Kompas, 8 September 2006, hal: 6

https://sdi.or.id/images/2024/Kompas%208%20sep%202016-p6.pdf

Kinerja dua kontributor utama pertumbuhan ekonomi, yakni industri manufaktur dan konsumsi masyarakat, sedang melambat.

Oleh: AGNES THEODORA

11 Agustus 2024 20:24 WIB

JAKARTA, KOMPAS — Pertumbuhan ekonomi pada triwulan III tahun 2024 diperkirakan sulit mencapai level 5 persen. Berbagai indikator telah menunjukkan pelemahan, dari kinerja industri manufaktur yang tak lagi ekspansif sampai berlanjutnya tren pelemahan konsumsi masyarakat. Kebijakan yang tepat diperlukan untuk mengantisipasi perlambatan.

Indikasi lesunya perekonomian pada triwulan III tahun 2024 bisa dilihat dari kinerja dua kontributor utama pembentuk pertumbuhan ekonomi nasional. Pertama, dari sisi lapangan usaha, industri manufaktur yang merupakan motor utama perekonomian mulai mengalami perlambatan pada triwulan III.

Pada Juli 2024, Indeks Manajer Pembelian (Purchasing Managers’ Index/PMI) Manufaktur yang dirilis oleh lembaga S&P Global menunjukkan, performa industri manufaktur Indonesia telah masuk ke zona kontraksi di level 49,3. Ini performa terendah dalam tiga tahun terakhir. Sebelumnya, selama 34 bulan berturut-turut, PMI Manufaktur RI ada di zona ekspansif.

Kondisi ini tidak bisa diremehkan. Sebab, dilihat dari kontribusinya, industri pengolahan memiliki peran terbesar di antara lapangan usaha lainnya. Distribusi industri manufaktur terhadap pembentukan produk domestik bruto (PDB) nasional mencapai 18,52 persen, di atas sektor andalan lain seperti pertanian, perdagangan, konstruksi, dan pertambangan.

Kedua, dari sisi pengeluaran, ada tren perlambatan konsumsi rumah tangga. Selama tiga triwulan terakhir, konsumsi masyarakat hanya bisa tumbuh di bawah level 5 persen. Kontribusi konsumsi terhadap pembentukan PDB sangat dominan, yakni 54,53 persen, di atas motor pertumbuhan lain seperti investasi, ekspor, dan konsumsi pemerintah.

Berdasarkan data historis, pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada triwulan III biasanya lebih rendah dari triwulan II. Itu karena pada triwulan III tidak ada faktor musiman yang bisa mendongkrak belanja masyarakat, seperti Ramadhan, Idul Fitri, dan musim libur sekolah.

Ini bukan indikasi yang menjanjikan. Sebab, pada triwulan II, konsumsi rumah tangga pun sudah melambat dan hanya mampu tumbuh 4,93 persen. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya (kecuali saat pandemi), sejumlah faktor temporer di atas tidak signifikan mengungkit pertumbuhan.

Terdampak China

Menurut Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede, indikator-indikator tersebut membuat prospek pertumbuhan ekonomi di triwulan III akan jauh lebih menantang dari sebelumnya. ”Ada potensi, terlebih kalau melihat kondisi PMI Manufaktur yang sudah mulai terkontraksi per Juli, pertumbuhan (triwulan III) bisa di bawah 5 persen,” kata Josua, Minggu (11/8/2024).

Kinerja industri manufaktur pada triwulan III kemungkinan akan sedikit terbantu oleh sinyal positif dari Bank Sentral Amerika Serikat The Federal Reserve. The Fed diperkirakan akan memangkas suku bunga acuan Fed Fund Rate (FFR) pada September 2024, lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. Awalnya, penurunan suku bunga diproyeksikan terjadi akhir tahun.

Pemangkasan suku bunga acuan The Fed yang lebih cepat itu akan menjadi stimulus positif bagi perusahaan manufaktur. Sebab, ada indikasi rupiah menguat dan suku bunga kredit menurun menyusul kebijakan moneter The Fed yang lebih longgar. Itu bisa membantu meringankan beban biaya produksi industri manufaktur.

Meski demikian, Josua mengatakan, ancaman pelemahan tetap ada, khususnya akibat pertumbuhan ekonomi China yang pada triwulan II-2024 sudah di bawah 5 persen. Sebagai mitra dagang utama Indonesia, pelemahan ekonomi China akan berdampak pada permintaan ekspor Indonesia sehingga menurunkan kinerja industri pengolahan.

”Ini perlu antisipasi karena aktivitas manufaktur kita yang berorientasi ekspor akan terdampak negatif. Meski The Fed mulai ada ancang-ancang menurunkan suku bunga, tetap ada faktor pelemahan ekonomi China,” ujarnya.

”Efek domino” daya beli

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengatakan, indikasi perlambatan ekonomi yang sudah mulai terlihat di triwulan II diperkirakan akan berlanjut pada triwulan III.

Ia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada triwulan III hanya akan mencapai 4,8 persen secara tahunan, lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi triwulan III tahun 2023 yang sebesar 4,94 persen.

Menurunnya daya beli dan permintaan domestik akan menekan pertumbuhan ekonomi, khususnya dari sisi konsumsi rumah tangga. Indikasi turunnya daya beli masyarakat itu sudah terlihat dari deflasi yang terjadi selama tiga bulan berturut-turut dari Mei sampai Juli 2024.

Ditambah, triwulan III adalah ”musim kemarau” karena tidak ada dorongan belanja dari hari raya dan musim libur serta tidak ada tambahan tunjangan pendapatan bagi masyarakat untuk berbelanja.

”Konsumsi rumah tangga belum pulih ke tingkat sebelum pandemi atau rata-rata 5 persen. Konsumsi rumah tangga menyumbang 54 persen terhadap PDB. Dengan kondisi sektor ini yang belum pulih, mencapai pertumbuhan ekonomi 5 persen akan sangat menantang,” kata Esther.

Daya beli masyarakat yang menurun itu tidak hanya berdampak pada pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Permintaan masyarakat yang lesu akan memunculkan efek domino juga terhadap kinerja sisi suplai atau industri secara umum.

Stimulus Keynesian

Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional yang juga ekonom Sustainable Development Indonesia Dradjad Wibowo mengatakan, perlambatan ekonomi Indonesia dan dunia sebenarnya sudah diperkirakan sebelumnya. Para ekonom dunia cenderung sepakat soal ini. ”Ketika visi misi Prabowo-Gibran disusun, kami juga sudah mengantisipasi perlambatan ini,” katanya.

Menurut Dradjad, ada tiga strategi utama yang perlu disiapkan menghadapinya. Pertama, stimulus Keynesian dari APBN. Itu diwujudkan antara lain melalui program-program yang langsung dirasakan masyarakat dan sekaligus menjaga konsumsi rumah tangga. Selain itu, stimulus itu juga dipakai untuk membiayai program-program pro-bisnis, antara lain melalui kebijakan pengadaan pemerintah, program-program insentif ekspor, dan seterusnya.

Kedua, menciptakan ekosistem sedemikian rupa agar konsumsi rumah tangga, terutama belanja kelas menengah, bisa stabil dan bahkan bertumbuh. Tapi, perlu bauran yang tepat di semua unsur kebijakan fiskal dan moneter. Ini sangat krusial karena pertumbuhan ekonomi Indonesia memiliki ketergantungan super tinggi terhadap konsumsi.

Ketiga, deregulasi memangkas berbagai peraturan kementerian/lembaga yang kontraproduktif terhadap iklim berusaha dan investasi. Jika dilakukan dengan tepat sasaran dan tepat waktu, deregulasi ini bisa menambah pertumbuhan minimal 0,5 persen jika dibandingkan dengan tanpa deregulasi.

Josua mengatakan, pelemahan industri akhir-akhir ini lebih banyak ditekan oleh sisi permintaan yang lesu. ”Ujung-ujungnya money comes from buyer. Kalau permintaan tidak pulih, meski pemerintah memberikan kelonggaran dan insentif dari sisi suplai untuk produsen, tetap tidak akan berpengaruh. Sebab, siapa yang membeli?” kata Josua.

Pemerintah, di sisi lain, masih menjaga optimisme selagi mendorong sumber pertumbuhan lain di sisa tahun 2024. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan mendorong motor pertumbuhan ekonomi lain pada triwulan III dan IV, antara lain belanja pemerintah.

Menurut dia, belanja pemerintah masih bisa didorong lebih tinggi lagi. Pada triwulan II-2024, pertumbuhannya hanya 1,42 persen dengan kontribusi terhadap PDB sebsar 7,31 persen. ”Kami akan melihat faktor apa lagi yang bisa didorong, tetapi salah satunya adalah belanja pemerintah. Itu harus bisa digenjot di triwulan III ini,” katanya.

Terkait dengan kinerja industri, Airlangga menilai, kondisi Indonesia masih dalam posisi moderat dibandingkan dengan negara lain yang juga mengalami pelemahan PMI Manufaktur akhir-akhir ini. Namun, tren pelemahan itu tetap diantisipasi.

”Kami melihat, optimisme (industri) ini memang harus terus didorong. Pelemahan demandjuga akan kita lihat karena beberapa industri kita dalam kondisi over supply (akibat melemahnya permintaan). Kita berharap ini bisa dikejar di semester II,” ujar Airlangga.

Editor:

MUHAMMAD FAJAR MARTA

https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/08/11/ekonomi-triwulan-iii-lebih-menantang-antisipasi-pertumbuhan-di-bawah-5-persen?open_from=Ekonomi_Page

Sabtu, 10 Agustus 2024 16:42 WIB

Penulis: Erik S

Editor: Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ekonom INDEF Drajad Wibowo mengingatkan pentingnya audit keuangan guna mengungkap dugaan kasus demurrage atau biaya denda impor yang berpotensi merugikan keuangan negara.

Audit keuangan diperlukan mengingat nilai demurrage, akibat adanya peti kemas yang tertahan di pelabuhan, cukup tinggi untuk pengadaan impor beras.

"Yang menjadi masalah adalah ketika demurrage-nya terlalu tinggi atau mahal dalam situasi normal. Sebaiknya BPK, BPKP atau auditor investigator independen ditugaskan melakukan pemeriksaan audit," ujarnya, Sabtu (10/8/2024).

Ia memastikan audit keuangan itu nantinya bisa menjadi bukti permulaan atau sebagai pintu masuk bagi penegak hukum untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut.

"Demikian akan diketahui demurrage-nya wajar atau di luar kewajaran. Jika memang nanti dari pemeriksaan audit ditemukan bukti permulaan yang kuat, baru aparat hukum masuk," ujarnya.

Ia menduga kasus biaya denda impor ini terjadi karena adanya pelanggaran tata kelola dalam pengadaan impor beras, yang bisa disebabkan karena kompetensi SDM yang rendah atau ada perilaku korupsi.

"Faktor manusianya bisa karena kompetensi yang rendah, tapi bisa juga karena KKN. Efek selanjutnya adalah ekonomi biaya tinggi. Dalam kasus beras akhir-akhir ini, beras menjadi terlalu mahal bagi konsumen," katanya.

Sebelumnya, Studi Demokrasi Rakyat (SDR) melaporkan Perum Bulog dan Bapanas kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (3/7/2024), atas dugaan penggelembungan harga beras impor dari Vietnam serta kerugian negara akibat demurrage di Pelabuhan.

Meski demikian, belum ada perkembangan lanjutan terkait penanganan kasus tersebut, karena penyelidikan yang dilakukan oleh KPK masih bersifat rahasia.

Terkini, Kementerian Perindustrian mencatat adanya sekitar 26.425 peti kemas yang masih tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak.

Dari peti kemas tersebut, sebanyak 1.600 diantaranya diduga merupakan beras impor.

Penjelasan Bulog

Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi sudah pernah menjelaskan terkait demurrage dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV DPR, pada Kamis, 20 Juni 2024 lalu.

Dalam kondisi tertentu, demurrage atau keterlambatan bongkar muat adalah hal yang tidak bisa dihindarkan sebagai bagian dari resiko penanganan komoditas impor.

Jadi misalnya dijadwalkan 5 hari, menjadi 7 hari. Mungkin karena hujan, arus pelabuhan penuh, buruhnya tidak ada karena hari libur dan sebagainya.

"Dalam mitigasi risiko importasi, Demurrage itu biaya yang sudah harus diperhitungkan dalam kegiatan ekspor impor. Adanya biaya demurrage menjadi bagian konsekuensi logis dari kegiatan ekspor impor. Kami selalu berusaha meminimumkan biaya demurrage dan itu sepenuhnya menjadi bagian dari biaya yang masuk dalam perhitungan pembiayaan perusahaan pengimpor atau pengekspor,” ucap Bayu Krisnamurthi.

Saat ini, Bulog masih memperhitungkan total biaya demurrage yang harus dibayarkan, termasuk dengan melakukan negosiasi ke pihak Pelindo, pertanggungan pihak asuransi serta pihak jalur pengiriman.

Menurut Bayu, perkiraan demurrage yang akan dibayarkan dibandingkan dengan nilai produk yang diimpor tidak lebih dari 3 persen.

Dalam kesempatan terpisah, Tito Pranolo, Pakar Pangan Indonesia menyatakan sebenarnya tidak lengkap membahas demurrage tanpa membahas despatch juga.

"Despatch adalah bonus yang diberikan karena bongkar barang terjadi lebih cepat, tentunya keduanya pernah dialami oleh Perum Bulog sebagai operator pelaksana penerima mandat impor beras dari pemerintah dan selama ini Perum Bulog tidak pernah membebani masyarakat karenanya," kata dia.

https://www.tribunnews.com/nasional/2024/08/10/ekonom-tekankan-pentingnya-audit-keuangan-ungkap-kasus-denda-biaya-impor

Kompas.com - 10/08/2024, 19:41 WIB

Sakina Rakhma Diah Setiawan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Drajad Wibowo mengingatkan pentingnya audit keuangan untuk mengungkap dugaan kasus demurrage atau biaya denda impor yang berpotensi merugikan keuangan negara.

Menurut dia, audit keuangan tersebut diperlukan mengingat nilai demurrage, akibat adanya peti kemas yang tertahan di pelabuhan tersebut, tidak wajar dan cukup tinggi untuk pengadaan impor beras.

"Yang menjadi masalah adalah ketika demurrage-nya terlalu tinggi atau mahal dalam situasi normal. Sebaiknya BPK, BPKP atau auditor investigator independen ditugaskan melakukan pemeriksaan audit," ujarnya, dikutip dari Antara, Sabtu (10/4/2024).

Ia memastikan audit keuangan itu nantinya bisa menjadi bukti permulaan atau sebagai pintu masuk bagi penegak hukum untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut.

"Demikian akan diketahui demurrage-nya wajar atau di luar kewajaran. Jika memang nanti dari pemeriksaan audit ditemukan bukti permulaan yang kuat, baru aparat hukum masuk," ujarnya.

Ia menduga kasus biaya denda impor ini terjadi karena adanya pelanggaran tata kelola dalam pengadaan impor beras, yang bisa disebabkan karena kompetensi SDM yang rendah atau ada perilaku korupsi.

"Faktor manusianya bisa karena kompetensi yang rendah, tapi bisa juga karena KKN. Efek selanjutnya adalah ekonomi biaya tinggi. Dalam kasus beras akhir-akhir ini, beras menjadi terlalu mahal bagi konsumen," katanya.

Sebelumnya, Studi Demokrasi Rakyat (SDR) melaporkan Perum Bulog dan Bapanas kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (3/7/2024), atas dugaan penggelembungan harga beras impor dari Vietnam serta kerugian negara akibat demurrage di pelabuhan.

Meski demikian, belum ada perkembangan lanjutan terkait penanganan kasus tersebut, karena penyelidikan yang dilakukan oleh KPK masih bersifat rahasia.

Dugaan kerugian demurrage senilai Rp 294,5 miliar muncul karena impor terhambat oleh dokumen pengadaan impor yang tidak layak dan lengkap, sehingga menimbulkan biaya denda peti kemas di sejumlah wilayah kepabeanan tempat masuknya beras impor.

Sementara itu, Kementerian Perindustrian mencatat adanya sekitar 26.425 peti kemas yang masih tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak.

Dari peti kemas tersebut, sebanyak 1.600 di antaranya diduga merupakan beras impor.

https://money.kompas.com/read/2024/08/10/194112526/ekonom-sebut-audit-keuangan-penting-untuk-ungkap-dugaan-demurrage