Jokowi Dilibatkan dalam Penyusunan Kabinet Prabowo, Dewan Pakar: Beliau Pimpinan Koalisi
Jumat, 23 Februari 2024 08:50 WIB
Editor: Rusna Djanur Buana
WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA--Presiden Joko Widodo dipastikan bakal cawe-cawe dalam penyusunan kabinet Prabowo-Gibran.
Pasalnya jokowi dianggap sebagai pemimpin koalisi yang memenangi Pilpres 2024.
Hitung cepat versi lembaga survei menunjukkan pasangan Prabowo unggul dibanding pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Prabowo diperkirakan bakal menang satu putaran.
Hitungan real count yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga menunjukkan kecenderungan yang sama.
Dari sekitar 75 persen suara yang masuk, Jumat (23/2/2024) paslon Prabowo-Gibran memperoleh 58,89 persen.
Tidak aneh jika kubu nomor urut 02 sudah mulai merancang postur kabinet pada bidang ekonomi dengan melibatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), meskipun hasil penghitungan suara belum selesai.
”Mereka yang berwenang menyusun kabinet itu adalah Pak Jokowi, karena beliau transisi. Dia juga kasarnya sekarang adalah pemimpin koalisi.
Kemudian tentu (capres dan cawapres) Pak Prabowo dan Mas Gibran, lalu kemudian para ketua umum partai,” kata Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Dradjad Wibowo, seperti dikutip Kompas.com dari Kompas.id, Kamis (22/2/2024).
Menurut Drajad, alasan mengapa mereka sudah mulai merancang anggota kabinet sektor perekonomian karena situasi pada masa mendatang diprediksi akan mengalami masa yang cukup menantang di dalam dan luar negeri.
Sistem merit
Dalam merancang anggota kabinet sektor perekonomian itu, kata Drajad, mereka bakal mengutamakan prinsip merit.
Drajad juga menyampaikan, pelibatan Presiden Jokowi dalam merancang anggota kabinet di bidang ekonomi lantaran pemerintahan mendatang dianggap memerlukan sosok dengan kompetensi dan kemampuan berpikir strategis dalam merumuskan kebijakan ekonomi.
Selain itu, proses merancang anggota kabinet sektor perekonomian akan mengutamakan aspek kompetensi, kapabilitas, kapasitas, integritas, sampai prestasi dan rekam jejak.
”Dalam proses penyusunan (kabinet) pasti akan berlandaskan sistem merit. Tetapi, memang pasti akan ada perhitungan berapa dari parpol (partai politik), berapa nonparpol. Itu pasti ada,” ujar Drajad.
Bentuk badan gizi nasional
Secara terpisah anggota Dewan Pakar TKN, Budiman Sudjatmiko mengatakan pihaknya tengah membahas pembentukan Badan Gizi Nasional untuk mewujudkan program makan siang dan susu gratis.
Budiman menyebut, program makan siang gratis membutuhkan pendekatan khusus, sehingga perlu dibentuk badan khusus.
"Karena urgensi program dan merupakan bagian dari program terbaik hasil cepat yang telah disampaikan oleh Prabowo-Gibran, sehingga memerlukan pendekatan khusus agar segera terlaksana, maka tidak tertutup kemungkinan dibentuk kemenko khusus untuk program ini.
Sedang digodog kemungkinan akan dibentuk Badan Gizi Nasional," ujar Budiman dilansir Kompas.com, Kamis (22/2/2024).
Budiman menjelaskan, sejumlah kementerian lain akan terlibat dalam koordinasi dan implementasi program, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Kementerian UMKM Koperasi, Kementerian Kesehatan, dan Kemendikbud.
Selain itu, koordinasi dengan pemda dan pemdes masing-masing daerah akan lebih difokuskan pada kesiapan penyediaan bahan pangan yang dibutuhkan untuk program.
"Karena salah satu kunci keberhasilan program ini adalah pada ketersediaan bahan pangan dan sumber produksi pangannya," tuturnya.
Terkait penggunaan APBN untuk program makan siang gratis, di tahun pertama, negara hanya akan membiayai sekitar 50-60 persen dari kebutuhan, atau sebesar Rp 120 triliun.
Menurut dia, penghematan ini dapat dicapai melalui pendekatan collaborative farming bersama industri pangan swasta nasional dan BUMN pangan.
"Pemerintah akan mendapatkan supply bahan pangan sesuai kebutuhan program, sementara mitra-mitra industri pangan tersebut mendapatkan kepastian supply komoditi industrinya dari sumber produksi pangan yang sama si desa-desa mitra program," jelas Budiman.
"Industri pangan swasta nasional dan BUMN pangan ditargetkan untuk membiayai sekitar 40-50 persen dari kebutuhan modal produksi pangannya," sambungnya.
Dengan pendekatan gotong royong produktif ini, kata Budiman, maka akan terbangun kondisi 'everybody happy'.
Budiman menyebut setiap pemangku kepentingan bakal mendapatkan manfaat.
"Dengan tetap memastikan negara bisa memenuhi komitmennya memberi makan siang dan minum susu gratis secara efektif dan efisien," imbuh Budiman.
- Hits: 145
