TKN Prabowo Jawab TPN Ganjar soal Politisasi Bansos: Menterinya dari PDIP, Lho

4 Januari 2024 13:04 WIB

 

Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Dradjad H Wibowo, mempertanyakan, kekhawatiran TPN Ganjar-Mahfud, terkait pembagian bansos di masa kampanye. Dia malah menyoroti posisi Mensos Tri Rismaharini yang berasal dari PDIP.

 

“Jika tim paslon 03 khawatir politisasi dan sebagainya (atas peluncuran bansos), lha Mensosnya kan Mbak Risma dari PDIP,” kata Dradjad kepada wartawan, Kamis (4/1)

 

Dradjad menjelaskan, bansos itu program negara karena sudah masuk dalam APBN. Kewenangan penyaluran bansos adalah kewenangan pemerintah.

 

“Karena itu, masalah berapa besar, di mana disalurkan, kepada siapa dan kapan, itu adalah kewenangan pemerintah. Jadi kami menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk memutuskannya,” ucapnya.

 

Sebelumnya, Ketua Badan Kebudayaan Nasional PDIP Aria Bima mengatakan partainya sepakat tidak ingin menghentikan atau menunda penyaluran bansos selama Pilpres. Tapi, yang harus dipastikan jangan ada politisasi penyaluran bansos.

 

Aria Bima lalu menyindir Ketum PAN yang juga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang menyebut bansos dari Jokowi.

 

"Itu sesuatu yang tidak manusiawi. Itu akan kami tanyakan di Komisi VI, Pak Zul harusnya berkonsentrasi pada kenaikan beras yang pada hari ini medium mencapai Rp 15 ribu dan cabai mencapai Rp 175 ribu," imbuh dia.

 

https://kumparan.com/kumparannews/tkn-prabowo-jawab-tpn-ganjar-soal-politisasi-bansos-menterinya-dari-pdip-lho-21tvUqUxZTB/full

  • Hits: 123

Tudingan Politisasi Bansos, Dradjad: Menterinya dari PDIP Lho

Kamis 04 Jan 2024 10:00 WIB

Tudingan Politisasi Bansos, Dradjad: Menterinya dari PDIP Lho

Bansos adalah program pemerintah yang sudah masuk APBN.

 

Red: Joko Sadewo

 

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran,  Dradjad  H Wibowo, mempertanyakan, kekhawatiran tim pemenangan pasangan Ganjar-Mahfud MD,  akan peluncuran Banjos di masa kampanye. Padahal Menteri Sosial Tri Rismaharini berasal dari PDIP.

 

“Jika tim paslon 03 khawatir politisisasi dan sebagainya (atas peluncuran bansos) lha Mensosnya kan mbak Risma dari PDIP,” kata Dradjad sambil tertawa, Kamis (4/1/2023).

 

Pernyataan ini disampaikan Dradjad menanggapi kekhawatiran Tim Ganjar-Mahfud tentang penyaluran bansos akan menjadi sarana politisasi . Mereka berharap ada penundaan penyaluran bansos setelah masa kampanye selesai.

 

Dradjad menjelaskan, bansos itu program negara karena sudah masuk dalam APBN. Kewenangan penyaluran bansos adalah kewenangan eksekutif, yaitu pemerintah. “Karena itu, masalah berapa besar, di mana disalurkan, kepada siapa dan kapan, itu adalah kewenangan pemerintah. Jadi kami menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk memutuskannya,” Ketua Dewan Pakar PAN ini.

 

https://news.republika.co.id/berita/s6pv16318/tudingan-politisasi-bansos-dradjad-menterinya-dari-pdip-lho

  • Hits: 116

Soal Tudingan Politisasi Bansos, Dradjad: Menterinya dari PDIP Lho!

Kamis, 4 Januari 2024 11:28 WIB

Editor: Hasanudin Aco

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Dradjad H Wibowo, mempertanyakan kekhawatiran tim pemenangan pasangan Ganjar-Mahfud MD, akan peluncuran bantuan sosial atau bansos di masa kampanye.

 

Padahal, Drajad mengatakan Menteri Sosial Tri Rismaharini berasal dari PDIP, masih menjabat Ketua DPP PDIP.

 

“Jika tim paslon 03 khawatir politisisasi dan sebagainya (atas peluncuran bansos). Lha Mensosnya kan Mbak Risma dari PDIP,” kata Dradjad, Kamis (4/1/2023).

 

Pernyataan ini disampaikan Dradjad menanggapi kekhawatiran Tim Ganjar-Mahfud tentang penyaluran bansos akan menjadi sarana politisasi.

 

Mereka berharap ada penundaan penyaluran bansos setelah masa kampanye selesai.

 

Dradjad menjelaskan bansos itu program negara karena sudah masuk dalam APBN.

 

Kewenangan penyaluran bansos adalah kewenangan eksekutif yaitu pemerintah.

 

“Karena itu masalah berapa besar dimana disalurkan, kepada siapa dan kapan, itu adalah kewenangan pemerintah. Jadi kami menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk memutuskannya,” kata  Ketua Dewan Pakar PAN ini.

 

 

Kekhawatiran PDIP

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) yang juga Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud yakni  Hasto Kristiyanto berharap agar bantuan sosial (bansos) pada 2024 berjalan sesuai dengan yang sudah diprogramkan dan dianggarkan di 2023.

 

Hasto mengatakan sudah menjadi tanggung jawab negara untuk meningkatkan atau membantu kelompok miskin.

 

Karenanya, PDIP mendukung penuh langkah Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk mewujudkan komitmennya menjalankan perintah konstitusi menjalankan bansos.

 

"Akan dijalankan dengan sebaik-baiknya dengan memastikan tidak ada politisasi atas bansos dan kemudian bansos benar-benar dipakai sebagai instrumen keberpihakan terhadap wong cilik," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Selasa (2/1/2024).

 

Sementara, Ketua Badan Kebudayaan Nasional (BKN) PDIP Aria Bima mengatakan partai sepakat tidak ingin menghentikan atau menunda penyaluran bansos.

 

Dia menerangkan, PDIP adalah partai pengusung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari 2014-2019.

 

Sehingga ingin melanjutkan seluruh kebijakan, program, dan kegiatan untuk mensejahterakan rakyat.

 

"Jokowi pada 1.0 sukses, 2.0 tahun kedua, dan 3.0 akan diteruskan Ganjar-Mahfud dengan perbaikan dan penguatan termasuk di dalamnya dengan bantuan sosial," ungkapnya.

 

 

https://www.tribunnews.com/mata-lokal-memilih/2024/01/04/soal-tudingan-politisasi-bansos-dradjad-menterinya-dari-pdip-lho

  • Hits: 110

TKN soal Bansos di Masa Kampanye Pemilu: Mensosnya kan dari PDIP

Yusron FahmiYusron Fahmi

Diperbarui 04 Jan 2024, 11:34 WIB

 

Liputan6.com, Jakarta - Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Dradjad H Wibowo, mempertanyakan kekhawatiran tim pemenangan pasangan Ganjar-Mahfud Md, akan peluncuran bantuan sosial (bansos) di masa kampanye. Padahal Menteri Sosial Tri Rismaharini berasal dari PDIP.

 

“Jika tim paslon 3 khawatir politisisasi dan sebagainya, lha Mensosnya kan mbak Risma dari PDIP,” kata Dradjad, Kamis (4/1/2023).

 

Pernyataan ini disampaikan Dradjad menanggapi kekhawatiran TPN Ganjar-Mahfud tentang penyaluran bansos akan menjadi sarana politisasi. Mereka berharap ada penundaan penyaluran bansos setelah masa kampanye selesai.

 

Dradjad menjelaskan, bansos itu program negara karena sudah masuk dalam APBN. Kewenangan penyaluran bansos adalah kewenangan eksekutif, yaitu pemerintah.

 

“Karena itu, masalah berapa besar, di mana disalurkan, kepada siapa dan kapan, itu adalah kewenangan pemerintah. Jadi kami menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk memutuskannya,” Ketua Dewan Pakar PAN ini.

 

Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md menegaskan tidak pernah berencana penghentian atau penundaan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat.

 

TPN menekankan, bansos merupakan program hasil persetujuan bersama Pemerintah dan DPR.

 

“Kami ingin mengklarifikasi, agar jangan sampai ada mispersepsi. TPN Ganjar-Mahfud mendukung program bantuan sosial, tapi kami menolak politisasi penyaluran bansos sebagaimana disebutkan Zulkifli Hasan,” kata Deputi Bidang Hukum TPN Ganjar-Mahfud Todung Mulya Lubis dalam keterangannya, Kamis (4/1/2024).

 

Todung merujuk pada pernyataan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, yang menyebut program bansos merupakan kebijakan, pemberian, dan kedermawanan Presiden Joko Widodo, karena itu, mereka yang mendengarkan pidato Zulkifli Hasan diminta untuk memilih Gibran pada Pilpres 2024.

 

"Apa yang dilakukan Zulkifli Hasan adalah politisasi bansos untuk kepentingan paslon tertentu. Dan, ini bukan saja salah. Jelas apa yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan itu bisa disebut politically incorrect, politically wrong and politically unethical," tegas Todung.

 

https://www.liputan6.com/surabaya/read/5496985/tkn-soal-bansos-di-masa-kampanye-pemilu-mensosnya-kan-dari-pdip?page=2

  • Hits: 112

Genjot Pertumbuhan Ekonomi, Delapan Program Disiapkan Prabowo-Gibran

Rabu, 03 Januari 2024, 00:00 WIB

 

Warta Ekonomi, Jakarta - Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berkomitmen untuk melanjutkan fondasi ekonomi yang telah dibangun oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Pasangan ini mencetus delapan program demi menggenjot pertumbuhan ekonomi hingga 7%.

 

Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajad Hari Wibowo mengatakan, pihaknya optimis delapan program tersebut akan terealisasi dengan baik. Dia menyebut program ini juga membawa dampak positif bagi ekonomi domestik.

 

"Di beberapa kesempatan saya ditanya bagaimana mewujudkan target Prabowo-Gibran 6-7 persen ini salah salah satunya, karena ini akan menggelontorkan dana yang sangat besar kepada ekonomi domestik," kata dia dalam sebuah wawancara dilansir Selasa (2/1/2024).

 

Salah satu dari delapan program tersebut adalah makan siang dan susu gratis kepada 82,9 juta anak Indonesia. Menurut  Drajad Hari Wibowo program ini bakal berimbas pada naiknya permintaan susu lokal, mendukung peternakan, sentra produksi susu, dan koperasi-koperasi.

 

“Target pertumbuhan ekonomi 7 persen tidak hanya menjadi impian, tetapi juga menjadi tujuan yang dikejar dengan berbagai program hasil terbaik cepat yang diusung,” tandasnya.

 

Adapun berikut delapan program gagasan Prabowo-Gibran:

 

Peningkatan Sektor Pertanian:

Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian, mendukung petani, dan memastikan ketersediaan pangan yang cukup dan terjangkau bagi masyarakat.

 

Kartu Kesejahteraan:

Pasangan ini berkomitmen untuk memberikan kartu kesejahteraan kepada masyarakat yang membutuhkan, dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup mereka

 

Kenaikan Gaji ASN:

Upaya untuk meningkatkan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) akan memberikan dorongan ekonomi bagi pekerja sektor publik.

 

Pembangunan Desa dan Bantuan Tunai:

Fokus pada pembangunan desa akan membantu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan infrastruktur di wilayah pedesaan, sementara bantuan tunai akan memberikan dukungan langsung kepada keluarga yang membutuhkan.

 

Pendirian Badan Penerimaan Negara:

Pembentukan badan penerimaan negara yang efektif akan membantu meningkatkan pemasukan negara dari pajak dan sumber-sumber lainnya.

 

Makan Siang dan Susu Gratis untuk Anak Indonesia:

Program ini akan memberikan makan siang dan susu gratis kepada anak-anak Indonesia. Ini tidak hanya meningkatkan kesehatan anak-anak tetapi juga mendukung peternak lokal dan industri susu. Tidak hanya itu, program ini juga diadopsi dari AS dan 76 negara yang sudah menjalankan program tersebut.

 

Pembangunan Sekolah Unggul dan Rumah Sakit:

Investasi dalam pendidikan dan pelayanan kesehatan dengan membangun sekolah unggul dan rumah sakit akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menciptakan lapangan kerja.

 

Rumah Murah dan Peningkatan Produktivitas Lahan Pertanian:

Fokus pada sektor perumahan dan pertanian akan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal yang terjangkau dan bahan pangan yang cukup.

 

https://wartaekonomi.co.id/read524832/genjot-pertumbuhan-ekonomi-delapan-program-disiapkan-prabowo-gibran?page=2

  • Hits: 116

Page 48 of 77

About SDI


Sustainable development is defined as “development that meets the current need without reducing the capability of the next generation to meet their need (UNCED, 1992)

Partner

Contact Us

Komplek Kehutanan Rasamala
Jl.Rasamala No.68A
Ciomas,Bogor Jawa Barat 16610

Telp : 0251-7104521 
Fax  : 0251-8630478
Email: sdi@sdi.or.id