Gibran Janjikan 19 Juta Lapangan Kerja Masuk Akal? Ini Kata Tim Pakar
19 juta lapangan kerja angka konservatif
Verified: Trio Hamdani
25 Jan 24 | 17:07
Jakarta, IDN Times - Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Dradjad Wibowo menyatakan, target penciptaan lapangan kerja yang dijanjikan Gibran sebanyak 19 juta sangat masuk akal.
Bahkan, target tersebut dinilai tergolong hati-hati (prudent) berdasarkan analisis rasio penciptaan lapangan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi. Target tersebut termasuk penciptaan 5 juta lapangan kerja dari ekonomi hijau (green jobs).
“Bagi mereka yang rutin membaca indikator ekonomi seperti pertumbuhan dan kesempatan kerja, target tersebut sangat masuk akal. Bahkan jika melihat data terakhir dari Badan Pusat Statistik (BPS), target tersebut justru tergolong sangat hati-hati,” kata dia dalam Diskusi Katadata Forum Pasca Debat Keempat Pilpres 2024-2029, Kamis (25/1/2024).
1. Lapangan kerja yang bisa tercipta mencapai 22 juta
Dalam paparannya, Dradjad mengutip laporan Badan Pusat Statistik (BPS) 2023, di mana jumlah penduduk yang bekerja per Agustus mencapai 139,85 juta orang, meningkat 4,55 juta dari tahun sebelumnya.
Pada kurun Agustus 2022 hingga Agustus 2023, perekonomian Indonesia berhasil menciptakan 4,55 juta lapangan kerja baru, dengan rasio penciptaan lapangan kerja sekitar 880 ribu per 1 persen pertumbuhan ekonomi. Jika pertumbuhan ekonomi dijaga pada 5 persen, proyeksi selama 5 tahun menunjukkan potensi penciptaan 22 juta lapangan kerja baru, melampaui target Gibran.
“Jadi, kalau pakai data terakhir itu hitungannya semestinya 22 juta, tapi kami mengambil angka konservatif 19 juta,” ujarnya.
Untuk mencapai 19 juta lapangan kerja baru, kata dia, Indonesia hanya perlu pertumbuhan ekonomi rata-rata 4,85 persen per tahun, meskipun pertumbuhan intrinsik Indonesia sekitar 5 persen.
2. Ada empat strategi cetak 19 juta lapangan kerja
Strategi yang akan diambil untuk mencapai target penciptaan lapangan kerja sebanyak 19 juta, yakni hilirisasi di berbagai bidang, pembangunan yang tidak Jawa-sentris, ekonomi kreatif, dan UMKM.
Dari keempat program tersebut, hilirisasilah yang menjadi andalan utama. Dalam debat 21 Januari 2024, Cawapres Gibran kembali menekankan pentingnya hilirisasi, termasuk hilirisasi digital.
“Nah, kami melihat hilirisasi itu adalah salah satu bentuk dari perubahan struktural, dari ekonomi yang berbasis raw material, bahan baku, menuju ekonomi yang berbasis industri pengolahan,” sebut Dradjad.
3. Tim Prabowo-Gibran sebut hilirisasi beri sejumlah manfaati
Dradjad menyatakan hilirisasi memiliki dampak signifikan bagi Indonesia. Tanpa hilirisasi, negara kehilangan peluang kerja, nilai ekonomi, devisa, dan pemasukan negara dalam jumlah yang besar. Manfaat hilirisasi telah terbukti secara nyata, bahkan pada komoditas yang bahan bakunya diimpor, di mana hilirisasi tetap relevan dan diperlukan.
“Manfaatnya sudah terlihat jelas, jadi akan hilang kalau kita tidak lakukan hilirisasi. Karena itu hilirisasi mau tidak mau harus kita jalankan,” sebutnya.
Selain itu, Dradjad menekankan pentingnya kelestarian dalam hilirisasi sumber daya alam. Untuk sumber daya alam terbarukan, kelestarian harus dijamin, sementara untuk yang tidak terbarukan, hilirisasi harus dilakukan dengan memperhatikan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.
Terpenuhinya prinsip kelestarian telah terbukti mampu menciptakan pasar, sementara ketidaklestarian berdampak pada penurunan drastis kinerja industri.
“Jadi, itu pengalaman kita, hilirisasi di masa lalu yang kita jadikan pelajaran, dan itu yang perlu kita jadikan pegangan, pedoman untuk melanjutkan hilirisasi di masa depan,” tambahnya.
- Hits: 228
Bantah Larangan Ekspor Nikel Bikin Monopoli Tumbuh Subur, Begini Penjelasan TKN
Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Kamis, 25 Jan 2024 16:05 WIB
Jakarta - Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Dradjad Wibowo menepis jika larangan ekspor bisa membuat monopoli tumbuh subur. Menurutnya, hal tersebut merupakan salah paham karena nikel tidak hanya diolah oleh smelter-smelter yang dikuasai China.
"Ini salah salah satu salah paham yang berkembang, karena sekarang ini smelternya nggak hanya yang besar-besar itu saja, ada beberapa yang lainnya dan itu nggak dimiliki oleh China, lebih menyebar," katanya di sela acara 'Dilema Hilirisasi Tambang: Dibatasi atau Diperluas?' di Jakarta, Kamis (25/1/2024).
Namun ia sepakat jika larangan ekspor bukanlah satu-satunya strategi untuk mendorong hilirisasi. Menurutnya, kebijakan tersebut hanya dilakukan saat dibutuhkan.
"Tapi kalau nikel dibilang hanya menguntungkan kelompok tertentu saja itu keliru, datanya nggak akurat," ujarnya.
Dewan Pakar Tim Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) Wijayanto Samirin menyebut larangan ekspor nikel mengembangkan monopoli. Sebab, nikel yang diolah nantinya dijual ke China.
Dia menerangkan, larangan ekspor nikel berarti nikel yang mau diekspor harus diolah di smelter. Sementara, smelter-smelter tersebut dikuasai China. Oleh karena itu, hasil olahan nikel itu pasti dikirim ke China. Artinya, kata dia, ada monopoli.
"Dan hampir pasti nikel yang mereka proses itu akan diekspor ke China. Artinya apa? Artinya ada monopoli," ujarnya.
Menurutnya, larangan ekspor nikel memberikan dampak positif yakni mendorong hilirisasi. Namun, sisi negatifnya adalah mengembangkan monopoli.
"Nah pelarangan ekspor mineral mentah itu ada bagusnya karena mendorong hilirisasi, tetapi negatifnya adalah mengembangkan monopoli," ungkapnya.
- Hits: 203
Kubu Prabowo Gibran Kasih Bukti Hilirisasi Bisa Geber Ekonomi
Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Kamis, 25 Jan 2024 15:16 WIB
Jakarta - Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Dradjad Wibowo membuktikan hilirisasi memberikan dampak yang besar pada perekonomian. Dia menyebut, hilirisasi sendiri telah dijalankan Indonesia pada kayu lapis.
"Pengalaman hilirisasi kayu lapis dan kertas/bubur kertas membuktikan keberhasilan hilirisasi menyediakan kesempatan kerja dalam jumlah besar," katanya dalam acara 'Dilema Hilirisasi Tambang: Dibatasi atau Diperluas?' di Jakarta, Kamis (25/1/2024).
Namun, hilirisasi yang telah dijalankan itu memberikan dua pelajaran penting. Pertama, tanpa hilirisasi Indonesia kehilangan kesempatan kerja, nilai ekonomi, devisa dan pemasukan negara dalam jumlah yang besar. Kedua, kelestarian harus dijamin dalam hilirisasi sumber daya alam terbarukan. Sementara, untuk yang tidak terbarukan hilirisasi harus dilakukan dalam koridor mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
Dia menerangkan, perjalanan hilirisasi pada kayu lapis dimulai pada tahun 1970-an. Kemudian, pada tahun 1980 keluar SKB tiga menteri yakni Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Pertanian.
Isi SKB ialah menyikapi kelangkaan pada kayu gelondongan. Waktu itu, kayu gelondongan masih boleh diekspor.
Pada saat yang sama, Indonesia telah berinvestasi pada industri kayu lapis. Sehingga kapasitas terpakainya anjlok dari 50% menjadi 30%.
"Itu langsung mengambil tindakan melarang ekspor kayu gelondongan, ekspor kayu bulat, sehingga kemudian kita bisa melihat tren industri dan produksinya itu melejit. Kapasitasnya yang tadinya di bawah 1 juta, langsung melejit besar-besaran, produksi langsung melejit tinggi, mencapai puncaknya pada tahun 1992 itu sampai 10 juta m3. Itu puncak dari kayu lapis," terangnya.
Dia menuturkan rasio nilai ekonomi pra hilirisasi kayu lapis dan saat puncak kejayaanya naik sampai 40 kali lipat. Kemudian, devisa naik sampai 165 kali lipat. Saat masa kejayaannya, industri kayu lapis menyediakan 246 ribu lapangan kerja per tahun.
"Industri kayu lapis menyediakan 246 ribu lapangan kerja langsung per tahun," katanya.
- Hits: 195
Program Hilirisasi, Drajad: AS dan Uni Eropa Tidak akan Embargo Ekonomi Indonesia
Zefry Andalas
Diperbarui 25 Januari 2024 3 jam yang lalu
Jakarta, MI – Kebijakan pemerintah terkait larangan ekspor barang mentah (hilirisasi) ternyata mendapat tekanan dari pihak asing. Sebelumnya, Menteri Investasi Bahlil, mengatakan bahwa pihak asing mencoba melakukan lobi kepada Presiden Jokowi tapi ditolak.
“Karena tak bisa lobi Pak Jokowi, Pak Luhut dan Saya. Maka lobi lah pada calon pemimpin lain untuk segera setop atau membuka kembali ekspor (bijih) nikel,” ucap Bahlil dalam konferensi pers, Rabu (24/1).
Direktur Eksekutif Sentral Politika, Subiran Paridamos, mengungkapkan beberapa pihak asing yang akan memberikan tekanan tersebut adalah Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa.
“Sayangnya program hilirisasi Indonesia ini mendapatkan penentangan dari negara-negara maju mulai dari Amerika hingga Uni Eropa,” ucap Subiran, Jakarta, Kamis (25/1).
Menanggapi itu, Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Drajad Hari Wibowo mengatakan, meski mendapat tekanan dan gugatan, pemerintah tetap berani melakukannya.
“Kita berani melakukannya meski ada tekanan dan gugatan Uni Eropa. Kita rasional, terbukti dengan tidak terganggunya hubungan baik yang luas dengan Uni Eropa,” ungkap Drajad kepada wartawan monitorindonesia.com, kamis (25/1).
Ia pun menyakini bahwa Amerika Serikat dan Uni Eropa tidak akan melakukan embargo ekonomi ke Indonesia, meskipun pemerintah mengeluarkan kebijakan larangan ekspor barang mentah.
“Diplomasi strategis memegang kunci dalam menjamin keseimbangan ini. Bahkan mereka juga kita undang masuk berinvestasi di komoditas yang dihilirisasi. Karena itu, saya yakin AS dan Uni Eropa tidak akan melakukan embargo ke Indonesia. Indonesia berbeda dengan Korut (Korea Utara), Iran, atau Rusia. Posisi geopolitik keamanan kita juga strategis, apalagi di tengah persaingan AS vs China dan Rusia,” paparnya.
- Hits: 170
Mahfud Sebut Greenflation Receh, TKN: Tak Paham Transisi Ekonomi Hijau
TKN jelaskan istilah Greenflation
Jakarta, IDN Times - Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakbuming Raka sekaligus Pakar Ekonomi Senior INDEF, Dradjad Wibowo, menanggapi konsep greenflation yang dibahas cawapres nomor urut dua, Gibran, dalam debat capres-cawapres keempat yang diselenggarakan di JCC Senayan, Jakarta, Minggu, 21 Januari 2024.
Dalam kesempatan itu, Gibran bertanya soal greenflation kepada cawapres nomor urut tiga, Mahfud MD. Namun, Gibran menilai jawaban Mahfud tidak tepat. Namun, Mahfud enggan menanggapi lagi karena ia menilai pertanyaan Gibran dianggap receh.
1. TKN menilai Mahfud tak paham transisi ekonomi hijau
Menurut Dradjad, greenflation bukanlah istilah sederhana atau konsep yang bisa diranggap receh, seperti yang disampaikan Mahfud.
Dradjad menilai Mahfud telah menunjukkan kurang pemahaman terhadap kompleksitas transisi ke ekonomi hijau, yang mencakup energi bersih dan praktik keberlanjutan.
"Ketidakpahaman terhadap tantangan dan hambatan transisi ekonomi hijau ini menandakan kurangnya kesadaran akan risiko politik, dan potensi gejolak sosial yang dapat timbul," kata dia dalam keterangannya, Senin (22/1/2024).
2. TKN jelaskan soal Greenflation
Dradjad menjelaskan Greenflation merupakan istilah kontemporer yang sering digunakan ilmuwan, aktivis, pebisnis, dan politikus yang berkecimpung dalam isu keberlanjutan.
Istilah ini merujuk pada peningkatan harga yang disebabkan biaya mahal transisi ke ekonomi hijau, menjadi salah satu bentuk dari inflasi dorongan biaya atau cost-push inflation.
Dradjad memberikan contoh konkret di Indonesia, yang memiliki potensi panas bumi kedua terbesar di dunia setelah Amerika Serikat, namun hanya memanfaatkan sekitar 9,8 persen dari potensinya.
"Kendala utama adalah biaya produksi listrik tenaga panas bumi yang 50 persen lebih mahal dibanding PLTU batu bara, bahkan bisa dua kali lipat lebih mahal dalam beberapa estimasi," jelasnya.
Dradjad mengingatkan jika Indonesia beralih sepenuhnya dari PLTU batu bara ke PLTP dengan biaya saat ini, biaya listrik nasional bisa meningkat minimal 50 persen. Hal ini akan berdampak luas terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi, dengan harga-harga yang melonjak drastis.
Greenflation, lanjut Dradjad, akan menghasilkan dampak negatif yang serupa dengan inflasi biasa, termasuk potensi konflik sosial dan peningkatan ketimpangan.
Di Indonesia, kata dia, transisi energi yang dilakukan secara radikal dapat menyebabkan kenaikan tarif listrik, pajak kendaraan bermotor yang tinggi, atau kenaikan harga barang karena pajak karbon.
Masyarakat berpenghasilan rendah paling terdampak oleh greenflation, tidak hanya karena upah mereka yang tidak sebanding dengan tingkat inflasi, tetapi juga karena mereka cenderung menyimpan tabungan dalam bentuk tunai.
Akibatnya, menurut Dradjat, daya beli masyarakat berpenghasilan rendah akan menurun secara signifikan.
3. Pertanyaan Gibran soal greenflation dianggap receh
Sebelumnya, cawapres nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka dalam sesi tanya jawab pada debat ronde keempat capres-cawapres Pemilu 2024, memberikan pertanyaan kepada Mahfud MD bagaimana cara mengatasi greenflation.
“Bagaimana cara mengatasi greenflation?” tanya Gibran kepada Mahfud MD.
Setelah Mahfud memberikan jawaban, Gibran mengatakan ia tidak menemukan jawaban yang sesuai dari Mahfud. Lalu, Mahfud terlihat kesal, dan mengatakan pertanyaan mengenai greenflation itu tidak penting atau receh.
“Ngarang-ngarang gak karuan. Kalau akademisi bertanya kayak gitu, itu recehan,” kata Mahfud.
- Hits: 197
Subcategories
More Articles …
Page 40 of 79
