PAN Sampaikan Catatan Kritis Sudah Pandemi, Kena Resesi
Jumat 18 Jan 2021 07:30 WIB
Red: Joko Sadewo
RM.id Rakyat Merdeka - Partai Amanat Nasional (PAN) membeberkan catatan kritisnya terhadap ekonomi Indonesia di tengah pandemi Covid-19.
Pemerintah dan rakyat dianggap tidak disiplin dengan tindakan kesehatan publik. Alhasil, pandemi melambung dan utang luar negeri pemerintah semakin menggunung.
“Bahasa gampangnya, sudah pandemi, kena resesi, utang nambah pula. Itu semua karena kita tidak disiplin,” ujar Ketua Dewan Pakar PAN, Dradjad Wibowo kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) ini menyoroti statistik Utang Luar Negeri (ULN) yang diterbitkan Bank Indonesia (BI). Khususnya, efektivitas utang luar negeri dalam mengendalikan pandemi dan memulihkan ekonomi.
Dijelaskan, hanya dalam medio April-Juli 2020, Kementerian Keuangan menerbitkan 11 Surat Berharga Negara (SBN) Internasional. Nominalnya 7.002 juta dolar AS, setara Rp 98 triliun untuk membiayai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2020 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Sejurus kemudian, ULN pemerintah per November 2020, naik sebesar 22.74 miliar dolar AS, setara Rp 318 triliun. Menariknya, ULN dari kreditor pemerintah dan lembaga internasional naik sekitar 3 miliar dolar AS, atau setara Rp 41 triliun.
Lalu, efektifkah penambahan ULN untuk mengatasi pandemi dan memulihkan ekonomi? Dradjad membandingkan langkah yang ditempuh Indonesia, Vietnam, dan Taiwan.
Indonesia, dianggapnya masuk kategori tidak disiplin menjalankan tindakan kesehatan publik karena takut ekonomi terpuruk. Sementara Vietnam dan Taiwan, adalah negara su per ketat dalam urusan protokol kesehatan, hingga menutup perbatasan.
Hasilnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia -5,32 persen di kuartal II-2020, dan -3,49 persen di kuartal III/2020. Indonesia pun mengalami resesi. Sementara Vietnam, tumbuh positif selama tiga kuartal 2020. Yaitu 3,82 persen, 0,39 persen dan 2,62 persen.
Kemudian Taiwan, di kuartal II tumbuh negatif -0,58 persen. Tapi di kuartal III, Taiwan sudah pulih, tumbuh 1,59 persen. Kemudian soal pandemi, hingga 6 Desember 2020, jumlah kasus di Vietnam hanya 1365, Taiwan 693.
“Jika dihitung per 100 ribu penduduk, jumlah kasus di Indonesia itu 72-149 kali lipat Vietnam dan Taiwan. Jumlah yang meninggal per 100 ribu penduduk di Indonesia 161-214 kali lipat di dua negara tersebut,” katanya.
Menurutnya, fakta ini membuktikan, pemerintah dan rakyat disiplin menjalankan tindakan kesehatan publik, seperti Vietnam dan Taiwan, berimbas kepada terkendalinya pandemi sekaligus memulihkan ekonomi.
Nah, atas menggunungnya utang luar negeri saat ini, politisi senior PAN ini mengingatkan pemerintah tentang bagaimana cara membayarnya. “Kondisi di atas membuat Indonesia makin susah lepas dari gali lubang tutup lubang. Apa ini yang hendak diwariskan ke anak cucu?” pungkasnya.
Seperti diketahui, posisi utang pemerintah per akhir Desember 2020 berada di angka Rp 6.074,56 triliun dengan rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 38,68 persen. Komposisi utang pemerintah ini didominasi dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN).
Tercatat sampai akhir Desember 2020, utang dalam bentuk SBN mencapai Rp 5.221,65 triliun atau 85,96 persen dari posisi utang. Rinciannya, dari pasar domestik terkumpul Rp 4.025,62 triliun. Sedangkan dari Surat Utang Negara sebanyak Rp 3.303,78 triliun, dan Surat Berharga Syariah Negara Rp 721,84 triliun.
Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo mengamini, saat ini banyak kritik tentang utang pemerintah, meski begitu optimis masih bisa dibayar. “Kita yakin mampu membayar itu terutama dengan yield yang semakin kompetitif,” ujar Yustinus dalam sebuah diskusi daring, di Jakarta, Jumat (15/1).
Meskipun terjadi penarikan utang di 2020 yang cukup besar, rasio utang terhadap PDB masih cukup terjaga, dibandingkan beberapa negara tetangga termasuk negara maju.
“Selama pandemi, tak bisa dibandingkan peningkatan utang 2020. Sebab, penerimaan pajak menurun, kebutuhannya meningkat otomatis mengandalkan utang,” jelasnya. [BSH]
Link Berita : https://rm.id/baca-berita/parpol/61055/pan-sampaikan-catatan-kritis-sudah-pandemi-kena-resesi
- Hits: 969
Pak Jokowi, RI Harap Jangan Condong ke AS atau China Ya!
Rabu 07 Apr 2021 22:20 WIB
Editor: Puri Mei Setyaningrum
WE Online, Jakarta -Ekonom senior Indef, Dradjad Hari Wibowo, menyarankan pemerintah untuk tidak miring ke China ataupun Barat. Kepentingan nasional Indonesia akan jauh lebih terjamin jika posisinya ada di tengah-tengah.
"Jangan miring ke Barat atau Amerika Serikat, jangan juga ke China," kata Dradjad, dalam perbincangannya dengan Republika.co.id, Rabu (7/4/2021).
Dradjad mengatakan, dalam politik global saat ini, banyak perkembangan yang membuat konstelasi antar negara blok makin rumit dan kompleks. Ujungnya, setiap negara atau blok menempatkan kepentingan sendiri makin jauh di atas kepentingan pihak lain.
Contohnya adalah nasionalisme vaksin yang menimbulkan benturan keras antara Uni Eropa dan Inggris. "Pemicunya adalah kegagalan AstraZeneca mencukupi pasokan vaksin Uni Eropa," kata Ketua Dewan Pakar PAN ini.
Saking strategisnya masalah ini bagi poleksosbudhankam Uni Eropa, kata Dradjad, Kanselir Merkel dan Presiden Macron sampai harus conference call dengan Presiden Putin untuk menjajaki vaksin Sputnik V. "Kasarnya, saking kerasnya ribut dengan teman (Inggris), dua negara terbesar di Uni Eropa (Jerman dan Perancis) harus menghubungi lawan (Rusia)," kata Dradjad.
China sebagai negara pertama yang terkena pandemi Covid-19, menurut Dradjad, justru menikmati keuntungan politik global melalui vaksin. Amerika Serikat sebagai ekonomi terbesar dunia justru belum bisa berbuat banyak. Kata Dradjad, mereka masih sibuk dengan dirinya sendiri. Vaksin produksii AS masih belum banyak dibagikan ke dunia saking tingginya kasus Covid-19 di sana.
"Konstelasi politik global yang makin rumit dan kompleks juga muncul di bidang ekonomi, pertahanan, dan keamanan," ungkap mantan petinggi BIN ini.
Kondisi ini bisa menimbulkan keuntungan bagi Indonesia, tapi juga bisa menjadi masalah serius. Jika tidak pandai-pandai menavigasi kapal, kata Dradjad, Indonesia bisa dianggap sebagai satelit satu negara, entah AS, Barat, China, atau Rusia. Ini akan sangat merugikan kepentingan nasional.
"Jika miring ke China, Indonesia bisa dikerjai Barat. Rugi besar. Porsi dagang kita dengan Barat tinggi. Alutsista juga banyak dari Barat," kata Dradjad.
Namun, jika miring ke Barat, China juga bisa ngambek. Padahal, konflik Laut China Selatan itu dampaknya besar terhadap integritas wilayah NKRI. Termasuk, vaksinasi Indonesia juga salah satunya tergantung China.
Karena itu, lanjut Dradjad, Indonesia harus tetap berada di tengah. Jangan sampai ada satu negara yang dominan terhadap berbagai bidang kepentingan Indonesia.
Indonesia sudah bagus bisa menjamin pasokan vaksin dari Sinovac. Namun, agar Indonesia tidak miring ke China, pengembangan vaksin Merah Putih wajib dipercepat. Demikian juga dengan riset dan inovasi obat Covid-19. "Jangan undak-undik soal vaksin dan obat," ungkapnya.
Dalam hal perdagangan juga demikian. Menurut Dradjad, peranan China makin besar, sekitar dua kali lipat Amerika Serikat ataupun Jepang. Indonesia harus segera diversifikasi ekspor dan impor.
Link Berita : https://www.wartaekonomi.co.id/read335843/pak-jokowi-ri-harap-jangan-condong-ke-as-atau-china-ya
- Hits: 950
New Story : Adakah Hal Politis di Balik Kasus Dinar-Dirham?
Senin 08 Feb 2021 18:02 WIB
Red: Joko Sadewo
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Isu penangkapan Zaim Saidi terkait dengan pasar Muamalah yang menggunakan dinar dirham, menjadi polemik di masyarakat. Langkah penangkapan Zaim Saidi dianggap sebagai tindakan berlebihan aparat kepolisian.
Dalam diskusi Newstory Republika, ekonom INDEF Dradjad Wibowo menyarankan agar polisi sebaiknya mengambil tindakan persuasif, dibanding menggunakan palu godam memenjarakan Zaim Saidi. Diingatkannya, penggunaan mata uang asing juga masih banyak dilakukan di wilayah-wilayah perbatasan, ataupun di daerah yang menjadi pusat wisata.
Jika kemudian hanya Zaim Saidi yang menggunakan Dinar-Dirham yang diproses hukum, bagaimana dengan pelaku yang lain. Diingatkannya, jangan sampai ada persepsi liar di masyarakat, bahwa ada hal politis di balik penangkapan Zaim Saidi ini.
Link Berita : https://republika.co.id/berita/qo7inn318/newstory-adakah-hal-politis-di-balik-kasus-dinar-dirham
- Hits: 925
Investasi Miras Justru Bebani Ekonomi Rp 256 Triliun
Senin 01 Mar 2021 09:02 WIB
Red: Joko Sadewo
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ekonom Indef Dradjad Hari Wibowo membantah pembukaan investasi minuman keras akan memberi dampak ekonomi yang besar. Malah, pembukaan investasi miras akan membuat beban ekonomi yang ditanggung negara akibar minuman keras lebih besar.
“Saya kira tidak benar kalau manfaatnya lebih besar dari mudharatnya. Biaya yang dikeluarkan negara akan lebih besar dibanding manfaat ekonominya. Ini berdasar riset ya, bukan perkiraan asal-asalan,” kata Dradjad kepada Republika.co.id, Senin (1/3).
Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No 10 Tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal, yang di dalamnya mengatur tentang pembukaan investasi minuman keras (miras).
Dengan adanya investasi, kata Dradjad, perusahaan tentu ingin mendapatkan keuntungan yang bagus sehingga mereka akan megupayakan agar banyak orang yang mengonsumsi minuman beralkohol. “Suplai akan menciptakan permintaan,” kata dia menjelaskan.
Kondisi ini akan membuat konsumsi munuman beralkohol meningkat. Dengan begitu, akan ada sekelompok masyarakat yang konsumsi alkoholnya berlebihan. “Ini berdasar pengalaman dari berbagai negara di dunia,” kata Dradjad, yang juga ketua Dewan Pakar PAN.
Berdasar studi tahun 2010 di Amerika Serikat, disebutkan, pertama, satu dari enam orang di AS yang minum, masuk dalam kategori minum minuman beralkohol dalam kategori berlebihan.
Kedua, dengan kondisi tersebut biaya dari minuman keras ini, pada 2010, di AS mencapai 249 miliar dolar AS atau sekira 2 dolar 5 sen per minuman. “Ini biaya yang ditanggung dari efek buruk minuman keras ke perekonomian. Kalau dipresentasikan ke PDB AS, jatuhnya 1,66 persen dari PDB,” papar Dradjad.
Pemborosan terbesar itu, kata Dradjad, disebabkan hilangnya produktivitas sevesar 72 persen, 11 persen karena biaya kesehatan, 10 persen untuk penegakan hukum kejahatan yang disebabkan alkohol, serta 5 persen terkait kecelakaan kendaraan bermotor akibat alkohol.
“Angka-angka ini masih perkiraan rendah. Padahal, para peneliti memperkirakan angkanya bisa lebih mahal lagi. Ini penelitian resmi yang dimuat Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit dari Pemerintah AS (CDC),” kata ekonom senior INDEF tersebut.
Selain studi itu, Dradjad juga menyebut adanya studi lain yang menunjukkan hal yang sama. Studi yang ditulis Montarat Thavorncharoensap dalam 20 riset di 12 negara menyebutkan, beban ekonomi dari minuman beralkohol adalah 0,45 persen hingga 5,44 persen dari PDB.
Jika angka ini disimulasikan di Indonesia dengan hanya menerapkan angka yang dipakai di AS yaitu 1,66 persen maka hasilnya sudah tinggi. Dijelaskannya, PDB Indonesia pada 2020 adalah Rp 15.434,2 triliun jika dikalikan 1,66 persen maka hasilnya adalah Rp 256 triliun.
“Jadi kalau kita asumsikan tidak setinggi 5,44 persen, tapi hanya 1,66 persen saja, sama seperti AS, hasilnya biaya ekonomi yang harus ditanggung Indonesia karena minuman keras mencapai Rp 256 triliun. Pertanyaan saya, apakah investasi miras akan menghasilkan Rp 256 triliun? Saya tidak yakin itu,” ungkapnya.
Dari angka-angka tersebut, papar Dradjad, biaya ekonomi yang diakibatkan Miras akan jauh lebih besar dari manfaatnya. Jadi karena mudharatnya lebih besar dari manfaatnya, kata Dradjad, pembukaan investasi miras lebih baik dibatalkan.
Link Berita : https://www.republika.co.id/berita/qp9po8318/investasi-miras-justru-bebani-ekonomi-rp-256-triliun-part1
- Hits: 884
Indef: Dominasi China Terhadap Ekonomi Indonesia Cukup Tinggi, Harus Diversifikasi
Selasa 06 Apr 2021 16:20 WIB
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyatakan, dominasi China terhadap ekonomi Indonesia cukup tinggi, sehingga harus ada diversifikasi negara tujuan ekspor.
Ekonom Indef Dradjad Hari Wibowo mengatakan porsi ekspor Indonesia paling besar ke China yakni 19,31 persen dengan nilai 29 miliar dolar Amerika Serikat (AS) di 2020.
Kendati demikian, Indonesia mengalami defisit perdagangan cukup besar dengan China sekira 10 miliar dolar AS karena impor dari Negeri Tirai Bambu menembus angka 39 miliar dolar AS atau porsinya hampir 31 persen.
"Dominasi peranan China terhadap Indonesia cukup tinggi, sehingga kita harus melakukan diversifikasi," ujarnya secara virtual dalam acara "Dialog Gerakan Ekspor Nasional: Target Ekspor Negara Sahabat" yang digelar Tribun Network, Selasa (6/4/2021).
Di sisi lain, dia mengapresiasi langkah tiga pejabat negara yakni Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir yang sudah berkunjung ke China terkait komitmen perdagangan.
"Saya baru cek bahwa Lutfi, Retno, dan Erick Thohir pulang dari China membawa komitmen perdagangan bersama mereka. Kita menyambut baik apa yang Mas Lutfi dan kawan-kawan lakukan, saya tahu mereka mewujudkan apa yang menjadi tugasnya," katanya.
Kendati demikian, Dradjad menambahkan, ada tantangan dalam melakukan diversifikasi ekspor selain ke China yakni isu-isu non ekonomi.
"Tapi, ada 1 hal yang tampaknya lemah kita tangani di dalam diplomasi atau strategi perdagangan kita ke pasar global yakni isu terkait keberlanjutan dan hak asasi manusia," katanya.
Link Berita : https://m.tribunnews.com/bisnis/2021/04/06/indef-dominasi-china-terhadap-ekonomi-indonesia-cukup-tinggi-harus-diversifikasi
- Hits: 863
More Articles …
Page 48 of 49
