Prabowo-Gibran Libatkan Jokowi Susun Kabinet Bayangan Sektor Ekonomi
Kompas.com - 23/02/2024, 05:15 WIB Aryo Putranto Saptohutomo
JAKARTA, KOMPAS.com - Kubu calon presiden-calon wakil presiden (Capres-Cawapres) nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sudah mulai merancang postur kabinet pada bidang ekonomi dengan melibatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), meskipun hasil penghitungan suara belum selesai.
”Mereka yang berwenang menyusun kabinet itu adalah Pak Jokowi, karena beliau transisi. Dia juga kasarnya sekarang adalah pemimpin koalisi. Kemudian tentu (capres dan cawapres) Pak Prabowo dan Mas Gibran, lalu kemudian para ketua umum partai,” kata Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Dradjad Wibowo, seperti dikutip dari Kompas.id, Kamis (22/2/2024).
Menurut Drajad, alasan mengapa mereka sudah mulai merancang anggota kabinet sektor perekonomian karena situasi pada masa mendatang diprediksi akan mengalami masa yang cukup menantang di dalam dan luar negeri.
Dalam merancang anggota kabinet sektor perekonomian itu, kata Drajad, mereka bakal mengutamakan prinsip merit.
Drajad menyampaikan, pelibatan Presiden Jokowi dalam merancang anggota kabinet di bidang ekonomi lantaran pemerintahan mendatang dianggap memerlukan sosok dengan kompetensi dan kemampuan berpikir strategis dalam merumuskan kebijakan ekonomi.
Selain itu, proses merancang anggota kabinet sektor perekonomian akan mengutamakan aspek kompetensi, kapabilitas, kapasitas, integritas, sampai prestasi dan rekam jejak.
”Dalam proses penyusunan (kabinet) pasti akan berlandaskan sistem merit. Tetapi, memang pasti akan ada perhitungan berapa dari parpol (partai politik), berapa nonparpol. Itu pasti ada,” ujar Drajad.
- Hits: 144
Soal Pembentukan Badan Penerimaan Negara, Ini Penjelasan Dewan Pakar TKN
Selasa, 20 Februari 2024 20:00 WIB
Penulis: Reynas Abdila
Editor: Choirul Arifin
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Dradjad Wibowo mengatakan pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) menjadi salah satu dari delapan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC).
Menurutnya, BPN bisa memulai pembentukannya dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran yang didirikan berdasarkan Perppu.
“Ini juga sebagai wujud pelaksanaan keputusan MK yg menyebutkan BPN itu sebagai open legal policy karena harus sudah disiapkan bahkan sejak transisi pemerintahan jika diperlukan,” tutur Dradjad kepada wartawan, Selasa (20/2/2024).
Mahkamah dalam pertimbangan hukum yang dibacakan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh menyatakan hal tersebut merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk undang-undang sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 17 ayat (4) dan Pasal 23A UUD 1945.
Hal dimaksud sewaktu-waktu dapat diubah sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada maupun sesuai dengan perkembangan ruang lingkup urusan pemerintahan, atau dapat pula melalui upaya legislative review.
“Saya sepakat dengan argumen MK tersebut. Jadi memang BPN harus dibangun berdasarkan UU. Itu sebabnya perlu persiapan peraturan perundang-undangan,” kata Dradjad
“Jadi secara politik, pembentukan BPN itu sdh menjadi perintah rakyat. Legitimasi politik bagi pembentukannya sangat kuat. Singkatnya, BPN itu perintah rakyat,” sambungnya.
Ekonom senior INDEF itu mengatakan desain kelembagaan BPN masih akan dimatangkan dan untuk sementara masih dalam bingkai Kemenkeu.
Pihaknya tidak akan membuang waktu, ketika peraturan perundang-undangan selesai, BPN akan bisa langsung berjalan cepat.
Sistem pajak yang memang sesuai dng visi misi Prabowo-Gibran akan dilanjutkan. Tapi beberapa butir aturan perpajakan yang eksesif dan tidak kondusif bagi iklim usaha, tentu akan diubah dan diperbaiki.
Prabowo-Gibran, imbuh Dradjad, ingin mengembangkan sistem yg efektif, terutama terhadap ekonomi ilegal.
Bukan sistem yang eksesif, apalagi ekstortif.
“BPN itu transformasi kelembagaan. Salah satu efeknya adalah insentif struktur dan karir bagi pegawai. Ini diharapkan menaikkan kinerja pengumpulan penerimaan,” tukasnya.
Dia berharap dengan pembentukan BPN ini maka sumber-sumber penerimaan negara akan lebih bisa dimaksimalkan dan rasio perpajakan atau tax ratio juga bisa ditingkatkan.
- Hits: 157
Beredar Kabinet Prabowo Ada AHY, Maruarar Hingga Budiman Sudjatmiko, TKN: Belum Bicara Detail
Selasa, 20 Februari 2024 10:10 WIB
Editor: Budi Sam Law Malau
WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo angkat bicara soal beredarnya susunan kabinet menteri di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Dalam foto susunan kabinet yang beredar, terlihat sejumlah nama beserta foto orang-orang yang disebut akan mengisi posisi menteri, dewan pertimbangan presiden, hingga kepala staf.
Di jajaran dewan pertimbangan presiden, tampak nama dan wajah Joko Widodo (Jokowi) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Kemudian Nusron Wahid disebut mengisi jabatan Kepala Staf Presiden, Airlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian, Erick Thohir Menko Energi, Investasi, dan Lingkungan Hidup, dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menko Polhukam.
Tidak hanya itu, ada pula nama-nama seperti Yaqut Cholil Qoumas sebagai Menteri Agama, Rosan Roeslani Menteri Luar Negeri, Dr Terawan Menkes dan Badan Gizi, Ridwan Kamil Menteri PUPR, Grace Natalie Menteri Muda Sosial, Kesejahteraan Perempuan dan Anak, Yusril Ihza Mahendra Menteri Hukum dan HAM, hingga Sjafrie Sjamsoeddin Menteri Pertahanan.
Lalu ada nama dan foto Maruarar Sirait sebagai Menteri Koperasi, UKM dan Pasar Tradisional; Budiman Sudjatmiko sebagai Menteri Desa dan Transmigrasi; Wishnu Wardhana sebagai Menteri Keuangan dan Kepala Bappenas; juga Helmy Yahya sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Selain mereka, masih ada puluhan nama lain di dalam struktur kabinet yang beredar tersebut.
Yang menarik dari daftar nama tersebut, terdapat posisi Menteri Muda.
Dalam poster yang diunggah itu disebutkan bahwa posisi Menteri Muda tersebut sama seperti era Soekarno.
"Prabowo-Gibran akan menganut struktur kabinet Ir Soekarno yang menyertakan posisi Menteri Muda. Ini untuk memastikan keterwakilan anak muda di dalam pemerintahan secara substantif," tulis narasi pada poster tersebut.
Posisi Menteri Muda dalam daftar itu diisi oleh Grace Natalie (Menteri Muda Sosial, Kesejahteraan Perempuan dan Anak), Arief Rosyid Hasan (Menteri Muda Pemuda dan Olahraga), serta Noudhy Valdryno yang disebutkan sebagai Menteri Muda Komunikasi Informasi dan Digital.
Akan tetapi, menurut Drajad, di dalam internal tim Prabowo-Gibran, mereka belum membahas nama-nama secara mendetail untuk posisi menteri yang akan duduk di kabinet.
"Sependek pengetahuan saya, belum ada pembahasan mendetial tentang nama-nama," ujar Drajad saat dimintai konfirmasi, Selasa (20/2/2024).
Drajad menjelaskan, yang membahas mengenai struktur kabinet ke depan adalah Jokowi, Prabowo, Gibran, dan para ketum parpol pendukung.
"Selain Presiden Jokowi, Pak Prabowo dan Mas Gibran, yang membahas adalah para ketum parpol KIM (Koalisi Indonesia Maju)," tuturnya.
"Prinsip-prinsip dan kerangka besarnya tentu sudah dibicarakan karena beliau-beliau itu sering bertemu," imbuh Drajad.
Menteri Usia Muda
Komandan Tim Kampanye Nasional (TKN) Pemilih Muda (Fanta) Prabowo-Gibran, Arief Rosyid juga menanggapi viral bocoran susunan kabinet Prabowo-Gibran bila terpilih nanti menjadi presiden dan wakil presiden 2024-2029.
Arief menegaskan perihal komposisi nanti merupakan ranah dan wewenang Prabowo serta Gibran.
Termasuk soal keterlibatan anak muda di bawah usia 40 tahun di dalam kabinet.
"Itu kita serahkan ke Pak Prabowo dan Mas Gibran," kata Arief di Jakarta, Senin (19/2/2024).
Kendati menjadi ranah Prabowo-Gibran, TKN Fanta berkeyakinan keduanya bisa melibatkan anak muda usia di bawah 40 atau minimal 35 tahun untuk masuk kabinet.
Keyakinan itu didasarkan dari langkah Prabowo yang mengajak Gibran menjadi cawapres.
"Beliau menempatkan anak muda sebagai wakil presiden, Mas Gibran. Jadi posisi yang paling tinggi aja beliau bisa kasih kan? Apalagi posisi yang lain," kata Arief.
Arief teringat pidato Prabowo belakangan yang menegaskan ingin membangun merit sistem. Dengan begitu, menurut Arief, tentu akan banyak orang berprestasi dan selama ini punya kontribusi yang kemungkinan akan didorong untuk memperoleh tempat terbaik.
"Karena prinsip manajemen right man on the right place, tentu itu pasti akan dijalankan oleh beliau," kata Arief.
Berdasarkan hal tersebut, Arief berkeyakinan akan ada jajaran menteri usia muda yang akan dilibatkan di dalam kabinet.
"Pemimpin tertinggi aja di bawah 40 masa di bawah-bawahnya nggak. Saya kira ini bukan hal yang asing karena di era Pak Jokowi kita punya dulu menteri muda, Mas Nadiem dan Mas Dito," katanya.
"Kita punya stafsus muda ada tujuh dan di kementerian lain juga banyak stafsus menteri, di Kementerian BUMN juga ada 7 sampai 12 persen orang muda. Jadi saya kira bukan hal yg baru buat Indonesia," tutur Arief.
- Hits: 150
TKN Prabowo-Gibran Belum Hitung Jumlah Penerima Manfaat Makan Siang dan Susu Gratis di Tahun Pertama
Selasa, 20 Februari 2024 12:10 WIB
Penulis: Igman Ibrahim
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo mengatakan pihaknya masih belum menghitung jumlah penerima manfaat makan siang dan susu gratis pada tahun pertama atau 2025 mendatang
Drajad menjelaskan pihaknya harus terlebih dahulu menghitung ruang fiskal untuk mulai merealisasikan program makan siang dan susu gratis tersebut.
"Belum dihitung pasti karena kita harus mengetahui berapa ruang fiskal yang tersedia," kata Drajad saat dikonfirmasi, Selasa (20/2/2024).
Ia juga menerangkan bahwa pihaknya juga belum mengetahui perkiraan anggaran yang tersedia untuk program tersebut pada tahun pertama.
"Belum. Tim RAPBN 2025 dari pemerintah juga baru mulai rapat-rapat beberapa waktu lalu," ucapnya.
Lebih lanjut, Drajad mengungkapkan pelaksanaan program makan siang dan susu gratis harus dilakukan sejumlah persiapan terlebih dahulu.
Diantaranya, lembaga dan aparat di daerah termiskin, tertinggal atau terluar, lalu rantai pasok bahan-bahan pangan yang dibutuhkan hingga pendampingan dan pengawasan.
"Dari situ baru dihitung berapa jumlah maksimal yang bisa dijalankan pada tahun 2025. Tentu anggarannya harus masuk APBN 2025," pungkasnya.
- Hits: 162
Prabowo Ingin IKN Cepat Selesai, Disebut Sudah PDKT ke Negara Ini
Rosseno Aji Nugroho, CNBC Indonesia
20 February 2024 08:45
Jakarta, CNBC Indonesia - Calon presiden dan wakil presiden pemenang Pemilu 2024 versi hitung cepat Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka disebut ingin proyek Ibu Kota Negara (IKN) cepat rampung.
Meskipun belum resmi dinyatakan menang, Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran Drajad Wibowo sudah mulai mendekati pihak-pihak dari sejumlah negara untuk berinvestasi di IKN.
"Yang saya tahu beliau ingin ini dipercepat," kata Anggota Dewan Pakar TKN, Drajad Wibowo, Senin (19/2/2024).
Drajad mengatakan dirinya adalah salah satu orang yang sudah mulai berkomunikasi dengan pihak-pihak dari negara tersebut. Dia mengatakan negara-negara yang didekati ini bukanlah negara yang biasa berinvestasi di Indonesia, seperti Singapura, China atau Jepang.
"Ya ada beberapa negara yang tidak klasik, yang mungkin bisa saya share adalah India. India ini kan belum banyak," kata dia.
Drajad berkata Prabowo paham betul pembangunan IKN butuh investasi dari luar negeri. Investasi dari pengusaha dalam negeri, kata dia, tidak akan cukup untuk membangun proyek ini. "Kita harus pandai melobi beberapa tempat dan saya yang termasuk berkomunikasi," kata dia.
Sebelumnya, paslon nomor urut 2, Prabowo-Gibran dinyatakan unggul dalam hitung cepat yang dilakukan berbagai lembaga survei. Jika nantinya data real count atau perhitungan asli tidak jauh dari quick count, maka dapat dipastikan Prabowo-Gibran memenangkan Pilpres 2024 dalam satu putaran.
Dalam kampanye dan visi-misinya, Prabowo-Gibran menyatakan akan melanjutkan program-program yang telah diinisiasi oleh Presiden Joko Widodo. Salah satu proyek yang akan dilanjutkan Prabowo adalah pembangunan IKN di Kalimantan Timur.
Jokowi sendiri menargetkan dapat menyelenggarakan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia di IKN pada 17 Agustus 2024 mendatang.
Dia menilai perkembangan pembangunan IKN terus menunjukkan hasil yang baik yang ditandai makin banyaknya investasi masuk ke IKN.
- Hits: 172
Subcategories
More Articles …
- Soal Viral Bocoran Kabinet Prabowo-Gibran, TKN: Belum Ada Pembahasan
- Beredar Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri Ekonominya Banyak Muka lama
- TKN Prabowo-Gibran Belum Hitung Jumlah Penerima Manfaat Makan Siang dan Susu Gratis di Tahun Pertama
- [KLARIFIKASI] Belum Ada Pembahasan Susunan Menteri Prabowo-Gibran
Page 30 of 79
