Oleh: Dendi Siswanto

Selasa, 20 Februari 2024 14:33 WIB

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bertekad untuk meningkatkan penerimaan negara.

Salah satu upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan penerimaan negara adalah dengan mendirikan Badan Penerimaan Negara (BPN).

Bahkan rencana tersebut masuk dalam daftar 8 program hasil terbaik cepat yang akan menjadi fokus Prabowo-Gibran.

"Pendirian Badan Penerimaan Negara ditargetkan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 23%," tulis Prabowo-Gibran dalam visi misinya, dikutip Selasa (20/2).

Anggota Dewan Pakar TKN Drajad Wibowo menjamin pendirian BPN ini akan langsung disiapkan apabila pasangan Prabowo-Gibran resmi dilantik.

Namun ia menegaskan, pendirian BPN tersebut tidak akan terwujud dalam waktu singkat mengingat peraturan perundang-undangannya harus disiapkan secara matang.

"Mungkin perlu satu tahunan atau lebih sedikit. Namun selama penyiapan peraturan, persiapan dan proses pra-transisi kelembagaan mulai bisa dijalankan," ujar Drajad kepada Kontan.co.id, Senin (19/2).

Drajad menegaskan, pra-transisi yang dimaksud adalah desain kelembagaannya yang dimatangkan, namun untuk sementara masih dalam bingkai Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Sehingga kita tidak membuang waktu, ketika peraturan perundang-undangan selesai, BPN sudah bisa langsung berjalan cepat," katanya.

Drajad menyampaikan, pembentukan BPN secara resmi sudah ada dalam visi misi Prabowo-Gibran. Oleh karena itu, apabila masyarakat memilih Prabowo-Gibran sebagai pemimpin selanjutnya, maka masyarakat juga secara tidak langsung memerintahkan Prabowo-Gibran untuk mendirikan BPN.

Apalagi pembentukan BPN ini mekanisme yang dipilih adalah melalui Undang-Undang.

"Jadi secara politik, pembentukan BPN itu sudah menjadi perintah rakyat. Legitimasi politik bagi pembentukannya sangat kuat. Singkatnya, BPN itu perintah rakyat," terang Drajad.

"Ini diharapkan menaikkan kinerja pengumpulan penerimaan (negara)," imbuhnya.

Namun, upaya Prabowo-Gibran untuk meningkatkan penerimaan negara tidak hanya berhenti dalam pembentukan BPN saja. Ia bilang, sistem pajak yang sesuai dengan visi misi Prabowo-Gibran akan dilanjutkan.

"Beberapa butir aturan perpajakan yang eksesif dan tidak kondusif bagi iklim usaha tentu akan diubah dan diperbaiki," kata Drajad.

https://amp.kontan.co.id/news/tkn-prabowo-gibran-pembentukan-bpn-butuh-waktu-sekitar-1-tahun

Kompas.com - 20/02/2024, 09:16 WIB Adhyasta Dirgantara, Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Drajad Wibowo, buka suara perihal beredarnya susunan kabinet menteri di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Dalam foto yang beredar, terlihat sejumlah nama beserta foto orang-orang yang disebut akan mengisi posisi menteri, dewan pertimbangan presiden, dan kepala staf.

Di jajaran dewan pertimbangan presiden, tampak nama dan wajah Joko Widodo (Jokowi) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang terpampang.

Lalu, terlihat Nusron Wahid mengisi Kepala Staf Presiden, Airlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, Erick Thohir Menko Energi, Investasi, dan Lingkungan Hidup, serta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menko Polhukam.

Tidak hanya itu, ada pula nama-nama seperti Yaqut Cholil Qoumas sebagai Menteri Agama, Rosan Roeslani Menteri Luar Negeri, Dr Terawan Menkes dan Badan Gizi, Ridwan Kamil Menteri PUPR, Grace Natalie Menteri Muda Sosial, Kesejahteraan Perempuan dan Anak, Yusril Ihza Mahendra Menteri Hukum dan HAM, dan Sjafrie Sjamsoeddin Menteri Pertahanan.

Selain mereka, masih ada puluhan nama lain di dalam struktur kabinet yang beredar tersebut.

Akan tetapi, menurut Drajad, di dalam internal tim Prabowo-Gibran, mereka belum membahas nama-nama secara mendetail.

"Sependek pengetahuan saya, belum ada pembahasan mendetial tentang nama-nama," ujar Drajad saat dimintai konfirmasi, Selasa (20/2/2024).

Drajad menjelaskan, yang membahas mengenai struktur kabinet ke depan adalah Jokowi, Prabowo, Gibran, dan para ketum parpol pendukung.

"Selain Presiden Jokowi, Pak Prabowo, dan Mas Gibran, yang membahas adalah para ketum parpol KIM (Koalisi Indonesia Maju)," tuturnya. "Prinsip-prinsip dan kerangka besarnya tentu sudah dibicarakan karena beliau-beliau itu sering bertemu," imbuh Drajad.

https://nasional.kompas.com/read/2024/02/20/09160681/beredar-foto-kabinet-prabowo-tkn-belum-ada-pembicaraan-detail-soal-menteri

Oleh Ferrika Lukmana Sari 19 Februari 2024, 20:19

Susunan kabinet Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan usai unggul dalam hitung cepat atau quick count Pemilu 2024. Salah satu posisi penting yang banyak diperbincangkan adalah menteri keuangan.

Seperti diketahui, Sri Mulyani Indrawati menjadi sosok yang sulit tergantikan sebagai Menkeu. Dia bahkan mendapat kepercayaan sebagai Menkeu pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudyohono (SBY) hingga Jokowi.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P Sasmita bahkan sulit memprediksi siapa kandidat Menkeu yang cocok di pemerintahan baru nanti, jika patokannya adalah Sri Mulyani.

“Masalahnya Bu Sri Mulyani ini sangat lama sekali menjabat [Menkeu]. Jejaknya di mana-mana. Di Era SBY beliau sempat lima tahun. Di era Jokowi dua periode malah,” ujar Ronny kepada Katadata.co.id, Senin (19/2).

Tak hanya itu, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut juga mempunyai reputasi dan kredibilitas yang bagus di mata investor maupun pasar. Sehingga, menurut Ronny, belum ada Menkeu yang bisa setara dengan Sri Mulyani.

Tak berbeda, Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira juga sempat menyebut Sri Mulyani merupakan sosok yang punya kredibilitas, sehingga belum ada yang bisa menggantikannya sebagai Menkeu.

Bahkan pada era Jokowi, kata Bhima, kepercayaan internasional bergantung pada Sri Mulyani. Hal itu diungkapkan oleh Bhima pada 20 Januari 2024 lalu, terkait pentingnya posisi Sri Mulyani di pemerintahan Jokowi.

"Hampir tidak ada, investor yang percaya langsung kepada Jokowi. Tentu perantara melewati Sri Mulyani atau Luhut Binsar Pandjaitan misalnya, tapi kredibilitas Sri Mulyani masih sangat penting di kabinet Jokowi," ujarnya.

Peluang Sri Mulyani Jadi Menkeu Lagi

Ronny memperkirakan, Sri Mulyani masih berpeluang untuk menjadi Menkeu untuk lima tahun ke depan. Namun hal ini tidak akan mudah. Karena muncul kabar ketidakcocokan antara Sri Mulyani dan Prabowo.

Dalam debat capres di Jakarta, Minggu (7/1), Prabowo sempat mengeluhkan, keputusan Sri Mulyani yang beberapa kali menolak pengajuan anggaran Kementerian Pertahanan. Salah satu alasannya terkait penyesuaian anggaran selama pandemi Covid-19.

Namun jika dilihat dari sisi proyeksi nomenklatur anggaran yang akan diajukan oleh pemerintahan Prabowo - Gibran, strategi pengelolaan utang akan memainkan peranan yang cukup penting.

“Maka Prabowo juga memerlukan sosok seperti Sri Mulyani untuk tetap mendapatkan atau mempertahankan kredibilitas dan reputasi surat utang ke depannya di mata investor, baik domestik maupun internasional,” ujarnya.

Walau Sri Mulyani masih punya peluang, Ronny menyebut empat kandidat lain yang dinilai cocok untuk menjadi Menkeu ke depan. Mereka adalah Drajad Wibowo, Eddy Suparno, Airlangga Hartarto dan Chatib Basri. 

Berikut 4 Kandidat Potensial sebagai Menkeu:

1. Drajad Wibowo

Drajad Wibowo merupakan Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran. Dia juga seorang ekonom Indef dan mantan anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN) periode 2004-2009. Dradjad meraih gelar sarjana di IPB Bogor dan meraih gelar Master dan Doktor di universitas yang sama yaitu University of Queensland.

Dia pernah menjadi wakil ketua Fraksi PAN untuk periode 2004-2009, dan Anggota Komisi XI DPR RI (2004-2009). Selain itu, ekonom ini juga pernah mengemban tugas sebagai Ketua Dewan Informasi Strategis dan Kebijakan Badan Intelijen Negara (BIN).

2. Eddy Suparno

Eddy Suparno adalah pebisnis dan politikus. Dia menjabat sebagai Direktur Keuangan Bakrie and Brothers (2009-2015) setelah sebelumnya bergabung sebagai Chief Financial Officer (CFO) Bakrie Indo Infrastructure pada Juli 2008 lalu.

Dia mempunyai pengalaman di dunia perbankan selama 20 tahun, termasuk bekerja di berbagai negara di Asia seperti Singapura dan Hongkong. Eddy juga sempat mengembangkan kariernya sebagai direktur investasi di Merrill Lynch.

Selain sebagai pebisnis, Eddy juga merupakan politikus. Dia adalah Sekretaris Jenderal PAN dalam kepengurusan periode 2015-2020 dan juga merupakan Wakil Direktur Eksekutif Amien Rais for President.

3. Airlangga Hartarto

Airlangga Hartarto kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 dan pernah menjadi Menteri Perindustrian pada periode 2016-2019.

Di samping jabatan di pemerintahan, lelaki kelahiran Surabaya ini juga menduduki posisi penting di partai politik. Sejak 2017 hingga sekarang, Airlangga dipercaya sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Tak hanya politik dan pemerintah, dia juga pebinis ulung. Airlangga pernah menduduki posisi sebagai Komisaris PT Sorini Corporation Tbk, Presiden Direktur PT Bisma Narendra, Presiden Komisaris PT Ciptadana Sekuritas dan Presiden Komisaris PT Fajar Surya Wisesa Tbk.

4. Chatib Basri

Chatib Basri memiliki rekam jejak menjadi Menteri Keuangan di era SBY selama setahun. Ronny menyebut, Chatib juga tergolong cukup pro terhadap kebijakan countercyclical seperti Sri MuIyani. "Sehingga tidak terlalu mengkhawatirkan investor global, karena beliau akan berjuang untuk menjaga creditworthiness surat utang nasional,” ujar Ronny. Muhammad Chatib Basri adalah seorang ekonom, peneliti, dan profesional asal Indonesia yang menjabat sebagai Menteri Keuangan Indonesia sejak 21 Mei 2013 hingga 20 Oktober 2014.

Sebelumnya, Chatip pernah menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sejak 14 Juni 2012 hingga 1 Oktober 2013. Keahliannya terutama dalam bidang makroekonomi, perdagangan internasional, dan ekonomi politik. Tak hanya itu, alumnus Australia National University juga pernah duduk sebagai Penasehat Khusus Menteri Keuangan Republik Indonesia (2006-2010), Sherpa Indonesia untuk G-20 (2008) dan Deputi Menteri Keuangan untuk G-20 (2006-2010).

https://katadata.co.id/finansial/makro/65d3557ec77cb/gantikan-sri-mulyani-ini-4-kandidat-potensial-untuk-jadi-menkeu?page=2

tim | CNN Indonesia

Senin, 19 Feb 2024 18:13 WIB

Jakarta, CNN Indonesia -- Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran menyebutkan jajaran kabinet yang akan diangkat jagoannya menang nanti kemungkinan besar tak terdapat nama Sri Mulyani. Artinya, posisi menteri keuangan akan jatuh kepada sosok lainnya.

Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo mengatakan hal ini lantaran Prabowo dan Sri Mulyani memiliki pandangan yang berbeda.

"Tapi kalau saya sebagai ekonom membaca dan melihat memang chemistry Pak Prabowo dengan Mba Ani (sapaan akrab Sri Mulyani) enggak jalan," ujarnya saat berbincang dengan media, Senin (19/2).

Kendati, ia mengatakan sampai saat ini belum ada susunan kabinet yang siapkan, terutama di bidang ekonomi. Sebab, sampai saat ini belum ada pertemuan dari para ketua partai politik.

Menurutnya, susunan kabinet akan disusun setelah ada diskusi antar para parpol. Kemungkinan akan dilakukan setelah pengumuman resmi hasil pemilu 2024 dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Biasanya akan ada pembicaraan, kalau sekarang mereka sering bertemu, Pak Prabowo, Pak Airlangga, Bang Zul (Zulkifli Hasan), dan sekarang ada Mas AHY (Agus Yudhoyono) kan. Pasti nanti akan ada pembicaraan dan pengaturan berapa yang parpol dan berapa non parpol," jelasnya.

Namun, Drajad kembali menekankan hasil akhirnya akan dipastikan usai ada hasil resmi dari KPU. Apalagi, Prabowo menginginkan 'gerbong' nya nanti adalah yang mempunyai misi sama dalam memajukan Indonesia.

"Tapi pada intinya, Pak Prabowo mengatakan siapa saja yang ingin membantu Indonesia, maka akan masuk (tim kabinet). Tapi kembali lagi, semua keputusan presiden yang dilantik nanti," pungkasnya.

Di tempat terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan tidak mau ikut membicarakan sinkronisasi pemerintahan dengan presiden berikutnya.

Ani, sapaan akrabnya, mengatakan ingin mengerjakan tugasnya sebagai menteri keuangan. Dia menyerahkan hal itu kepada Presiden Jokowi.

"Nanti itu Bapak Presidenlah ya. Aku enggaklah, aku ngurusin APBN aja," kata Ani di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (19/3).

Meski begitu, Ani mengakui sinkronisas pemerintahan adalah sesuatu yang tidak terhindarkan. Menurutnya, harus ada pembahasan antara pemerintah Jokowi dengan presiden berikutnya.

Dalam pertemuan dengan Jokowi hari ini, Sri Mulyani mengaku mendapat sejumlah arahan. Salah satunya terkait transisi kepemimpinan ke presiden baru.

"Juga mendapatkan arahan mengenai bagaimana untuk menavigasi situasi saat-saat ini ya, terutama pada kondisi transisi supaya bisa berjalan dengan baik," ujarnya.

Akan tetapi, Sri Mulyani enggan membeberkan detail arahan Jokowi tentang transisi pemerintahan.

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul di quick count beberapa lembaga. Akan tetapi, hasil perhitungan resmi baru diterbitkan KPU pada 15-20 Maret 2024.

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240219175030-532-1064688/bocoran-kabinet-prabowo-gibran-kemungkinan-tanpa-sri-mulyani