Kompas.com, 20 Januari 2024, 17:17 WIB

Penulis: Ardito Ramadhan | Editor: Sabrina Asril

 

JAKARTA, KOMPAS.com- Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Dradjad Wibowo, menepis anggapan yang menyebut calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto bersikap emosional seusai debat calon presiden pada Minggu (7/1/2024) lalu.

 

Menurut Dradjad, respons yang diberikan Prabowo atas pernyataan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dalam debat tersebut menunjukkan Prabowo dapat mengendalikan emosi.

 

"Kalau saja masyarakat tahu apa yang ada di balik itu, kan kita tidak bisa hanya melihat sesuatu dari yang di luar saja, apa yang terjadi di balik itu, mereka pasti akan salut," kata Dradjad dalam prgorgam Gaspol! Kompas.com, Jumat (19/1/2024).

 

"Oh Pak Prabowo ternyata dengan seperti itu, diserang personal seperti itu, tertegun, hanya diam, senyum, orang akan (menilai) luar biasa," imbuh Dradjad.

 

Dradjad mengingatkan, Prabowo adalah sosok yang punya jasa dalam karir politik Anies karena Partai Gerindra adalah pengusung utama Anies saat berlaga di Pemilihan Kepala Daerah (Pilakada) DKI Jakarta 2017 lalu.

 

Ia menyebutkan, Partai Gerindra juga mengeluarkan uang yang tidak sedikit untuk menyukseskan perjalanan Anies pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu.

 

Padahal, Partai Gerindra saat itu mengambil sikap politik sebagai oposisi sehingga pundi-pundi yang dimilikinya pun tidak banyak.

 

Sementara, pesaing Anies ketika itu adalah Basuki Tjahaja Purnama, gubernur inkumben yang disebut-sebut sebagai calon yang direstui oleh pemerintah.

 

"Tentu ada banyak yg membantu membiayai tapi Gerindra sebagai pengusung utama tentu bebannya lebih besar, yang dihadapi adalah yang betul-betul sangat establish," kata Dradjad.

 

Oleh sebab itu, ia menilai Prabowo masih dapat mengontrol emosinya ketika diserang Anies padahal hal itu tidak etis apabila melihat peran Prabowo kepada Anies.

 

"Reaksi Pak Prabowo sangat luar biasa, sangat cool, calm, dan kasarnya orang lempar segala macam, beliau masih sangat cool," kata Dradjad.

 

"Kalau orang enggak tahu cerita di baliknya ya penafsirannya jadi beda-beda, tapi yang tahu cerita di baliknya kita angkat jempol," ujar politikus Partai Amanat Nasional itu.

 

Menurut Dradjad, Prabowo juga tak pernah mengumbar jasa-jasanya itu. Sehingga, Prabowo pun tak habis pikir Anies menyerangnya soal etika.

 

Saat ditanya apakah Prabowo kecewa dengan sikap Anies, Dradjad mengaku Prabowo lebih kecewa saat dua kompetitor mendesaknya menyalahi aturan untuk mengungkap anggaran pertahanan.

 

Seperti diketahui, dalam beberapa waktu terakhir, Prabowo masih terus mengungkit perdebatannya dengan Anies Baswedan dalam debat capres dua pekan lalu.

 

Dalam debat itu, Anies beberapa kali mengkritik kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, serta mengungkit kembali data yang disebutkan Presiden Joko Widodo pada 2019 terkait kepemilikan lahan Prabowo seluas 340.000 hektar.

 

“Saudara-saudara, ada pula yang nyinggung-nyinggung, (saya) punya tanah berapa. Dia pintar atau goblok sih?” kata Prabowo dalam sambutan pada acara konsolidasi relawan se-Provinsi Riau di Gelanggang Olahraga (GOR) Remaja, Pekanbaru, Selasa (9/1/2024).

 

Eks Komandan Jenderal Kopassus itu juga menyebutkan bahwa lahannya bukan 340.000 hektar seperti yang disebutkan Anies, melainkan lebih.

 

“Kemarin juga salah-salah mulu, bukan 340.000 hektar, (tapi) mendekati 500.000 hektar. Dia (Anies) mau bikin rakyat benci saya,” ucap Prabowo.

 

https://amp.kompas.com/nasional/read/2024/01/20/17171781/tkn-ungkap-jasa-prabowo-biayai-anies-maju-pilgub-dki-yang-tak-pernah-diumbar

Kompas.com, 20 Januari 2024, 14:07 WIB

Penulis: Ardito Ramadhan | Editor: Irfan Maullana

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Dradjad Wibowo, mengakui masih perlu kerja keras untuk memenangkan Prabowo-Gibran dalam satu putaran.

 

Pasalnya, masih ada hasil survei sejumlah lembaga yang mencatat elektabilitas Prabowo-Gibran belum menembus angka 50 persen plus 1.

 

"Ada sebagian (yang elektabiltias di atas 50 persen plus 1), tapi tentu kalau masih ada lagi yang belum 50 persen plus 1, itu artinya ya kita masih harus kerja keras," kata Dradjad dalam program "Gaspol!" Kompas.com, Jumat (19/1/2024).

 

Oleh karena itu, Dradjad enggan sesumbar bahwa Prabowo-Gibran bakal menang Pilpres 2024 satu putaran.

 

"Kita artinya ya dengan begitu kita konservatif saja. Kalau kita ambil yang enaknya saja, sudah lewat kan akhirnya kita jadi lengah," kata dia.

 

Menurut Dradjad, Prabowo dan Gibran bakal terus berkeliling Indonesia untuk memastikan dapat menang satu putaran.

 

Salah satu basis suara yang fokus digarap oleh Prabowo-Gibran adalah pemilih Presiden Joko Widodo dalam dua edisi pemilu terakhir yang masih mendukung pasangan calon lain.

 

"Kita sudah identifikasikan suara dari mana saja yang bisa kita kejar, salah satunya adalah terutama pemilih Pak Jokowi yang masih ada di sebelah, tinggal dicek saja pemilih Pak Jokowi lebih banyak di paslon satu apa tiga," ujar Dradjad.

 

Politikus Partai Amanat Nasional ini memperkirakan, Pilpres 2024 bakal berlangsung satu atau putaran baru dapat dipastikan pada akhir Januari atau awal Februari 2024 mendatang.

 

"Karena nanti setelah itu pergeserannya itu enggak terlalu banyak. Memang kalau sekarang tuh masih ada cukup banyak yang bisa bergeser," kata dia.

 

Untuk diketahui, hasil survei sejumlah lembaga menunjukkan belum ada kandidat yang memiliki elektabilitas di atas 50 persen atau mampu menang Pilpres 2024 dalam satu putaran.

 

Survei yang diselenggarakan Indikator Politik Indonesia pada 30 Desember 2023-6 Januari 2024 misalnya, menempatkan Prabowo-Gibran di posisi teratas dengan elektabilitas 45,79 persen.

 

Prabowo-Gibran unggul signifikan dibandingkan pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (25,47 persen) dan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD (22,96 persen).

 

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanunddin Muhtadi mengatakan, hasil survei ini menandakan bahwa Pilpres 2024 belum tentu bakal berlangsung satu atau dua putaran.

 

"Satu putaran belum tentu, dua putaran juga belum tentu," kata Burhanuddin, Kamis (18/1/2024), dikutip dari YouTube Indikator Politik Indonesia.

 

Burhanuddin mengatakan, Pilpres 2024 dapat berlanjut ke putaran kedua apabila elektabilitas Prabowo-Gibran stagnan tidak menembus angka 50 persen.

 

Ia mengatakan, pasangan Prabowo-Gibran berpeluang besar melaju ke putaran kedua, tetapi pesaing pasangan tersebut di putaran kedua belum dapat diprediksi.

 

"Karena paslon 01 dan 03 punya peluang yang secara statistik sama meksipun secara absolut Anies Baswedan lebih besar peluangnya untuk masuk putaran kedua mendampingi Pak Prabowo," kata Burhanuddin.

 

https://amp.kompas.com/nasional/read/2024/01/20/14072921/dewan-pakar-tkn-prabowo-gibran-sebut-masih-perlu-kerja-keras-agar-menang

Kompas.com, 20 Januari 2024, 17:15 WIB

Penulis: Ardito Ramadhan | Editor: Irfan Maullana

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Dradjad Wibowo menilai unsur kejutan dari penampilan calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming pada debat, Minggu (21/1/2024) besok, sudah berkurang.

 

Menurut Dradjad, publik kini tidak lagi meremehkan Gibran karena penampilan putra sulung Presiden Joko Widodo berada di luar ekspektasi pada debat pertama cawapres.

 

"Waktu itu ekspekstasinya itu 'di-samsul-kan' itu tadi, orang melihat ini terkagetkan, tapi kalau sekarang kan orang sudah tahu ternyata Gibran hebat nih debatnya, itu jadi unsur kejutannya sudah berkurang," kata Dradjad dalam program Gaspol! Kompas.com, Jumat (19/1/2024).

 

Politikus Partai Amanat Nasional ini mengaku sudah lama memperingatkan agar kemampuan Gibran dalam berdebat tidak diremehkan.

 

Hanya saja, Dradjad menilai masih banyak yang meremehkan Gibran hingga dia tampil dalam debat yang digelar pada 22 Desember 2023 lalu.

 

Dradjad pun mengingatkan agar calon wakil presiden nomor urut 1 dan 3, Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD, melakukan persiapan matang.

 

"Penguasaan materi mas gibran sangat bagus, jadi ya cawapres sebelah kalau cuman bisa omon-omon doang ya bakal lewat lagi, Mas Gibran menguasai materinya dan kemampuan teknis," kata Dradjad.

 

Seperti diketahui, debat kedua cawapres akan digelar di Jakarta Convention Center pada Minggu malam besok, mengangkat tema energi, sumber daya alam (SDA), pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat.

 

Adapun penampilan Gibran pada debat pertama cawapres disebut yang paling baik di antara dua calon lainnya.

 

Hal ini terungkap dalam survei yang dilaksanakan Indikator Politik Indonesia pada 30 Desember 2023-6 Januari 2024.

 

Menurut survei tersebut, 58,8 persen responden menganggap Gibran tampil paling baik dalam debat kedua, sedangkan Mahfud (24 persen), dan Muhaimin (14,9 persen).

 

"Kalau di debat capres di putaran pertama responden mendaulat Mas Anies sebagai pemenangnya, di debat cawapres tanggal 22 Desember menurut mereka yang menyaksikan debat, Gibran lah yang menang telak," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi dalam konferensi pers secara daring, Kamis (18/1/2024).

 

Burhanuddin menyampaikan, Gibran didaulat paling baik di semua variabel survei.

 

Wali Kota Solo itu didaulat menjadi cawapres yang paling bagus menyampaikan program kerjanya dengan perolehan 52,3 persen.

 

Kemudian diikuti cawapres Mahfud MD sebesar 25 persen dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebesar 18,1 persen.

 

Dia juga didapuk menjadi cawapres yang paling bagus menyampaikan gagasannya dengan perolehan suara 56,1 persen, diikuti Mahfud MD 25,3 persen, dan Cak Imin 15,9 persen.

 

"Gibran unggul di semua variabel yang kita uji. Dalam soal program kerjanya Gibran juga unggul. Dan soal menyampaikan gagasan Gibran lebih unggul, disusul Mahfud kemudian Cak Imin," ucapnya.

 

Kemudian dari sisi penguasaan materi, Gibran memperoleh 54,1 persen, Mahfud MD 27,7 persen, dan Cak Imin 15,3 persen.

 

https://amp.kompas.com/nasional/read/2024/01/20/17155841/dewan-pakar-tkn-waktu-itu-di-samsul-kan-sekarang-orang-sudah-tahu-gibran

Kompas.com - 19/01/2024, 13:59 WIB

Palupi Annisa Auliani, Mikhael Gewati

 

JAKARTA, KOMPAS.com — Debat ketiga Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 yang menghadirkan para calon presiden (capres), Minggu (7/1/2024), dinilai sudah menampilkan literasi rendah terkait informasi yang dikecualikan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Padahal, pelanggaran atas ketentuan tersebut dapat berkonsekuensi pidana 3 tahun penjara dan denda Rp 20 juta.

 

“Literasi rendah ini terjadi pada KPU, moderator, dan juga capres tertentu. Ketika ada capres yang bersikukuh bahwa informasi pertahanan dibuka saja, yang oleh KPU dan moderator dibiarkan, saya sangat terkejut dan prihatin,” kata anggota Dewan Pakar Prabowo-Gibran, Dradjad H Wibowo, Rabu (17/1/2024).

 

Tema debat ketiga tersebut adalah pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Dradjad berpendapat, Prabowo sebagai Menteri Pertahanan sudah benar ketika tidak mau menjawab apalagi membahas topik yang ditanyakan—bahkan didesak untuk dibahas—terkait data pertahanan itu.

 

“Beliau taat UU,” ujar Dradjad.

 

Belajar dari “insiden” di debat ketiga Pilpres 2024, Dradjad mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuat aturan debat yang taat pada perintah UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61/2010, untuk penyelenggaraan debat keempat dan kelima Pilpres 2024.

 

Terlebih lagi, debat keempat pada Minggu (21/1/2024) juga memungkinkan terjadinya kejadian serupa. Debat keempat Pilpres 2024 bakal menghadirkan para calon wakil presiden (cawapres). Tema yang diusung adalah pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, sumber daya alam dan energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa.

 

“(Dua) regulasi itu mengatur 10 jenis informasi yang dikecualikan, termasuk informasi kekayaan alam Indonesia, (yang) menjadi rahasia negara,” tegas Dradjad yang juga adalah Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

 

Akses dan membuka rahasia negara tanpa hak

Dalam debat ketiga, perdebatan yang paling mencuat adalah desakan kepada capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, untuk membuka data pertahanan seperti minimum essential force (MEF). Ada juga pertanyaan dari salah satu kandidat kepada kandidat lain terkait MEF.

 

Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis, Soleman B Ponto, mengatakan, MEF adalah proses untuk modernisasi alat utama sistem pertahanan (alutsista) Indonesia.

 

“MEF dicanangkan Pemerintah Indonesia pada 2007 oleh (Menteri Pertahanan) Prof Dr Juwono Sudarsono, SH, MEF, yang dibagi menjadi tiga rencana strategis (pertahanan) hingga 2024,” ungkap Soleman.

Soleman pun menyebutkan, ketentuan soal MEF sebagai informasi publik yang dikecualikan untuk dibuka ke publik ini tertera lugas di Pasal 17 huruf c angka 3 UU Nomor 14 Tahun 2008.

 

“… yaitu, jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya,” sebut dia.

 

Definisi MEF dipadankan dengan klausul Pasal 17 huruf c angka 3, rencana strategis hingga 2024 dalam MEF adalah rencana pengembangan. Lalu, lanjut Soleman, dalam MEF ada tiga komponen postur, yaitu kekuatan, gelar atau persebaran penempatan, dan kemampuan pertahanan.

 

Dipadankan dengan klausul Pasal 17 huruf c angka 3 maka kekuatan dalam MEF adalah jumlah, gelar atau persebaran penempatan adalah dislokasi kekuatan, sementara kemampuan punya padanan kata yang sama.

 

“Dengan demikian terbukti bahwa MEF termasuk informasi publik yang bila dibuka kepada publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara (sehingga dikecualikan), karenanya tidak dapat dibuka ke publik,” kata Soleman.

 

Menurut Soleman, informasi publik yang dikecualikan seperti MEF hanya boleh diketahui oleh orang yang berhak.

 

Pelanggar klausul tersebut terancam oleh ketentuan Pasal 54 ayat (2) UU KIP, yang berbunyi, “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c dan huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).”

 

Berkaitan dengan debat ketiga Pilpres 2024, tim pemenangan salah satu paslon peserta Pilpres 2024 menyatakan, informasi soal MEF diperoleh dari situs Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.

 

Soleman mengatakan, Menteri Koordinator, Hukum, dan Keamanan beserta stafnya memang berhak mengakses data MEF. Namun, lanjut Soleman, mereka tidak berhak membukanya kepada publik.

 

Definisi MEF dan bunyi Pasal 17 huruf c ayat 3 UU KIP juga menepis dalih dari salah satu cawapres yang menyebutkan contoh rahasia negara terkait pertahanan adalah data orang desersi, strategi pertahanan, dan intelijen.

 

“Artinya beliau tidak tahu bahwa MEF itu termasuk informasi publik yang dikecualikan untuk dibuka ke publik dalam UU KIP. Sangat disayangkan beliau tidak jeli membaca Pasal 17 UU KIP,” tegas Soleman.

 

Lalu, ungkap Soleman, dua capres yang sebelumnya pernah menjadi gubernur pun tidak tercatat memiliki rekam jejak yang memberi mereka hak untuk mengakses, memperoleh, apalagi membuka data terkait MEF yang masuk kategori informasi yang dikecualikan berdasarkan UU KIP.

 

Pertanyaan spesifik tentang nilai ideal anggaran pertahanan, nominal belanja alutsista, dan capaian MEF, dari salah satu capres berlatar belakang gubernur kepada kandidat lain dengan latar belakang yang sama itu, kata Soleman, adalah bukti bahwa yang bersangkutan telah mengakses, memperoleh, dan membuka informasi yang dikecualikan untuk dibuka ke publik tersebut.

 

Desakan mereka berdua kepada capres lain yang kebetulan juga adalah Menteri Pertahanan (Menhan) untuk membuka data MEF, menjadi dugaan bukti berikutnya bahwa mereka memang telah mengakses informasi publik yang dikecualikan tersebut tanpa hak.

 

“Mereka tidak berkecimpung di bidang pertahanan negara. Dengan demikian, mereka tidak berhak mengakses dan memperoleh informasi tentang MEF, yang merupakan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf c, yaitu informasi yang bila dibuka kepada publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara,” ungkap Soleman.

 

Desakan untuk mengungkap data tentang pembelian alutsista pun, kata Soleman, dapat melanggar klausul Pasal 17 huruf e angka 1 UU KIP yang membahas informasi yang dikecualikan untuk dibuka ke publik tentang pembelian aset vital.

 

Keteledoran timses dan KPU

Menurut Soleman, telah terjadi keteledoran yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon peserta Pilpres 2024 tertentu dan KPU.

 

Dari tema yang ada, kata dia, masih ada banyak materi lain soal pertahanan dan keamanan negara yang dapat diperdebatkan, sebagai ancaman non-militer dan tidak masuk kategori informasi yang dikecualikan untuk dibuka ke publik.

 

“Seharusnya KPU membuat larangan agar MEF tidak dijadikan bahan debat. Timses paslon tertentu juga teledor karena tidak tahu bahwa MEF termasuk informasi publik yang bila dibuka ke publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara sehingga menjadi informasi yang dikecualikan untuk dibuka ke publik,” ungkap Soleman.

 

Sebaliknya, penolakan Prabowo Subianto sebagai capres nomor urut 2 di Pilpres 2024 sekaligus Menhan untuk menjawab semua pertanyaan terkait MEF disebut memperlihatkan ketelitian, pengetahuan, pemahaman, dan tanggung jawabnya atas informasi yang bila dibuka ke publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara tersebut.

 

“Beliau sudah tahu bahwa walaupun jabatannya sebagai Menhan tapi tetap tidak berhak untuk membuka ke publik informasi yang bila dibuka kepada publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara,” ujar Soleman.

 

Selain mengungkap dugaan telah terjadi pelanggaran UU KIP dengan konsekuensi pidana dan denda tersebut, Soleman berpendapat debat ketiga Pilpres 2024 patut menjadi pelajaran bagi seluruh rakyat Indonesia untuk selalu berhati-hati ketika berurusan dengan data terkait pertahanan dan keamanan.

 

https://www.kompas.com/nasional/read/2024/01/19/13595131/akses-tanpa-hak-dan-buka-rahasia-negara-di-debat-ketiga-pilpres-2024?page=2