Jumat, 06 Agustus 2021 | 17:55 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Dradjad Wibowo menyebut perekonomian Indonesia masih rapuh, meski pertumbuhan ekonomi kuartal II 2021 tercatat 7,07 persen.

"Saya melihat perekonomian memang membaik selama kuartal II 2021, konsumsi dan ekspor tumbuh relatif tinggi. Namun, saya juga mengingatkan bahwa pertumbuhan tersebut masih sangat rapuh," ujar Dradjad, Jumat (6/8/2021).

Dradjad menyebut ada tiga alasan ekonomi Indonesia masih terbilang rapuh.

Pertama, angka 7,07 persen diperoleh dari basis Produk Domestik Bruto (PDB) yang anjlok drastis tahun lalu, di mana ekonomi tumbuh minus 5,32 persen pada kuartal II 2020 dan ini memberikan basis perhitungan PDB yang rendah.

"Untuk mudahnya saya ibaratkan kita punya 100 medali pada tahun 2019. Tahun 2020, medali kita anjlok menjadi 100-5,32 = 94,68. Nah pada tahun 2021 jumlah medali kita menjadi 101.37," paparnya.

"Angka 101,37 ini mencerminkan kenaikan 7,07 persen dibandingkan kondisi tahun 2020. Tapi jika dibandingkan angka dasar 100, kenaikannya hanya 1,37 persen," sambung Dradjad.

Kedua, pertumbuhan 7,07 persen antara lain karena terjadi pelonggaran pergerakan orang pada kuartal II 2021.

Efeknya, kata Dradjad, konsumsi tumbuh 5,93 persen, lebih tinggi dari biasanya, karena beberapa tahun terakhir, konsumsi biasanya tumbuh sedikit di atas atau di bawah 5 persen.

Masalahnya pelonggaran tersebut terbukti membuat kasus Covid-19 di Indonesia meledak, dengan tingkat kematian yang tinggi.

Kondisi ini, dinilai Dradjad, memaksa pemerintah menerapkan PPKM darurat dan PPKM level 4 di berbagai provinsi selama Juli hingga awal Agustus 2021.

"Hampir separuh dari kuartal III/2021 kita lalui dalam PPKM. Jelas, pertumbuhan konsumi akan anjlok, meski mungkin tdk akan negatif karena kita berangkat dari basis yang rendah," paparnya.

Efek lainnya, kata Dradjad, Indonesia ditempatkan Bloomberg sebagai negara yang paling rendah skor ketahanan pandeminya.

Indonesia berada pada urutan 53 dari 53 negara yang masuk dalam Bloomberg Resilience Score (BRS).

"BRS yang buruk ini bisa mengganggu kepercayaan investor dan konsumen terhadap Indonesia pada kuartal III 2021 dan ke depannya," ucap Dradjad.

Ketiga, selisih antara pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan konsumsi kali ini cukup besar, dan ini di luar kebiasaan.

"Saya masih harus melihat tren ke depan untuk mengetahui apakah hal ini hanya lonjakan sesaat, atau awal perubahan yang lebih mendasar," ujarnya.

"Jika yang terjadi adalah lonjakan sesaat dari komponen pengeluaran yang lain, ini menandakan lebih tingginya tingkat kerapuhan dari pertumbuhan ekonomi. Karena, konsumsi sebagai soko gurunya cenderung menurun di kuartal III 2021," tambah Dradjad.

Link Berita : https://www.tribunnews.com/bisnis/2021/08/06/pertumbuhan-ekonomi-kuartal-ii-2021-sebesar-707-persen-dradjad-wibowo-ekonomi-ri-masih-rapuh?page=all

Jumat, 06 Agustus 2021 | 13:02 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, Ekonom Indef Dradjad Hari Wibowo mengingatkan, sekalipun ekonomi Indonesia membaik tapi sangat rapuh. Angka pertumbuhan ekonomi 7,07 persen diambil dari basis PDB yang anjlok drastis tahun lalu.

Dijelaskannya, pertumbuhan ekonomi kuartal II/2021 tercatat 7,07%. Angka ini jauh melebihi perkiraan kebanyakan ekonom dan pelaku keuangan, yaitu sekitar 5%. "Secara obyektif, saya melihat perekonomian memang membaik selama kuartal II/2021. Konsumsi dan ekspor tumbuh relatif tinggi," kata Dradjad, Jumat (6/8).

Namun, Dradjad juga mengingatkan bahwa pertumbuhan tersebut masih sangat rapuh. Alasannya: pertama, angka 7,07% itu diperoleh dari basis Produk Domestik Bruto (PDB) yang anjlok drastis tahun lalu. Saat itu, ekonomi tumbuh minus 5,32% pada kuartal II/2020. Ini memberikan basis perhitungan PDB yg rendah.

"Untuk mudahnya saya ibaratkan kita punya 100 medali pada tahun 2019. Tahun 2020, medali kita anjlok menjadi 100-5,32 = 94,68. Nah pada tahun 2021 jumlah medali kita menjadi 101.37," jelas Ketua Dewan Pakar PAN ini.

Angka 101,37 ini, kata Dradjad, mencerminkan kenaikan 7,07% dibandingkan kondisi tahun 2020. Tapi jika dibandingkan angka dasar 100, kenaikannya hanya 1,37%.

Kedua, pertumbuhan 7,07% itu antara lain karena ada kebijakan melonggarkan pergerakan orang pada kuartal II/2021. Efeknya, konsumsi tumbuh 5,93%, lebih tinggi dari “biasanya”. Beberapa tahun terakhir, konsumsi  “biasanya” tumbuh sedikit di atas atau di bawah 5%.

"Masalahnya pelonggaran tersebut terbukti membuat kasus COVID-19   di Indonesia meledak, dengan tingkat kematian yang tinggi," ungkap Dradjad.

Kondisi ini memaksa pemerintah menerapkan PPKM darurat dan PPKM level 4 di berbagai provinsi selama Juli hingga awal Agustus. Hampir separuh dari kuartal III/2021 kita lalui dalam PPKM. "Jelas, pertumbuhan konsumi akan anjlok, meski mungkin tdk akan negatif karena kita berangkat dari basis yang rendah," paparnya.

Efek lainnya, lanjut Dradjad, Indonesia ditempatkan oleh Bloomberg sebagai negara yang paling rendah skor ketahanan pandeminya. Indonesia berada pada urutan 53 dari 53 negara yang masuk dalam Bloomberg Resilience Score (BRS). BRS yg buruk ini bisa mengganggu kepercayaan investor dan konsumen terhadap Indonesia pada kuartal III/2021 dan ke depannya.

Ketiga, selisih antara pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan konsumsi kali ini cukup besar. Kondisi ini di luar kebiasaan. Dradjad mengatakan masih harus melihat tren ke depan untuk  mengetahui apakah hal ini hanya lonjakan sesaat atau awal perubahan yang lebih mendasar. Jika yang terjadi adalah lonjakan sesaat dari komponen pengeluaran yang lain, ini menandakan lebih tingginya tingkat kerapuhan dari pertumbuhan ekonomi. Karena, konsumsi sebagai soko gurunya cenderung menurun di kuartal III/2021.

Link Berita : https://republika.co.id/berita/qxem49318/ini-penjelasan-biarpun-naik-7-tapi-ekonomi-sangat-rapuh

Jumat, 06 Agustus 2021 | 11:30 WIB

Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi kuartal II-2021 sebesar 7,07%. Ekonomi Indonesia tumbuh cukup melesat dibanding kuartal I-2021 yang minus 0,74%. Angka tersebut cukup mengejutkan banyak pihak dan jauh dari perkiraan kebanyakan ekonom dan pelaku keuangan yang saat itu memprediksikan sekitar 5%.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Dradjad Wibowo menilai ekonomi membaik namun sangat rapuh. Menurutnya, angka 7,07% diperoleh dari basis Produk Domestik Bruto (PDB) yang anjlok drastis pada tahun lalu.

"Kita tahu, ekonomi tumbuh minus 5,32% pada kuartal II/2020. Ini memberikan basis perhitungan PDB yang rendah," kata Dradjad saat dihubungi detikcom, Jumat (6/8/2021).

Dia mengatakan, pertumbuhan ekonomi memang baik namun yang perlu digaris bawahi adalah pelonggaran saat itu membuat kasus COVID-19 melonjak tajam. Dia pun melihat keganjalan dari tingkat konsumsi yang tumbuh lebih tinggi dari biasanya.

"Pertumbuhan 7,07% itu antara lain karena kita melonggarkan pergerakan orang pada kuartal II/2021. Efeknya, konsumsi tumbuh 5,93%, lebih tinggi dari 'biasanya'. Beberapa tahun terakhir, konsumsi 'biasanya' tumbuh sedikit di atas atau di bawah 5%," jelasnya.

Selain itu, dia juga mengatakan, selisih antara pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan konsumsi kali ini cukup besar. Kondisi tersebut dinilainya di luar kebiasaan.

"Saya masih harus melihat tren ke depan untuk mengetahui apakah hal ini hanya lonjakan sesaat atau awal perubahan yang lebih mendasar. Jika yang terjadi adalah lonjakan sesaat dari komponen pengeluaran yang lain, ini menandakan lebih tingginya tingkat kerapuhan dari pertumbuhan ekonomi. Karena, konsumsi sebagai soko gurunya cenderung menurun di kuartal III/2021," jelasnya.

Direktur Celios (Center of Economic and Law Studies) Bhima Yudhistira mengatakan, pemulihan ekonomi tersebut hanya bersifat semu. Menurutnya, Indonesia berhasil keluar satu kuartal dari resesi namun proyeksi pertumbuhan kembali minus di kuartal III-2021 karena ada lonjakan COVID-19 dan PPKM Level 4.

"Jangan keburu senang dulu karena pemulihan semu satu kuartal. Konsumsi rumah tangga bisa melemah lagi, dan motor dari investasi juga terpengaruh dengan adanya PPKM," kata Bhima.

Dia mengatakan, pertumbuhan ekonomi di kuartal II wajar saja terjadi. Menurutnya, jangan terlalu berbangga diri dengan pertumbuhan ekonomi positif tersebut, mengingat masih ada ancaman minus di kuartal selanjutnya.

"Ya itu biasa saja. bahkan China setelah anjlok dalam -6,8% di Q1 2020 rebound nya sampai 18,3%. AS juga sama rebound nya 12,2%. Kalau Indonesia rebound dari low base hanya 7% kenapa bangga?," ujarnya.

Pertumbuhan kuartal II terjadi low base effect. Saat kuartal kedua, mobilitas masyarakat masih lebih baik daripada kuartal III ada PPKM Darurat. Indeks Keyakinan Konsumsi naik menjadi 107,4 menunjukkan masyarakat mulai optimis berbelanja.

"Waktu itu mobilitas sudah mulai tinggi, meski belum seperti pra pandemi. Seruan dilarang mudik, tapi tempat wisata dibuka juga membuat sektor transportasi, akomodasi naik," jelasnya.

Akan tetapi, kualitas pertumbuhan dinilainya sangat rendah. Yaitu hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan serapan tenaga kerja.

"Untuk kualitas pertumbuhan di kuartal ke II sebenarnya rendah meski pertumbuhan sampai 7%. Hal ini bisa dicek dari sektor-sektor yang tumbuh tinggi justru sektor non tradable (tidak menghasilkan barang) seperti jasa keuangan, transportasi, perhotelan dan perdagangan. Sementara sektor yang serapan tenaga kerjanya besar di tradable yakni sektor pertanian cuma tumbuh 0,38% yoy dan industri di naiknya 6,58%," ungkapnya.

Link Berita : https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5671935/ekonomi-ri-yang-melesat-7-dinilai-semu-dan-rapuh-kok-bisa

Sabtu, 19 Juni 2021, 11:32 WIB

Red: Joko Sadewo

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ekonom Indef Dradjad Hari Wibowo memberi tiga alasan agar sebaiknya pemerintah tidak mengenakan pajak terhadap sembako dan jasa pendidikan. Diingatkannya bahwa pertanian merupakan srktor yang paling konsisten tumbuh selama masa pandemi Covid-19.

Dradjad mengaku bisa memaklumi kalau pemerintah menggagas berbagai wacana ekonomi dan fiskal. Terlebih resesi sudah berjalan satu tahun, penerimaan pajak seret, utang naik, beban pembayaran utang makin besar. Sementara dari sisi pertumbuhan sebenarnya, karena faktor konsumsi Ramadhan dan Idul Fitri lalu, perekonomian tumbuh positif di kuartal kedua 2021. Namun ledakan kasus Covid-19 yang terjadi sekarang bisa mengganggu peluang tersebut.

“Jadi bisa dimaklumi dengan beberapa wacana tersebutl tersebut,” ungkap Dradjad, kepada Republika.co.id, Sabtu (19/6).

Namun, lanjut Dradjad, pengenaan pajak untuk sembako dan jasa pendidikan adalah hal yang kontraproduktif. Memang narasi publiknya dibuat cantik, dengan menyebut hanya sembako premium yang kena pajak. Dan hanya jasa pendidikan komersial yang kena PPn. “Tapi tetap saja tidak mampu menutupi konten yang kontraproduktif,” kata Ketua Dewan Pakar PAN tersebut.

Dradjad menyebut hal ini kontraprodutif karena pertama, studi terbaru yag diterbitkan 2019, menunjukan bahwa PPn meningkatkan ketimpangan berbasis pendapatan. “Ini studi di semua negara di dunia yang menerapkan PPn, kecuali bekas Uni Soviet,” jelas Dradjad.

Jika Indonesia mengenakan PPN terhadap sembako dan pendidikan, yang tadinya bebas PPN, kata Dradjad, maka ketimpangan akan memburuk. Padahal pandemi sudah membuat ketimpangan memburuk.

Kedua, jika yang dikenakan PPN hanya sembako premium, tapi dalam bahasa ekonomi, permintaan beras premium itu elastis. Artinya, kalau harga naik 1 persen karena kena PPN maka jumlah yang akan diminta akan turun dengan prosentase yang lebih besar.

“Dampaknya, harga di tingkat petani nanti akan turun dan produksi juga bisa turun. Di sisi lain beras yang nonpremium harga di tingkat konsumen akan bisa naik. Tentu ada potensi inflasi dan sebagainya,” papar Dradjad.

Dan hal yang harus diingat, kata Dradjad, selama pandemi Covid-19 pertanian, perikanan, dan kehutanan menjadi sektor yang konsisten tumbuh secara positif di atas 2 persen. Terakhir di kuartal pertama 2021 tumbuh 2,95 persen.

“Sukses tanaman pangan, termasuk beras di dalamnya, malah tumbuh 10,2 persen di kuartal pertama 2021,” kata ekonom senior ini. Pada saat pertumbuhan ekonomi masih labil karena gangguan ledakan kasus Covid-19, lanjut Dradjad, tidak logis kalau sektor ini diganggu.

Alasan ketiga, menurut Dradjad, berdasar data, nilai PPN yang tidak dikenakan pada jasa pendidikan nilainya selama 2016-2019 hanya Rp.8 triliun hingga Rp.10,5 triliun. Jika dikurangi jasa pendidikan bermisi sosial kemanusian tentu nilainya lebih rendah.

Jika PPN dikenakan, kata Dradjad, jelas biaya pendidikan akan semakin mahal. Meskipun hanya untuk jasa pendidikan komersial. “Pantaskah negara mengejar angka sekecil itu, sementara di sisi lain prioritas periode kedua Presiden Jokowi adalah sumberdaya manusia?” tanya dia.

Dradjad menyarankan sebaiknya pemerintah mengejar potensi penerimaan yang lain. "Dan saya pernah melihatnya ketika masih bertugas di lembaga intelijen ada potensi itu. Silakan digali potensi tersebut, tentu dengan cara baik-baik bukan dengan cara kekuasaan,” ungkapnya.

Link Berita : https://www.republika.co.id/berita/quxlym318/tiga-alasan-ekonom-indef-tolak-ppn-sembako-dan-pendidikan