Senin, 22 Januari 2024 10:06 WIB

Penulis: Reynas Abdila

Editor: Hendra Gunawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ekonom Senior INDEF Dradjad Wibowo menjelaskan pengertian greenflation yang diutarakan calon wakil presiden 02 Gibran Rakabuming Raka dalam debat keempat pilpres 2024.

“Greenflation bukan sebuah istilah jebakan dalam debat, apalagi sebuah konsep receh-receh,” kata Dradjad dalam pernyataannya, Senin (22/1/2024).

Menurutnya, pandangan terhadap greenflation yang seperti itu menunjukkan ketidakpahaman terhadap transisi ke ekonomi hijau, termasuk ke energi bersih dan penerapan praktek kelestarian.

Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) itu mengatakan greenflation menjadi tantangan dan hambatan yg membuat transisi tersebut sangat lambat di dunia.

Greenflation adalah istilah jaman now yang makin sering dipakai ilmuwan, pegiat, pebisnis bahkan politisi yang terlibat dalam urusan kelestarian atau keberlanjutan (sustainability).

“Dipakai mereka yang terlibat dalam urusan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim,” katanya.

Secara sederhana, greenflation atau inflasi hijau merujuk pada kenaikan harga sebagai akibat dari mahalnya biaya transisi di atas.

Dengan kata lain, inflasi hijau merupakan salah satu bentuk cost-push inflation.

Sebagai contoh, Indonesia merupakan negara dengan sumber daya panas bumi terbesar kedua di dunia, setelah Amerika Serikat.

Potensi panas bumi kita setara 23.966 megawatt (MW).

Saat ini kita baru memanfaatkan 2.343 MW, atau hanya sekitar 9,8 persen dari potensi tersebut.

Hambatan terbesarnya adalah biaya.

Beban biaya PLTP (pembangkit listrik tenaga panas bumi) per kilowatt hour (kwh) itu sekitar 50 persen lebih mahal dari PLTU batu bara. Bahkan dalam berbagai estimasi lainnya, biayanya bisa dua kali lipat lebih.

Anggap Indonesia melakukan pensiun dini terhadap semua PLTU batu bara, dan menggantinya ke PLTP.

Dalam kondisi biaya saat ini, biaya listrik nasional akan naik minimal 50 persen karena hampir semua aktifitas memerlukan listrik, bisa dibayangkan seberapa besar dampaknya terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

“Harga-harga melonjak drastis. Hampir semua pelaku bisnis dipastikan menjerit. Bukan hanya itu, rakyat bisa marah. Itu semua akibat greenflation,” urainya.

Contoh lain, banyak negara sekarang menerapkan standar kelestarian yang ketat bagi dunia usaha.

Biaya pemenuhan standar ini juga cukup mahal dan menimbulkan inflasi hijau.

Demikian juga dengan pajak karbon dan berbagai inisiatif lainnya.

“Jadi, inflasi hijau itu tempatnya di jantung dari topik kelestarian, transisi ke ekonomi hijau, serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim,” tutur Dradjad.

“Sebuah tantangan yang harus dicarikan solusinya segera karena transisi di atas adalah keniscayaan. Bukan sebuah istilah receh-receh,” imbuhnya.

https://www.tribunnews.com/bisnis/2024/01/22/ekonom-dradjad-wibowo-greenflation-bukan-jebakan-apalagi-konsep-receh-receh?page=2

Kompas.com, 22 Januari 2024, 10:35 WIB

Penulis: Palupi Annisa Auliani | Editor: Mikhael Gewati

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam debat keempat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Minggu (21/1/2024) malam, pertanyaan yang diajukan oleh calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka disebut sebagai pertanyaan jebakan dan receh-receh oleh salah satu kandidat lain.

Di antara pertanyaan yang diajukan Gibran dalam debat tersebut adalah soal greenflation alias inflasi hijau.

"Greenflation bukan sebuah istilah jebakan dalam debat, apalagi sebuah konsep receh-receh," kata ekonom Dradjad H Wibowo, Senin (22/1/2024).

Pandangan seperti itu, kata Dradjad, menunjukkan ketidakpahaman terhadap transisi ke ekonomi hijau, termasuk ke energi bersih dan penerapan praktik kelestarian.

"Tidak paham tantangan dan hambatan apa saja yang membuat transisi ke ekonomi hijau sangat lambat di dunia. Tidak paham risiko politik bahkan gejolak sosial yang bisa muncul akibat transisi tersebut," kata dia.

Greenflation adalah istilah "jaman now" yang makin sering dipakai ilmuwan, pegiat, pebisnis, bahkan politisi yang terlibat dalam urusan kelestarian atau keberlanjutan (sustainability).

"Dipakai mereka yang terlibat dalam urusan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim," tegas Dradjad.

Secara sederhana, tutur Dradjad, greenflation atau inflasi hijau merujuk pada kenaikan harga sebagai akibat dari mahalnya biaya transisi di atas. Dengan kata lain, inflasi hijau merupakan salah satu bentuk cost-push inflation.

Sebagai contoh, lanjut Dradjad, Indonesia merupakan negara dengan sumber daya panas bumi terbesar kedua di dunia, setelah Amerika Serikat (AS). Potensi panas bumi Indonesia setara 23.966 Mega Watt (MW).

“Saat ini kita baru memanfaatkan 2.343 MW, atau hanya sekitar 9,8 persen dari potensi tersebut,” ujar Dradjad.

Hambatan terbesarnya, sebut anggota Dewan Pakar Prabowo-Gibran ini adalah biaya. Beban biaya pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) per kilo Watt hour (kWh) itu sekitar 50 persen lebih mahal dari PLTU batu bara.

“Bahkan, dalam berbagai estimasi lainnya, biayanya bisa dua kali lipat lebih,” imbuh Dradjad yang juga adalah Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Anggap Indonesia melakukan pensiun dini terhadap semua pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara, dan menggantinya ke pembangkit listrik tenaga panas bumu (PLTP), ungkap Dradjad. Dalam kondisi biaya saat ini, maka biaya listrik nasional akan naik minimal 50 persen.

"Karena hampir semua aktivitas memerlukan listrik, bisa dibayangkan seberapa besar dampaknya terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Harga-harga melonjak drastis," papar Dradjad.

Dengan kondisi tersebut, kata Dradajd, hampir semua pelaku bisnis dipastikan menjerit. Bukan hanya itu, ujar dia, rakyat bisa marah.

https://amp.kompas.com/nasional/read/2024/01/22/10354121/ekonom-greenflation-bukan-pertanyaan-receh-receh

Rabu, 25 Oktober 2023 07:59 WIB

Editor: Adi Suhendi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pelaksanaan pemilu 2024 kini hanya menghitung bulan.

Manuver dan dansa politik kerap dipertontonkan elite kepada khalayak ramai.

Hal tersebut membuat eskalasi naik level, suhu politik pun kian panas.

Kondisi tersebut pastinya bakal berimbas terhadap kondisi ekonomi dalam negeri.

Ekonom Dradjad Wibowo membenarkan suhu politik kekinian memang kian panas.

Namun, selama tidak terjadi sesuatu yang luar biasa seperti keributan massa dengan eskalasi tinggi memanasnya suhu politik bisa diatasi pasar.

"Suhu politik memang mulai memanas. Tapi selama tidak terjadi hal yang luar biasa, seperti misalnya keributan massa, memanasnya politik ini sudah di'factored'in oleh pasar. Sudah masuk dalam formulasi harga," kata Dradjad saat berbincang dengan Tribun, Rabu (25/10/2023) pagi.

Dradjad juga memprediksi kondisi ekonomi jelang Pilpres jauh dari gejolak.

Hanya saja perlu diperhatikan mengenai pemicu-pemicunya seperti pecahnya kejadian luar biasa.

"Kecuali itu tadi ada hal yang luar biasa terjadi," kata Dradjad.

Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional(PAN) ini juga menjelaskan tantangan paling berat bagi ekonomi Indonesia sekitar 12 bulan ke depan adalah soal ketahanan dan harga pangan serta energi.

Berikutnya, masalah ketahanan fiskal, terutama bagaimana menjamin ruang fiskal yang cukup dalam melanjutkan proyek infrastruktur dan menjadi buffer bagi tantangan pangan dan energi.

"Masalah pangan dan energi ini adalah akibat perang Ukraina dan Timur Tengah. Rentetannya ke inflasi dan suku bunga di negara maju, sehinfga pasar keuangan seluruh dunia termasuk Indonesia harus mengalami koreksi. Ujungnya bisa berpengaruh ke penerimaan negara," kata dia.

Dradjad juga mengomentari mengenai adanya pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan(IHSG) dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang nyaris menyentuh angka Rp 16.000.

Kalangan ekonom dan pengusaha menduga hal itu disebabkan kegaduhan politik menjelang pemilu 2024 mendatang terutama munculnya nama Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka yang dibidik menjadi cawapres Prabowo Subianto.

Dradjad Wibowo mengatakan analisis tersebut dianggapnya mengada-ada dan terlalu dipaksakan.

"Klaim bahwa rupiah dan IHSG melemah karena pengumuman Gibran sebagai Cawapres itu 'ngadi-ngadi'. Logikanya tidak nyambung, terlalu dipaksakan, terlalu mengada-ada," kata Dradjad.

Menurut Dradjad penyebab utama pasar goyang adalah karena yield dari Treasury Bond 10 tahun Amerika Serikat untuk pertama kali kembali menyentuh 5 persen sejak tahun 2007.

Akibatnya kata dia pasar saham dan nilai tukar juga bergoyang untuk melakukan penyesuaian pasar.

"Rupiah dan IHSG juga ikut kena," kata Dradjad.

Namun, kata dia sekarang tekanan itu perlahan berkurang.

Makanya kinerja pasar modal di Asia pada 24 Oktober 2023 jadi mixed.

Ada yang masih turun di Tokyo, Hongkong dan Seoul.

Ada yang naik seperti Sydney, Taiwan dan Shanghai.

"Jadi wajar jika IHSG dan Rupiah terkoreksi. Apalagi tidak jarang, respon pasar Jakarta agak lebih lambat dari pasar dan lainnya," kata dia.

Menurut dia kondisi-kondisi ekonomi global tersebut masih akan terus terjadi selama inflasi di negara Barat tetap tinggi.

Ancaman inflasi yang persisten ini kata Dradjad menjadi risiko global yang serius.

"Saya belum melihat adanya pemicu bagi pasar mengalami crash. Tapi pemicu bagi pasar bergoyang cukup kuat, terutama inflasi yang memaksa the Fed dan bank sentral Barat menaikkan suku bunganya," kata dia.

https://www.tribunnews.com/mata-lokal-memilih/2023/10/25/suhu-politik-jelang-pemilu-kian-panas-gejolak-ekonomi-bisa-dihindari-kecuali-ada-hal-luar-biasa?page=2

Kompas.com - 06/10/2023, 17:58 WIB

Editor : Palupi Annisa Auliani

YANG lagi ramai, TikTok Shop tutup. Fitur jual beli di media sosial TikTok ini tak lagi bisa diakses mulai Rabu (4/10/2023).

Semua bermula dari keriuhan publik. Di lapangan, pasar ritel offline disebut terhantam keras oleh praktik jual beli online, terutama di media sosial. Fenomena lapak-lapak ritel offline sepi pembeli mencuat di aneka pemberitaan.

Pemerintah pun lalu meresponsnya dengan membuat pengetatan aturan. Lewat Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023, pemerintah menegaskan bahwa media sosial bukan tempat untuk berjualan dan bertransaksi langsung.

Hanya promosi yang masih dibolehkan dilakukan melalui media sosial. Transaksi harus dilakukan lewat wadah e-commerce.  Media sosial ditegaskan bukan masuk kategori e-commerce.

Pertanyaan besarnya, apakah setelah TikTok Shop tutup maka pasar ritel offline pun serta merta pulih?

Duduk perkara ritel

Sebelum lebih jauh mengaitkan kemunduran pasar offline ritel dengan social commerce—media sosial yang menjalani laku e-commerce—, ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Dradjad Hari Wibowo berpendapat ada persoalan lebih mendasar soal ritel domestik, terutama untuk tekstil dan produk tekstil (TPT).

Misal, sebut Dradjad, tak dimungkiri ada banjir produk impor murah bahkan yang ilegal.

"TPT kita kalah bersaing karena biaya produksi impor itu murah dan mereka lolos dari pajak," ujar Dradjad, Kamis (5/10/2023).

Di tengah situasi itu, lanjut Dradjad, industri TPT dalam negeri banyak dibebani aneka biaya. "Ketika (biaya) di hulu sudah unda-undi (tak berselisih banyak) bahkan kalah bersaing, di hilir makin sulit," tegas dia.

Bersamaan, kata Dradjad, disrupsi teknologi memang tidak terbendung di seluruh dunia. Ini membuat peritel kakap dunia yang menjual produk massal pun banyak menutup gerai offline.

Hanya peritel dengan produk dan merek niche saja, ujar Dradjad, yang cenderung bisa mempertahankan gerai offline. "(Pemilik produk dan merek niche) punya segmen pasar tertentu yang berani membayar mahal, yang perilaku belanjanya tidak bisa dipenuhi oleh teknologi," ungkap Dradjad.

Dari sisi regulasi, Dradjad pun melihat masih ada kelemahan peraturan keuangan dan perpajakan untuk transaksi e-commerce. Akibatnya, kata dia, tidak terjadi kesetaraan "arena pertempuran" antara pasar offline dan online.

"Secara privat saya pernah mengusulkan agar transaksi online diatur seperti transaksi pasar modal, dengan  modifikasi tertentu," tutur Dradjad.

Perlakuan itu, misalnya, pemberlakuan ketentuan laiknya di pasar modal yang mengharuskan pelaku pasar untuk membuka rekening dana nasabah (RDN). Melalui rekening ini, ujar Dradjad, pemerintah dapat memonitor dan menetapkan pungutan atas transaksi online.

"Mengapa pemilik platform, pembeli, dan penjual online tidak diwajibkan membuat rekening seperti (RDN) ini dengan lalu lintas transaksi keuangannya harus melalui rekening tersebut?" tanya Dradjad.

Menurut Dradjad, logika sistem ini masuk akal, apalagi aplikasi mengharuskan penggunanya memiliki akun sendiri.

Dengan penggunaan analogi RDN tersebut, imbuh Dradjad, pajak dan pungutan bisa dilakukan pula melalui rekening itu.

"(Jadi), negara bisa mendapat tambahan penerimaan yang besar, kesetaraan lapangan bermain juga lebih terwujud," tegas Dradjad.

Bagi Dradjad, pelarangan transaksi jual beli melalui media sosial hanyalah tindakan cepat yang dibutuhkan saat ini.

Namun, kata dia, negara perlu melakukan langkah-langkah sistemik untuk menghadapi tantangan yang sesungguhnya dari sektor ritel di tengah disrupsi teknologi.

Kilas balik

Manajemen TikTok, Selasa (3/10/2023), menyatakan penutupan TikTok Shop merupakan komitmen perusahaannya untuk menghormati dan mematuhi peraturan di Indonesia.

Peluang Tik Tok ataupun platform lain untuk menggelar transaksi tidak berarti hilang sepenuhnya. Hanya saja, harus ada garis batas yang tegas antara media sosial dan e-commerce.

Dalam kasus TikTok, misalnya, platform tersebut tinggal membuat entitas baru sebagai e-commerce dengan sejumlah kriteria dan ketentuan yang diatur dalam beleid baru Kementerian Perdagangan, bila hendak memasuki ranah transaksi langsung.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan pun mengatakan transaksi perdagangan live secara online tidak akan tiba-tiba hilang begitu saja dengan pemberlakuan Permendag Nomor 31 Tahun 2023.

"Yang live-live itu juga bisa di e-commerce. Kan ada itu," kata Zulkifli.

Adapun Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop dan UKM) Teten Masduki menegaskan, media sosial seperti TikTok diharapkan fokus saja pada promosi.

"Tetap bisa naikin konten promosi di TikTok (sebagai) medsos. Malah bagus enggak ada lagi shadow banned," tegas Teten.

Untuk penjualan, lanjut dia, para pelapak bisa memakai platform lain yang peruntukannya memang dirancang dan atau dimungkinkan untuk berjualan.

Naskah Permendag Nomor 31 Tahun 2023

Berikut ini naskah lengkap Permendag Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), yang dapat diakses dan atau diunduh langsung di sini.

https://money.kompas.com/read/2023/10/06/175820126/tiktok-shop-tutup-apakah-lapak-ritel-offline-serta-merta-laris-lagi?page=3