Zefry Andalas

Diperbarui 25 Januari 2024 3 jam yang lalu

 

Jakarta, MI – Kebijakan pemerintah terkait larangan ekspor barang mentah (hilirisasi) ternyata mendapat tekanan dari pihak asing. Sebelumnya, Menteri Investasi Bahlil, mengatakan bahwa pihak asing mencoba melakukan lobi kepada Presiden Jokowi tapi ditolak.

 

“Karena tak bisa lobi Pak Jokowi, Pak Luhut dan Saya. Maka lobi lah pada calon pemimpin lain untuk segera setop atau membuka kembali ekspor (bijih) nikel,” ucap Bahlil dalam konferensi pers, Rabu (24/1).

 

Direktur Eksekutif Sentral Politika, Subiran Paridamos, mengungkapkan beberapa pihak asing yang akan memberikan tekanan tersebut adalah Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa.

 

“Sayangnya program hilirisasi Indonesia ini mendapatkan penentangan dari negara-negara maju mulai dari Amerika hingga Uni Eropa,” ucap Subiran, Jakarta, Kamis (25/1).

 

Menanggapi itu, Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Drajad Hari Wibowo mengatakan, meski mendapat tekanan dan gugatan, pemerintah tetap berani melakukannya.

 

“Kita berani melakukannya meski ada tekanan dan gugatan Uni Eropa. Kita rasional, terbukti dengan tidak terganggunya hubungan baik yang luas dengan Uni Eropa,” ungkap Drajad kepada wartawan monitorindonesia.com, kamis (25/1).

 

Ia pun menyakini bahwa Amerika Serikat dan Uni Eropa tidak akan melakukan embargo ekonomi ke Indonesia, meskipun pemerintah mengeluarkan kebijakan larangan ekspor barang mentah.

 

“Diplomasi strategis memegang kunci dalam menjamin keseimbangan ini. Bahkan mereka juga kita undang masuk berinvestasi di komoditas yang dihilirisasi. Karena itu, saya yakin AS dan Uni Eropa tidak akan melakukan embargo ke Indonesia. Indonesia berbeda dengan Korut (Korea Utara), Iran, atau Rusia. Posisi geopolitik keamanan kita juga strategis, apalagi di tengah persaingan AS vs China dan Rusia,” paparnya.

 

https://monitorindonesia.com/Ekonomi/read/2024/01/580548/program-hilirisasi-drajad-as-dan-uni-eropa-tidak-akan-embargo-ekonomi-indonesia

TKN jelaskan istilah Greenflation

 

Jakarta, IDN Times - Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakbuming Raka sekaligus Pakar Ekonomi Senior INDEF, Dradjad Wibowo, menanggapi konsep greenflation yang dibahas cawapres nomor urut dua, Gibran, dalam debat capres-cawapres keempat yang diselenggarakan di JCC Senayan, Jakarta, Minggu, 21 Januari 2024.

 

Dalam kesempatan itu, Gibran bertanya soal greenflation kepada cawapres nomor urut tiga, Mahfud MD. Namun, Gibran menilai jawaban Mahfud tidak tepat. Namun, Mahfud enggan menanggapi lagi karena ia menilai pertanyaan Gibran dianggap receh.

 

1. TKN menilai Mahfud tak paham transisi ekonomi hijau

Menurut Dradjad, greenflation bukanlah istilah sederhana atau konsep yang bisa diranggap receh, seperti yang disampaikan Mahfud.

 

Dradjad menilai Mahfud telah menunjukkan kurang pemahaman terhadap kompleksitas transisi ke ekonomi hijau, yang mencakup energi bersih dan praktik keberlanjutan.

 

"Ketidakpahaman terhadap tantangan dan hambatan transisi ekonomi hijau ini menandakan kurangnya kesadaran akan risiko politik, dan potensi gejolak sosial yang dapat timbul," kata dia dalam keterangannya, Senin (22/1/2024).

 

2. TKN jelaskan soal Greenflation

Dradjad menjelaskan Greenflation merupakan istilah kontemporer yang sering digunakan ilmuwan, aktivis, pebisnis, dan politikus yang berkecimpung dalam isu keberlanjutan.

 

Istilah ini merujuk pada peningkatan harga yang disebabkan biaya mahal transisi ke ekonomi hijau, menjadi salah satu bentuk dari inflasi dorongan biaya atau cost-push inflation.

 

Dradjad memberikan contoh konkret di Indonesia, yang memiliki potensi panas bumi kedua terbesar di dunia setelah Amerika Serikat, namun hanya memanfaatkan sekitar 9,8 persen dari potensinya.

 

"Kendala utama adalah biaya produksi listrik tenaga panas bumi yang 50 persen lebih mahal dibanding PLTU batu bara, bahkan bisa dua kali lipat lebih mahal dalam beberapa estimasi," jelasnya.

 

Dradjad mengingatkan jika Indonesia beralih sepenuhnya dari PLTU batu bara ke PLTP dengan biaya saat ini, biaya listrik nasional bisa meningkat minimal 50 persen. Hal ini akan berdampak luas terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi, dengan harga-harga yang melonjak drastis.

 

Greenflation, lanjut Dradjad, akan menghasilkan dampak negatif yang serupa dengan inflasi biasa, termasuk potensi konflik sosial dan peningkatan ketimpangan.

 

Di Indonesia, kata dia, transisi energi yang dilakukan secara radikal dapat menyebabkan kenaikan tarif listrik, pajak kendaraan bermotor yang tinggi, atau kenaikan harga barang karena pajak karbon.

Masyarakat berpenghasilan rendah paling terdampak oleh greenflation, tidak hanya karena upah mereka yang tidak sebanding dengan tingkat inflasi, tetapi juga karena mereka cenderung menyimpan tabungan dalam bentuk tunai.

 

Akibatnya, menurut Dradjat, daya beli masyarakat berpenghasilan rendah akan menurun secara signifikan.

 

3. Pertanyaan Gibran soal greenflation dianggap receh

Sebelumnya, cawapres nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka dalam sesi tanya jawab pada debat ronde keempat capres-cawapres Pemilu 2024, memberikan pertanyaan kepada Mahfud MD bagaimana cara mengatasi greenflation.

 

“Bagaimana cara mengatasi greenflation?” tanya Gibran kepada Mahfud MD.

 

Setelah Mahfud memberikan jawaban, Gibran mengatakan ia tidak menemukan jawaban yang sesuai dari Mahfud. Lalu, Mahfud terlihat kesal, dan mengatakan pertanyaan mengenai greenflation itu tidak penting atau receh.

 

“Ngarang-ngarang gak karuan. Kalau akademisi bertanya kayak gitu, itu recehan,” kata Mahfud.

 

 

https://www.idntimes.com/news/indonesia/yosafat-diva-bagus/mahfud-sebut-greenflation-receh-tkn-tak-paham-transisi-ekonomi-hijau?page=all&_gl=1*1xhx52k*_ga*WTAtTWJTdEEwOFVBajBYTGd2LThaVlRXZzlrWTRDVWhFQUJPenVoRjN1UWxHa1R2UEF2TUNkTzRtYVVwYzNCRA

Nila Chrisna YulikaNila Chrisna Yulika

Diperbarui 23 Jan 2024, 09:35 WIB

 

Liputan6.com, Jakarta Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Dradjad Wibowo masih mempersoalkan jawaban calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud Md soal Greenflation. Menurut dia, Mahfud menyepelekan pertanyaan Gibran Rakabuming Raka soal hal yang krusial dan menggapnya sebagai pertanyaan receh.

 

“Greenflation dianggap hanya sekedar receh, tidak mengetahui proses yang terlibat dalam pergerakan menuju ekonomi hijau, seperti penggunaan praktik berkelanjutan dan energi terbarukan,” kata Dradjad seperti dikutip dari siaran pers, Selasa, (23/1/2024).

 

Drajad menilai, Mahfud belum terlalu mengerti soal tantangan dan hambatan apa yang membuat transisi tersebut sangat lambat di dunia. Termasuk, risiko politik dan gejolak sosial yang bisa muncul akibat transisi tersebut.

 

Padahal, greenflation merupakan kata kontemporer yang semakin banyak digunakan oleh para ilmuwan, aktivis, pebisnis, bahkan politisi yang pada isu lingkungan.

 

“Greenflation dipakai mereka yang terlibat dalam urusan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim,” kata Drajad.

 

Drajad menjelaskan, secara sederhana Greenflation adalah kenaikan harga yang disebabkan oleh biaya transisi energi yang signifikan atau dengan kata lain adalah inflasi yang didorong oleh biaya dari jenis produk energi hijau.

 

“Sebagai gambaran lain, beberapa negara telah menerapkan peraturan keberlanjutan yang ketat pada sektor korporasi. Selain mahal, memenuhi persyaratan ini akan menghasilkan greenflation. Harga karbon dan upaya lainnya juga demikian,” ungkap dia.

 

Oleh karena itu, lanjut dia, timbulnya masalah dari keberlanjutan dan peralihan menuju energi hijau harus dimitigasi. Sebab, akan memiliki dampak terhadap inflasi.

 

“Karena transisi tersebut tidak dapat dihindari, solusi terhadap kesulitan ini perlu segera dikembangkan. Jadi greenflation bukanlah kata yang ambigu,” jelas Drajad.

 

Drajad menegaskan, inflasi hijau bukan recehan, melainkan representasi dari tantangan nyata yang dihadapi oleh negara-negara dalam mengadopsi praktik berkelanjutan dan energi terbarukan.

 

“Mengabaikan atau meremehkan isu ini berarti mengabaikan dampak nyata dari kebijakan lingkungan pada perekonomian. Perlu adanya kesadaran dan upaya serius dari pemimpin untuk mengatasi tantangan yang timbul dari transisi ini, termasuk dampak inflasi yang mungkin terjadi,” dia menandasi.

 

Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Dradjad Wibowo masih mempersoalkan jawaban calon wakil presiden nomor urut 3 soal Greenflation.

Menurut dia, Mahfud dianggap menyepelekan pertanyaan Gibran soal krusial tersebut dan menggapnya sebagai pertanyaan receh. “Greenflation dianggap hanya sekedar receh, tidak mengetahui proses yang terlibat dalam pergerakan menuju ekonomi hijau, seperti penggunaan praktik berkelanjutan dan energi terbarukan,” kata Dradjad seperti dikutip dari siaran pers, Selasa (23/1/2024)

 

Drajad menilai, Mahfud belum terlalu mengerti soal tantangan dan hambatan apa yang membuat transisi tersebut sangat lambat di dunia. Termasuk, risiko politik bahkan gejolak sosial yang bisa muncul akibat transisi tersebut.

 

Padahal, greenflation merupakan kata kontemporer yang semakin banyak digunakan oleh para ilmuwan, aktivis, pebisnis, bahkan politisi yang pada isu lingkungan. “Greenflation dipakai mereka yang terlibat dalam urusan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim,” kata Drajad.

 

Drajad menjelaskan, secara sederhana Greenflation adalah kenaikan harga yang disebabkan oleh biaya transisi energi yang signifikan atau dengan kata lain adalah inflasi yang didorong oleh biaya dari jenis produk energi hijau.

 

“Sebagai gambaran lain, beberapa negara telah menerapkan peraturan keberlanjutan yang ketat pada sektor korporasi. Selain mahal, memenuhi persyaratan ini akan menghasilkan greenflation. Harga karbon dan upaya lainnya juga demikian,” ungkap dia.

 

Oleh karena itu, lanjut dia, timbulnya masalah dari keberlanjutan dan peralihan menuju energi hijau harus dimitigasi. Sebab, akan memiliki dampak terhadap inflasi.

 

“Karena transisi tersebut tidak dapat dihindari, solusi terhadap kesulitan ini perlu segera dikembangkan.

 

Jadi greenflation bukanlah kata yang ambigu,” jelas Drajad. Drajad menegaskan, inflasi hijau bukan ‘recehan’, melainkan representasi dari tantangan nyata yang dihadapi oleh negara-negara dalam mengadopsi praktik berkelanjutan dan energi terbarukan.

 

“Mengabaikan atau meremehkan isu ini berarti mengabaikan dampak nyata dari kebijakan lingkungan pada perekonomian. Perlu adanya kesadaran dan upaya serius dari pemimpin untuk mengatasi tantangan yang timbul dari transisi ini, termasuk dampak inflasi yang mungkin terjadi,” dia menandasi.

 

Debat Keempat Cawapres di Jakarta Convention Centre (JCC) Senayan, Jakarta, Minggu (21/1/2024) berlangsung seru. Masing-masing calon wakil presiden memaparkan visi dan misi serta gagasan.

 

Dalam debat tersebut, gestur calon wakil presiden nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka menyita perhatian publik saat memberi tanggapan atas jawaban calon wakil presiden nomor urut tiga Mahfud Md.

 

Sebelumnya Gibran memberi pertanyaan kepada Mahfud mengenai cara mengatasi greenflation atau inflasi hijau. Namun Gibran merasa tidak puas dengan jawaban yang disampaikan Mahfud.

 

Dengan gerak tubuh mencari-cari sesuatu, lalu meletakkan tangannya di dekat kepala seolah sedang mencari sesuatu sambil mengarahkan pandangan ke arah Mahfud yang diharap memberi jawaban memuaskan.

 

"Saya lagi nyari jawabannya Prof Mahfud, saya nyari-nyari di mana ini jawabannya, nggak nggak ketemu jawabannya. Saya tanya masalah inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau?" kata Gibran.

 

Tak puas dengan jawaban Mahfud, Gibran kembali menjelaskan mengenai inflasi hijau dengan memberi contoh terjadinya gerakan demonstrasi rompi hijau di Perancis. Peristiwa itu telah menelan korban.

 

“Ini harus kita antisipasi jangan sampai terjadi di Indonesia," kata Gibran.

 

Gibran menilai bahwa transisi menuju energi terbarukan harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan harus belajar ke negara maju.

 

Menurut Gibran, negara maju saja masih harus menghadapi sejumlah tantangan dalam menghadapi transisi energi hijau.

 

"Jangan sampai malah membebankan R and D yang mahal, proses transisi yang mahal ini kepada rakyat kecil, itu maksud saya inflasi hijau, Prof Mahfud," Gibran menjelaskan.

 

Pertanyaan Receh Tak Butuh Jawaban

Menanggapi Gibran, Mahfud Md menilai jawaban itu justru tak karuan karena penjelasan mengenai greenflation tidak jelas. Bahkan dirinya menyebut jawaban Gibran ngawur dan hanya mengaitkan sesuatu yang tidak nyambung.

 

"Saya juga ingin mencari tuh, jawabannya ngawur juga. Ngarang-ngarang nggak karuan, mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada," kata Mahfud sambil menirukan gerakan tubuh Gibran yang seolah mencari jawaban tadi.

 

Mahfud enggan memberi jawaban mengenai grenflation karena dinilai kurang bermutu dan tidak akademis atau “recehan” sehingga tidak layak mendapat jawaban.

 

"Kalau akademis itu, gampangnya kalau yang bertanya seperti itu tuh recehan. Oleh sebab itu, itu tidak layak dijawab menurut saya, dan oleh sebab itu saya kembalikan ke moderator," ucap Menteri Koordinator Hukum dan HAM tersebut.

 

https://www.liputan6.com/pemilu/read/5511502/tkn-prabowo-gibran-greenflation-bukan-pertanyaan-receh?page=3

Dhuhr12:07 WIB | Rabu, 12 Rajab 1445

Red: Bilal Ramadhan

 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam acara debat cawapres pada Ahad (21/1/2024), Gibran Rakabuming Raka memberi pertanyaan tentang greenflation kepada Mahfud MD. Namun Mahfud enggan menjawabnya karena masalah receh.

 

Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Dradjad Wibowo, menyatakan greenflation bukan istilah slang atau istilah loose change dalam diskusi tersebut. Dradjad sebut mereka yang melihat greenflation hanya sekedar uang receh tidak mengetahui proses yang terlibat dalam pergerakan menuju ekonomi hijau, seperti penggunaan praktik berkelanjutan dan energi terbarukan.

 

“Tidak paham tantangan dan hambatan apa saja yang membuat transisi tersebut sangat lambat di dunia. Tidak paham risiko politik bahkan gejolak sosial yang bisa muncul akibat transisi tersebut,” kata Dradjad, dalam rilisnya, Senin (22/1/2024).

 

Ia menjelaskan, kata greenflation merupakan kata kontemporer yang semakin banyak digunakan oleh para ilmuwan, aktivis, pebisnis, bahkan politisi yang tertarik pada isu lingkungan.

 

“Dipakai mereka yang terlibat dalam urusan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim,” kata ekonom senior INDEF ini.

 

Sederhananya, kenaikan harga yang disebabkan oleh biaya transisi yang signifikan yang disebutkan di atas disebut sebagai greenflation, menurut Profesor Dradjad. Dengan kata lain, inflasi yang didorong oleh biaya adalah salah satu jenis greenflation.

 

Sebagai gambaran lain, beberapa negara telah menerapkan peraturan keberlanjutan yang ketat pada sektor korporasi. Selain mahal, memenuhi persyaratan ini akan menghasilkan greenflation. Harga karbon dan upaya lainnya juga demikian.

 

Oleh karena itu, permasalahan keberlanjutan, peralihan ke ekonomi hijau, serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim semuanya berpusat pada inflasi hijau. Karena transisi tersebut tidak dapat dihindari, solusi terhadap kesulitan ini perlu segera dikembangkan.

 

"Jadi itu bukanlah kata yang ambigu," kata Dradjad.

 

https://pemilukita.republika.co.id/berita/s7o7if330/tkn-prabowogibran-istilah-greenflation-bukan-masalah-receh