerahkan usulan pagu belanjanya. “Program seperti makan siang gratis perlu ditambahkan dalam pagu tersebut jika akan dilaksanakan per Januari 2025,” ucap politikus PAN itu.
Sebelumnya, program makan siang gratis turut dibahas dalam rapat kabinet yang digelar Senin pagi, 26 Februari 2024. Hal ini dikonfirmasi oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Adapun pembahasan tersebut terkait tahap awal program makan siang gratis. Selain program andalan itu, kata Bahlil, program lainnya dari pasangan calon nomor urut 02 juga turut dibahas dalam rapat.
“Tadi membahas program-program Pak Prabowo, termasuk di dalamnya adalah makan siang tahap awal,” kata Bahlil ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 26 Februari 2024.
Bahlil mengatakan pembahasan Rapat Kerja Pemerintah (RKP) 2025 dan RAPBN 2025 harus mengakomodasi program-program presiden terpilih ke depan.
Adapun terkait perhitungan suara Pilpres 2024 yang belum final dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bahlil menilai pembahasan program makan siang gratis ini tidak mendahului KPU. Sebab, menurutnya, ini hanya sebagai langkah antisipasi, simulasi, dan rancangan saja.
Senada dengan Bahlil, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membenarkan rapat kabinet Presiden Jokowi memang pembahas program prioritas dari presiden terpilih. Dia bahkan menyampaikan pemerintah sudah memiliki data terkait jumlah ibu hamil, balita, dan anak-anak sekolah dari TK, SD, dan SMP. Dengan data itu, sudah bisa dihitung anggaran untuk makan siang gratis.
“Jadi terkait program, kita lihat dengan (target) defisit anggaran (APBN) 2,4-2,8 persen itu untuk program quick win presiden terpilih mendatang pos-posnya sudah bisa masuk,” ujar Airlangga.
Tak hanya itu, Airlangga juga menyampaikan bahwa anggaran untuk program makan siang gratis ini berkisar Rp 15 ribu per anak. Jumlah ini di luar anggaran untuk program susu gratis. "Per anak kira-kira Rp 15 ribu,” kata Airlangga.
Menurut penuturan Airlangga, besaran anggaran itu akan diterapkan secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Meski begitu, dia belum bersedia untuk mengungkap secara spesifik wilayah mana saja yang anak mendapat program makan siang dan susu gratis ini.
- Hits: 154
Subcategories
More Articles …
Page 23 of 79
