BISNIS.COM, 28 Des 2023, 14:07 WIB

Penulis: Jessica Gabriela Soehandoko

Bisnis.com, JAKARTA - Program susu dan makan siang gratis menjadi janji dari kampanye pasangan nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran menyebut bahwa membutuhkan dana jumbo untuk menjalankan semua program tersebut dan telah melakukan perhitungan.

Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajat Hari Wibowo ketika ditanyakan mengenai sumber dana dari program seperti makan siang dan susu gratis tersebut, menuturkan bahwa sumber anggaran berasal dari sumber penerimaan.

“Jadi sekarang sudah kita hitung, sudah kita lakukan semacam prognosis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025-2029 sehingga sudah tahu kebutuhan biayanya kita-kira totalnya berapa, target pertumbuhannya berapa,” jelas kepada Bisnis pada Rabu (27/12/2023) ketika ditanyakan mengenai skema sumber tersebut.

Lanjutnya, ia mengatakan bahwa sumber-sumber penerimaan tersebut kemudian akan digenjot pada 2025. Setelahnya, ia berpendapat otomatis ekonomi akan membesar sehingga penerimaan lainnya akan lebih ringan.

Untuk itu, menurutnya, kuncinya nanti adalah menggenjot penerimaan pada 2025, ketika Prabowo-Gibran mulai memimpin.

“Kuncinya penerimaan,” jelas Drajat kembali menekankan mengenai sumber dana tersebut.

Berdasarkan catatan Bisnis, Drajat menuturkan bahwa pihaknya tengah menyisir sumber penerimaan negara agar program dari capres-cawapres nomor urut dua tersebut dapat berjalan dengan baik.

Drajat menuturkan bahwa anggaran untuk menjalankan semua program Prabowo-Gibran bisa mencapai lebih dari Rp400 triliun untuk makan siang dan susu gratis. Namun, masih terdapat program lain yang ingin dijalankan yakni swasembada pangan dan energi.

"Minimal Rp400 triliun untuk makan siang gratis, lalu kita juga butuh beberapa ratus triliun untuk target kita yaitu swasembada pangan dan energi. Jadi memang ada kebutuhan dana yang sangat besar," tuturnya di Jakarta, Selasa (19/12/2023).

Keponakan Prabowo yang juga Ketua Tim Komunikasi TKN pasangan Prabowo Gibran, Budisatrio Djiwandono, memperkirakan bahwa program makan siang gratis tersebut akan diterima 82,9 juta orang pada 2029. Adapun perhitungan ini dengan asumsi program langsung dimulai pada 2024.

https://m.bisnis.com/amp/read/20231228/15/1727814/tkn-prabowo-gibran-buka-bukaan-soal-dana-jumbo-program-susu-dan-makan-siang-gratis

Jumat, 29 Desember 2023 – 14:54 WIB

JPNN jpnn.com, JAKARTA - Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Drajad Wibowo menjelaskan visi misi pasangan capres-cawapres nomor urut dua dalam meningkatkan penerimaan negara.

Salah satunya dengan mendirikan Badan Penerimaan Negara di bawah presiden guna meningkatkan rasio terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga 23 persen. Penjelasan Drajad sekaligus membantah pertanyaan cawapres nomor urut tiga Mahfud MD dalam sesi debat terkait bagaimana pasangan Prabowo-Gibran meningkatkan rasio pajak hingga 23 persen.

Dia menegaskan bahwa angka 23 persen dalam visi-misi bukanlah rasio pajak, melainkan rasio penerimaan dari PDB.

Menurut Drajad, penerimaan negara 23 persen adalah angka yang realistis, karena pendapatan negara tidak hanya meliputi pajak saja melainkan cukai, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) seperti ekspor dan impor ataupun pemungutan pajak atas belanja yang bersumber dari APBN.

"Pada saat debat, Pak Mahfud menanyakan ke Mas Gibran tentang pembentukan Badan Penerimaan Negara dan target tax ratio atau rasio pajak 23 persen dari Prabowo-Gibran itu dihitung dari PDB atau apa,“ ucap Drajad dalam keterangannya, Jumat (29/12).

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini menggarisbawahi, per 2021 posisi rasio penerimaan negara terhadap PDB Indonesia baru 11,8 persen.

Angka tersebut jauh di bawah negara-negara tetangga seperti Kamboja, Thailand, dan Vietnam. Di mana ketiga negara tersebut memiliki rasio penerimaan negara terhadap PDB di atas 18 persen.

"Sebagai ekonom, saya melihat target tersebut masih masuk akal, dengan catatan sumber-sumber penerimaan yang selama ini tidak tergali bisa kami ambil," kata dia.

Angka rasio penerimaan negara terhadap PDB sebesar 23 perse itu juga tercantum resmi dalam visi misi Prabowo-Gibran yang diserahkan ke KPU.

Di dalam visi misi tersebut dinyatakan bahwa untuk mencapai target 23 persen, negara membutuhkan terobosan konkret dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dari dalam negeri, salah satunya melalui rencana pendirian Badan Penerimaan Negara.

Selain itu, salah satu sumber pendanaan untuk merealisasikan program Prabowo-Gibran berasal dari revisi regulasi.

Menurutnya, ada regulasi di Indonesia yang jika salah satu pasalnya diubah, negara bisa menghasilkan pendapatan hingga lebih dari Rp 100 triliun.

"Contohnya adalah kasus-kasus pajak dan hukum lain yang sudah inkrah dan masih ada beberapa sumber pendapatan lainnya. Salah satunya pernah saya ungkapkan, hanya dengan perubahan satu peraturan, dana sebesar Rp 116,4 triliun bisa dimanfaatkan,” tuturnya. (mcr4/jpnn).

https://www.jpnn.com/news/tkn-prabowo-gibran-optimis-rasio-penerimaan-negara-naik-hingga-23-persen?page=2

29 Desember 2023 10:45 WIB

Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Drajad Wibowo, menjelaskan visi misi paslon nomor urut 2 dalam meningkatkan penerimaan negara, salah satunya dengan mendirikan Badan Penerimaan Negara di bawah Presiden guna meningkatkan rasio penerimaan terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga 23%.

Penjelasan Drajad sekaligus membantah pertanyaan cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, dalam sesi debat terkait bagaimana pasangan Prabowo-Gibran meningkatkan rasio pajak hingga 23%. Ia pun menegaskan pernyataan Mahfud salah besar, bahwa angka 23% dalam visi-misi bukanlah rasio pajak, melainkan rasio penerimaan dari PDB.

Menurut Drajad, penerimaan negara 23% adalah angka yang realistis, karena pendapatan negara tidak hanya meliputi pajak saja melainkan cukai, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) seperti ekspor dan impor ataupun pemungutan pajak atas belanja yang bersumber dari APBN. Oleh karena itu apa yang dipertanyakan Mahfud dinilai Drajad salah kaprah.

"Pada saat debat, Pak Mahfud menanyakan ke Mas Gibran tentang pembentukan Badan Penerimaan Negara dan target tax ratio atau rasio pajak 23% dari Prabowo-Gibran itu dihitung dari PDB atau apa, dan pak Mahfud menyampaikan pesimisme angka itu bisa dicapai," kata Drajad dalam keterangan tertulisnya, Jumat (29/12/2023).

"Jadi yang dimasukkan bukan hanya penerimaan pajak, tapi ditambah penerimaan dari cukai, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan penerimaan lainnya seperti hibah," ujar politikus PAN ini.

Drajad menggarisbawahi, per 2021 posisi rasio penerimaan negara terhadap PDB Indonesia baru 11,8%. Angka tersebut jauh di bawah negara-negara tetangga kita seperti Kamboja, Thailand dan Vietnam.

Ketiga negara tersebut memiliki rasio penerimaan negara terhadap PDB di atas 18%. Di antara negara tetangga, hanya Malaysia saja yang rasio penerimaan negara terhadap PDB sebesar 15,1%.

"Sebagai ekonom, saya melihat target tersebut masih masuk akal, dengan catatan sumber-sumber penerimaan yang selama ini tidak tergali bisa kita ambil," kata Drajad.

Angka rasio penerimaan negara terhadap PDB sebesar 23% itu juga tercantum resmi dalam visi misi Prabowo-Gibran yang diserahkan ke KPU. Di dalam visi misi tersebut dinyatakan bahwa untuk mencapai target 23%, negara membutuhkan terobosan konkret dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dari dalam negeri, salah satunya melalui rencana pendirian Badan Penerimaan Negara.

Selain itu Drajad mengatakan, salah satu sumber pendanaan untuk merealisasikan program Prabowo-Gibran berasal dari revisi regulasi. Menurutnya, ada regulasi di Indonesia yang jika salah satu pasalnya diubah, negara bisa menghasilkan pendapatan hingga lebih dari Rp 100 triliun.

"Contohnya adalah kasus-kasus pajak dan hukum lain yang sudah inkrah dan masih ada beberapa sumber pendapatan lainnya. Salah satunya pernah saya ungkapkan, hanya dengan perubahan satu peraturan, dana sebesar Rp 116,4 triliun bisa dimanfaatkan. Lebih besar dari Rp 104 triliun yang pernah saya sebut sebelumnya," ungkap Drajad.

"Jika Pak Mahfud pesimis, mungkin karena beliau belum mengetahui sumber-sumber itu. Jika beliau sudah tahu, saya yakin beliau akan optimis seperti saya," kata Drajad.

(LAN)

https://kumparan.com/kumparannews/kritik-mahfud-tkn-prabowo-gibran-yakin-rasio-penerimaan-negara-naik-hingga-23-21rWAnSHU4d/full

BISNIS.COM,29 Des 2023, 08:58 WIB

Penulis: Jessica Gabriela Soehandoko

Bisnis.com, JAKARTA - TKN Prabowo-Gibran mengungkapkan strategi untuk menjaga agar ekonomi Indonesia dapat bertahan dari guncangan global.

Hal tersebut diungkapkan oleh Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Drajad Hari Wibowo. Menurutnya, ahwa pasangan capres dan cawapres nomor urut 2 tersebut menggunakan konsep stimulus keynesian.

“Dengan konsep itu, makanya kita banyak menekankan pada pembiayaan negara. Kami berharap dengan stimulus keynesian akan cukup untuk memproteksi ekonomi Indonesia dari berbagai ancaman risiko dari luar,” jelasnya kepada Bisnis pada Rabu (27/12/2023).

Lanjutnya, Drajad menuturkan bahwa kunci yang perlu dilakukan adalah benar-benar menggali sumber penerimaan. Dengan sumber penerimaan solid, dia berpendapat bahwa Indonesia akan siap untuk menghadapi dari apa yang terjadi di luar negara.

Adapun, jika sumber penerimaan lebih lemah, menurutnya Indonesia akan bergantung pada pembiayaan dari utang dan mungkin akan memicu capital outflow dan biaya obligasi menjadi terlalu mahal. Hal ini dinilai dapat membuat ekonomi makro menjadi berisiko.

Menimbang hal tersebut, maka konsep tersebut digunakan agar perekonomian Indonesia menjadi cukup kuat. Kendati demikian, ekonom senior itu mengungkapkan bahwa Indonesia harus juga bersiap menghadapi berbagai perubahan di luar.

Sebagai contoh dari perubahan yang bisa saja terjadi, Drajad menyebutkan soal apakah akan terjadi konflik atau tidak di Laut China Selatan.

“Kita berharap tidak [terjadi konflik]. Tapi jika misalkan terjadi konflik apa yang kita lakukan? Kita harus siap,” ucapnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan bahwa ketidakpastian pasar keuangan mulai mereda seiring suku bunga bank sentral Amerika Serikat (AS) yang berpotensi turun pada 2024.

Namun, Sri Mulyani menuturkan bahwa masih ada dua risiko dari sisi global yang perlu untuk diwaspadai, yakni perlambatan ekonomi China yang merupakan salah satu negara mitra dagang terbesar Indonesia dan risiko dari fragmentasi geopolitik yang menyebabkan dunia tidak lagi terglobalisasi.

“Jadi kita tetap akan menghadapi 2024 yang eksternalnya tidak friendly dan punya masalah fundamental,” jelas Sri Mulyani.

https://m.bisnis.com/amp/read/20231229/9/1728008/tkn-prabowo-gibran-ungkap-cara-agar-ekonomi-ri-tahan-dari-guncangan-global