https://www.youtube.com/watch?v=X6HX8EiKqQk

Rabu, 18 Agustus 2021, 15:00 WIB

WE Online, Jakarta -

Ekonom Senior, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Drajad Prabowo, mengungkapkan bahwa dalam situasi pandemi Covid-19 yang masih belum menunjukan situasi kondusif, kebijakan PPKM sebaiknya diperpanjang.

"Kita lihat dari sisi kesehatan publik dan ekonomi kesehatan. Saya menggunakan elastisitas produksi kesehatan dan sudah diterima untuk dipakai sebagai salah satu kriteria apakah pembatasan sosial seperti PPKM sudah bisa dilonggarkan atau dilanjutkan," ujarnya dalam diskusi publik Merespons Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan RAPBN 2022, Selasa (17/8/2022).

Drajad mengatakan, pertimbangan indikator kelonggaran PPKM dapat dilakukan jika nilai elastisitas produksi kesehatan berada pada angka nol sampai satu. Hal tersebut juga diperkuat dengan risiko eskalasi penambahan kasus Covid-19 yang kembali rendah.

Jika elastisitas produksi kesehatan berada di atas angka 1, pelonggaran kebijakan PPKM tidak direkomendasikan. Metode ini sudah dipraktikan Drajad dalam studi kasus di negara Inggris, Amerika Serikat, Prancis, Italia, dan Jerman.

"Perkembangan elastisitas produktivitas kesehatan kasus harian Covid-19 di Indonesia saya potong dari 1 Juni sampai 16 Agustus. Kita lihat 1 Juni, kita belum bisa dilonggarakan kalau kita hubungankan dengan kesehatan publik dan ekonomi kesehatan," jelasnya.

Menurut pria yang juga Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) itu, penerapan PPKM Darurat dan PPKM Mikro memberikan sumbangsih atas menurunnya elastisitas produksi kesehatan yang pada per 16 Agustus mencapai angka 3,24 poin.

"Sebelumnya, pada 16 Juli elastisitas produksi kesehatan mengalami kondisi puncak sebesar 9,61 poin atau dalam setiap persen satuan waktu menyebabkan kenaikan kasus menjadi 9,61 kali lipat," terangnya.

Elastisitas produksi kesehatan yang sempat mengalami masa puncak tersebut yang mengakibatkan Indonesia dianggap sebagai episentrum kasus Covid-19 di dunia.

"Meski mengalami penurunan, kalau kita murni melihat dari sisi kesehatan publik dan ekonomi kesehatan dengan kriteria elastisitas produksi kesehatan, sebenarnya belum saatnya melonggarkan PPKM walaupun sebenarnya sudah lama kita jalani," pungkasnya.

Penulis: Bethriq Kindy Arrazy

Editor: Puri Mei Setyaningrum

https://www.wartaekonomi.co.id/read355829/ekonom-senior-indef-sebut-belum-saatnya-menarik-ppkm

Senin 23 Aug 2021 17:12 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ekonom senior INDEF Dradjad Wibowo kembali mengingatkan pemerintah untuk membatalkan rencana penurunan anggaran kesehatan dan anggaran perlindungan sosial. Dua program tersebut itu ada di jantung penanganan pandemi Covid-19.

“Itu adalah jantungnya. Selain tentunya anggaran untuk pemulihan ekonomi,” kata Dradjad, Senin (23/4). Pemerintah justru akan menurunkan anggaran kesehatan Rp 71,1 triliun, anggaran Perlinsos turun Rp 60,3 triliun. Totalnya Rp 131,4 triliun.

Dradjad mengungkapkan alasan, pertama, negara-negara yang sudah berhasil dengan vaksinasinya saja masih mengalami lonjakan kasus. Contohnya Amerika Serikat dan Inggris.

Ini karena, secara ilmiah vaksinasi memang diketahui belum signifikan mengurangi transmisi kasus. Tapi vaksinasi memang terbukti menurunkan hospitalisasi dan tingkat kematian. Itu pun dengan catatan, vaksinya mempunyai efikasi tinggi.

"Selain itu, AS dan Inggris tertolong oleh sistem pelayanan kesehatan maupun riset dan inovasi kesehatan berkelas dunia. Jadi, mereka mulai berhasil 'berdamai dengan corona," dalam arti membuat Covid-19 ini semakin mirip flu biasa,” papar Ketua Dewan Pakar PAN ini.

Indonesia, lanjut Dradjad, harus diakui masih jauh di bawah rata-rata dunia dalam vaksinasi. Per tanggal 23 Agustus 2021 baru 29,19 juta penduduk yang mendapat vaksin penuh, atau baru 11,5 persen. Masih jauh di bawah rata-rata dunia yang 24,4%. Inggris sudah 62,3 persen, AS sudah 51,9 persen.

Jika AS dan Inggris yang cakupan vaksinasinya tinggi, yankes, riset dan inovasi kesehatannya kelas dunia, ternyata masih terpukul ledakan kasus, bagaimana dengan kita? "Jadi di tahun depan kita masih sangat membutuhkan anggaran kesehatan dan perlinsos yang tinggi,” paparnya.

Kedua, menurut Dradjad, perkembangan varian SARS-CoV-2 ini sangat cepat. Semua negara terus berjaga-jaga menghadapinya, dengan program kesehatan dan perlinsos. "Indonesia tentu harus juga,” kata Dradjad.

Ketiga, belum ada data atau prediksi yang kredibel bahwa Indonesia akan mencapai imunitas komunal (herd immunity) pada tahun 2022. Keempat, selain mengejar vaksinasi pertama dan kedua, tahun 2022, Indonesia perlu //booster bagi mereka yang sudah divaksin sebelumnya. "Ini juga perlu dana APBN, kecuali pemerintah membuka vaksin berbayar seluasnya,” ungkapnya.

Kelima, anggaran kesehatan perlu besar utk mendukung riset dan inovasi penemuan vaksin, obat preventif dan obat kuratif. "Jadi, saya menyarankan pemerintah tidak memotong anggaran kesehatan dan perlinsos,” kata Dradjad.

https://www.republika.co.id/berita/qyaf0j318/dradjad-jangan-potong-dana-bansos

Koran Tempo, Edisi 18 Agustus 2021

https://koran.tempo.co/read/berita-utama/467218/pengurangan-anggaran-pen-untuk-perlindungan-sosial-dikritik?