Kemarahan Kepala BP2MI Dinilai sebagai Serangan ke Zulkifli Hasan
Kompas.com - 07/04/2024, 13:46 WIB
Palupi Annisa Auliani, Sri Noviyanti
JAKARTA, KOMPAS.com — Aturan pembatasan barang bawaan dari luar negeri masih menjadi polemik. Kali ini, polemik terkait barang kiriman pekerja migran Indonesia (PMI).
Polemik terkait PMI mencuat ketika Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani melakukan kunjungan kerja ke Tempat Penimbunan Sementara (TPS) JKS di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (4/4/2024).
Di depan awak media, Benny mengungkapkan kemarahannya atas temuan tumpukan barang kiriman pekerja migran Indonesia (PMI) akibat pemberlakuan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023 tersebut.
Di video yang beredar luas, Benny menyatakan protes keras terhadap peraturan yang ditandatangani oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.
Namun, ungkapan kemarahannya dinilai tidak etis dan tidak elok untuk dilakukan oleh pejabat pemerintah karena tidak semata membahas substansi persoalan.
“Soal substansi yang dipermasalahkan, saya tidak kaget. Meski perlu dicek, apakah tumpukan tersebut semuanya benar sebagai efek Permendag 36/2023. Akan tetapi, cara dia menyampaikannya, jelas sangat tidak etis dan tidak elok sebagai pejabat pemerintah,” ujar Ketua Dewan Pakar PAN, Dradjad H Wibowo, Sabtu (6/4/2024).
Dalam ungkapan kemarahannya, Benny dinilai telah menyerang Mendag Zulkifli Hasan yang juga Ketua Umum PAN.
“Sebagai pejabat pemerintah, dia seharusnya tahu bahwa isi Permendag itu adalah keputusan lintas kementerian lembaga (K/L), bukan keputusan satu menteri,” ujar Dradjad.
Mengenai Menteri Perdagangan yang menandatangani peraturan, lanjut Dradjad, itu semata karena kesesuaian tugas, pokok, dan fungsi kementerian.
“Permendag 36/2023 yang dipertanyakan adalah hasil rapat lintas kementerian lembaga (K/L) pada Jumat, 6 Oktober 2023, di Istana Merdeka,” sebut Dradjad.
Dradjad tidak tahu apakah Benny mengikuti rapat tersebut atau tidak. Logikanya, kata dia, jika aturan ini berdampak ke PMI, maka semestinya BP2MI dilibatkan.
“Di luar fakta bahwa dia dilibatkan atau tidak, sebagai pejabat pemerintah seharusnya dia tahu bahwa itu adalah keputusan lintas K/L, bukan keputusan satu menteri,” ujar Dradjad.
- Hits: 141
