Situasi Ekonomi Rentan Resesi, Dewan Pakar TKN Minta Pendukung Prabowo-Gibran Tak Euforia Kemenangan
Minggu, 18 Februari 2024 11:21 WIB
Editor: Rita Noor Shobah
TRIBUNKALTIM.CO - Situasi ekonomi rentan resesi, Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran minta pendukung paslon 02 tak euforia kemenangan secara berlebihan.
Tantangan ekonomi akan makin sulit, hal ini juga bisa terjadi di Indonesia.
Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran yang juga ekonom senior Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Dradjad H Wibowo mengatakan situasi perekonomian global yang menantang juga bisa merembet ke Indonesia.
Oleh karena itu Dradjad Wibowo mengingatkan agar pendukung Prabowo-Gibran jangan merayakan euforia kemenangan dengan berlebihan.
Apalagi hasil resmi dari KPU juga belum diumumkan, bahkan rekapitulasi suara masih berjalan.
Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul dalam sejumlah quick count dan penghitungan sementara real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Pemilu Presiden 2024.
Meski demikian, para pendukung pasangan ini, apalagi Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, diminta tak larut dalam euforia kemenangan.
Situasi perekonomian global yang menantang, menjadi sebab.
Hanya soal waktu bagi dampak situasi ini merembet ke Indonesia.
"Jangan euforia karena tantangan ekonomi sudah ada sinyal-sinyalnya," kata ekonom senior Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Dradjad H Wibowo, dalam perbincangan dengan Kompas.com, Sabtu (17/2/2024).
Dradjad menyebutkan, setidaknya lima negara perekonomian utama dunia kini menghadapi atau setidaknya berisiko mengalami resesi secara teknikal (technical recession).
Kelima negara itu adalah Jepang, Inggris, China, Amerika Serikat, dan Jerman.
Resesi secara teknikal adalah istilah ekonomi untuk kondisi ketika pertumbuhan ekonomi suatu negara mengalami kontraksi alias penurunan dalam dua kuartal berturut-turut.
Tecnical recession merupakan salah satu pertanda kuat atas risiko terjadinya resesi.
Jepang dan Inggris sudah mengalami technical recession pada saat tulisan ini dibuat.
Adapun China, Amerika Serikat, dan Jerman, dalam situasi yang mewaspadai kondisi tersebut terjadi.
"Memang situasi global tidak cerah. Banyak mendung dan kelihatan bakal hujan deras. Kita harus waspada," ujar Ketua Pembina Sustainable Development Indonesia (SDI) ini memberikan analogi untuk situasi perekonomian global.
Bagi Indonesia, lanjut Dradjad, dampak dari situasi global ini memang tidak seketika.
Biasanya, kata Dradjad, dampak tersebut akan berjeda waktu satu hingga dua kuartal.
Menurut dia, ancaman dampak tersebut nyata bagi Indonesia.
"Artinya, pelantikan presiden-wakil presiden (pada Oktober 2024) terjadi saat situasi ekonomi tidak menguntungkan Indonesia," tegas Dradjad yang juga adalah anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran.
Strategi Prabowo-Gibran
Terkait situasi ini, kata Dradjad, pertanyaan yang kemudian sering muncul adalah soal strategi yang hendak dipakai oleh pasangan Prabowo-Gibran kelak.
"Orang akan bicara, kita akan pakai rem atau pakai gas?" ujar Dradjad, lagi-lagi memakai analogi.
Atas pertanyaan itu, Dradjad mengatakan strategi Prabowo-Gibran adalah menaikkan tekanan injakan pedal gas.
"Gas akan kita naikkan, pakai stimulus Keynesian," sebut Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional ini.
Catatannya, ungkap Dradjad, stimulus Keynesian yang sekarang dijalankan dibiayai dari utang. Ini, kata dia, efeknya tidak bagus bagi Indonesia.
"Karenanya, krusial bagi Indonesia untuk mencari sumber pendanaan baru dan sebaiknya itu dimulai dari sekarang," tegas Dradjad. (*)
- Hits: 99
Prabowo-Gibran Unggul di Quick Count, Pajak-Bea Cukai Jadi Dipisah dari Kemenkeu?
Anisa Indraini - detikFinance
Minggu, 18 Feb 2024 11:17 WIB
Jakarta - Pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming sejauh ini unggul di hitung cepat atau quick count Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Jika keduanya resmi menjadi pemimpin Indonesia 2024-2029, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) akan dipisah dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo mengatakan pemisahan DJP dan DJBC dari Kemenkeu akan dilakukan lewat pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) yang akan berada langsung di bawah presiden.
"Iya jadi (pisah DJP dan DJBC dari Kemenkeu). Pembentukan BPN itu menjadi salah satu dari 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Prabowo-Gibran," kata Drajad saat dihubungi detikcom, Minggu (18/2/2024).
Rencana Prabowo-Gibran membentuk BPN sudah tercantum dalam dokumen visi misi dan program kerja. Meski begitu, program itu diakui tidak bisa terealisasi dengan cepat karena perlu persiapan bahkan jika perlu sejak transisi pemerintahan.
"Memang tidak akan terwujud langsung pada hari-hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran karena peraturan perundang-undangannya kan harus disiapkan dengan matang. Mungkin perlu 1 tahunan atau lebih sedikit," ucap Drajad.
Selama penyiapan peraturan, persiapan dan proses pra-transisi kelembagaan akan mulai dijalankan. Pra-transisi ini maksudnya desain kelembagaan dimatangkan dan untuk sementara masih dalam bingkai Kemenkeu.
"Sehingga kita tidak membuang waktu, ketika peraturan perundang-undangan selesai, BPN sudah bisa langsung berjalan cepat," imbuhnya.
Sebelumnya, Gibran mengatakan BPN harus dibentuk untuk meningkatkan penerimaan negara guna membiayai kebutuhan pembangunan yang besar. DJP dan DJBC akan dilebur dan dipisah dari Kemenkeu.
"Kita akan membentuk Badan Penerimaan Negara yang dikomandoi langsung Presiden, sehingga mempermudah kementerian-kementerian terkait. DJP dan Bea Cukai akan dilebur jadi satu, fokus ke penerimaan negara saja, tidak lagi akan mengurusi masalah pengeluaran," kata Gibran dalam Debat Kedua Pemilu 2024 di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (22/12/2023).
- Hits: 93
TKN Klaim Program Makan Siang Gratis dari Sumber Penerimaan Baru, tak Pangkas BBM
Dradjad mengeklaim ada tiga sumber penerimaan baru yang besar.
Sabtu 17 Feb 2024 10:26 WIB
Rep: Fauziah Mursid/ Red: Agus raharjo
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Dradjad Wibowo membantah informasi terkait rencana calon presiden nomor urut 2 (capres) Prabowo Subianto yang bakal memangkas subsidi energi termasuk di dalamnya Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk mendanai program makan siang dan susu gratis.
Drajad memastikan, pembiayaan program makan siang dan susu gratis bukan dari pemotongan pos Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sudah ada.
"Program ini akan dibiayai dari sumber-sumber penerimaan atau pembiayaan baru. Sumber-sumber yang merupakan hak negara yang selama ini belum terkoleksi," ujar Dradjad kepada Republika.co.id, Sabtu (17/2/2024).
Dradjad melanjutkan, sumber penerimaan baru untuk program makan siang dan susu gratis ini juga bukan dengan meningkatkan tarif pajak. Besaran pajak berlaku adalah yang sudah diumumkan oleh pemerintah beberapa waktu lalu.
Politikus PAN ini menyampaikan, ada beberapa sumber penerimaan negara yang bisa dimanfaatkan. Dia pernah menyebutkan dua sumber yakni hak negara yang sudah inkract dengan angka minimal Rp 90 triliun serta perubahan satu peraturan yang bisa merilis Rp 116,4 triliun.
"Ini hitungan pertengahan tahun 2023. Sekarang kemungkinan lebih besar. Masih ada minimal tiga sumber lain yang potensinya lebih besar, tapi belum bisa diungkapkan dulu," ujarnya.
Dradjad menegaskan, Prabowo-Gibran tidak merencanakan pelebaran defisit fiskal. Menurutnya, Prabowo-Gibran fokus pada memaksimalkan penerimaan negara dengan menggali sumber-sumber yang seharusnya bisa terkumpul.
"Itu salah satu alasan kami menyiapkan Badan Penerimaan Negara yang langsung di bawah Presiden," katanya.
Informasi pemangkasan BBM untuk program makan siang gratis ini ini bermula dari pernyataan yang disampaikan Wakil Ketua Tim Kampanye (TKN) Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno dalam wawancara di salah satu media. Terkait hal tersebut, ekonom senior INDEF ini juga telah mengkonfirmasi kepada Eddy Soeparno.
"Yang bersangkutan tidak pernah mengatakan Prabowo-Gibran akan memangkas subsidi BBM. Apalagi, untuk membiayai program makan siang gratis. Yang bersangkutan pimpinan Komisi 7 DPR, jadi tahu betul di mana sumber peningkatan efisiensi subsidi tanpa harus mengurangi subsidi BBM," ujarnya.
- Hits: 85
TKN Prabowo-Gibran Sebut Program Makan Siang Gratis Bisa Dijalankan Mulai 2025
Dradjad mengaku Prabowo-Gibran tak berencana melebarkan defisit fiskal.
Sabtu 17 Feb 2024 10:40 WIB
Rep: Fauziah Mursid/ Red: Agus raharjo
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Dradjad Wibowo mengatakan program makan siang gratis sudah bisa dijalankan pada 2025. Program ini akan dijalankan sehingga secara bertahap tercapai cakupannya untuk anak sekolah di seluruh Indonesia.
"Iya tahun 2025 sudah bisa dijalankan, hingga secara bertahap tercapai cakupan 100 persen yakni 82,9 juta anak sekolah pada 2029," ujar Drajad kepada Republika.co.id, Sabtu (17/2/2024).
Dalam kesempatan itu, Drajad juga memastikan, pembiayaan program makan siang dan susu gratis bukan dari pemotongan pos Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sudah ada. Hal ini disampaikannya untuk meluruskan informasi beredar terkait rencana calon presiden nomor urut 2 (capres) Prabowo Subianto yang bakal memangkas subsidi energi untuk mendanai program makan siang dan susu gratis.
Termasuk di dalamnya Bahan Bakar Minyak (BBM). "Program ini akan dibiayai dari sumber-sumber penerimaan atau pembiayaan baru. Sumber-sumber yang merupakan hak negara yang selama ini belum terkoleksi," ujar Dradjad.
Dradjad melanjutkan, sumber penerimaan baru untuk program makan siang dan susu gratis ini juga bukan dengan meningkatkan tarif pajak. Besaran pajak berlaku adalah yang sudah diumumkan oleh pemerintah beberapa waktu lalu.
Dradjat menyampaikan, ada beberapa sumber penerimaan negara yang bisa dimanfaatkan. Dia pernah menyebutkan dua sumber yakni hak negara yang sudah inkract dengan angka minimal Rp 90 Triliun serta perubahan satu peraturan yang bisa merilis Rp 116,4 Triliun.
"Ini hitungan pertengahan tahun 2023. Sekarang kemungkinan lebih besar. Masih ada minimal tiga sumber lain yang potensinya lebih besar, tapi belum bisa diungkapkan dulu," ujarnya.
Dradjad menegaskan, Prabowo-Gibran tidak merencanakan pelebaran defisit fiskal. Menurutnya, Prabowo-Gibran fokus pada memaksimalkan penerimaan negara dengan menggali sumber-sumber yang seharusnya bisa terkumpul.
"Itu salah satu alasan kami menyiapkan Badan Penerimaan Negara yang langsung di bawah Presiden," katanya.
Informasi pemangkasan BBM untuk program makan siang gratis ini ini bermula dari pernyataan yang disampaikan Wakil Ketua Tim Kampanye (TKN) Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno dalam wawancara di salah satu media. Terkait hal tersebut, ekonom senior INDEF ini juga telah mengkonfirmasi kepada Eddy Soeparno.
"Yang bersangkutan tidak pernah mengatakan Prabowo-Gibran akan memangkas subsidi BBM. Apalagi, untuk membiayai program makan siang gratis. Yang bersangkutan pimpinan Komisi 7 DPR, jadi tahu betul di mana sumber peningkatan efisiensi subsidi tanpa harus mengurangi subsidi BBM," ujarnya.
- Hits: 94
Penjelasan TKN soal Prabowo Bakal Pangkas Subsidi BBM demi Program Makan Siang Gratis
Jumat, 16 Februari 2024 21:38 WIB
Editor: Danang Setiawan
TRIBUNBATAM.id - Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran akhirnya buka suara terkait wacana pemangkasan subsidi BBM untuk mewujudkan program makan siang gratis.
Wacana tersebut diungkapkan oleh Wakil Ketua Tim Kampanye (TKN) Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno dalam wawancara di salah satu media.
Dilansir Tribunbatam.id dari Kompas.com, Eddy menyebut Prabowo Subianto bakal memangkas subsidi energi termasuk di dalamnya Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk mendanai program makan siang gratis.
Wacana Prabowo bakal pangkas subsidi BBM untuk program makan siang gratis menuai pro dan kontra.
Pasalnya pemangkasan subsidi BBM ditakutkan akan berimbas pada naiknya harga BBM.
Ramai wacana tersebut, Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Drajad Wibowo akhirnya buka suara.
Drajad Wibowo mengatakan, dirinya sudah mengonfirmasi kabar tersebut kepada Eddy.
Dia mengatakan, Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut tidak pernah menyatakan pemangkasan subsidi energi dan BBM demi program makan siang gratis.
"Saya sudah konfirmasi ke mas Eddy Soeparno, yang bersangkutan tidak pernah mengatakan Prabowo-Gibran akan memangkas subsidi BBM. Apalagi, untuk membiayai program makan siang gratis," kata Drajad saat dihubungi Kompas.com, Jumat (16/2/2024).
Lebih lanjut, Drajad memastikan, anggaran program makan siang dan susu gratis bukan dari pemotongan pos APBN yang sudah ada.
Program tersebut, kata dia, akan dibiayai dari sumber-sumber pembiayaan baru yang selama ini belum terkoleksi dan tanpa harus menaikkan tarif pajak.
"Saya pernah sebutkan dua sumber yang relatif kecil yaitu, hak negara yang sudah inkracht. Angkanya dulu minimal Rp 90 triliun, kedua, perubahan satu peraturan yang bisa merilis Rp 116,4 triliun, ini hitungan pertengahan tahun 2023. Sekarang kemungkinan lebih besar," ucap dia.
Drajad mengatakan, Eddy merupakan pimpinan di Komisi VII DPR yang memiliki mitra kerja di sektor energi.
Karenanya, kata dia, Sekjen PAN tersebut memahami efisiensi BBM.
"Yang bersangkutan (Eddy Soeparno) pimpinan Komisi 7 DPR, jadi tahu betul di mana sumber peningkatan efisiensi subsidi tanpa harus mengurangi subsidi BBM," ujarnya.
(Tribunbatam.id)
Sumber: Kompas.com
https://batam.tribunnews.com/2024/02/16/penjelasan-tkn-soal-prabowo-bakal-pangkas-subsidi-bbm-demi-program-makan-siang-gratis
- Hits: 148
Subcategories
More Articles …
- Prabowo Bakal Pangkas Subsidi BBM demi Program Makan Siang Gratis? Ini Penjelasan TKN
- Prabowo-Gibran Unggul, Dewan Pakar TKN Dradjad Wibowo Ucapkan Terima Kasih ke Relawan PaS Gibran
- Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran Bantah Pangkas Subsidi BBM demi Program Makan Siang Gratis
- Program Makan Siang Gratis Gunakan Anggaran Penerimaan Baru, Sumber Dananya Lagi Disisir
Page 33 of 77
