Kamis 04 Aug 2022 14:03 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ekonom INDEF, Dradjad Wibowo mengapresiasi upaya hilirisasi tambang mineral, yang dilakukan Presiden Joko Widodo. Proses hilirisasi akan menghadapi tantangan yang berat.

Dikonfirmasi tentang kehadirannya di acara silaturahim dengan Jokowi, Ketua Dewan Pakar PAN ini membenarkan kehadirannya. “Iya benar saya hadir dalam silaturahmi Presiden Jokowi dengan para ekonom hari Rabu 3 Agustus kemarin di Istana.,” kata Dradjad kepada Republika.co.id, Kamis (4/8/2022).

Dijelaskannya, acara dimulai dengan makan siang, disambung penjelasan Presiden dan diskusi yang dipandu oleh Menseskab Pramono Anung." Ada juga “ngobrol” informal dan guyon seperti ketika mas Pram dan saya saling celetuk soal politik yang membuat Presiden tertawa lepas,” jelas Dradjad.

Dalam silaturahim itu, ungkap Dradjad, banyak kebijakan ekonomi yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Salah satu yang disoroti Dradjad adalah masalah menyoroti hilirisasi tambang mineral. Secara obyektif  Dradjad mengatakan  harus mengapresiasi apa yang yang sudah dicapai oleh Presiden Jokowi dan jajarannya.

"Mungkin saya akan dicerca, saya mengatakan ini karena Ketum PAN menjadi Mendag. Mungkin yang mencerca belum paham betapa panjang dan beratnya perjuangan hilirisasi di Indonesia,” papar Dradjad.

Sejak tahun 2000an, Dradjad mengaku sudah berteriak soal industri hilir. Di DPR 2004-2009, meskipun tidak ikut pansus, Dradjad mengaku kut mendorong hilirisasi dalam RUU Minerba. "Mas Pram salah satu tokoh kunci hilirisasi dari Fraksi PDIP saat itu. Yang kami lakukan hanya bicara dan berdebat. Itu saja tekanannya sudah super berat,” ungkap yang saat itu menjadi anggota DPR dari PAN.

Menurut Dradjad, hal yang saat ini dilakukan Presiden Jokowi adalah mewujudkannya. Dikatakannya, Jokowi berhadapan langsung dengan negara besar dan pemain tambang global yang dirugikan. "Jelas tekanannya jauh lebih besar,” ungkapnya.

Contoh kongkretnya adalah hilirisasi nikel dan kaitannya dengan ekspor besi/baja. Pada tahun 2012-2014 ekspor besi/baja Indonesia hanya berkisar USD 1.6-2.1 milyar. Tahun 2019 ekspornya USD 7.9 milyar. Setelah hilirisasi tahun 2020, ekspor besi/baja naik menjadi USD 11.3 milyar (2020), bahkan melonjak hampir 2 kali lipat menjadi USD 21.4 milyar pada 2021.

Menurut Dradjad, hal Itu semua tidak akan tercapai jika hilirisasi nikel tidak dilakukan. Lawan yang dihadapi pun tidak main-main. Uni Eropa marah karena Indonesia melarang / membatasi ekspor bijih nikel pada 2020. Penyebabnya, industri baja di sana terancam kekurangan nikel, sementara Indonesia adalah eksportir nikel kedua terbesar ke Uni Eropa.

Dalam silaturahim kemarin, Dradjad melihat Presiden memiliki political will yang sangat kuat untuk hilirisasi. Tanpa itu, menurutnya, belum tentu Indonesia berhasil menghadapi tekanan Uni Eropa. Apalagi, Presiden Jokowi tidak berhenti di nikel. Bauksit, tembaga dan mineral lain juga diharuskan ber-hilirisasi.

Manfaat hilirisasi, kata Dradjad, sangat jelas. Nilai tambah naik signifikan, ini mendorong pertumbuhan. Neraca perdagangan dan pembayaran diuntungkan. Ini memperkuat stabilitas makro termasuk nilai tukar Rupiah.

"Kritik dan saran tentu ada. Pertama, kita perlu memperbaiki ekosistem bisnis, agar sisi pemerataan dari hilirisasi bisa maksimal,” paparnya.  Pelaku usaha menengah dan kecil yang mendapat nilai tambah dari hilirisasi perlu diperbanyak.

Kedua, hilirisasi agroindustri juga perlu digenjot seperti di tambang. Sawit contohnya, banyak dikerjai di Amerika Utara dan Uni Eropa. Jadi harus hilirisasi.

Ketiga, hilirisasi migas perlu mendapat perhatian lebih. Puluhan tahun Indonesia tergantung pada Singapura yang tidak punya minyak, karena hilir migas Indonesia tertinggal.

https://www.republika.co.id/berita/rg2wxg318/komitmen-kuat-jokowi-dalam-hilirisasi-tambang-mineral

Aulia Damayanti - detikFinance

Kamis, 04 Agu 2022 22:33 WIB

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja bertemu dengan sejumlah ekonom, Rabu (3/8/2022). Menurut Ekonom Senior INDEF Dradjad Wibowo, yang hadir dalam pertemuan itu, ada beberapa materi yang dibahas, salah satunya mengenai hilirisasi tambang mineral di Indonesia

"Banyak kebijakan ekonomi yang disampaikan oleh Presiden. Kali ini saya akan menyoroti hilirisasi tambang mineral. Secara obyektif saya harus mengapresiasi apa yang yang sudah dicapai oleh Presiden Jokowi dan jajarannya," ujar Dradjad kepada wartawan Kamis (4/8/2022).

Meski begitu, ada sejumlah kritik dan saran yang disampaikan kepada Jokowi. Pertama, Indonesia perlu memperbaiki ekosistem bisnis, agar sisi pemerataan dari hilirisasi bisa maksimal.

"Pelaku usaha menengah dan kecil yang mendapat nilai tambah dari hilirisasi perlu diperbanyak," kata Dradjad.

Kedua, hilirisasi agroindustri juga perlu digenjot seperti di tambang. Ia mencontohkan seperti sawit yang saat ini banyak dikerjain di Amerika Utara dan Uni Eropa. "Jadi harus hilirisasi," lanjut Drajad.

"Ketiga, menurutnya hilirisasi migas perlu mendapat perhatian lebih. Puluhan tahun Indonesia telah tergantung pada Singapura yang tidak punya minyak, karena hilir migas kita tertinggal," tambahnya.

Meski begitu, apa yang dilakukan Presiden Jokowi saat ini perlu diapresiasi. Pasalnya Jokowi telah berhadapan langsung dengan negara besar dan pemain tambang global yang dirugikan.

"Jelas tekanannya jauh lebih besar. Contoh konkretnya adalah hilirisasi nikel dan kaitannya dengan ekspor besi/baja. Pada tahun 2012-2014 ekspor besi/baja Indonesia hanya berkisar US$ 1,6 miliar- US$ 2,1 miliar. Tahun 2019 ekspornya US$ 7,9 miliar. Setelah hilirisasi tahun 2020, ekspor besi/baja naik menjadi US$ 11.3 miliar (2020), bahkan melonjak hampir 2 kali lipat menjadi US$ 21,4 miliar pada 2021," jelasnya.

Dradjad menambahkan lawan yang dihadapi Jokowi dalam menekan ekspor nikel tidak main-main. Ia mengatakan sejak Jokowi melarang ekspor nikel, Uni Eropa marah karena Indonesia eksportir nikel kedua terbesar ke Uni Eropa.

"Penyebabnya, industri baja di sana terancam kekurangan nikel," ucapnya.

Meski begitu, menurutnya manfaat hilirisasi bisa menambah nilai tambah negara secara signifikan. "Neraca perdagangan dan pembayaran diuntungkan, ini memperkuat stabilitas makro termasuk nilai tukar rupiah," tutur Dradjad.

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6217237/3-catatan-penting-ekonom-buat-jokowi

Kamis, 07 Juli 2022 | 18:29 WIB

Red : Joko Sadewo

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ekonom INDEF, Dradjad Wibowo mengingatkan agar tidak gebyah uyah (menyamaratakan) kasus ACT dengan lembaga-lembaga ZIS lainnya.  Kasus ACT dikhawatirkan berdampak pada anjloknyaconfidence terhadap lembaga ZIS lainnya,

Sebagai ekonom, kata Dradjad, ia sering menyampaian betapa krusialnya masalah confidence bagi perekonomian. Confidence adalah perasaan yakin atau percaya diri dari pelaku ekonomi.

"Kita tahu, semua aktifitas ekonomi memerlukan uang. Pelaku ekonomi perlu yakin bahwa pengeluaran uangnya akan memberi manfaat, baik keuntungan maupun kepuasan sebagai pengguna barang dan jasa,” kata Dradjad, Kamis (7/7/2022). Tanpa keyakinan itu, lanjutnya, pelaku ekonomi enggan mengeluarkan uang, aktifitas ekonomi pun merosot.

Dipaparkannya, lembaga yang mengumpulkan dan menyalurkan zakat infak dan shodaqoh (ZIS) seperti ACT pada dasarnya juga pelaku ekonomi. Mereka menyediakan jasa sebagai perantara ZIS. Tidak berbeda dengan para perantara (broker) di pasar modal, pasar komoditi, properti, perbankan dan para penyedia jasa lainnya.

Perbedaannya, jelas Dradjad, pelaku ekonomi di atas dikenai peraturan dan code of conducts yang ketat. Ada standar good governance (pengelolaann yang baik) yang diawasi ketat. Untuk jasa perbankan dan keuangan, misalnya, ada BI dan OJK yang memelototi mereka.

Sebaliknya, saat ini tidak ada peraturan dan lembaga pengawasan terhadap tata kelola lembaga ZIS. Cukup ijin dari Kementerian Agama atau Sosial. Para muzakki dan donatur mempunyai persepsi bahwa mereka takut akan pengawasan oleh Allah. Persepsi ini berbuah confidence bahwa mereka akan lebih ketat dan baik good governance-nya.

"Ketika confidence tersebut rusak, aktifitas penyaluran ZIS melalui mereka juga akan rusak. Sama seperti aktifitas ekonomi,” papar Dradjad, yang juga Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN).

Dradjad mengaku khawatir kasus ACT ini akan berdampak pada anjloknya confidence terhadap lembaga ZIS lainnya, bahkan menjadi fitnah bagi umat Islam. "Kenapa? Karena confidence itu sering dipengaruhi oleh persepsi. Sementara persepsi, banyak dipengaruhi oleh pemberitaan media dan medsos, yang dalam kasus ACT semuanya negatif,” ungkap Dradjad.

Karena itu, Dradjad menghimbau masyarakat, terutama yang beragama Islam, untuk bersikap proporsional. "Tentu pengelola ACT perlu dikejar tanggung jawabnya. Jika ada penyelewengan, silakan diproses hukum pidana dan perdata. Kepada para pengelola ACT, saya sarankan mereka melakukan muhasabah, dan bertaubat jika bersalah,” kata Dradjad.

Dradjad meminta agar tidak gebyah uyah kasus ACT ini ke lembaga ZIS lain, apalagi ke umat Islam. Masyarakat agar jangan ikut buzzers yang mem-blow up kasus ini untuk kepentingan sesaat. Karena, persepsi dan confidence terhadap pengelolaan ZIS yang jadi taruhannya.

Kepada para lembaga ZIS, Dradjad menghimbau agar  menjaga amanat dari muzakki dan donatur.  "Jalankan good governance dengan disiplin. Jangan bermewah-mewah. Tidak etis anda hidup mewah dari ZIS, seperti pengemis yang punya rumah mewah di kampung dari mengemis ZIS. Jika mau mewah, jadilah pengusaha atau pekerja profesional di sektor swasta,” ungkapnya.

Link Berita : https://www.republika.co.id/berita/renelj318/kasus-act-dradjad-jangan-ikuti-buzzers

LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kamis, 28 April 2022, 19:34 WIB

Larangan total ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng dinilai justru akan merugikan pemerintah. Sebab penghasilan sawit Indonesia memiliki porsi yang besar.

Begitu kata ekonom senior Dradjad Wibowo kepada wartawan, Kamis (28/4).

"Saya beri contoh tahun 2020 untuk bea keluar (BK) dan pungutan ekspor (PE), jadi ada dua yang dipungut pemerintah. Jatuhnya hampir 25 persen dari seluruh CPO milik RI," urainya

Terlebih, kata Dradjad, saat ini muncul pengenaan tarif pajak, maka penghasilan pemerintah dari sawit bisa di atas 40 persen. Pungutan pajak ini karena perusahaan-perusahaan CPO memiliki kewajiban membayar pajak.

"Bahkan di 2021 dan 2022 kemungkinan dengan harga CPO sekitar Rp 1.400 sampai Rp 1.500 per kilogram, pemerintah menarik penghasilan 33 persen lebih dari BK dan PE,” ujarnya.

Dradjad menuturkan angka riil yang dilaporkan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) per Desember 2021 sudah mencapai Rp 70 triliun melalui PE. Sementara total pajak yang dikumpulkan dari perusahaan CPO sekitar Rp 20 triliun per bulan.

"Kalau per tahunnya mungkin Rp 240 triliun, tapi saya tidak pasti tau karena nggak pernah diungkap ke publik data ini,” imbuhnya.

Dradjad mengungkapkan hasil estimasi yang telah dilakukannya, pemerintah kemungkinan memperoleh Rp 250 triliun sampai Rp 300 triliun per tahun (dengan asumsi harga CPO sekarang sebesar 6.000 ringgit Malaysia).

Atas alasan itu, dia menilai pelarangan total ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng bagaikan menembak diri sendiri.

"Ini hanya dugaan kasar saya. Tapi dengan asumsi harga CPO saat ini rasanya agak sulit membayangkan pemerintah melarang ekspor sebab menembak kita sendiri,” demikian Dradjad.

EDITOR: WIDIAN VEBRIYANTO

https://politik.rmol.id/read/2022/04/28/532030/larangan-total-ekspor-cpo-seperti-menembak-diri-sendiri