Barang dari Luar Negeri Dibatasi hingga Diprotes Kepala BP2MI, Begini Respons Dradjad Wibowo
Minggu, 7 April 2024 17:50 WIB
Penulis: Reynas Abdila
Editor: Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Pakar PAN Dradjad Wibowo menyesalkan video Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani yang viral terkait pembatasan barang dari luar negeri
“Mengenai substansi yang dipermasalahkan, saya tidak kaget. Tapi cara dia menyampaikannya, jelas sangat tidak etis dan tidak elok sebagai pejabat pemerintah,” kata Dradjad dalam keterangannya, Minggu (7/4/2024).
Menurutnya, Permendag 36/2023 yang dipertanyakan itu adalah hasil rapat lintas K/L.
“Saya tidak tahu apakah Benny ikut rapat K/L Jumat 6 Oktober 2023 di Istana Merdeka atau tidak. Logikanya, jika ada aturan yang berdampak ke TKI, BP2MI semestinya dilibatkan,” urainya.
Tapi dia dilibatkan atau tidak, sebagai pejabat pemerintah dia seharusnya tahu bahwa isi permendah itu adalah keputusan lintas K/L, bukan keputusan satu menteri.
Yang menandatangani memang Menteri Pardagangan Zulkifli Hasan karena sesuai dengan tupoksinya.
“Benny tahu bukan seperti itu cara antar pejabat pemerintah memperbaiki sebuah keputusan bersama K/L. Seharusnya dia tahu, ada jalur komunikasi dan koordinasi antar pejabat pemerintah tersendiri. Temuan dia tersebut dapat disampaikan ke Mendag, atau langsung ke Menko terkait,” ungkapnya.
Dradjad mempertanyakan mengapa Kepala BP2MI menyerang Mendag Zulhas yang juga Ketum PAN.
“Saya tidak mau berspekulasi. Apalagi sekarang bulan Ramadhan, malam-malam terakhir lagi,” imbuhnya.
“Saya hanya ingin mengingatkan dia, ini adalah serangan yg sangat kasar kepada Ketum PAN,” tegas Dradjad.
Apalagi setahu Dradjad, Benny adalah Waketum Hanura.
Hanura tidak ikut KIM, tidak mendukung Prabowo-Gibran.
Sebelum ke Hanura, Benny pernah menjadi anggota DPD dan juga anggota DPRD dr PDIP.
Sebuah video viral di laman media sosial X (dulu twitter) menunjukkan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mendatangi Tempat Penimbunan Sementara (TPS) JKS di Jalan Kapten Laut Wiranto, Bandarharjo Kota Semarang, Jawa Tengah, pada Kamis (4/4/2024).
Dalam video yang diunggah oleh akun X @kikir merekam saat Benny terlihat kecewa dengan aturan pembatasan barang kiriman dari luar negeri yang akhirnya berdampak pada Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Benny menilai, adanya regulasi barang larangan dan pembatasan (Lartas) dari Kemendag membuat PMI tidak bisa mengirim barang ke keluarga di Indonesia.
Saat sidak ke TPS, Benny melihat banyak makanan kiriman PMI tertahan hingga rusak, busuk dan kadaluarsa karena saking lamanya tertahan.
"Gimana lihat ini, saya marah kalau lihat gini. Kemanusiaan saya tersinggung melihat ini. Ini kan aturannya nggak bener," ucap Benny saat meninjau barang-barang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang dibuka berserakan di TPS JKS.
Menurut petugas TPS, pihaknya harus mengecek ke website BP2MI dan memastikan ke Bea Cukai apakah benar barang dari pengirim tersebut merupakan PMI.
Untuk melakukan pengecekan data tersebut si petugas berbaju biru menyebut memerlukan waktu satu hari hingga dua minggu.
Dalam video lanjutannya yang diunggah akun X @OktaDiantama, Benny memberikan keterangan kepada publik mengenai penumpukan yang terjadi di dua gudang TPS di Semarang. Semarang sendiri disebut punya lima gudang, Benny mengunjungi dua gudang sebagai sampel.
"Dengan fakta-fakta yang saya temukan, saya menyampaikan protes keras terhadap aturan yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan. Saya akan melaporkan hasil kunjungan ini langsung kepada bapak Presiden dan dorongannya adalah untuk dilakukan revisi (Lartas)," terang Benny.
Ia berharap Presiden Joko Widodo memiliki waktu untuk mengunjungi dan mengecek langsung TPS, sehingga bisa didapat pandangan jelas mengenai Lartas PMI.
"Mudah-mudahan presiden punya waktu untuk melihat langsung. Ini bukan jumlah yang sedikit, ini kan tidak lucu kalau saya sendiri mengajak PMI demo. PMI itu 4,9 juta jumlahnya. Apa saya harus memimpin demo di istana, apakah saya harus memimpin demo di halaman kantor Menteri Perdagangan, kan nggak lucu," ungkapnya.
Sebagai informasi, aturan yang cukup menyulitkan barang kiriman PMI tersebut ialah Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor menjadi Pemendag 03 Tahun 2024. Aturan yang lebih ketat ini telah berlaku sejak 10 Maret 2024 lalu.
- Hits: 139
