Reporter Yohanes Maharso Joharsoyo

Editor Martha Warta Silaban

Jumat, 23 Februari 2024 16:25 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo membantah isu pembentukan kementerian koordinator atau Kemenko khusus yang mengurusi program makan siang dan susu gratis, jika Prabowo-Gibran resmi dilantik sebagai presiden dan wakil presiden.

Drajad menyebut Kemenko khusus itu sifatnya hanya kemungkinan. Artinya, bisa dibentuk kementerian baru, bisa juga tidak. "Tentu nanti akan diputuskan oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran setelah dilantik," ujar Drajad dalam keterangannya kepada Tempo pada Jumat, 23 Februari 2024.

Meski demikian, Drajad menyebut, pembentukan kementerian baru itu tidak sederhana. Terdapat ketentuan Pasal 4, 5, 6, 13, 15 Undang-Undang No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang harus ditaati.

Menurur dia pembentukan kementerian baru juga akan membutuhkan proses yang panjang. Apalagi, kata dia, program makan siang itu bukan sebuah nomenklatur urusan pemerintahan yang diatur oleh Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 5.

"Konsekuensinya bisa saja nanti muncul uji materi atau gugatan hukum lain jika UU 39 Tahun 2008 tidak direvisi. Tapi jika direvisi, prosesnya saja sudah makan waktu, meski seandainya kita memakai Perppu," kata dia.

Selain itu, pembentukan Kemenko khusus ini juga masih terkendala adanya pembatasan jumlah kementerian sebanyak maksimal 34 sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 15 UU 39 Tahun 2008. "Jadi, mungkin saja dibentuk kementerian baru, hanya prosesnya jauh lebih lama," kata dia.

Drajad menyebut jika ingin segera menjalankan program ini, yang lebih cepat adalah dimasukkan ke dalam program salah satu Kementerian/Lembaga (K/L) yang ada. Namun, jika nantinya akan dibentuk Kemenko ini, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut kementerian urusan apa saja yg dimasukkan ke dalam kementerian baru ini.

"Ini agar pemerintah tidak kebanyakan Kemenko, yang nantinya justru kontraproduktif bagi koordinasi. Apa-apa yg terlalu banyak atau terlalu sedikit itu biasanya tidak maksimal hasilnya," kata dia.

Adapun Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN), Budiman Sudjatmiko, mengklaim, program makan siang dan susu gratis merupakan program terbaik dari Prabowo-Gibran. Oleh karena itu, perlu ada pendekatan khusus untuk melaksanakan program ini.

"(Program makan siang dan susu gratis) memerlukan pendekatan khusus agar segera terlaksana, maka tidak tertutup kemungkinan dibentuk Kemenko khusus utk program ini," ujar Budiman dalam keterangannya kepada Tempo pada Kamis, 22 Februari 2024.

Meski demikian, Budiman menegaskan, jika nantinya tidak dapat terbentuk Kemenko baru, implementasi program makan siang gratis dan susu gratis ini dapat dimasukan ke dalam salah satu tugas dan fungsi Kemenko yang sudah ada saat ini.

"Tidak harus menambah kementerian baru, tapi menambah fungsi tupoksi dari Kemenko yang ada. Dengan fungsi utamanya soal pangan dan gizi," kata dia.

https://bisnis.tempo.co/read/1837045/tkn-bantah-bentuk-kemenko-khusus-urusi-makan-siang-gratis-itu-kemungkinan?page_num=2

Jumat, 23 Februari 2024 11:35 WIB

Editor: Rafan Arif Dwinanto

TRIBUNKALTIM.CO - Presiden Jokowi dikabarkan akan turut serta menyusun kabinet Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming.

Diketahui, mengacu hasil real count sementara KPU dan hasil final quick count, pasangan Prabowo-Gibran berpeluang besar memenangkan Pilpres 2024 dalam satu putaran.

Cawe-cawe Jokowi dalam penyusunan kabinet Prabowo-Gibran ini diungkapkan Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Dradjad Wibowo, seperti dikutip Kompas.com dari Kompas.id, Kamis (22/2/2024).

Pasalnya jokowi dianggap sebagai pemimpin koalisi yang memenangi Pilpres 2024.

”Mereka yang berwenang menyusun kabinet itu adalah Pak Jokowi, karena beliau transisi.

Dia juga kasarnya sekarang adalah pemimpin koalisi.

Kemudian tentu (capres dan cawapres) Pak Prabowo dan Mas Gibran, lalu kemudian para ketua umum partai,” kata Dradjad Wibowo.

Menurut Drajad, alasan mengapa mereka sudah mulai merancang anggota kabinet sektor perekonomian karena situasi pada masa mendatang diprediksi akan mengalami masa yang cukup menantang di dalam dan luar negeri.

Dalam merancang anggota kabinet sektor perekonomian itu, kata Drajad, mereka bakal mengutamakan prinsip merit.

Drajad juga menyampaikan, pelibatan Presiden Jokowi dalam merancang anggota kabinet di bidang ekonomi lantaran pemerintahan mendatang dianggap memerlukan sosok dengan kompetensi dan kemampuan berpikir strategis dalam merumuskan kebijakan ekonomi.

Selain itu, proses merancang anggota kabinet sektor perekonomian akan mengutamakan aspek kompetensi, kapabilitas, kapasitas, integritas, sampai prestasi dan rekam jejak.

”Dalam proses penyusunan (kabinet) pasti akan berlandaskan sistem merit.

Tetapi, memang pasti akan ada perhitungan berapa dari parpol (partai politik), berapa nonparpol. Itu pasti ada,” ujar Drajad

Secara terpisah anggota Dewan Pakar TKN, Budiman Sudjatmiko mengatakan pihaknya tengah membahas pembentukan Badan Gizi Nasional untuk mewujudkan program makan siang dan susu gratis.

Budiman menyebut, program makan siang gratis membutuhkan pendekatan khusus, sehingga perlu dibentuk badan khusus.

"Karena urgensi program dan merupakan bagian dari program terbaik hasil cepat yang telah disampaikan oleh Prabowo-Gibran, sehingga memerlukan pendekatan khusus agar segera terlaksana, maka tidak tertutup kemungkinan dibentuk kemenko khusus untuk program ini.

Sedang digodog kemungkinan akan dibentuk Badan Gizi Nasional," ujar Budiman dilansir Kompas.com, Kamis (22/2/2024).

Budiman menjelaskan, sejumlah kementerian lain akan terlibat dalam koordinasi dan implementasi program, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Kementerian UMKM Koperasi, Kementerian Kesehatan, dan Kemendikbud.

Selain itu, koordinasi dengan pemda dan pemdes masing-masing daerah akan lebih difokuskan pada kesiapan penyediaan bahan pangan yang dibutuhkan untuk program.

"Karena salah satu kunci keberhasilan program ini adalah pada ketersediaan bahan pangan dan sumber produksi pangannya," tuturnya.

Terkait penggunaan APBN untuk program makan siang gratis, di tahun pertama, negara hanya akan membiayai sekitar 50-60 persen dari kebutuhan, atau sebesar Rp 120 triliun.

Menurut dia, penghematan ini dapat dicapai melalui pendekatan collaborative farming bersama industri pangan swasta nasional dan BUMN pangan.

"Pemerintah akan mendapatkan supply bahan pangan sesuai kebutuhan program.

Sementara mitra-mitra industri pangan tersebut mendapatkan kepastian supply komoditi industrinya dari sumber produksi pangan yang sama si desa-desa mitra program," jelas Budiman.

"Industri pangan swasta nasional dan BUMN pangan ditargetkan untuk membiayai sekitar 40-50 persen dari kebutuhan modal produksi pangannya," sambungnya.

Dengan pendekatan gotong royong produktif ini, kata Budiman, maka akan terbangun kondisi 'everybody happy'.

Budiman menyebut setiap pemangku kepentingan bakal mendapatkan manfaat.

"Dengan tetap memastikan negara bisa memenuhi komitmennya memberi makan siang dan minum susu gratis secara efektif dan efisien," imbuh Budiman.

Berdar Daftar Nama Kabinet Indonesia Emas

Beredar susunan kabinet Prabowo-Gibran di dunia maya yang diberi nama Kabinet Indonesia Emas.

Dalam informasi berbentuk bagan tersebut terlihat nama-nama menteri yang akan duduk di kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.

Beredarnya informasi tersebut langsung diklarifikasi TKN Prabowo-Gibran.

Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Drajad Wibowo, buka suara perihal beredarnya susunan kabinet menteri di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Dalam foto yang beredar, terlihat sejumlah nama beserta foto orang-orang yang disebut akan mengisi posisi menteri, dewan pertimbangan presiden, dan kepala staf.

Di jajaran dewan pertimbangan presiden, tampak nama dan wajah Joko Widodo (Jokowi) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang terpampang.

Lalu, terlihat Nusron Wahid mengisi Kepala Staf Presiden, Airlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, Erick Thohir Menko Energi, Investasi, dan Lingkungan Hidup, serta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menkopolhukam.

Tidak hanya itu, ada pula nama-nama seperti Yaqut Cholil Qoumas sebagai Menteri Agama, Rosan Roeslani Menteri Luar Negeri, Dr Terawan Menkes dan Badan Gizi.

Berikutnya ada nama Ridwan Kamil Menteri PUPR, Grace Natalie Menteri Muda Sosial, Kesejahteraan Perempuan dan Anak, Yusril Ihza Mahendra Menteri Hukum dan HAM, dan Sjafrie Sjamsoeddin Menteri Pertahanan.

Selain mereka, masih ada puluhan nama lain di dalam struktur kabinet yang beredar tersebut.

Akan tetapi, menurut Drajad, di dalam internal tim Prabowo-Gibran, mereka belum membahas nama-nama secara mendetail.

"Sependek pengetahuan saya, belum ada pembahasan mendetail tentang nama-nama," ujar Drajad saat dimintai konfirmasi, Selasa (20/2/2024).

Drajad menjelaskan, yang membahas mengenai struktur kabinet ke depan adalah Jokowi, Prabowo, Gibran, dan para ketum parpol pendukung.

"Selain Presiden Jokowi, Pak Prabowo, dan Mas Gibran, yang membahas adalah para ketum parpol KIM (Koalisi Indonesia Maju)," tuturnya.

"Prinsip-prinsip dan kerangka besarnya tentu sudah dibicarakan karena beliau-beliau itu sering bertemu," imbuh Drajad

https://kaltim.tribunnews.com/2024/02/23/tkn-pastikan-jokowi-cawe-cawe-di-penyusunan-kabinet-prabowo-gibran-dinilai-sebagai-pimpinan-koalisi?page=4

TRIBUN-VIDEO.COM - Kubu Prabowo-Gibran kini sudah mulai menyusun kabinet pada bidang ekonomi meski penghitungan suara belum selesai.

Dalam penyusunan tersebut, mereka melibatkan Presiden Jokowi.

Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo- Gibran, Dradjad Wibowo mengatakan bahwa secara kasar saat ini Jokowi adalah pemimpin koalisi.

Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Dradjad Wibowo pada Kamis (22/2/2024).

Ia mengatakan bahwa yang berwenang menyusun kabinet adalah Jokowi karena sang presiden dianggap transisi.

Oleh sebab itu, pihaknya menyebut Jokowi sebagai pemimpin koalisi.

Baru kemudian Prabowo Gibran lalu para pemimpim ketua umum partai.

”Mereka yang berwenang menyusun kabinet itu adalah Pak Jokowi, karena beliau transisi. Dia juga kasarnya sekarang adalah pemimpin koalisi. Kemudian tentu (capres dan cawapres) Pak Prabowo dan Mas Gibran, lalu kemudian para ketua umum partai,” kata Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Dradjad Wibowo, seperti dikutip dari Kompas.id, Kamis (22/2/2024).

Lebih lanjut, Drajad mengungkap alasan mengapa mereka sudah menyusun anggota sektor perekonomian.

Hal itu karena situasi pada masa mendatang diprediksi akan mengalami masa yang cukup menantang di dalam dan luar negeri.

Dalam merancang anggota kabinet sektor perekonomian, mereka bakal mengutamakan prinsip merit.

Sementara itu, Drajad mengungkap alasan keterlibatan Presiden Jokowi dalam merancang anggota kabinet di bidang ekonomi.

Hal itu lantaran pemerintahan mendatang dianggap memerlukan sosok dengan kompetensi dan kemampuan berpikir strategis dalam merumuskan kebijakan ekonomi.

Selain itu, proses merancang anggota kabinet sektor perekonomian akan mengutamakan aspek kompetensi, kapabilitas, kapasitas, integritas, sampai prestasi dan rekam jejak.

”Dalam proses penyusunan (kabinet) pasti akan berlandaskan sistem merit. Tetapi, memang pasti akan ada perhitungan berapa dari parpol (partai politik), berapa nonparpol. Itu pasti ada,” ujar Drajad.

(Tribun-Video.com)

Host: Alexa

VP: Fegi

https://www.youtube.com/watch?v=_y36yjo_sqg

Jumat, 23 Februari 2024 08:50 WIB

Editor: Rusna Djanur Buana

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA--Presiden Joko Widodo dipastikan bakal cawe-cawe dalam penyusunan kabinet Prabowo-Gibran.

Pasalnya jokowi dianggap sebagai pemimpin koalisi yang memenangi Pilpres 2024.

Hitung cepat versi lembaga survei menunjukkan pasangan Prabowo unggul dibanding pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Prabowo diperkirakan bakal menang satu putaran.

Hitungan real count yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga menunjukkan kecenderungan yang sama.

Dari sekitar 75 persen suara yang masuk, Jumat (23/2/2024) paslon Prabowo-Gibran memperoleh 58,89 persen.

Tidak aneh jika kubu nomor urut 02 sudah mulai merancang postur kabinet pada bidang ekonomi dengan melibatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), meskipun hasil penghitungan suara belum selesai.

”Mereka yang berwenang menyusun kabinet itu adalah Pak Jokowi, karena beliau transisi. Dia juga kasarnya sekarang adalah pemimpin koalisi.

Kemudian tentu (capres dan cawapres) Pak Prabowo dan Mas Gibran, lalu kemudian para ketua umum partai,” kata Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Dradjad Wibowo, seperti dikutip Kompas.com dari Kompas.id, Kamis (22/2/2024).

Menurut Drajad, alasan mengapa mereka sudah mulai merancang anggota kabinet sektor perekonomian karena situasi pada masa mendatang diprediksi akan mengalami masa yang cukup menantang di dalam dan luar negeri.

Sistem merit

Dalam merancang anggota kabinet sektor perekonomian itu, kata Drajad, mereka bakal mengutamakan prinsip merit.

Drajad juga menyampaikan, pelibatan Presiden Jokowi dalam merancang anggota kabinet di bidang ekonomi lantaran pemerintahan mendatang dianggap memerlukan sosok dengan kompetensi dan kemampuan berpikir strategis dalam merumuskan kebijakan ekonomi.

Selain itu, proses merancang anggota kabinet sektor perekonomian akan mengutamakan aspek kompetensi, kapabilitas, kapasitas, integritas, sampai prestasi dan rekam jejak.

”Dalam proses penyusunan (kabinet) pasti akan berlandaskan sistem merit. Tetapi, memang pasti akan ada perhitungan berapa dari parpol (partai politik), berapa nonparpol. Itu pasti ada,” ujar Drajad.

Bentuk badan gizi nasional

Secara terpisah anggota Dewan Pakar TKN, Budiman Sudjatmiko mengatakan pihaknya tengah membahas pembentukan Badan Gizi Nasional untuk mewujudkan program makan siang dan susu gratis.

Budiman menyebut, program makan siang gratis membutuhkan pendekatan khusus, sehingga perlu dibentuk badan khusus.

"Karena urgensi program dan merupakan bagian dari program terbaik hasil cepat yang telah disampaikan oleh Prabowo-Gibran, sehingga memerlukan pendekatan khusus agar segera terlaksana, maka tidak tertutup kemungkinan dibentuk kemenko khusus untuk program ini.

Sedang digodog kemungkinan akan dibentuk Badan Gizi Nasional," ujar Budiman dilansir Kompas.com, Kamis (22/2/2024).

Budiman menjelaskan, sejumlah kementerian lain akan terlibat dalam koordinasi dan implementasi program, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Kementerian UMKM Koperasi, Kementerian Kesehatan, dan Kemendikbud.

Selain itu, koordinasi dengan pemda dan pemdes masing-masing daerah akan lebih difokuskan pada kesiapan penyediaan bahan pangan yang dibutuhkan untuk program.

"Karena salah satu kunci keberhasilan program ini adalah pada ketersediaan bahan pangan dan sumber produksi pangannya," tuturnya.

Terkait penggunaan APBN untuk program makan siang gratis, di tahun pertama, negara hanya akan membiayai sekitar 50-60 persen dari kebutuhan, atau sebesar Rp 120 triliun.

Menurut dia, penghematan ini dapat dicapai melalui pendekatan collaborative farming bersama industri pangan swasta nasional dan BUMN pangan.

"Pemerintah akan mendapatkan supply bahan pangan sesuai kebutuhan program, sementara mitra-mitra industri pangan tersebut mendapatkan kepastian supply komoditi industrinya dari sumber produksi pangan yang sama si desa-desa mitra program," jelas Budiman.

"Industri pangan swasta nasional dan BUMN pangan ditargetkan untuk membiayai sekitar 40-50 persen dari kebutuhan modal produksi pangannya," sambungnya.

Dengan pendekatan gotong royong produktif ini, kata Budiman, maka akan terbangun kondisi 'everybody happy'.

Budiman menyebut setiap pemangku kepentingan bakal mendapatkan manfaat.

"Dengan tetap memastikan negara bisa memenuhi komitmennya memberi makan siang dan minum susu gratis secara efektif dan efisien," imbuh Budiman.

https://wartakota.tribunnews.com/2024/02/23/jokowi-dilibatkan-dalam-penyusunan-kabinet-prabowo-dewan-pakar-beliau-pimpinan-koalisi?page=2